Rida Efriani

konsisten dan bertanggung jawablah

[Bandot Arywono @bandot22ary]

Nak dalam hidup ada yang suka dan benci, pembenci menunggumu jatuh, ada yang menjatuhkan dengan tangannya sendiri ada juga yang melalui orang lain. Mereka lakukan secara terang-terangan ada yang dari belakang, tapi ingatlah walau dengan satu kaki kamu harus tetap berdiri!

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

jadi ceritanya hari ini para pejabat bank indonesia
di panggil komisi XI DPR karna rupiah tiap hari
makin melemah terhadap dollar
semua pejabat BI hadir termasuk keponakan prabowo

yang jawaban dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo rupiah kita stabil kok
Perry membela diri dengan argumen teknis.
Dia bilang mandat BI bukan menjaga level nilai tukar tapi menjaga stabilitas nilai tukar.

Dan stabilitas yang dimaksud adalah volatilitas seberapa besar naik turunnya rupiah dalam 20 hari terakhir.
Angkanya: 5,4%.
Dan menurut Perry 5,4% itu masih relatif stabil.

Lalu Dolfie dari PDIP interupsi dengan pertanyaan yang sangat mendasar:
"Menetapkan bahwa dalam rentang 5,4% itu dianggap stabil apa landasannya?
Kenapa enggak 1%?
Kenapa enggak 2%?
Kenapa harus 5,4% dianggap volatilitas yang stabil?"

jadi yang dilakukan BI ternyata simpelnya begini
ada ujian sekolah nih
untuk lulus ujian tersbut harus dapat nilai kkm = 80
tapi waktu ujian dia dapat nilai 50
bukannya memperbaiki nilai untuk bisa lulu
tapi dia malah mengubah aturan nilai kkmnya
jadi nilai kkm 50 bisa lulus

Ini bukan soal teknis statistik.
Ini soal kejujuran kepada publik:
Perhatikan apa yang Perry lakukan dengan sangat cerdas dan sangat berbahaya.

Rupiah sekarang ada di Rp17.600.
Asumsi APBN 2026 adalah Rp16.500 dengan kisaran bawah Rp16.200 dan kisaran atas Rp16.800.

Artinya rupiah sekarang sudah di luar kisaran atas APBN.
Sudah Rp800 lebih lemah dari asumsi atas.

Tapi Perry bilang stabil.
Caranya: ganti definisi.
Bukan lagi soal level tapi soal volatilitas.

Bukan soal di mana rupiahnya sekarang tapi soal seberapa besar naik turunnya dalam 20 hari.

Dengan definisi itu kamu bisa bilang rupiah stabil meskipun nilainya sudah jauh di luar target APBN.

Karena yang diukur bukan apakah rupiahnya kuat atau lemah tapi apakah naik turunnya konsisten atau tidak.

Ini seperti dokter yang bilang pasiennya stabil karena suhu badannya tidak naik turun drastis.

Padahal suhu badannya sudah 40 derajat dan terus di sana.
Stabil dalam kondisi sakit parah bukan berarti sehat.

presiden bilang: "Mau dolar berapa ribu kek."

Gubernur BI bilang stabil. Caranya: ukur volatilitasnya bukan levelnya. Ukur seberapa besar naik turunnya bukan di mana posisinya.

presiden,pejabat plenger semua asliii

[The Reds Indonesia @The_RedsIndo]

SBY buruk, Jokowi buruk. Tapi mereka sama sekali gapernah ngomong kayak gini dalam forum resmi. Seorang presiden, pemimpin negara bicara dengan kapabilitas yang cuma seperti ini.

Orang-orang yang memilih dia karena kasihan atau karena apapun, kalian berdosa sekali untuk seluruh manusia di negeri ini. Bajingan kalian dan pilihan kalian. Bedebah.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.

Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.

Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:

Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.

Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.

Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.

Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.

Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.

Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.

Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.

Bukan insiden tunggal ini pola:

Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.

"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."

"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."

"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."

Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."

"Maksa banget," kata Indira.

Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.

Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.

Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.

Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.

Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.

Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:

Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.

Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,

bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.

Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.

Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:

Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.

Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.

Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.

Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Mahfud MD baru ngomong sesuatu soal kasus Nadiem yang menurut gue paling penting dan paling jarang dibahas dari semua analisis yang beredar.

Dan Mahfud bukan orang sembarangan
yang ngomong ini.
Dia mantan Menko Polhukam.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Ahli hukum tata negara
yang sudah puluhan tahun di sistem ini.
Dia tahu persis bagaimana mesin hukum Indonesia bekerja dari dalam.

Yang pertama Mahfud tegaskan
dan ini yang paling mendasar:

Korupsi itu harus ada tiga unsur yang semuanya terpenuhi.
Tidak bisa kurang satu pun.

Pertama: ada perbuatan melawan hukum.

Kedua: ada niat jahat yang bisa dibuktikan.

Ketiga: ada kerugian negara yang nyata dan ada aliran dana yang bisa dilacak ke terdakwa.

Kalau salah satu tidak terpenuhi
tidak ada korupsi.
Sesederhana itu secara hukum.

Dan Mahfud bilang:
dari apa yang dia lihat di kasus Nadiem
sangat sulit untuk membuktikan ketiga unsur itu terpenuhi sekaligus.

Soal kerugian negara dan kenapa ini krusial:

Dakwaan menyebut kerugian negara Rp2,1 triliun dari pengadaan Chromebook.

Tapi yang menghitung kerugian itu adalah BPKP bukan BPK yang merupakan lembaga audit resmi negara.

Mahfud menjelaskan perbedaan ini bukan hal kecil.
BPKP berada di bawah presiden.
BPK adalah lembaga independen konstitusional.
Dalam kasus korupsi yang serius lazimnya yang digunakan adalah audit BPK.

Dan ketika vendor, reseller, dan distributor Chromebook semua bersaksi di pengadilan bahwa harga yang dianggap wajar oleh BPKP adalah harga yang akan membuat mereka rugi secara bisnis maka metodologi audit itu sendiri yang perlu dipertanyakan.

Soal niat jahat yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan:

Mahfud mengingatkan satu prinsip hukum yang sangat mendasar:
dalam hukum pidana,
niat jahat harus bisa dibuktikan.
Bukan diasumsikan.
Bukan diduga-duga.

Grup WhatsApp yang selama berbulan-bulan disebut sebagai bukti perencanaan korupsi?

Tidak pernah masuk ke dakwaan.
Artinya jaksa sendiri tidak cukup yakin untuk memasukkannya sebagai alat bukti.

Nadiem hanya hadir satu kali rapat sebelum pengadaan.
Hanya bilang: "Teruskan."

Tidak menandatangani persetujuan pembelian apapun.
Tidak ada notulen yang menunjukkan dia yang memutuskan spesifikasi akhir pengadaan.

Kalau itu yang disebut niat jahat maka setiap menteri yang pernah memberikan arahan umum kepada bawahannya berpotensi menjadi terdakwa korupsi.

Soal aliran dana yang paling telak:

Mahfud bilang dalam kasus korupsi yang sehat secara hukum harus ada aliran dana yang bisa dilacak. Dari mana, ke mana, berapa, kapan.

PPATK sudah memeriksa.
Hasilnya: nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun selama dia menjabat.

800 miliar yang disebut dalam dakwaan sebagai keuntungan yang diterima Nadiem?

Di persidangan dibuktikan itu adalah transaksi internal antar PT dalam ekosistem GOTO untuk persiapan IPO masuk dan keluar di hari yang sama.

Tidak ada hubungannya dengan Nadiem sebagai individu.

Mahfud bilang dengan sangat tegas:
kalau tidak ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke terdakwa sangat sulit untuk menyebut ini korupsi dalam definisi hukum yang benar.

Yang paling berani Mahfud katakan soal ketimpangan proses:

Jaksa menghadirkan 55 saksi dengan 7 ahli selama 3,5 bulan.
Tim pembelaan Nadiem baru berjalan satu minggu lalu proses tiba-tiba mau dipotong dan langsung masuk ke tahap tuntutan.

Mahfud bilang:
ini adalah ketimpangan yang tidak bisa diabaikan.

Dalam sistem hukum yang sehat, terdakwa harus mendapatkan waktu dan ruang yang proporsional untuk membangun pembelaannya. B
ukan 3,5 bulan lawan satu minggu.

Prinsip audi alteram partem dengarkan kedua belah pihak adalah prinsip paling dasar dalam hukum manapun di dunia.

Dan kalau prinsip itu tidak ditegakkan dalam kasus sepenting ini apa yang sedang kita banggakan dari sistem hukum kita?

Konteks yang tidak boleh dilupakan:

Mahfud mengingatkan satu hal yang sangat penting soal siapa Nadiem sebelum jadi menteri.

Nadiem meninggalkan posisi sebagai CEO yang karirnya sedang di puncak.

Masuk ke pemerintahan.
Dan berdasarkan catatan pajak pribadinya hartanya tidak bertambah selama menjabat.
Justru berkurang.

Mahfud bilang:
orang yang niatnya korupsi tidak akan masuk ke pemerintahan dengan harta yang justru turun setelah menjabat.

Mahfud tidak mengatakan Nadiem
pasti tidak bersalah.
Itu adalah hak hakim untuk memutuskan. T
api dia mengatakan sesuatu yang jauh lebih penting dari itu:

Proses hukum yang tidak seimbang, dakwaan yang unsur-unsurnya sulit dipenuhi, aliran dana yang tidak bisa dibuktikan, dan kerugian negara yang metodologi auditnya sendiri diperdebatkan di pengadilan semua itu bukan tanda sistem hukum yang sehat.

Dan ketika sistem hukum tidak sehat siapapun bisa menjadi Nadiem berikutnya.

Tidak peduli seberapa bersihnya niatmu.
Tidak peduli seberapa besarnya pengorbananmu.
Tidak peduli seberapa banyak saksi yang bersaksi membelamu.

Kalau mesin sudah diarahkan ke kamu mesin itu akan jalan terus.

Dan pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya soal Nadiem.
Tapi soal apakah kita masih bisa menyebut sistem ini adil.

mungkin nadiem hari ini
besok, minggu depan tahun depan
mungkin akan lahir nadiem yang lain
dan akan di perlakukan sama persis

bisa jadi kamu, keluarga ,atau siapa pun itu
yang lagi berada di lingkaran itu
cepat atau lambat
selama masih seperti ini
kamu bisa kena

[Ken Kesey @berhomonim]

Dari sumber tulisan ada dua media yang masuk daftar hitam pemerintah. Hahaha. Dua media ini tidak pernah diajak dalam peliputan dinas Presiden, baik ke luar kota maupun luar negeri:

(1) Grup MNC: Media-media di bawah naungan Grup MNC (milik pebisnis Hary Tanoe) diduga masuk daftar hitam karena faktor politik.

(2) Tempo: Media ini diduga masuk daftar hitam karena sering memberitakan hal-hal yang bersifat kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sumber menyebutkan bahwa Seskab Teddy pernah tertangkap berbisik kepada bawahannya untuk mencatat nama wartawan Tempo yang menanyakan isu politik sensitif saat konferensi pers. Akibatnya, selama ini Tempo tidak pernah diundang untuk meliput kegiatan dinas presiden.

Jadi yang diajak liputan dinas cuma yang pro-pro aja guys. Hehe~

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.

Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:

Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.

Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.

Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.

Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:

Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.

Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.

Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.

Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.

Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.

Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:

Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.

Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.

Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.

Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.

Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:

Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?

Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.

Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.

Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.

Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.

Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.

Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.

Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.

Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.

Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.

Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.

Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?

Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?

Bandingkan dengan pemimpin yang serius:

Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.

Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.

Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.

Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.

Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.

Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.

Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.

Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.

Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.

Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.

Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys gw mau bahas beberapa klaim Prabowo di forum ini dengan satu pertanyaan sederhana.
Mana datanya Pak?

Klaim pertama deep state sudah diberantas.

Prabowo bilang ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable sudah dipecat. Ada lembaga yang merasa tidak bisa diaudit sudah dibereskan.

Pertanyaan konkretnya siapa yang dipecat? Dari lembaga mana? Karena apa? Dan apa yang terjadi setelah pemecatan itu apakah diproses hukum atau cukup dicopot jabatannya?

Kalau ini kemajuan nyata harusnya ada data yang bisa dikonfirmasi publik. Nama. Lembaga. Kasus. Tindak lanjut hukum.

Kalau tidak ada itu bukan pemberantasan deep state. Itu rotasi jabatan biasa yang diberi narasi yang lebih besar dari yang sebenarnya.

Klaim kedua BUMN sedang dibersihkan.

BUMN mana? Kasus apa? Siapa yang sudah diadili?

Yang publik tahu Danantara baru dibentuk menaungi BUMN dengan target setoran Rp800 triliun per tahun yang bahkan Temasek Singapura dengan 50 tahun pengalaman saja belum pernah capai segitu. Whoosh masih deadlock soal siapa yang bayar utang. Dan tidak ada satu pun eksekutif BUMN yang bermasalah yang sudah dibawa ke pengadilan dalam satu setengah tahun terakhir.

Klaim ketiga rakyat bawah masih dukung saya.

Ini mungkin benar. Tapi ini juga bukan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan.

Najwa tidak tanya soal dukungan elektoral. Najwa tanya soal aktivis yang disiram air keras oleh anggota Bais TNI. Tanya soal ruang bersuara yang menyempit. Tanya soal ratusan mahasiswa ditangkap dalam demonstrasi terbesar sejak reformasi.

Menjawab pertanyaan tentang kekerasan terhadap pengkritik dengan 'rakyat masih dukung saya' — itu bukan jawaban. Itu defleksi.

Klaim keempat yang tidak suka bisa turun ke jalan.

Ini yang paling perlu dicermati.

Di satu sisi Prabowo bilang tidak boleh ada intimidasi terhadap pengkritik pemerintah. Di sisi lain dia bilang kalau tidak suka silakan turun ke jalan.

Tapi mahasiswa yang baru turun ke jalan beberapa bulan lalu ratusan ditangkap. Dalam penangkapan terbesar sejak reformasi. Dan aktor yang menyuruh tidak pernah terungkap.

Jadi silakan turun ke jalan tapi risikonya ditangkap. Dan yang menyuruh penangkapan tidak pernah diadili.

Itu bukan undangan untuk berdemokrasi. Itu kontradiksi yang belum dijelaskan.

Klaim kelima kritikan yang ada itu bagian dari regime change dan color revolution.

Ini yang paling berbahaya kalau tidak diberi konteks yang jelas.

Regime change dan color revolution itu konsep nyata dalam geopolitik. Tidak ada yang menyangkal itu.

Tapi ketika konsep itu dipakai untuk merespons pertanyaan tentang aktivis yang disirami air keras oleh anggota intelijen militer sendiri itu bukan analisis geopolitik. Itu cara untuk mendiskreditkan pertanyaan yang legitimate dengan membungkusnya dalam ancaman dari luar.

Dan polanya perlu dicatat. Setiap kali ada pertanyaan kritis soal HAM dan kebebasan bersuara jawabannya selalu bergeser ke stabilitas nasional, ke ancaman asing, ke color revolution.

Soeharto juga pernah pakai logika yang sama.

Gw tidak bilang Prabowo adalah Soeharto. Tapi pola argumentasi yang sama ketika kritik domestik diframing sebagai ancaman asing itu sesuatu yang perlu diwaspadai.

Satu setengah tahun. Masih ada waktu untuk membuktikan kata-katanya.

Tapi waktu itu tidak tak terbatas. Dan janji tanpa data lama-lama sulit dibedakan dari retorika.

[Ainun Najib @ainunnajib]

@bobbyriyadi Muhammadiyah yang konsisten menolak bersama-sama dengan Pemerintah, sampai-sampai Buya Hamka keluar dari Muhammadiyah untuk menyerukan kembali bersama-sama bersatu seluruh Indonesia dengan mengikuti Pemerintah

[Wicaksono Management LC @bigdigjohnny]

Duh gmn ya ni akun gede kok telen mentah2 sambil cuci tangan ucapan Bennix yg udh terkenal "hadeh" kaya gini 😂😂😂

1. Loans yield 13% dikurang CoF 3-4% itu ranahnya Net Interest Income (NII). Kalo lo cuma ambil dr sini doang, lo lupa sama Opex dan Cost of Credit (CoC). Spread segitu ga bisa lo terjemahin mentah2 bank itu jadi vampir. Apalagi microlending itu NPL nya gede, bisa 3-5% di satu segmen nya, makanya ada namanya loans premium.

2. Data ttg Vietnam dilebih2 in dan sok iye, charge 2.58% bahkan 1.2% itu apa? per annum apa monthly rate? Cek lagi kalo emg annual itu karena subsidi government atau mungkin misleading karena ternyata USD loan? atau rate interbank overnight (ini aja di angka 4.5%).

Kenapa NIM emerging markets itu gede? ya karena risiko premium nya gede. Indo yg lebih investable aja NIM di range 4-7%.

3. Izin bank asing susah? Kayanya LambeSaham ama Bennix bener2 perlu macet2 an lewat Sudirman, Thamrin ama Rasuna Said buat liat bank2 Asia yg belakangan justru agresif ekspansi secara inorganik belakangan ini. Kalau ga ada kendaraan, buka dulu laporan publikasi nya coba jembrengin 5Y CAGR Assets Growth nya kaya gimana.

4. Saham Bank turun karena ada sistem yg diperbaiki 😂😂😂😂😂😂
Boleh lah sy ngakak banyak. Diketawain HoR sama Funds2 lah.

5. Korporat susah terbitin obligasi? Sering2 mampir dah ke keterbukaan informasi. Iya sih ga ada emiten yg terbitin obligasi (ini nyindir seriusan).

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys kata Benix saham bank-bank besar Indonesia itu harus nyungsep. Dan itu bukan berita buruk. Itu justru syarat wajib kalau Indonesia mau maju.
Gw jelasin kenapa.

Bank BRI sekarang sudah di bawah Rp3.600. Dua tahun lalu waktu semua orang bilang bakal ke Rp6.000 bahkan Rp7.000 Benix bilang tidak. Bahkan prediksinya bisa turun ke Rp3.000-an.
Sekarang terbukti.
Tapi ini bukan soal sahamnya naik atau turun. Ini soal sesuatu yang jauh lebih fundamental.

Net interest margin selisih antara bunga yang bank bayar ke nasabah penabung versus bunga yang mereka tagih ke peminjam Indonesia tertinggi di dunia.
Bukan Asia Tenggara. Bukan Asia. Dunia.
Purbaya sendiri yang bilang itu.

Lu nabung di bank dapat bunga 3 sampai 4 persen. Lu pinjam dari bank yang sama bayar bunga 10 sampai 13 persen. Selisihnya itu yang masuk kantong bank.
Hasilnya Bank Mandiri laba Rp56 triliun tahun 2025. BRI Rp57 triliun. BCA Rp57,5 triliun.

Kok mirip-mirip semua? Benix curiga ini sudah mengarah ke oligopoli. Dan KPPU perlu cek itu.
Sekarang bandingkan dengan Vietnam.
Vietcombank bunga pinjamannya 2,58 persen. Bahkan bank mikro di Vietnam bunganya bisa 1,2 persen. Dan GDP Vietnam 2025 8 persen. Tahun 2026 mereka target 10 persen.

Indonesia? Masih berjuang mau tembus 5,3 persen.
Dan Benix bilang korelasi itu bukan kebetulan.
Kalau bunga kredit 13 persen pengusaha tidak berani ekspansi. Tidak berani beli mesin baru. Tidak berani hire karyawan. Karena seluruh profit habis buat bayar bunga bank. Mereka jadi perusahaan zombie hidup cuma untuk memperkaya banker.

Petani ambil kredit untuk modal tanam profitnya habis bayar bunga. Nelayan ambil kredit untuk beli solar asetnya disita karena tidak bisa bayar.
Sementara bankernya cetak laba puluhan triliun.

Dan modalnya dari mana? Dari uang pajak rakyat. Pemerintah kucurkan dana ke bank Himbara supaya diputar ke bawah. Tapi ternyata malah dipakai beli Surat Utang Negara yang bunganya dibayar pakai pajak rakyat lagi.

Jadi rakyat bayar pajak dua kali. Dan kalau mau pinjam duit pajaknya sendiri bayar bunga 13 persen.
Solusi Benix ada dua yang paling masuk akal.

Pertama permudah izin bank asing masuk Indonesia. Undang bank Vietnam. Bank China. Bank Jepang yang terbiasa bunga rendah. Biar kompetisi memaksa bank lokal turunkan bunga.

Kedua kembangkan pasar obligasi dan pasar modal supaya perusahaan punya alternatif pendanaan selain bank. Kalau perusahaan bisa IPO atau terbitkan obligasi bank tidak lagi punya monopoli akses ke modal.

Dan ini yang paling penting dari semua yang Benix bilang.
Saham bank nyungsep bukan tanda ekonomi rusak. Itu tanda sistem sedang diperbaiki. Profit bank yang berkurang artinya pengusaha yang membayar bunga lebih sedikit. Artinya ada lebih banyak uang yang berputar di ekonomi riil. Artinya lapangan kerja bisa tumbuh. Artinya GDP bisa naik.

Vietnam sudah buktikan itu.
Kita masih terdiam melihat banker-banker kita cetak rekor laba sementara UMKM di bawah megap-megap bayar cicilan.

[jipi @ihjipi]

@LambeSahamjja Setau saya, 7 presiden sebelum prabowo itu entah kerjanya beres etau engga, mereka selalu punya omongan yang bisa nenangin masyarakat. Tapi kalo prabowo ini udah kerjanya jelek, blatantly ngajak ribut masysrakat mulu kalo ngomong.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys ini berita yang kedengarannya membosankan tapi dampaknya ke kantong lo lebih nyata dari yang lo kira.
Menteri Keuangan kita baru bilang pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melebarkan defisit APBN di atas 3 persen.

Gw jelasin dulu apa artinya buat lo yang gatau
Defisit APBN itu artinya pengeluaran pemerintah lebih besar dari pemasukannya.
Selisihnya ditutup dengan utang.
Selama ini batas defisit Indonesia adalah 3 persen dari PDB.
Itu aturan yang sudah lama jadi pegangan.
Semacam garis merah yang tidak boleh dilewati karena kalau dilewati lembaga pemeringkat internasional bisa kasih nilai negatif ke Indonesia.

Dan nilai negatif itu artinya investor kabur.
Rupiah melemah.
Bunga utang naik.
Yang ujungnya rakyat biasa yang bayar lewat inflasi.
Sekarang pemerintah sedang pikir pikir untuk lewatin garis itu.
Kenapa?
Karena harga minyak dunia sedang meledak akibat konflik Iran.
Senin lalu minyak Brent sempat menyentuh 119 dolar per barel tertinggi sejak 2022.
Kemarin naik lagi ke 100 dolar lebih.

Dan Indonesia adalah negara importir minyak.
Setiap kenaikan harga minyak APBN kita ikut terkena tekanan.
Subsidi energi membengkak.
Pengeluaran pemerintah naik.
Tapi pemasukannya tidak ikut naik secepat itu.

Jadi pemerintah butuh ruang fiskal lebih besar.
Dan salah satu caranya adalah dengan melebarkan defisit.
Tapi ini yang paling bikin gw geleng geleng dari pernyataan Pak Menkeu.

Tapi tunggu dulu.
Di saat yang sama program Makan Bergizi Gratis tetap jalan.
Bahkan diperluas.
Anggarannya 1.2triliun perhari.
Dan ada rencana naik lagi.
Gw tidak sedang bilang MBG itu salah.
Niat mulianya jelas anak anak Indonesia dapat gizi yang lebih baik.

Tapi ini yang perlu lo pertanyakan.
Di tengah APBN yang sudah tertekan karena harga minyak meledak.
Di tengah rupiah yang sudah 17 ribu per dolar.
Di tengah pemerintah yang sedang mempertimbangkan lewatin batas defisit
Program yang anggarannya puluhan triliun tetap jalan penuh.
Sementara yang sampai ke lapangan di beberapa daerah masih ada lele mentah.
Nugget beku.
Dapur miliaran yang ujungnya jadi tempat terima kiriman supplier.
Jadi uangnya keluar triliunan.
Defisit melebar.
Utang bertambah.
Dan yang sampai ke anak anaknya masih perlu banyak pertanyaan yang dijawab dengan jujur.

Ini yang paling bikin gw geleng geleng dari pernyataan Pak Menkeu.
Waktu ditanya soal defisit beliau bilang saya belum tahu masih dipikirin kali.
Dan waktu ditanya kalau Prabowo oke beliau bilang kalau perintah kan kita jalankan, saya kan cuma tangan presiden.

Jadi keputusan yang akan berdampak ke seluruh rakyat Indonesia masih nunggu lampu hijau dari satu orang.
Bukan keputusan kolektif yang sudah matang.
Bukan hasil kajian panjang yang sudah ada kesimpulannya.
Tapi masih dipikirin.
Di tengah situasi global yang sedang bergejolak.
Di tengah harga minyak yang naik turun tidak karuan. Di tengah rupiah yang sudah menyentuh 17 ribu per dolar.
Masih dipikirin.

Dan ini yang paling penting lo pahami sebagai rakyat biasa.
Kalau defisit melebar pemerintah butuh tambah utang.
Utang tambah bunga naik.
Rupiah tertekan lebih dalam.
Harga barang impor naik.
Inflasi naik.
Semua itu lo rasakan setiap kali belanja di pasar atau isi bensin.
Sementara program yang anggarannya triliunan tetap jalan.
Sementara yang memutuskan masih nunggu perintah.

Sumber: CNBC

[Ferry Koto @ferrykoto]

Kasihan Sumbar, Jalan Tolnya "batal" tembus sementara ini ke Bukittinggi. Baik dari sisi Padang, maupun dari sisi Pekanbaru, Riau.

Padang-Sicincin dan Pekanbaru-Bangkinang sudah selesai di era Presiden @jokowi. Sicincin-Bukittinggi dan Bangkinang-Bukittinggi tertunda, kena efisiensi. 🤣
----

Kenapa ya Presiden @Jokowi ini baik sekali ke kampung saya, Sumbar? Padahal di Pilpres 2014 kalah telak di Sumbar.

Bukannya marah seperti marahnya kader PDIP yang kalah di Pilpres 2024, Presiden @jokowi malah beri hadiah dengan memasukan Sumbar dalam prioritas jaringan Tol Sumatera.

Di era Presiden @SBYudhoyono, telah dikeluarkan Perpres 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dalam rangka MP3EI, yang akan menghubungkan Bakauheni sampai Banda Aceh. Tapi, tanpa memasukan Sumbar ke dalam prioritas pembangunan jaringan tol Sumatera. Malah kampung masa kecil saya, Riau, yang diprioritas dengan Tol Pekanbaru-Dumai.

Awal menjabat, Presiden @jokowi mengubah Perpres 100/2014 dengan mengeluarkan Perpres 117/2015 dengan menambahkan Tol Pekanbaru-Bukittinggi, dan Tol Bukittinggi-Padang dalam prioritas yang sama dengan tol di Riau, dalam rangka percepatan pembangunan Sumatera.

Sayangnya, walau Sumbar dapat "hadiah", tapi amat sangat lambat dalam urusan pembebasan lahan. Mbulet kata arek Suroboyo. Sehingga saat warga Riau sudah wush wush wush dari Pekanbaru ke Dumai lewat Tol, warga Sumbar masih suka bermacet-macet ria dan berlama-lama di jalan raya.😂

---

Tahun 2019, kembali @Jokowi kalah di Sumbar. Lebih telak kalahnya dibanding 2014. Cuma dikasih 14%an suara oleh warga Sumbar. Lebih parah dari lowbatnya Ganjar di Pilpres 2024. hahaha

Tapi, lagi-lagi Presiden @jokowi tidak kecewa dan marah ke Sumbar. Malah Capres warga Sumbar yang kalah secara nasional diangkat jadi Menteri Pertahanan.

Dan hebatnya, walau pembangunan Tol Padang-Pekanbaru berlarut-larut, dan terjadi korupsi uang negara di pembebasan lahan ruas Padang-Sicincin, Presiden @jokowi tetap minta pekerjaan ruas Tol Padang-Bukittingi dan Pekanbaru-Buklttinggi diselesaikan.

Mungkin Presiden Jokowi menllai jauh lebh penting memikirkan kemajuan rakyat Sumbar dari urusan kecewa kalah Pilpres di Sumbr. Jangan sampai Sumbar tertinggal, karena Provinsi lain telah menikmati lancarnya arus orang dan barang dengan adanya Tol.

Bisa jadi juga pak Jokowi tak ingin Sumbar diolok-olok anak melayu, gara-gara tertinggal. Kan gawat juga. Apalagi pendidikannya pun sekarang sudah tertinggal pula dibanding Riau, menurut Gubernur Sumbar.
-------

Indonesia ini memang butuh pemimpin yang tidak memikirkan dirinya. Tidak memikirkan puja-puji atas program2nya. Yang penting, apa yang dikerjakan bisa berdampak langsung ke rakyat, baik saat ini maupun dalam jangka panjang berpuluh bahkan beratus tahun kemudian.

Memang dibutuhkan keberanian dalam membuat program tak populis seperti pembangunan infrastruktur yang masif; tol, pelabuhan, kawasan industri, Kereta Cepat, dan sejenis. Dibanding membuat program-program populis yang langsung menyuapi rakyat lewat uang negara.

Namun, dampak infrasruktur ini akan jangka panjang. Akan menekan cost banyak hal, memperlancar dan percepat arus barang. Walau, memang akan lebih acap dicaci maki di negara yang kebebasan ekpresinya luar biasa seperti Indonesia ini.

-----

Terakhir, saya sih berharap Presiden @prabowo konsisten dengan tema pemerintahannya yang "melanjutkan" kerja-kerja baik era Presiden @jokowi. Menyelesaikan infrasktur yang belum selesai, seperti Tol Sumbar. Tak ditunda-tunda hanya karena program populis seperti MBG dan Kopdes MP, misal.

Infrastruktur Indonesia ini sudah tertinggal sekali. Mau jadi negara maju, tapi dengan infrastruktur parah seperti sekarang, sama saja dengan mimpi di siang bolong.

Tentu yang kurang baik di era sebelumnya perlu dikoreksi dan dijadikan lebih baik lagi. Begitulah mestinya pemerintahan yang berkelanjutan. Bukan sekedar jargon, tapi nampak dalam program dan aksi pemerintahan.

🙏

[#99 @PartaiSocmed]

Ya kami tahu sirekap itu tidak berpengaruh pada hasil perhitungan, cuma utk transparansi saja, karena yg menentukan itu berdasarkan perhitungan berjenjang. Tapi kami juga tahu kalian butuh hiburan toh?

[Toga Nainggolan @TogaHQ]

@Poordad9 @fajarnugros Kalau bagi Anda orang yg mencari sensasi lebih pantas dihukum daripada mereka yg mencuri uang negara—pasti di sana ada harta anak yatim dan fakir-miskin—padahal sudah bersumpah atas nama Allah, di bawah kitab suci, apalah mau kubilang?

Salam olahraga ajalah, Bang. 🙏

[Toga Nainggolan @TogaHQ]

Utas ini bagus sekali. Mohon izin aku sematkan di sini, ya. Terima kasih.

Silakan dibaca pelan-pelan, teman-seman. Soal sepakat atau tidak, itu gunanya kita berbincang. https://t.co/y03vgTeQEc

[Toga Nainggolan @TogaHQ]

Jika orang ini dihukum karena mengucapkan Basmalah saat makan babi, seluruh penyelenggara negara yg bersumpah dng nama Allah kemudian terbukti melanggar sumpah itu harus dihukum dua kali lipat lebih berat atas penistaan Tuhan.

Iya, di luar hukuman atas pelanggaran itu sendiri.