maurisa zinira

My garden's daily journal

[maurisa zinira @risa_risamz]

Inget DEADLINE, Risa!!

[The Economist @TheEconomist]

Prabowo Subianto is eroding its finances—and its democracy https://t.co/uXPfi5JV4g

[The Economist @TheEconomist]

Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian https://t.co/fsWXBXCdmh

[HatsOff @HatsOffff]

In Gaza, a boy comforts his younger brother after losing their mother.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Tiga kampus di Mataram (NTB) membubarkan nobar Pesta Babi: Undikma, Unram, dan UIN.

Ruang pertukaran gagasan pun pindah ke warung-warung kopi, yang dalam sejarah revolusi kesadaran di Eropa disebut "penny universities".

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.

Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.

Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.

Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.

Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.

Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.

Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.

Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.

Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.

Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.

Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.

Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.

Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.

Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.

Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.

Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.

Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.

Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.

Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?

Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.

ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.

Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

[gulvinder @rebelliousdogra]

🚨 BIG BREAKING 🚨

"When we say we don't a want ceasefire, it's not because we are seeking a war. It's because this war must end in a way that ensures our enemies never again think of repeating these attacks & aggression.
And I think they have already learned a valuable lesson. They have realised what kind of nation, they are dealing with- one that won't hesitate to defend itself & is ready to take this fight as far as necessary"- Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi.

[Bernie Sanders @BernieSanders]

While the world focuses on the destruction in Iran, we must not ignore what Israel is doing in Lebanon.

1,461 have been killed.
4,430 have been injured.
1.2 million have been displaced.

Israel now occupies 14% of Lebanon.

Enough is enough. No more US military aid to Israel.

[Embassy of I.R. Iran in Sri Lanka @IRANinSriLanka]

Press Release
H.E. Dr. Abbas Araghchi, Iranian Foreign Minister, has addressed a letter to the UN Secretary-General, Security Council members, and IAEA Director General regarding the repeated armed attacks by the U.S. and Israeli regime on Iran’s safeguarded nuclear facilities. Full text below:
3 April 2026
Excellency,
I am writing, as a follow-up to my letter S/2026/216 dated 23 March 2026, to bring to your attention the continuous armed attacks by the U.S. and the Israeli regime against several safeguarded nuclear facilities and installations of the Islamic Republic of Iran, notably the active Bushehr Nuclear Power Plant, an installation devoted exclusively to peaceful purposes and operating under the IAEA’s comprehensive safeguards regime. These unlawful attacks expose the entire region to the risk of radioactive contamination with grave humanitarian and environmental consequences, and as such shall not be left unattended.
Within a span of nine months, two wars of aggression have been imposed upon the Islamic Republic of Iran, by the US, a depository of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons(NPT) and Israel, an outlaw regime that remains outside the framework of the NPT. In both instances, Iran’s peaceful nuclear facilities were attacked and bombed, and with grave disappointment, the United Nations Security Council, the IAEA Board of Governors and its Director General have flatly failed from even condemning the illegal attacks, let alone undertaking effective measures within their mandate to prevent their recurrence.
Now the US Senior officials, who label international humanitarian law as “stupid,” have gained the audacity to state that nuclear facilities are among their targets. The United States’ Permanent Representative to the United Nations has openly expressed that attacks against the Bushehr Nuclear Power Plant is not off the table! Such recklessness is the direct consequence of the inaction of the United Nations and the Agency regarding the manifest acts of aggression by the United States and the Israeli regimes, which has only emboldened the aggressors. This course of unlawful attacks inflicted irreparable blow upon the credibility of the United Nations, the Security Council, the IAEA, and its safeguards system.
It is disturbing that since beginning of this criminal war on 28 February 2026, the following attacks have been made by the aggressors against Iran’s peaceful nuclear facilities and installations, without any outright condemnation being heard from relevant international bodies:
- On 1 March, the Natanz nuclear facility was attacked two times;
- On 17 March, a structure just 350 meters away from the active Bushehr Nuclear Power Plant was attacked;
- On 21 March, several points in Natanz nuclear facility were bombed;
- On 24 March, a projectile struck within the broader perimeter of the Bushehr Nuclear Power Plant site;
- On 27 March, Bushehr Nuclear Power Plant site was attacked for the third time;
- On 27 March, the Heavy Water Production Plant at Khondab-Arak was attacked;
- On 27 March, Ardakan-Yazd Uranium Processing Site was bombed.
The aggressors’ repeated strikes in the vicinity of the active Nuclear Power Plant in Bushehr is extremely alarming; their proximity to an active nuclear facility constitutes an intolerable escalation, entailing a grave risk of radiological release.
As already highlighted in my letter dated 23 March 2026, such attacks constitute a blatant violation of United Nations Security Council Resolution 487 (1981), as well as the decisions and resolutions of the IAEA, including GC(53)/DEC/13 and GC(XXIX)/RES/443, GC(XXIX)/RES/444, and GC(XXXIV)/RES/533. These attacks also constitute a serious breach of the fundamental principles and rules of international humanitarian law. Article 56 of the 1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions provides absolute and heightened protection for works and installations containing dangerous forces, including nuclear electrical generating stations, expressly prohibiting their being made the object of attack where such action may result in the release of hazardous forces and severe consequences for the civilian population. The deliberate targeting of areas in the vicinity of such facilities, undertaken with full awareness of the inherent risk of radiological release, constitutes a manifest violation of these peremptory safeguards, thereby exposing civilian populations—both within the territory of the Islamic Republic of Iran and throughout the wider region—to grave and unprecedented danger.
Moreover, Article 55 of Additional Protocol I obligates parties to any armed conflict to ensure the protection of the natural environment against damage that is widespread, long-term, and severe. The methods and means of warfare employed by the U.S/Israeli regime’ aggression, give rise to a substantial risk of environmental devastation, including the potential for radioactive contamination of the Persian Gulf, the regional atmosphere, terrestrial ecosystems, and critical natural resources. Such harm would not be confined within national borders but would inevitably extend to neighboring States, thereby endangering public health, ecological balance, and the economic sustenance of the entire population.
Excellency,
Recent developments have demonstrated that transparency and cooperation with the Agency cannot, in and of themselves, be relied upon as guarantees of national security, the protection of national interests, or the inalienable rights of States to the peaceful use of nuclear energy.
I reiterate my warning that, should the United Nations Security Council and the Board of Governors of the IAEA remain indifferent in the face of manifest illegal attacks against Iran’s safeguarded nuclear facilities, the Member States’ may lose confidence in the United Nations, the Agency, and the broader non-proliferation regime will be further eroded. The consequences of such inaction would not be confined to Iran.
Excellency,
I avail of this opportunity to also register the formal protest and profound concern of the Islamic Republic of Iran regarding the IAEA Director General’s recent statements, which constitute a serious departure from official mandate of his office and are in violation of the Statute of the IAEA and the Comprehensive Safeguards Agreement (CSA).
In the course of various media interviews conducted during March 2026, the Director General has disclosed sensitive safeguards-related information concerning Iran’s peaceful nuclear program. In light of past adverse experiences and the demonstrated misuse of confidential and sensitive information provided to the Agency, such conducts—should they contribute to or facilitate further attacks against Iran’s safeguarded nuclear facilities—may engage the international responsibility of the Agency.
Furthermore, the Director General’s recent statement suggesting the likelihood of the use of nuclear weapons against Iran, which risks normalizing the use or threat of use of nuclear weapons against a State Party to the NPT and its peaceful nuclear facilities, are deeply reprehensible and alarming. Such positions have resulted in a serious erosion to confidence in the integrity of the non-proliferation regime, IAEA safeguards system, and the impartiality of the Agency and its Director General.
The Islamic Republic of Iran has repeatedly lodged formal protests and issued explicit warnings regarding this approach, both prior to and following the acts of aggressions of June 2025 and February 2026. Regrettably, there appears to be no indication that the Agency intends to rectify past errors or to adhere to a professional, impartial, and technically grounded approach consistent with the IAEA Statute and the CSA.
I would be grateful if this letter could be formally registered as a document of the United Nations Security Council and also circulated as an INFCIRC document of the IAEA.

Seyed Abbas Araghchi
Minister of Foreign Affairs

[Jackson Hinkle 🇺🇸 @jacksonhinkle]

❤️🇮🇷 BREAKING: IRANIANS are forming human-chains nationwide on bridges & around critical infrastructure to safeguard their country against U.S & Israeli strikes

[Iran Embassy in Indonesia @IraninIndonesia]

Hey @IRANinZIMBABWE

Honestly, Indonesians have always been on the right side of history. And right now is no different. They’re standing strong and clearly showing support for Iran.

This country has proven time and again that it’s brave, that it doesn’t stay silent in the face of aggression, colonialism, or injustice anywhere in the world.

That’s the real vibe 🇮🇩🔥

So what about you guys? @Iran_in_India
How’s everything over there?
Give us an update!

[Jackson Hinkle 🇺🇸 @jacksonhinkle]

We went from “free Iran” to “kill their whole civilization” really fast…

[UFO Hunter @iamufohunter]

🚨💔 This is the final farewell between Palestinian prisoners and their loved ones-moments before they are taken away forever.

On March 30, 2026, thousands were condemned under fake "t*errorism" charges. Nearly 11,000 lives-most of them young-now stand on the edge of silence.

Israel recently released a law to hang these young men.

Share and Retweet if there is Humanity left.

[InfoGram @_InfoGram_]

🚨BREAKING : French 🇫🇷 Senator EXPOSED Trump indirectly like no one else did 🔥

​"A handful of drug addicts and alcoholics have seized power in US, whenever something regarding the Epstein case is published, they bómb a corner of the world" 🔥🫡

This is absolute Savagery 🔥

[Iran Embassy in Sweden @IRANinSWEDEN]

A Sharif University math professor held his graduate Randomized Algorithms class online today from his office bombed yesterday by the U.S. and Israel.
This level of dedication is what makes Iran invincible.

[Jvnior @Jvnior]

🚨🇺🇸 BREAKING: Hollywood actor Mark Ruffalo urges Americans to watch the film PALESTINE 36

He says it will expose the Epstein Zionist regime.

[Bernie Sanders @BernieSanders]

One month after starting the war in Iran, this is the statement of the President of the United States on Easter Sunday.

These are the ravings of a dangerous and mentally unbalanced individual. Congress has got to act NOW. End this war.

[Global Insight Journal @GlobalIJournal]

After receiving assassination threats from Israel and the United States, the Iranian Foreign Minister said:

“Your threats are beneath our feet. If we feared death, we would not have entered this war, and we would not have offered our finest men as martyrs. Death is an honor for us while defending our homeland….

We were born free, and we will die free.”

[Jvnior @Jvnior]

Hussam Abu Safieh is one of the Palestinian doctors (among 95 other doctors) that will be killed by the “Israeli death penalty for hostages.”

Do not let them murder him. Repost this.