Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) UGM, Agustinus Subarsono, menduga penggunaan sistem desil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak lepas dari keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, desil berpotensi menjadi alasan pembenar untuk mengurangi bantuan kepada masyarakat di tengah kondisi fiskal pemerintah yang sedang menghadapi tekanan.
"Kalau saya melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik dan mengalami defisit fiskal setiap bulannya, analisis saya tertuju pada bahwa skenario sepuluh desil diperkenalkan karena keterbatasan Dana Bansos dan subsidi pemerintah," kata Subarsono kepada Kamis (27/8/2026).
Ia menilai pemerintah melalui sistem tersebut berupaya mempersempit kelompok penerima bansos dengan menggunakan kategori kesejahteraan baru.
Padahal, masyarakat yang dikeluarkan dari daftar penerima karena masuk desil 7, 8, atau 9 belum tentu mengalami perubahan ekonomi yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Sehingga pemerintah berupaya mengurangi jenis bantuan sosial atau subsidi pada masyarakat dengan mencari alasan pembenar yang masih bisa diperdebatkan (debatable)," kata dia.
Adapun sistem desil membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga.
Persoalan muncul ketika klasifikasi tersebut dijadikan dasar untuk menentukan seseorang masih berhak menerima bansos atau tidak.
Menurut Subarsono, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu menguji kembali validitas indikator yang digunakan untuk menentukan desil.
Ia mempertanyakan apakah kategori tersebut benar-benar mampu menggambarkan kekayaan dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil.
"Sudah pada tempatnya kalau publik ikut mempersoalkan validitas ukuran yang digunakan dalam kategorikal desil tersebut," ujarnya.
🚨🚨🚨GUNUNG MERAPI SIAGA (LEVEL III):
- Hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2026, Merapi memuntahkan guguran lava menyebabkan awan panas meluncur ke arah barat daya Pukul 21:22 WIB
- Estimasi jarak luncur 2.000 m dengan amplitudo maks 87,74 mm durasi 116,97 detik.
PVMBG
18000 dikerahkan ketika menjaga kekuasaan
Cuma 3500 dikerahkan ketika melayani rakyat
Makin jelas kalo babu2 berseragam ini gak paham siapa majikan mereka sebenernya
Seorang ibu nangis histeris di depan Pengadilan.
5 anak. Suami ditahan 3 bulan.
Anaknya ga mau sekolah lagi karena di-bully. 💔
Kasusnya? Dugaan nyuri tanah timbunan.
Kerugian yang dilaporkan: Rp 2,2 juta.
Versi istri: suaminya cuma nutupin lubang bekas ban mobil yang bahaya buat warga lewat.
Kasusnya masih sidang, belum ada putusan , jadi kita belum tau siapa yang benar.
Tapi pertanyaannya beda: apakah proses hukum harus selalu diikuti penahanan, terutama buat kasus kecil yang terdakwanya bukan pelaku kekerasan, punya tanggungan keluarga, dan ga ada indikasi kabur?
Di banyak negara, penahanan sebelum putusan itu last resort ,bukan default. Di sini kadang kebalikannya.
Sidang terus berjalan. Semoga keadilan beneran hadir. 🙏
Good morning dari lahan kebakaran hutan yang sekarang sudah siap ditanami sawit.
Udah gila kata gue mah, pake segala nyalahin el nino padahal mah emang dibakar untuk buka lahan sawit baru.
Istighfar lo pada.
Gaes Wake Up Call!
DPR Mengesahkan Perampasan Aset untuk menangkap kita yang kritis sama kebijakan konyol pemerintah, bukan merampas aset koruptor.
Kalo ini RUU gol, bakal dipake oleh penguasa untuk bekuin rekening orang2 yang kritis seperti kasus Mas Botok Pati kemaren.