@labulabumi Biaya kuliah tinggal sama uang kuliah tunggal itu beda, nder. Biaya kuliah tunggal itu biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan dibagi jumlah mahasiswa. Setelah itu baru disesuaikan berdasarkan kemampuan menjadi UKT.
@wiraaaaa27 @PNS_Garis_Lucu @pejabrut@PNS_Ababil Beda lah, kao pns tes lagi buat jd cpns baru itu ibaratnya lu udh kerja di satu tempat tp ngelamar lagi buat posisi lain.
seharusnya UKT anak PNS dikecilin, bagaimanapun PNS itu kebanyakan masuknya ke middle class, apalagi yang di bawah golongan 4 & ga megang jabatan. gaji ortu standar tapi UKT anak di kampus malah rata kanan bisa sampe golongan tertinggi apalagi kalo kedua ortunya PNS.
mau nyari beasiswa tapi kebanyakan beasiswa kurang mampu, dibilang ga mampu ya ga juga, tapi kalo dibilang mampu ga semampu itu buat nalangin ukt tertinggi
Di bidang astronomi, jarak yg sangat jauh diukur dgn satuan “tahun cahaya”
Di Indonesia ada satuan baru dlm perhitungan harga/biaya yg sangat mahal, yaitu “hari MBG”
* Anggaran beasiswa LPDP: 5 hari MBG
* Subsidi BPJS Kes: 40 hari MBG
* Biaya pembangunan Whoosh: 94 hari MBG
😁
Gini ya Nil.. walaupun saya ragu, kamu bisa nulis itu, namun saya akan kasih pelurusan.
1. Stop jualan angka Rp769 Triliun seolah-olah itu prestasi heroik pemerintah. Sesuai Amandemen UUD 1945, anggaran pendidikan WAJIB minimal 20% dari APBN. Kalau APBN kita naik, ya otomatis angka nominalnya naik. Itu namanya kewajiban, bukan kemurahan hati.
2. Di poin 2/ kamu bilang MBG 'menambah postur' tapi di poin 1/ angka Rp769 T itu sudah termasuk Badan Gizi Nasional (Rp223,5 Triliun). Ini namanya Creative Accounting. Uang makan siang dimasukkan ke kantong pendidikan supaya kewajiban 20% tadi terpenuhi secara angka, tapi fungsinya melenceng. Kenapa nggak pakai pos Anggaran Perlindungan Sosial saja?.
3. Naik dari Rp203 T ke Rp211 T (naik Rp8 T) itu tipis banget kalau dibandingin sama inflasi dan jumlah guru honorer yang masih luntang-lantung. Anggaran Badan Gizi malah dapat Rp223 T. Masa anggaran makan lebih besar daripada anggaran gaji dan kesejahteraan guru se-Indonesia? Prioritasnya di mana?
4. Klaim 'revitalisasi terbesar sepanjang sejarah' sebesar Rp23,06 T itu sebenarnya jomplang banget kalau dibandingin sama anggaran makan Rp223,5 T. Jadi, anggaran buat memperbaiki bangunan sekolah yang ambruk di pelosok cuma 10% dari anggaran makan siang? Prioritas macam apa ini?
5.Lucu kalau bilang hapus birokrasi tapi malah bikin lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional dengan anggaran fantastis. Itu kan nambah birokrasi baru namanya! Kalau mau efisien, mending perbaiki sistem yang sudah ada daripada bikin pos anggaran raksasa yang rawan penyimpangan.
6. Stop pakai istilah moralistik seperti 'Pahlawan'. Ini urusan tata negara dan penggunaan APBN, bukan drama kolosal. Rakyat bayar pajak supaya negara punya sistem pengawasan (BPK, KPK, Inspektorat) yang bekerja. Kalau ujung-ujungnya rakyat yang harus 'pasang badan' jagain nasi kotak biar nggak dikorupsi, ya buat apa kita bayar gaji pejabat dan lembaga pengawas? Hotline , baik. Tapi lembaga resmi juga yang harus jadi yang paling aktif.
Ia berjuang untuk dunia pendidikan krn lebih tahu keadaan lapangan.
Atas nama guru-guru kita di masa lalu, dan mereka yg mau memilih profesi guru hari ini, bantulah perjuangannya.
Isu???
Perpres 118/2025 tentang APBN 2026 menunjukkan alokasi dana untuk Badan Gizi Nasional dari anggaran pendidikan sebesar 223T.
Saat ini sedang ada 3 gugatan dari masyarakat yang diajukan ke MK terkait hal ini.
ISU?!?!?!
Tahun 2024, anggaran pendidikan 655 Triliun, yang ditransfer ke daerah+ dana desa sebesar 346 Triliun rupiah, atau 52,82%.✅
Tahun 2025, anggaran pendidikan 724 Triliun, transfer ke daerah sekitar 347,9 Triliun, atau 48,08 %.⬇️
Tahun 2026, anggaran pendidikan 769 Triliun, transfer ke daerah dari anggaran pendidikan menurun, menjadi hanya 264 Triliun rupiah atau 34,33%. ⬇️
Akibatnya pendanaan pendidikan di 500 lebih pemda menurun. Mereka gak sanggup gaji guru PPPK PW, sehingga hanya digaji kisaran 100 ribu (Kab.Musi Rawas) , 139 ribu (Kab.Dompu), dan 500 ribu rupiah (Langkat & Blitar) perbulan.
Berbanding 20 kali lipat lebih rendah dari gaji supir MBG dan status lebih baik dari pegawai SPPG yang diangkat jadi PPPK TANPA PW. Kenapa pegawai MBG bisa direkruit menjadi PPPK sementara guru PPPK harus Paruh waktu?
Kalau hak pendidikan diperkuat dengan PIP untuk siswa dan Sekolah rakyat adalah bentuk afirmasi kepada siswa miskin, mengapa siswa SD kelas IV di NTT yang berasal dari keluarga miskin tidak terjamah oleh program tersebut, padahal hanya ingin membeli pulpen?
Hal-hal semacam ini adalah bentuk kegagalan negara dan peringatan keras bagi mereka yang berfikir.
Jadi, siapa yang diperkuat?
Kalau habis karena MBG, dhalim sih..
Tahu arti dhalim gak? Gak nempatin sesuatu pada tempatnya. Ilmu itu perlu kita dahulukan daripada perut. Kalau perut didahulukan, maka dhalim itu namanya.
@robby_karman@zanatul_91 Lulus desember berartti blm masuk pagu anggaran januari dan harus revisi anggaran dl agar ba dicairkan pak. Saya rapel 1 tahun kemarin, tp tetap cair.