Dito Ariotedjo masuk kabinet dengan harta Rp 282 M. Dari jumlah itu, Rp 162 M-nya adalah "hadiah" , 4 rumah + 1 Alphard , dari mertuanya: Fuad Hasan Masyhur, bos travel haji Maktour.
Nggak masalah? Secara hukum boleh. Dilaporkan di LHKPN. Transparan.
Tapi coba pikir ini ,
Tahun 2023, nama Dito disebut di sidang korupsi BTS Kominfo. Saksi mahkota Irwan Hermawan ngaku kasih Rp 27 M ke Dito buat "pengamanan perkara." Dito bantah. Oke. Kita catat.
Tahun 2025, mertua Dito , Fuad Hasan Masyhur, orang yang kasih dia Rp 162 M itu , dicekal KPK. Kasusnya: dugaan korupsi kuota haji Rp 1 TRILIUN. Kantor Maktour digeledah. Barang bukti disita. KPK bahkan menyebut ada indikasi penghilangan barang bukti.
Akibat korupsi ini: 8.400 calon jemaah yang sudah antre 14 TAHUN gagal berangkat haji.
Bukan gagal karena sakit. Bukan karena meninggal. Tapi karena kuota mereka ,yang memang hak mereka , diduga dimainkan orang-orang berduit.
September 2025, Dito dicopot dari kabinet. Belakangan terungkap ia bahkan sudah mengajukan mundur sendiri sesaat setelah mertuanya dicekal.
Januari 2026, KPK panggil Dito lagi , kali ini soal kasus haji. Dito hadir.
Dito bilang: "Sebagai warga negara saya harus patuh hukum."
Serius?
Jadi begini kronologinya:
a. Hidup disubsidi mertua bos travel haji โ
b. Namanya muncul di dua kasus korupsi berbeda โ
c. Mertuanya dicekal KPK, kantornya digeledah โ
d. 8.400 orang tua yang antre belasan tahun gagal ke Tanah Suci โ
e. Dito dicopot, dan sekarang jadi saksi โ
Dan lo tahu kata2 Dito sendiri waktu ditanya soal hartanya yang Rp 162 M dari mertua itu?
"Kita kan tidak bisa milih lahir dari mana."
Bener banget, Pak.
Yang 8.400 jemaah itu juga nggak bisa milih , mereka nggak bisa milih supaya hak haji mereka nggak diduga dimainkan oleh orang2 yang lo panggil keluarga.
Diera sekarang tapi masih ada desa yang belum teraliri listrik. Sementara anggaran MBG sehari 1,2 T habis cuma jadi tai.
Sebenarnya semua anggaran utk bangun desa, jalan, infrastruktur lainnya ada, bahkan buat gaji guru honorer 5juta/bulan dan bangun sekolah berkelas juga ada. Tapi apa pemerintah mau serius?