🅽/🆉

[🅽/🆉 @Rynazdoank]

@MindaXtv Marini

[Dokter Tifa @DokterTifa]

PERNYATAAN DR TIFA

Saya tegaskan bahwa saat ini saya tidak termasuk dalam barisan pihak yang menginginkan pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, apabila terdapat gerakan, pernyataan, atau aktivitas apa pun yang menggunakan nama maupun foto saya untuk tujuan tersebut, maka hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin saya.

Sikap saya dalam perjuangan ini jelas dan tidak pernah berubah: MENEGAKKAN KEBENARAN.

Itulah landasan saya dalam upaya mengungkap fakta terkait ijazah Joko Widodo serta menelusuri riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Namun perjuangan saya bukan perjuangan politik, dan sekali lagi saya tegaskan, tidak berada dalam agenda pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.

Saya berdiri sebagai peneliti dan aktivis, bukan politisi, bukan oposisi, dan tidak menjadi bagian dari manuver kekuasaan mana pun.

Apa yang saya lakukan adalah bagian dari komitmen moral dan intelektual:
tegak dalam gerakan Amar Makruf Nahi Munkar.
Karena bagi saya, kebenaran tidak tunduk pada kekuasaan,
dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan.

[🅽/🆉 @Rynazdoank]

Ingatkah Anda kapan bergabung dengan X? Ya, saya ingat! #MyXAnniversary

[Lambe Waras @abu_waras]

Bagi yang Hati Nuraninya menganggap:
TIDAK ADIL = Retwit 🔄
ADIL = LIke 💙
Dipersilahkan..

[ℬ𝒶𝑔𝒾𝓃𝒹𝑜 𝒦𝑜𝓅𝒾 @bagindo_kopi]

Bagaimana menurut Netizen yang Budiman, Khususnya Rakyat Indonesia

Setujukah anda kalau Almarhum - Bpk Soeharto - mantan Presiden ke -2
dinobatkan menjadi Pahlawan Nasional?

👉 RT 🔃 - Setuju
👉 Like ❤️ - Tidak

[King Purwa @BosPurwa]

Demo besar2an bukan karena pemimpinnya korup, tapi karena tidak mau mengakui kemerdekaan Palestina.

[Dokter Tifa @DokterTifa]

Dalam bahasa filsafat, ini adalah Logical Fallacy atau sesat pikir

Ijazah dan skripsi tentu berbeda dengan dokumen lain yang disebutkan JKW seperti KTP, KK, SIM, dan sertifikat tanah.

Ijazah dan skripsi adalah domain publik bagi seorang Pejabat. Jadi ketika ada warga negara melihat keganjilan dokumen ijazah dan skripsi dari seorang Pejabat Publik, dia berhak meminta kejelasan, dan ini sudah diatur dalam UU Keterbukaan Publik no 14 tahun 2008.

Mengapa negara mengatur ijazah, menjadi domain publik?

Karena negara melindungi dari kemungkinan pemalsuan ijazah untuk dijadikan sebagai cara meraih jabatan publik.

Ingat! Pejabat Publik mulai dari gajinya, perjalanan dinasnya, beras dan minyak gorengnya, isi kulkasnya, isi lemari bajunya, BBM mobilnya, apa yang dimakan, berasal dari UANG PAJAK yang dibayarkan RAKYAT dengan darah dan airmata!

Karena itu maka negara mengatur, Ijazah para Pejabat Publik - dan sebetulnya juga Ijazah kita semua - adalah domain publik.

Karena tulisan, angka, nomor, apapun yang tertulis dalam ijazah seseorang, tidak bisa dipakai untuk macam-macam, dan tidak bisa disalahgunakan kecuali oleh yang bersangkutan.

Sangat berbeda dengan KK, KTP, SIM, apalagi Sertifikat, karena semua dokumen itu masuk dalam domain privat, hanya digunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan privat.

Mengapa Doktor Rismon meneliti Skripsi JKW? Sebab dengan mata kepala sendiri, sebagai seorang Alumnus UGM, beliau melihat keganjilan pada skripsi tersebut.

Dan jika skripsinya ganjil, apalagi palsu, tentu saja tidak pernah ada Ijazah yang bisa diterbitkan.

Itulah pentingnya, mengapa Doktor Rismon menelitia skripsi JKW.

Agar kebenaran terkuak. Agar jawaban atas pertanyaan yang terus mengusik nurani rakyat sejak 10 tahun yang lalu, terjawab:

Benarkah Ijazah JKW palsu?

Yang sebetulnya jauh lebih mudah bagi Jokowi sendiri untuk membuktikannya;

Perlihatkan saja Ijazah aslinya, kalau memang punya, di depan wartawan, dimuat di media massa.

Selesai!

Kenapa harus repot-repot mengkriminalisasikan orang, memenjarakan orang, merasa dihina-hina dan direndah-rendahkan?

Kan tidak cuma Doktor Rismon, Doktor Roy Suryo, dan Dokter Tifa yang bertanya, tetapi jutaan rakyat juga bertanya hal yang sama.

Tinggal diperlihatkan, apa sih susahnya?

Apakah kesulitan memperlihatkan?
Sulit menunjukkan ijazah?
Berat sekali kah?

Ada apa dalam ijazah itu hingga harus bikin drama berkepanjangan, yang akhirnya merugikan diri sendiri, sampai Sitokin dan Kortisol banjir semua keluar hingga bikin sakit kulit dan alopecia?

Soal Logical Fallacy.
Ijazah dan skripsi adalah domain publik.
KK, KTP, SIM, Sertifikat adalah domain privat.

Dan semua diatur dalam Undang-Undang.

Lagipula, apa pentingnya Doktor Rismon meneliti KTP, KK, SIM, dan Sertifikat milik JKW?

Memangnya terindikasi palsu juga?

https://t.co/tFaxchjvmr

[🅽/🆉 @Rynazdoank]

@cobeh2022 Waduuh..😭

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

Apa yg dikatakan seseorang mencerminkan apa isi kepalanya.

[🅽/🆉 @Rynazdoank]

@neVerAl0nely Waah.. gak ketolong lg ini..

[Buya Eson @emerson_yuntho]

Saya usul agar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin dan semua anggota @DPDRI menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Retweet jika kamu setuju

[Sudirman Said @sudirmansaid]

JANGAN KOTORI PMI

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi kemanusiaan yang wibawanya ditopang oleh Tujuh Prinsip: 1) Kemanusiaan, 2) Kesamaan, 3) Kenetralan, 4) Kemandirian, 5) Kesukarelaan, 6) Kesatuan, 7) Kesemestaan.

Dalam semangat menjaga prinsip-prinsip di atas, siapapun boleh punya aspirasi memimpin PMI.

Tapi jangan kotori PMI dengan politisasi, apalagi dengan nuansa politik uang.

PMI membutuhkan pemimpin sejati, pemimpin intrinsik, yang memberi dan melayani. Bukan pemimpin hasil transaksi, apalagi dengan membeli.

Kader-kader PMI di seluruh Nusantara, kita jaga PMI dari tangan-tangan kotor yang akan merusak muruah gerakan kepalangmerahan yang mulia.

Selamat menyongsong Munas PMI ke-22. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia…

[Maudy Asmara @Mdy_Asmara1701]

Ini yang durasinya lebih panjang

[🅽/🆉 @Rynazdoank]

@deguzel2 @ParaDox1830307 siap...

[🌿 Emmy🌿 @R4h4yu_12]

Lantas, mana yang lebih dingin?
Hujan yang disertai angin atau harapan yang hanya sebatas ingin?

[🅽/🆉 @Rynazdoank]

@guzelamare @Deo_Deodoran Siap..

[Jansen Sitindaon @jansen_jsp]

Aku baru baca kasus ini. Kalau sudah ditahap penuntutan, tolong Ibu Guru ini dituntut bebas pak Jaksa Agung @KejaksaanRI. Jika tidak Majelis Hakim bebaskan melalui putusan. Cc @MahkamahAgung.

Jikapun ini dianggap sebuah kasus, kasus ini terkait pendidikan. Bukan pidana. Saya yakin tidak ada “mens rea”, niat jahat dari Ibu Guru ini. Jadi sejak awal kasus ini tidak pantas dan tidak memenuhi syarat utk dipidana. Jikapun dia salah, beri dan jatuhkan utk dia sanksi administrasi dan sanksi profesi oleh pimpinannya. Bukan malah dipenjara.

Cc Yth pak Kapolri @ListyoSigitP.

Hormat saya,
JANSEN SITINDAOAN
Wasekjend Demokrat

[𝐋𝐈𝐑𝐀 ⁽ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ⁾ @LiterasiRakyat]

Mohon maaf bagi yang tidak sepandangan dalam menilai sosok Almarhum Pak Harto, namun dari berbagai pertanyaan yang pernah saya mintakan jawabannya pada mereka yang mengalami dan hidup dizaman beliau berkuasa, saya mendapati jawaban sbb :

• Pak Harto mengendalikan politik dalam negeri selama 32 tahun ?, benar, tapi itu dilakukan karena beliau tak ingin memberi ruang dan waktu bagi PKI untuk hidup kembali, membalas dendam dan membalikan kebenaran sejarah.

• Pak Harto otoriter ?, benar, karena ia tau pendidikan rakyat saat itu masih rendah, mudah terhasut, itu sebab toleransi dan Kebhinekaan dijamannya terpelihara, tak ada ormas membubarkan pengajian, tak ada Imam masjid dibunuh, tak ada yg bernani menistakan agama dan pertikaian antar suku.

• Pak Harto Kaya Raya ?, benar, tapi dijamannya rakyat juga tidak kelaparan, petani sejahtera, guru tak hidup miskin, nelayan tak ada yg melarang mencari ikan, pekerja asing tak merajalela, industri dalam negeri tidak gulung tikar.

[🅽/🆉 @Rynazdoank]

@newamare @Neli22Riri done..