2027 ADALAH TITIK TEMU SEMUA KONFLIK
Tadinya saya berpikir bahwa isue kudeta tersembunyi terhadap Prabowo hanya isapan jempol semata, namun melihat perkembangan gelagat gerakan “Dinasti Solo” hari demi hari, saya akhirnya yakin, bahwa manuver politik genk mereka hari ini bukan lagi sebagai gerakan politik persiapan 2029, tapi ternyata penentuan jauh sebelum 2029.
Normalnya,
2026 adalah persiapan.
2027 adalah konsolidasi.
2028 adalah pertarungan.
2029 adalah penentuan.
Namun pergerakan safari politik Jokowi hari demi hari di 2026 justru menjadi terlihat tidak normal.
Sejak Juni 2026, Jokowi melakukan perjalanan ke sejumlah daerah. Ada analisis yg melihat safari tsb bukan sekadar silaturahmi, tetapi sebagai upaya mempertahankan pengaruh dan mengatur kembali jaringan politik menjelang 2029.
Tapi faktanya, pidato BA dihadapan Jokowi semakin menguak fakta yg berbeda. Sekarang mari kita lihat logikanya.
Jika Jokowi benar-benar hanya ingin menjadi warga negara biasa, mengapa harus terburu-buru (bahkan terlihat begitu kebelet) membangun kembali jaringan politik nasional..?
Jika hanya ingin menikmati masa pensiun, mengapa relawan kembali digerakkan..?
Jika hanya ingin silaturahmi, mengapa pertemuan dng elite politik terus menarik perhatian..?
Dan jika tdk ada agenda percepatan pergantian kekuasaan, mengapa kini gerakan itu bukan lagi sekedar beririsan dng pemilu 2029, melainkan digulirkannya wacana percepatan penggantian kekuasaan sebelum 2029..?
Inilah yg membuat dugaan ttg proyek percepatan pergantian kekuasaan menjadi masuk akal sebagai hipotesis manuver politik Genk Solo.
Hari ini mungkin hanya pertemuan.
Besok mungkin konsolidasi.
Lusa mungkin survei.
Kemudian usulan.
Kemudian koalisi.
Kemudian Keputusan MPR.
Dan tiba-tiba rakyat sudah diminta menerima sesuatu yg sebenarnya sdh dirancang bertahun-tahun sebelumnya.
Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah rakyat sdh menyaksikan transisi kekuasaan biasa, atau sedang menyaksikan gerakan senyap sebuah jaringan kekuasaan yg ingin percepatan suksesi kekuasaan..?
Jika yg kedua benar, maka persoalannya bukan sekadar Jokowi, melainkan demokrasi Indonesia.
Dan jika kepala desa mulai dikonsolidasikan, relawan kembali bergerak, elite terus berdatangan ke Solo, safari politik berjalan, narasi percepatan pergantian kepemimpinan mulai diwacanakan, sinyal pemakzulan Gibran melalui persoalan ijazahnya semakin kuat bergulir, maka semua potongan puzzle itu harus dibaca sbg satu peta.
Memang belum tentu peta kudeta, tetapi jelas peta percepatan pergantian kekuasaan terendus kuat.
Dan dalam politik, wacana percepatan pergantian kekuasaan adalah tahap pertama sebelum perebutan kekuasaan itu sendiri terjadi.
Maka pertanyaan yg harus kita ajukan bukan lagi, “Apakah Jokowi akan mengkudeta Prabowo?”
Pertanyaan yg jauh lebih tajam adalah,
“Apakah Prabowo sdg benar-benar memerintah, atau perlahan sedang dipaksa berbagi ruang kekuasaan dng jaringan yg berasal dari Presiden sebelumnya..?”
Jika jawabannya yg kedua, maka persoalan Indonesia bukan lagi sekadar siapa Presidennya.
Persoalannya adalah, “Siapa yg sebenarnya menentukan arah Presiden..?”
Dan jika jawabannya adalah seseorang yg sdh tidak lagi duduk di Istana, maka demokrasi Indonesia memang sdh menghadapi masalah yg sangat serius
Jika semua gerakan pengumpulan kepala desa ini hanya silaturahmi dan Projo hanya sebatas menjalankan kegiatan organisasi, maka waktu akan membuktikannya.
Jika safari politik Jokowi hanya perjalanan pribadi, maka waktu akan membuktikannya.
Tetapi jika semua itu ternyata adalah bagian dari satu proyek politik besar utk mempertahankan pengaruh dan mempersiapkan Gibran lebih cepat menduduki kursi RI-1, mengunci jaringan akar rumput, mengamankan kepentingan elite, dan memastikan kekuasaan mantan Presiden tidak benar-benar pergi ketika Presiden baru menduduki Istana, maka mereka sedang membangun paradigma politik baru, “Bahwa kekuasaan tidak selalu kembali melalui pintu depan.”
Saya 2,5jt stay dirumah, makan ikut rumah. Penghuni rumah ada ortu dan 1 adik masih SMA. 3 adik yg lain sdh gak serumah, tugasnya sama seperti diatas, cuma khusus cuci hanya baju harian aja, lainnya/yg berat2 masih laundry (urusan sampah, perawatan taman, air galon, gas, buka tutup pagar, terima paket kurir, balkon, cuci mobil, bersih2 teras dan area luar rumah bukan ART, ada OB sendiri dan supir)
@didiek_murdock@podo_radong1 Keberhasilan para pengkhianat negara ini adalah kesuksesan membawa bangsa ini pada kebodohan, menghormati kebejatan, mengagumi kemunafikan dan menerima menjadi budak yang menyembah kekuasaan.
Ini 100% sama persis dengan yg dipaparkan oleh salah seorang dokter spesialis di RSJPD HK saat saya bertemu 4 Agustus lalu.
Bahkan ia mengutarakan, bahwa untuk pasien BPJS, dirinya hanya menerima Rp.10.000/pasien.
Lama-lama negara ini kekurangan guru, dokter yg berkualitas.
Saya bukan pendukung SBY, tapi harus fair. Seingat saya 2 minggu pasca MK mengeluarkan putusan no.90, SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat sdh menyatakan pandangan politiknya.
Itu sebabnya 4 bulan kemudian si Jokowi buru2 melantik AHY utk kursi Menteri ATR/BPN.
@rahmaniarbaftim Dalam cuplikan 4 menit tanpa membaca teks pidatonya, tak sekalipun ditemukan “slip of the tongue”, memang beda sekali otak ada isi dan tidak.
Sepertinya “September” itu bulan keramat mereka ya…..?
Setiap Agustus akan berakhir, selalu ada saja manuver mereka yang menjurus ke “MAKAR”
Untung sekarang sudah bocor dulu, kalau seperti Untung dulu, pasti sekarang sudah di TEMBAK MATI..!!.
Berkali-kali tak bosan kita mengingatkan masyarakat, “waspadai bahaya laten PKI”, karena wujud dan bentuknya bisa berubah atau bahkan hilang, namun gerakan dan aksinya akan terus berulang.
Ini si emak kader PSI?
Kalau benar, kotor sekali cara mainnya: menyamar jadi driver Ojol, menuduh mas Botok dari Pati terima duit
Apa demi percepatan? Bahaya benar manuver mereka ini 🤦
Kalau begini jelas sudah tidak bisa ditoleransi lagi, secara terbuka saya usulkan sebaiknya elemen ormas seperti FPI, FORKABI, FBR serta elemen pelajar SMU dan STM sebaiknya bersatu dan bersihkan jaringan preman-preman yang berlagak kuasa ini dari seluruh kota di Indonesia.
Tampak ormas GRIB terekam memukul dengan kayu, menyeret, menendang bagian kepala, berkali-kali anak SMA yang bernama Fatur yang kebetulan lewat gang di RW 7 petamburan & sudah tidak berdaya, terjadi dini hari di Petamburan 28/8/2026
Sebagai Presiden, Nayib Bukele “membinasakan” organisasi premanisme.
Begitulah seharusnya, memangnya ada Presiden yang “membina” organisasi Premanisme..?
Sekarang mari kita mendengar tentang Nayib Bukele. Ia adalah Presiden terpilih El Salvador. Saat terpilih sebagai Presiden usianya masih belum genap 39 tahun.
Uniknya, walaupun orang tuanya berasal dari etnis Palestina, Bukele memperoleh 53% suara pemilih dalam kontestasi pemilihan Presiden El Salvador.
Bukele mengubah El Salvador dari negara yang banyak bertebaran preman-preman yang melakukan pemerasan dibawah kendali Geng/Ormas menjadi negara bersih preman.
Pada tanggal 26 Maret 2022, Bukele menetapkan keadaan Darurat Kekerasan dan mengerahkan polisi dan tentara untuk memulai melakukan penangkapan massal terhadap mereka anggota Geng yang melakukan kekerasan.
Hukuman maksimum bagi anggota Geng dari 9 tahun menjadi 45 tahun penjara dan tak sampai disitu, pemerintahan Bukele juga menerapkan hukuman bagi penyebaran atribut, uniform, bendera, poster tentang Geng, termasuk mereka yang di sosmed atau media lainnya mempromosikan Geng hingga 15 tahun penjara.
Hukum ditujukan terhadap mereka yang "menandai" wilayah mereka dengan akronim geng, seperti Posko atau Gardu-Gardu liar yang digunakan anggota Geng untuk mengintimidasi atau mengancam dengan membunuh siapa saja yang mengadukan mereka kepada pihak pemerintah.
Jangankan di tempat-tempat publik, bahkan di dalam penjara pun, Direktorat Pusat Pemasyarakatan mulai menghapus coretan yang digunakan eks anggota Geng menandai wilayah tempat mereka berkuasa.
Akibatnya, Bukele mengubah El Salvador dari sebelumnya sebuah negara yang rawan kriminalitas menjadi negara yang ramah terhadap kehidupan bermasyarakat. Para pedagang dan mereka yang membangun konstruksi tak lagi takut dipalak dan diperas para preman anggota Geng/Ormas, begitu pula masyarakat pelancong yang menghidupkan dunia pariwisata.
Dalam pemberantasan korupsi, pemerintahan Bukele mencopot dan mengganti jaksa agung dan kelima hakim Kamar Konstitusi Mahkamah Agung. Melalui Majelis Legislatif, pemerintah menunjuk lima hakim Mahkamah Agung tambahan yang memiliki reputasi bersih dan berintegritas guna memberantas perilaku koruptif dalam birokrasi pemerintahannya.
Pada pemilihan ulang 2024, Bukele mencalonkan diri kembali. Dan untuk itu ia memberi keteladanan dengan mengambil CUTI selama 6 bulan dari jabatan Presiden agar Pemilihan Presiden dapat berjalan adil, jujur tanpa pengaruh kekuasaan Presiden mengendalikan birokrasi, memobilisasi eksekutif dan aparat negara yang mengintervensi jalannya pemilu serta melakukan praktik kecurangan.
Bukele tak pernah gembar-gembor menangkap koruptor hingga ke Antartika, namun secara konsisten ia membersihkan perilaku koruptif mulai dari lingkaran orang-orang terdekatnya dalam pemerintahan. Sungguh figur pemimpin yang tanpa sesumbar namun nyata keberpihakannya kepada rakyat.
Maka kini suara seluruh rakyat El Salvador menggema di pelosok negeri tanpa di komando,
“Hidup Bukele, Hidup El Salvador…!!”.
Berkali-kali tak bosan kita mengingatkan masyarakat, “waspadai bahaya laten PKI”, karena wujudnya bisa berubah atau bahkan hilang, namun gerakan dan aksinya akan terus berulang.
Ketika gerombolan para kriminal yg melabeli diri sbg preman digunakan utk memukul masyarakat, maka memang hanya soal waktu saja menunggu kekuatan masyarakat bersatu padu utk menghabisi gerombolan kriminal dng cara dan senjata mereka sendiri, tanpa hukum, tanpa kepercayaan sedikitpun pd hukum dan aparat penegak hukum.
✍🏻……
KETIKA NEGARA MEMELIHARA PREMAN UNTUK MEMUKUL RAKYAT
Adu domba bukan tanda negara kuat. Itu tanda bahwa kekuasaan mulai takut kpd rakyatnya sendiri.
Ada sesuatu yg sangat mengerikan ketika sebuah pemerintahan tdk lagi percaya kpd kekuatan hukum utk menghadapi rakyatnya, lalu mencari kekuatan lain.
Bukan argumentasi.
Bukan dialog.
Bukan mekanisme demokrasi…
Tetapi, PREMAN…
Gerombolan kriminal.
Orang-orang yg tdk mengenakan seragam negara, tetapi tiba-tiba memperoleh keberanian, akses, perlindungan, bahkan ruang utk melakukan kekerasan terhadap warga negara lain.
Inilah wajah paling buruk dari sebuah kekuasaan yg mulai kehilangan akal sehat, yakni negara meminjam tangan kriminal untuk memukul rakyatnya sendiri.
Dan lebih buruk lagi, rakyat diminta percaya bhw yg terjadi hanyalah konflik antar sipil.
Tidak...
Rakyat tidak segibran itu mempercayai trik licik biadab adalah merupakan konflik antar sipil.
Jika sebuah kelompok kriminal dapat bergerak bebas, menyerang demonstran, mengintimidasi masyarakat, sementara aparat negara berada di tempat dan seolah-olah tdk mampu atau tdk mau menghentikannya, maka pertanyaan yg wajar bukan hanya,
“Siapa mereka?”
Tetapi,
“Siapa yg membiarkan mereka?”
Dan pertanyaan berikutnya jauh lebih berbahaya adalah :
“Siapa yg membutuhkan mereka?”
Pemerintah awalnya mungkin berpikir bhw menggunakan preman adalah solusi murah.
Tdk perlu mengerahkan terlalu banyak aparat.
Tdk perlu terlihat terlalu represif.
Tdk perlu menanggung seluruh biaya politik.
Preman yg melakukan.
Pemerintah tinggal diam.
Tetapi harga sebenarnya jauh lebih mahal, karena bayarannya adalah “Hilangnya Kepercayaan Rakyat”.
Dan kepercayaan adalah mata uang utama pemerintahan demokratis.
Begitu masyarakat percaya bhw aparat negara tdk lagi netral, maka setiap tindakan pemerintah akan dicurigai.
Begitu masyarakat percaya bhw kelompok kriminal dilindungi karena berguna secara politik, maka hukum kehilangan wibawanya.
Begitu masyarakat percaya bhw demonstran dapat dipukul sementara pelakunya dilindungi, kemarahan tdk lagi diarahkan kpd kelompok yg memukul.
Kemarahan mulai mencari sumbernya.
Dan ketika sumber itu ditemukan di dalam pemerintahan, konflik horizontal berubah menjadi konflik vertikal.
Awalnya, diciptakan sipil melawan sipil.
Kemudian, masyarakat melawan ketidakadilan.
Dan akhirnya, masyarakat menuntut pertanggungjawaban pemerintah.
Ironis…
Pemerintah yg bermaksud memecah rakyat justru, justru pada akhirnya mempertemukan mereka dalam sebuah perpecahan yg jauh lebih besar, “Perlawanan Rakyat”.
Jika bibit perlawanan rakyat terus ditanam dan dirawat, maka ancaman terhadap Kesatuan sebuah negara boleh jadi terdampak “BUBAR”, seperti yg pernah digaungkan oleh seorang Jenderal Politisi dimasa silam.