Bedah Politik SMRC TV
Prof Saiful Mujani adalah ilmuan politik pertama di luar Amerika Serikat yang meraih penghargaan paling bergengsi di bidang ilmu politik The prestigious Franklin L. Burdette / Pi Sigma Alpha Award dari the American Political Science Association (ASPA).
Beberapa nama besar di bidang ini pernah meraihnya, antara lain Samuel P. Huntington, Mancur Olson and Sidney Tarrow.
Majalah Gatra (2007) menjuluki Prof Saiful Mujani sebagai arsitek survei opini publik di Indonesia.
Asosiasi Dunia untuk Penelitian Opini Publik atau World Association of Public Opinion Research (WAPOR) (2021) menyebut Saiful Mujani sebagai salah satu pioner survei opini publik di Asia.
Sejak Maret 2022, Prof Saiful Mujani menyampaikan analisa dan pandangan terkait perkembangan politik Tanah Air mutakhir berdasarkan data riset melalui Program Bedah Politik yang tayang mingguan di kanal Youtube SMRC TV.
"Dalam masyarakat terbuka sangat penting untuk mengangkat dan memahami aspirasi atau keinginan publik atas dasar data riset yang solid, bukan tafsir spekulatif," jelasnya.
https://t.co/C9xtTPT99D
Surat panggilan polisi akhirnya datang. Prof Saiful Mujani siap diperiksa, bahkan siap ditahan..
Pemeriksaan di Polda Metro Jaya..
Kamis, 4 Juni 2026.
"Ketakutan harus dilawan."
Hampir semua warga Indonesia mengaku tahu Pancasila.
Tapi, apa semua warga bisa menghafalkan semua sila dalam Pancasila?
Apa sila yang paling mudah dihafalkan warga dan apa sila yang paling sulit dihafalkan?
Ini hasil temuan survei SMRC.
#KilasData#SMRC#HariLahirPancasila
28 Tahun Reformasi, Masyarakat Makin Takut Bicara Politik
Prof Saiful Mujani merekam kebebasan berekspresi lewat survei sejak 2004.
Kondisi terbaik kebebasan berekspresi pernah terekam pada Juli 2009, ketika masyarakat yang takut bicara politik hanya 14%.
Kondisi menurun drastis pada Mei 2019. Masyarakat yang takut bicara politik naik dari 14% ke 43%. Ketika itu Pemilu rusuh, kubu Prabowo tidak mau menerima hasil Pemilu.
Oktober 2024, ketika Prabowo naik menjadi Presiden, kondisi makin memburuk. Warga yang takut bicara politik sudah mayoritas.
Setelah 28 tahun, api reformasi mulai padam.
21 mei adalah tanggal berakhirnya otoritarianisme di negeri ini, dan mulainya reformasi. tapi setelah 28 tahun reformasi, otoritarianisme hidup lagi ditandai terutama oleh kembali menguatnya militerisasi di wilayah sipil, rusaknya demokrasi, munculnya bayang2 krisis ekonomi, dan ancaman ekonomi komando. harus dihentikan setback ini. https://t.co/U1F9dJWU1L
Mengapa dan Bagaimana Menurunkan Prabowo
Makin ke sini, makin banyak orang dan media yang sadar bahayanya Prabowo buat ekonomi dan demokrasi kita.
Dan pernyataan Prof Saiful Mujani tentang perlunya langkah penyelamatan bangsa dengan MENURUNKAN Prabowo makin dirasakan urgensinya.
Terakhir, Majalah Ekonomi Internasional the Economist, memuat dua tulisan tentang perangai dan kelakuan Prabowo yang boros, gegabah, dan otoriter yang makin merusak ekonomi dan demokrasi kita.
Ini video lengkap paparan Prof Saiful tentang mengapa dan bagaimana menurunkan Presiden Prabowo.
Disampaikan di FISIP UIN Jakarta, April 2026.
Yang tertarik nyimak, silakan..
Ini linknya:
https://t.co/uIEWhGvW4F
Tidak Ada Tanda2 Pemerintah Mampu Kelola Ekonomi: Sudirman Said
APBN kita defisit sejak Januari, Februari.. dan terus makin dalam.
Penerimaan negara dari pajak tidak ada tanda2 membaik.
Investasi sebagai sumber pendapatan pajak, tidak kunjung terlihat.
Di NTT ada 53 ribu tenaga PPPK yang terancam PHK karena pengurangan besar-besaran dana transfer ke daerah.
Di tengah krisis fiskal, pemimpin negara samasekali tidak menunjukkan sense of crisis.
Kunjungan luar negeri terus berlangsung hampir tiap dua pekan.
Tata kelola belanja negara juga makin ugal2an dan rusak secara brutal.
Intinya, tidak ada tanda2 Pemerintah Presiden Prabowo mampu mengelola ekonomi.
Dua program Flagship pemerintah: MBG dan Kopdes Merah Putih, menyedot duit rakyat ratusan triliun per tahun.
Tapi, di mata Sudirman Said, tata kelola belanja negara di kedua program tersebut dilakukan secara tertutup.
Tidak transparan.
Brutal.
Trend Takut Bicara Politik
Paling rendah di masa SBY, pernah hanya 14 persen.
Paling tinggi di era Prabowo sekarang, 53 persen.
Lompatan ketakutan tertinggi terjadi di Mei 2014, dari 16 persen ke 42 persen..
Ketika Pilpres diwarnai kericuhan dan jatuh korban, karena kubu Prabowo menolak hasil Pemilu.
Ini temuan survei nasional SMRC Maret 2026.
Selengkapnya silakan simak Bedah Politik bersama Prof Saiful Mujani terbaru.
Linknya di sini:
https://t.co/vWQTZoEhs6
Kalau hak berbicara bahwa ada pemerintahan yang brengsek, pemerintahan yang melanggar konstitusi, layak diturunkan... tidak boleh ada..
Maka tidak akan ada reformasi.
Tidak akan ada KPK, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan lain-lain.
~Asfinawati, Ketua YLBHI 2017-2021
Setuju dengan Prof. @saiful_mujani. Rakyat tidak boleh takut mengkritik pemerintah karena rezim yang tidak demokratis memang menginginkan rakyat takut agar mereka bisa berkuasa semau-maunya.
Prof. @mohmahfudmd melihat ada semacam siklus dalam sejarah politik Indonesia. Dalam setiap periode, politik bergerak dari semangat perbaikan lalu pelan-pelan memburuk dan sampai pada satu titik meledak untuk perbaikan kembali. Sejarah politik Indonesia ditandai oleh kejutan-kejutan di masa krusial seperti tahun 1945, 1966, dan 1998.
Apa yang dilakukan oleh Prof. @saiful_mujani dengan aspirasi mengoreksi pemerintahan Prabowo secara fundamental, termasuk menyuarakan pemunduran presiden secara inconvensional konstitusional, menurut Pak Mahfud, mungkin merupakan kejutan baru yang dibutuhkan setelah kurang lebih 28 tahun gerakan reformasi 1998.
Selengkapkan tonton dialog bergizi antara Prof. Mahfud dan Prof. Saiful yang dipandu Mas @rizalmustary ini.
https://t.co/3lZwWiJn4f
Di Bawah Prabowo, Demokrasi Kita Memburuk
Di mata Varieties of Democracies (V-Dem), kualitas demokrasi Indonesia terbaik pernah terjadi di masa Pemerintahan SBY.
Skornya 0,55 (skala 0 sampai 1).
Skor itu menurun di akhir Pemerintahan Presiden Jokowi, di angka 0,33.
Selama 1 tahun kepresidenan Prabowo, skor kualitas demokrasi kita makin memburuk.
Di rilis V-Dem terakhir, angkanya 0,30. Atau turun 0,03.
Ini kondisi yang mencemaskan banyak orang.
Termasuk Prof @saiful_mujani.
Kritik dan Kepuasan Publik atas Demokrasi
Bung Rizal host Terus Terang nya Pak Mahfud MD mengajukan pertanyaan penting ke Prof @saiful_mujani di episode terbaru mereka yang premier tadi malam..
Pertanyaannya kira2: Anda mengkritik keras jalannya demokrasi, tapi berbagai survei menunjukkan kepuasan publik yang terus tinggi terhadap demokrasi kita. Bagaimana menjelaskan ini?
Banyak netijen juga punya pertanyaan sama..
Prof Saiful menjawab dengan data menarik.
Simak dialognya..
Linknya di sini:
https://t.co/uUOKkcZErx
Di Bawah Prabowo, Demokrasi Kita Memburuk
Di mata Varieties of Democracies (V-Dem), kualitas demokrasi Indonesia terbaik pernah terjadi di masa Pemerintahan SBY.
Skornya 0,55 (skala 0 sampai 1).
Skor itu menurun di akhir Pemerintahan Presiden Jokowi, di angka 0,33.
Selama 1 tahun kepresidenan Prabowo, skor kualitas demokrasi kita makin memburuk.
Di rilis V-Dem terakhir, angkanya 0,30. Atau turun 0,03.
Ini kondisi yang mencemaskan banyak orang.
BEDAH POLITIK BERSAMA SAIFUL MUJANI
”Di Bawah Prabowo, Demokrasi Semakin Buruk”
Demokrasi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto semakin buruk.
Memburuknya demokrasi di masa Prabowo ini berdasarkan laporan Varieties of Democracy (V-Dem) tentang kondisi demokrasi Indonesia 2025. V-Dem adalah lembaga yang paling banyak jadi rujukan para ahli untuk melihat kondisi demokrasi sebuah negara.
Berapa skor demokrasi Indonesia di bawah Prabowo? Apa dampaknya terhadap demokrasi Indonesia?
Simak pemaparan Prof. Saiful Mujani hari ini (9/4) hanya di SMRC TV.
Linknya di sini: https://t.co/Ny10HUj06i
Berikut siaran persnya: https://t.co/vgufBWuqwS
Prof Saiful Mujani Menjawab Tudingan Makar
Pendiri SMRC Prof. Saiful Mujani menilai tudingan makar yang disampaikan salah seorang staf istana sebagai kesalah-pahaman atau ketidak tahuan yang bersangkutan soal hak politik warga.
Ia mengatakan pernyataan dalam video halal bil halal para pengamat merupakan sikap politiknya sebagai warga negara, akademisi dan ahli ilmu politik.
Dan sikap tersebut adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UUD.
"Termasuk pernyataan sikap saya bahwa Presiden Prabowo harus diturunkan sebagai jawaban atas kondisi politik kebangsaan akumulatif di bawah kepemimpinannya," tegasnya.
Prof Saiful menambahkan apa yang dia sampaikan tidak bisa disebut sebagai tindakan makar.
"Menurut KUHP baru, makar itu tindakan fisik menyerang atau mencederai presiden, separatisme, dan lain-lain," jelasnya.
https://t.co/TJPsvR27he