salinem

[salinem @salinemmm]

Aku kembali ke rumah ayah
Tempat paling damai yang bisa terpikirkanku
Walaupun tak kutemui lagi beliau
Tapi kenangannya tak pernah hilang🥺
#missingmydadsobad

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

bantuan yang di terima warga ntt:
- setelah 5 hari nunggu
- ada 15 kilo beras
- 1 dus mie instan
- telor 10 butir
- minyak 1/2 liter
- dan itu semua untuk 30 kk

[salinem @salinemmm]

Kalau gw sih mending mengundurkan diri, malu🫣

[Opposite6888 🇮🇩 @Opposite6888]

Sudah dari awal memerintah Pemerintahan PS ini selalu membohongi rakyat..

Sampai bantuan bencana pun mereka tipu 🤦🏻‍♂️

Inilah kalo pemimpin lahir dari pemilih yang bodoh, rakyat akan terus dibodohi. Contohnya ya seperti ini sekarang..
Untung saja ada Camat yang peduli dan tidak rela warganya ditipu Pusat.

Jangan berharap apa-apalah dari Pemerintah, dari cara kasih bantuan saja sudah tidak sesuai dengan kenyataan.
Ini yang akan kalian ulangi nanti pada 2029 ?

[salinem @salinemmm]

@LambeSahamjja Kejauhan potonya pak! Sekalian poto di Jakarta aja🙄

[Denni Sauya @denni_sauya]

📸‼️Amarah sang Camat meledak, dan ia pun membongkar bobroknya pendataan pusat...

Ketegangan memuncak saat Camat Lamba Leda Utara (Manggarai Timur), Agustinus Supratman dgn tegas dan keras menolak untuk menandatangani dokumen berita acara penyerahan bantuan.

la menemukan manipulasi data yang fatal: klaim bantuan di atas kertas dicatat melimpah, padahal barang fisik yang ada di lapangan sangat minim, hanya sekitar 300 paket sembako untuk menopang 21.171 jiwa di 11 desa terdampak.

[BANG MESSY @ngabmessy]

Kenapa nggak ada di TV?

Ada temen gw yang kerja di Media, waktu upload konten tentang berita negatif dari salah satu instansi langsung kena teror, akhirnya menyebabkan Direkturnya males berurusan sama kawanan instansi tersebut.

Ada media yg terbungkam dengan alasan melindungi keluarga.

Intinya disini yang cacat adalah sistem kepemerintahan itu sendiri!

[Maria A. Alkaff @MariaAlkaff_]

Wow…!! Menteri bertangan besi? 😱🫣

Arogansi kepemimpinan di @KemenPU mendadak pecah setelah Menteri PU Dody Hanggodo nekat memutasi massal para pegawai senior secara sepihak ke luar Pulau Jawa pada Juli 2026.

Tindakan tangan besi ini diduga kuat merupakan aksi balas dendam dan pelampiasan amarah sang menteri buntut dari bocornya surat perjalanan dinas mewahnya ke AS, ke tangan publik.

Dody Hanggodo tampaknya kebakaran jenggot lantaran surat tersebut membongkar siasatnya yang memboyong anak dan istri ke New York secara aji mumpung untuk menonton Final Piala Dunia 2026. Karena gagal melacak alamat IP pembocor akun media sosial, sang menteri secara arogan langsung melimpahkan getahnya dan menghukum siapa saja pegawai yang mengurus administrasi surat tersebut.

Tak tanggung-tanggung, 8 pegawai potensial yang sudah mengabdi belasan tahun di bagian perencanaan anggaran dan humas langsung didepak ke wilayah pelosok mulai dari Maluku Utara hingga Papua Barat.

Kebrutalan mutasi ini dinilai netizen sangat keterlaluan karena level pejabat eselon 3 yang memiliki rekam jejak mentereng sengaja dinonjobkan dan dijadikan staf biasa demi ego pimpinan.

Aksi sewenang-wenang ini menjadi bukti nyata gaya kepemimpinan antikritik yang rela merusak tatanan birokrasi dan menabrak aturan BKN demi menutupi borok perjalanan dinas keluarga.

Sc: narasipinggiran

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

FIRAUN PUN KALAH DIBANTAI MENTERI PU DARI PARTAI DEMOKRAT INI

Daftar Pejabat PU yang Dicopot

Ditjen Sumber Daya Air

1. Lilik Retno (Dirjen SDA)
2. Dwi Purwantoro (Dirjen SDA)
3. Adenan Rasyid (Direktur Bendungan)
4. Adek Rizaldi (Direktur Bina OP)
5. Ismail Widadi (Direktur Irigasi Rawa)
6. Dian Al Maruf (Ka BBWS Citarum)
7. Suryadarma Hasyim (Ka BBWS Pompengan Jeneberang)
8. Hendra Ahyadi (Ka BBWS Brantas)
9. T. Maksal Saputra (Direktur Sungai Pantai)
10. Duki Malindo (Direktur Bendungan)
11. Yosiandi Radi (Plt. Direktur Irigasi Rawa)
12. Bastari (Direktur ATAB)
13. Anggia Satrini (Kasubdit W2 Supan)
14. Anggun Etika (Kasubdit Rentek Supan)
15. Marasi Deon (Ka BBWS Citarum)
16. David Partonggo (Ka BBWS Cilcis)
17. Fikri Abdurrahman (Dir SS)
18. Muhammad Rizal (Dir KI)
19. Brendjanda (Dir Bintek)
20. Maryadi Utama (Ka BBWS Serayu Opak)
21. Naryo Widodo (Ka BWS Sumbar)
22. Joni Rahalsyah (Ka BWS Jambi)
23. Dedi Supriyadi (Ka BWS Kalsel)
24. Tampang (Ka BWS Sulbar)
25. Fery Moun Hepy (Ka BWS Maluku)
26. Novia Rosalita (Ka Baltek Sungai)
27. Teguh Widodo (Ksd Jafung SDA)
28. Ade Satyadharma (Kabag UTU BBWS SO)
29. Eka Nugraha Abdi (Ka BBWS NT I)

Ditjen Bina Marga

1. Budiamin (Sesditjen BM)
2. Gunadi (Kepala BPJN Jatim)
3. Stanley Cicero (Kepala BPJN Sumut)
4. Hery Yugiantoro (Ka BPJN Aceh)
5. Asep Syarip Hidayat (Dir Pembangunan)
6. Oktaviano Dewo Satriyo Putro (Dir SSPJU)
7. Vincentius Untoro Kurniawan (Dir KI)
8. Rina Kumalasari (Ka BBPJN DKI–Jabar)
9. Yana Astuti (Ka BPJN Maluku)
10. Dedy Hariadi (Ka BPJN Jambi)
11. Primawan Avicenna (Ka BPJN Banten)
12. David E. Pasaribu (Ka BPJN Papua Selatan)
13. Navy Anugrah (Ka BPJN Maluku Utara)
14. Rakhman Taufik (Dir Pembangunan Jembatan)
15. Hendro Satrio MK (Dir Preservasi Wil. I)
16. Yudi Hardiana (Ka BBPJN Kaltim)
17. Dian Asri Moelyani (Ksd Keselamatan & Keamanan JJ)
18. M. Ali Duhairi (Ka BPJN Lampung)
19. Togap Herianto (Ka BPJN Malut)
20. Wilan Oktavian (Kepala BPJT)
21. Mery CP Silalahi (Kabid di BBPJN DKI Jabar)
22. Marlia DS Hardjito (Kabid di BBPJN DKI Jabar)
23. Getamika (Kabid di BBPJN DKI Jabar)
24. Suharto (Kasatker PJN Wil. II Banten)
25. Ratno Adi (Kasatker PJN Wil. IV Jabar)

Ditjen Cipta Karya

1. Dewi Chomistriana (Dirjen CK)
2. Riono Suprapto (Sesditjen CK)
3. Anang Muchlis (Direktur Air Minum)
4. Hary Prasetya (Direktur Air Minum)
5. Cakranagara (Direktur PKS)
6. Johannes Wahyu (Direktur BPB)
7. Ratria Anggraini (Ksd Air Minum)
8. Kusrianti (Ksd BPB)
9. Yanuar Seto (Ksd BGRN)
10. Prasetyo (Direktur Sanitasi)
11. Oscar Siagian (Direktur Air Minum)
12. Rozali Indra (Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman)
13. Teuku Davis (Direktur Kepatuhan Intern)
14. Qurattu Aini (Kabalai BPBPK Jakarta Metro)

DJPI

1. Harya Muldianto (Direktur Pembiayaan SDA)

BPIW

1. Melva Eryani (Kapus 2)
2. Bob Arthur Lambogia (Ka BPIW)

Setjen

1. Endra S. Atmawidjaja (Sampu)
2. Mohamad Zainal Fatah (Sekjen)
3. Darwanto (Karo BMN)
4. Pujiono (Karo Hukum)
5. Pantja Dharma Oetojo (Karo Kompu)
6. Samuel EDP Tampubolon (Karo PBMN)
7. Budi Setiawan (Karo Keuangan)
8. Dewa Aji (Kabag BKO)
9. Taufan Madiasworo (Kabag Kompu)
10. Maretha Ayu Kusumawati (Kabag Kompu)
11. Ratih Kusumawati (Kabag PBMN)
12. I Gde Arya (Kabag PBMN)
13. Eri Arista (Kabag Biro Umum)
14. Fitra (Kabag Biro Keuangan)
15. Fajar Agus (Kabag Biro Keuangan)
16. Lisniari Munthe (Karo Kompu)
17. Ahmad Taufik (Kapusaka)
18. Eko Suhendratma (Kapusaka)
19. Budianto Prasetyo (Karo Umum)
20. Galih Baskara (Plt. Karo PBMN)
21. Chairul Salam (Kabag Biro Umum)
22. Wida Nurfida (Sekjen)
23. Abram Elisajaya Bars (Sampu Ekonomi)
24. Muh. Arsyad (Sampu Sosbud)
25. Edy Juharyah (Sampu Keterpaduan Pembangunan)
26. Dewi Azhar (Kabid Pusaka)
27. Rosnah Indratiningsih (Kabag PP BMN)
28. Indah Agustina Dewi (Kabag Dokhub Media)
29. Komang Sri Hartini (Kapusdatin)
30. Fransiska Dini A (Kabag KLN)

SAMBUNG DI REPLY LAGI WAK ....

[hot cocoa @bismillahyuk_]

🚨 Daftar list pegawai yang kena MUTASI dari Menteri PU akibat tersebarnya surat tugas Papi Dody ke New York.

Langsung satset ya di mutasi sama beliau ini 🙂🤯

[5tePh3N @P3gEl]

Wawancara terhadap seorang investor: ia jelaskan alasan investor luar enggan berinvestasi ke Indonesia. Dia bercerita pengalamannya 5 tahun lalu saat di Indonesia. 😯

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Woy, biadab @Kemdikdasmen!

Kenapa hal-hal kotor kayak gini pelaksanaannya atas perintah dinas di bawah naungan kalian?? Kalau cita-cita mencerdaskan anak bangsa gak bisa kalian wujudin at least jangan ngerusak masa kecil mereka dengan cara-cara bodoh kayak gini, bangsat!🫵🏻

[salinem @salinemmm]

Ijin bertanya, apakah setagam yg dipakai sekarang akan menjadi seragam harian pegawai KDMP?

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Training Manajer Koperasi Desa Merah Putih buat ngurus minimarket

Yang gak diajarin:
- Manajemen stok dan inventaris ❌
- Pengelolaan uang tunai ❌
- Pertanggungjawaban keuangan ❌
- Penerimaan barang dan hubungan dengan supplier❌
- Pencegahan kehilangan barang❌
- Penataan produk di rak❌
- Penjadwalan staf dan manajemen tim❌
- Standar pelayanan pelanggan❌
- Keamanan dan kebersihan produk❌
- Pembacaan laporan penjualan dan data dasar❌
- Regulasi penjualan dan barang❌
- Perizinan usaha❌

Yang diajarin:
- Kicau mania ✅
- Huu haaa ✅
- Teroreroteroret ✅

[salinem @salinemmm]

Waduhhh😰

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

JAWA-BALI TERANCAM REAL KEGELAPAN !!!

BUKAN KARENA BATUBARA INDONESIA SUDAH HABIS,
BUKAN KARENA SEMUA BATUBARA DI EKSPOR
TAPI KARNA TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN,

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG AMBURADUL
- RKAB DIPOTONG 60% (VOLUME BATUBARA TURUN JAUH)
- HARGA DMO YANG HAMPIR 50% DIBAWAH HARGA PASAR
- KEBIJAKAN YANG BERUBAH-UBAH

LALU, DARI CERITA INI ADA PERTANYAAN JUGA
APAKAH INI SERANGAN PARA KONGLO BATUBARA?

PLTU Pacitan, salah satu tulang punggung kelistrikan Jawa-Bali, dilaporkan hanya memiliki stok batubara untuk dua hari operasi. Bukan cuma Pacitan.

Sejumlah PLTU besar di sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) sudah masuk lampu merah, termasuk Paiton, Rembang, Indramayu, Tanjung Awar-Awar, Cilacap, hingga Celukan Bawang.
Standar aman PLN itu 26 hari operasi (HOP). Kenyataannya, banyak PLTU hanya punya stok 11-12 hari,
bahkan ada yang tinggal 2 hari.

Pertanyaannya: Kenapa bisa sampai separah ini?

Pertama, DMO harga murah diabaikan produsen.
Batubara untuk PLTU dijual dengan harga DMO hanya USD 70 per ton. Sementara untuk pabrik semen, harganya USD 90 per ton. Untuk smelter dan ekspor, harga pasar jauh lebih tinggi.
Jelas, produsen lebih pilih jual ke luar negeri atau ke industri lain ketimbang pasok PLTU.
Akibatnya, pembangkit listrik jadi "pelanggan prioritas terakhir" para produsen.

Kedua, RKAB batubara dipangkas drastis. Di awal 2026, pemerintah memotong kuota produksi batubara nasional dari 790 juta ton (realisasi 2025) menjadi hanya 600 juta ton, alias dipangkas hampir 24%. Beberapa perusahaan tambang bahkan kena potong 40% hingga 70% dari kuota yang mereka ajukan. Alasannya stabilisasi harga global dan efisiensi SDA.
Volume batubara yang tersedia untuk pasokan dalam negeri ikut menyusut.

Ketiga, persetujuan RKAB lambat dan berlarut-larut. Di awal tahun 2026, banyak perusahaan tambang belum mengantongi persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM. Artinya mereka tidak bisa produksi penuh.
Pasokan batubara ke PLTU pun ikut tersendat.

Keempat, royalti batubara dinaikkan progresif. Sejak April 2025, berlaku PP No. 18/2025 yang menaikkan royalti batubara secara progresif berdasarkan harga acuan (HBA). Jika HBA di bawah USD 70 per ton, royalti 15%. Jika HBA mencapai USD 180 per ton ke atas, royalti bisa sampai 28%. Bagi produsen kecil dan menengah, beban ini sangat berat, sehingga banyak yang memilih kurangi produksi atau alihkan pasokan ke sektor yang lebih menguntungkan.

Kelima, ekspor batubara kini wajib lewat Danantara.
Pemerintah menetapkan bahwa mulai Juni 2026, semua ekspor batubara harus disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sistem satu pintu ini masih dalam transisi dan memunculkan ketidakpastian bagi eksportir. Di tengah masa peralihan ini, rantai distribusi batubara domestik ikut terganggu.

Ada narasi yang beredar, krisis stok batubara ini sengaja diciptakan untuk menekan pemerintah agar mencabut atau melunak soal kebijakan DMO, RKAB, royalti, dan DSI.
Logikanya, jika listrik padam, pemerintah panik, dan akhirnya produsen batubara bisa "negosiasi ulang" syarat yang lebih menguntungkan mereka.

Kalau dilihat, nama-nama besar di balik tambang batubara Indonesia memang bukan orang sembarangan. Grup Bakrie (BUMI), Grup Indika (INDY), Grup Barito (PTRO), hingga pemain PKP2B lama lainnya punya pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar.
Ketika RKAB dipangkas hingga 70%, wajar jika ada tekanan balik.

Tapi apakah ini benar-benar "serangan terkoordinasi"?
Belum ada bukti eksplisit.
Yang jelas, kombinasi kebijakan yang menghantam semua sisi produksi dibatasi, royalti dinaikkan, ekspor diatur ulang membuat produsen enggan prioritaskan pasokan dalam negeri yang harganya paling murah.

Lampu listrik yang redup di Jawa-Bali bukan sekadar soal stok batubara. Ini cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara negara, konglomerat tambang, dan kebutuhan rakyat akan energi yang murah dan andal.

Kebijakan dengan implementasinya kacau dan rantai pasok tidak dijaga, rakyatlah yang paling merasakan

[salinem @salinemmm]

Gunanya apa?

[5tePh3N @P3gEl]

Mahasiswa mana ni yang diajak gibran jalan🤔

[5tePh3N @P3gEl]

Bagus banget statementnya, tata kelola itu seharusnya dari awal, pemerintah dari awal juga sudah tak mau mendengarkan, kajian yng diberikan dari potensi markup hingga keracunan dianggap angin lalu. Ini bukan perusahaan, 1 rupiah rugi karena salah tata kelola, rakyatlah yang dirugikan kompor gassss👍💪

[salinem @salinemmm]

Sisa pertamax 12rb an😰

[Hanif | AI For Productivity @hanifproduktif]

Gue heran deh kok masih aja ada orang yang bilang “Pertamax naik ga masalah, kan yang pake juga orang2 mampu”

Entah mereka buzzer atau emang tolol alami.

Yang jadi masalah itu EFEK DOMINO-nya, bukan cuma perkara harga naik 3ribu.

Ini efek domino yang akan terjadi dari kenaikan per hari ini:

1. Migrasi massal ke BBM lebih murah.
Harga Pertamax naik → orang yang biasa pakai yang “premium” (kelas menengah atas) langsung switch ke Pertalite yang lebih murah. Hasilnya: permintaan Pertalite meledak. Padahal Pertalite kan kuotanya terbatas (subsidi), jadi stok di SPBU cepet habis.

2. Pertalite langka + antrean panjang. Antre Pertalite di SPBU jadi tambah rame. Yang gak mau antri berjam-jam atau gak kebagian akhirnya terpaksa isi Pertamax (yang lebih mahal).

3. Biaya logistik & transportasi naik
Truk, angkot, ojek online, pengiriman barang semua naik ongkosnya (meski mereka pakai solar/ Pertalite, tapi efek rantai supply-nya ikut naik karena driver dan perusahaan logistik juga kena imbas). Akhirnya harga barang di pasar naik semua.

4. Inflasi & harga sembako naik
Efek dari nomor 3: dari meja makan sampai warung kecil. Harga beras, sayur, mie instan, bahkan jasa ojek naik. UMKM yang paling kena getahnya. Modal produksi naik, daya beli masyarakat turun, penjualan melambat.

5. Black market & penyelundupan
Pertalite yang langka sering muncul di pedagang eceran dengan harga lebih mahal (kadang sama mahalnya Pertamax). Subsidi yang seharusnya buat rakyat kecil malah bocor.

6. Beban subsidi pemerintah membengkak. Demand Pertalite naik drastis → pemerintah/Pertamina harus nambah pasokan subsidi. Kalau gak diatur, APBN makin tekor, bisa-bisa akhirnya Pertalite juga naik atau dibatasi lebih ketat (misalnya pakai MyPertamina, plat nomor ganjil-genap, dll).

7. Efek jangka panjang ke ekonomi & masyarakat

- Driver ojol & angkot kurangi shift → pendapatan turun.
- Petani & nelayan (yang pakai solar/Pertalite) ongkos produksi naik → harga pangan naik lagi.
- Inflasi umum naik → Bank Indonesia mungkin naikin suku bunga → pinjaman mahal → investasi melambat.

Intinya, yang tadinya “cuma naik buat orang berduit” malah bikin semua orang kena getahnya lewat rantai yang panjang.

[salinem @salinemmm]

@Gerindra ya kan min?? Sengsara nih rakyat! Solar naik, pertamax naik, pertalite bakal naik jg ga min?

[Partai Gerindra @Gerindra]

@SonyEdwardLubis Ini bentuk perjuangan @Gerindra di Komisi VII. Penolakan atas kenaikan harga BBM.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

sunco per april masih di angka 43,500 sekarang juni udah 47.000
beras yang biasanya 74.500
sekarang udah 95.000

jangan kaget bulan depan
kalo minyak goreng udah 50 rb na
ayam 50 ribuan
beras 100 ribuan
anjirr ini mau diem doang kita WNI

kata prabowo udah swasembada pangan
swasembada dari hongkong?

[Si Juki @JukiHoki]

Setuju. Untung masih ada partai yang bisa kritis ke pemerintah.

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Bukti pemerintahan lebih mengutamakan isi perut daripada isi kepala.

Presiden @prabowo secara terang terangan telah melanggar UUD 1945 karena lebih mementingkan MBG yg tak ada perintahnya dalam UUD daripada memperbaiki gedung sekolah yg jelas jelas ada perintahnya dlm konstitusi (pembukaan UUD 45 alinea ke4 dan pasal 31 ayat 3 UUD 45)