Lingkaran syaiton:
> Ngotot ngurusin urusan privat orang lain.
> Ngotot perkawinan HARUS ikut aturannya, agama mempelai HARUS sama. Tidak boleh hanya dicatat secara sipil.
> Aturan soal beda/sama agama diakali dengan ganti agama di dokumen saja.
> Ngamok😂
"Apakah kita benar-benar membutuhkan kehadiran militer dalam skala sebesar itu? Saya yakin tidak."
Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD bicara soal gelombang pembangunan fasilitas militer di Flores.
Wawancara selengkapnya bisa dibaca di sini: https://t.co/TbO9ajS2Pw
Menurut gw pribadi, mending keberadaan IPDN itu ditinjau ulang deh…
Asal kelen tahu..
Ilmu-ilmu yang ada di IPDN itu udah diajarin di FISIP dan FIA di seluruh Indonesia.
Perbedaannya, IPDN itu ikatan dinas, biaya minim, dan juga semi-militer.
Lantas buat apa ada IPDN? Wong lulusannya juga jadi ASN. Anak FISIP dan FIA mah disuruh jadi ASN juga bisa.
Dan yang gw juga heran kenapa IPDN semi-militer?Padahal lulusannya itu ya jadi sipil semua…
Terus yang lebih ga nyaman lagi:
Tiap tahun, IPDN butuh ratusan miliar.
Kalian tahu ga? Berapa anggaran IPDN di 2026?
814 MILIAR!
Padahal tahun lalu hanya 517 miliar.
Mana masuk pos anggaran pendidikan lagi.
Dan ini diperuntukkan untuk 5-6 ribu orang praja..
Sayang banget menurut gw.
Duit 817 M itu bisa dipakai buat subsidi PTN-PTN di seluruh Indonesia.
Foto: Rakyat Merdeka dan Pos Jateng
BBC News Indonesia menemukan fakta bahwa selama di Jakarta, Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta bertemu tiga advokat dan seorang perempuan asli Papua yang berasal dari Kabupaten Mimika.
Dua dari empat orang tersebut diduga memiliki rekam jejak digital dan hubungan samar dengan Badan Intelijen Negara (BIN).
Adapun salah satu advokat yang ditemui Yasinta bekerja di firma hukum milik pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra. https://t.co/hvmKkck4rc
Hari ini, Kompas mempublikasikan "investigasi" perihal pembajakan buku di Indonesia (baca: Jakarta dan sedikit Jogja). Terdiri dari lima artikel liputan. (95 Thread)
Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya.
Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah.
Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵
Dari awal kita udah salah nempatin narasinya:
KB (Keluarga Berencana) itu Kontrasepsi.
Padahal...
KB itu level konsep & arah.
Itu program negara dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang tugasnya ngajak pasangan mikir:
keluarga kecil ini mau dibentuk kayak apa, polanya gimana, jarak anaknya masuk akal atau nggak, kesehatan pasutri gimana, dkk. Itu quality control sosial, bukan intervensi medis.
Kontrasepsi itu level alat & mekanisme.
Dia urusan klinis. Kerja di hormon, ovulasi, sperma, endometrium. Netral. Dipakai atau nggak tergantung kebutuhan, kondisi tubuh, dan kesiapan pasangan.
Yang salah dari awal di Indonesia:
konsep (KB) diturunin jadi nama alat.
Akhirnya orang “ikut KB” = minum pil / suntik / pasang alat.
Diskusi konseptualnya loncat. Nggak ada fase: kita mau ngapain sebagai keluarga?
Begitu levelnya ketukar, efek berantainya kelihatan:
– KB jadi urusan klinik, bukan ruang diskusi pasangan.
– Kontrasepsi jadi kewajiban, bukan pilihan strategis.
– Dan karena alatnya mayoritas kerja di tubuh perempuan, bebannya jatuh ke satu pihak.
Kalau kita benerin levelnya, polanya jadi gini:
KB (Keluarga Berencana) dulu → diskusi → baru pilih kontrasepsi kalau perlu.
Bukan sebaliknya.
Jadi problemnya bukan KB-nya.
Bukan juga kontrasepsinya.
Yang keliru: kita lompat ke alat,
tanpa ngobrol dulu soal arah.
Padahal “rencana” itu butuh wawasan.
Dan wawasan cuma lahir dari diskusi.
@tempodotco@vendie7 Jangan terkecoh sama narasinya. Berdasarkan pengalaman, proyek ini bukan untuk kepentingan konservasi.
Tapi pakai alasan pembiayaan konservasi untuk bagi-bagi konsesi di kawasan wisata premium, seperti terjadi di Taman Nasional Komodo.
Dragon for Sale - https://t.co/uSpFJxqOtx
Sebenernya memang ya perkara orang Indonesia gak bisa mengapresiasi orang berkarya aja
Bukan soal 'hak semua orang untuk membaca' atau apapun itu
Beneran deh, orang berkarya itu ya gapapa miskin aja gitu menurut banyak orang
Tapi soal militansi, boleh diadu. Jual sawah, nyogok, pakai orang dalam, dll demi mengabdi pada nusa dan bangsa.
Ada negara lain yang sampai level ini?
Jakarta, 1 Mei 1998. Seorang tentara tertangkap lensa kamera fotografer Amerika John Stanmeyer tengah menendang perut seorang pria tak dikenal — yang dituduh menjarah toko kaset musik.
Dapat kita lihat, ada 2 tentara lain, seorang di antaranya turut mencengkeram tangan si pria.
"Pak, ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak, jangan Pak, jangan..."
Kejadian sekian detik ini juga sempat terekam kamera BBC. Dan walaupun laman resmi Stanmeyer menulis tanggalnya 1 Mei 1998, ada kemungkinan ini malah terjadi mendekati pertengahan bulan.
🆘 TOLONG BANTU UP KASUS INI 🆘
Pelaku pemerkosaan terhadap anak di Flores Timur, buron & belum dihukum, malah dilantik menjadi tentara! 🤬👇
Korban sampai mengalami pendarahan serius & trauma krn pemerkosaan.
Keluarga pelaku juga dgn tak tahu malunya, menjanjikan pernikahan sbg solusi. Ibu korban tentu menolak!
LBH APIK sudah turun mendampingi korban & ibunya, tetapi ayo kita kawal terus kasus ini agar korban segera mendapatkan hak keadilannya!
Fakta 2025:
total 4.295 awardee LPDP, Jakarta Selatan 154 orang (3,6%), disusul Jakarta Timur, Bandung, Tangsel. Mayoritas dari Jabodetabek & Jawa.
Jawa Barat sendiri 650 orang (~15%).
'Merit-based' hanya di atas kertas, tapi yang terjadi sebenarnya adalah "privilege-based': ketimpangan regional & akses di Indonesia, yang dari tahun ke tahun semakin tajam.
Anak daerah harus melawan jarak, biaya tes bahasa (bisa jutaan), kuota tes terbatas, & kualitas sekolah/universitas yang timpang, membuat mereka harus mengejar ketertinggalan karena kalah start dari awal.
Respect buat yang lolos afirmasi dari luar Jawa, kalian adalah definisi dari perjuangan sesungguhnya.