kertoyus

hidup bukan tentang diri sendiri, hidup adalah juga berbagi kehidupan

[Satyam Eva Jayate!!! @PaltiHutabarat]

Hal beginilah yang membuat banyak orang sanksi soal lulusan Gibran.. Ya kali lulusan LN seplongo ini..

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Saya memonitor upaya gencar @dennyindrayana menggugat ijazah SMA Wapres Gibran di Mahkamah Konstitusi.

Sbg political scientist, saya memandang rakyat punya hak yang mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya, termasuk utk mengetahui apakah telah terjadi konspirasi pelecehan administratif thdp persyaratan kandidat cawapres, yang juga berarti pelecehan pemilu, pelanggaran hukum dan penistaan thdp demokrasi kita. Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yg berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran.

Gibran perlu memberikan klarifikasi thdp tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekwensinya. Bahkan menurut saya, ini kesempatan bgai Gibran utk membuktikan kualitasnya sbg politisi/pemimpin, dan bagi rakyat utk menilainya sendiri.

Namun sampai kini, tidak ada respon apapun dari Gibran - berbeda dari ayahnya yg paling paling tidak memberikan respon thdp upaya serupa Roy Suryo dkk. Bahkan Wapres Gibran terkesan menghindar dan bersembunyi ketimbang menghadapi serangan2 ini, dan mengandalkan pembelaan orang2 yg sebenarnya juga tidak tahu apa situasi sebenarnya mengenai ijazah SMAnya.

Bagi saya, logikanya sederhana : Kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang ? We expect more from our leaders. Bagi yg sayang pada Gibran, silahkan, tapi anda sebaiknya lebih sayang pd Indonesia. Something to think about.

https://t.co/cExwN57lUR

[🇮🇩 Yanti 🇮🇩 @DS_yantie]

Untuk mencegah keracunan,
Kepala BGN minta guru mencicipi dulu MBG sebelum dibagikan.
Dan guru pun mematuhinya.

[kertoyus @samuelpakdeyus]

Bubarkan organisasi ormas GRIB Jaya - Tandatangani Petisi! https://t.co/xOc1Loaw3N

[Info Jateng @Jateng_Twit]

BREAKING❗
777 Siswa di Lasem, Rembang diduga KERACUNAN MBG 🚨😭

Lasem – Dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) dialami para pelajar SMA N 1 Lasem. Mereka harus dipulangkan lebih awal pada hari Kamis (03 September 2026) sekira pukul 08.30 Wib, karena toilet sekolah tidak mampu menampung banyaknya siswa yang mengalami gejala diare, perut mual dan muntah-muntah.

[Nakula @03__nakula]

Nguawur cuk!! 🫵🏼

Dengan kesalahan seperti ini, skorsing seumur hidup pantas nggak menurut kalian?!

[Denny Indrayana @dennyindrayana]

Pagi ini saya mendapatkan kiriman lagi potongan video rapat Komisi II DPR RI, pada 29 April 2025. Yg bicara Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Masih soal tambang yang dikuras habis dengan cara yang cenderung mafioso koruptif dan destruktif pada lingkungan.

Di Kalsel daerah saya setelah tahun 90an kayu dieksploitasi, 2000-an batubara dikuras, sekarang marak tambang emas.

Ketua Komisi II adalah putra Kalsel yang tahu masalah, dekat dengan Crazy Rich Kalsel yg menurut kabar dan tulisan Dahlan Iskan "Datuk Merdeka" baru saja membeli usaha tambang Bayan seharga Rp 300 triliun.

Di Tanah Bumbu tempat tinggalnya selain ada bandara internasional, karena Menhubnya mantan anak buahnya; juga ada pabrik usaha Pindad yang baru dibangun. Kapal pesiarnya diberi logo Menhan, dstnya.

Ketika usaha tambang bercampur aduk dengan politik, ketika penguasa berkolusi dengan pengusaha, maka pidato Presiden Prabowo menegakkan Pasal 33 UUD 1945, hanya menjadi orasi tanpa konsistensi.

Hajar korupsi oligarki dan haji, tanpa kompromi!

[kiv z @triwul82]

Kemenangan kebebasan berekspresi kembali menemukan garis pijaknya yang paling krusial. Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal "karet" terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam KUHP Baru (Pasal 240 dan 241 UU No. 1/2023) adalah penanda penting bahwa kekuasaan tidak boleh dibiarkan membungkam suara publik atas nama martabat institusi.

Pemerintah dan lembaga negara bukanlah entitas individu yang memiliki perasaan untuk tersinggung. Mereka adalah pengelola anggaran, pembuat kebijakan, dan pemegang mandate publik yang kewajibannya memang untuk diawasi dan dikritik secara luas. Menghidupkan kembali pasal-pasal anti-kritik yang sejatinya pernah dinyatakan inkonstitusional di masa lalu hanya membuktikan betapa tipisnya telinga kekuasaan saat berhadapan dengan keresahan warganya.

Demokrasi yang sehat tidak dibangun di atas ketakutan, melainkan di atas keberanian rakyat untuk bersuara jujur. Ketika hak berekspresi dan kemerdekaan menyampaikan pendapat dilindungi tanpa ancaman pidana, di situlah kontrol sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya. Putusan MK ini mengembalikan esensi hukum tata negara kita: hukum hadir untuk melindungi hak konstitusional warga negara, bukan menjadi tameng pelindung bagi para pemegang kekuasaan dari riaknya kritik publik.

Video : tribun

[Henri Subiakto @henrysubiakto]

Penjelasan hasil riset Dr. Bonatua Silalahi ini clear bahwa surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah itu tentang penyetaraan kemampuan, bukan penyetaraan ijazah. Apa bedanya? Ayo kita simak.

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

BANK MANDIRI KACUNG PENGUASA

[PROFESOR SAHAM @profesor_saham]

BREAKING NEWS

Prabowo berpidato
"penggunaan motor listrik menghemat minimal 50% ketimbang motor bensin, dan di cina gak boleh ada motor bensin"

Minimal kalau ngomong lihat sikon infra di daerah wok, listrik gak stabil, kadang mati lampu, belum jalanan kayak kandang babi

[Sammy Notaslimboy @NOTASLIMBOY]

Ada konten di ig, kopdes bersebelahan cuman bbrp meter, tengahnya ada sawah.

Emang terang-terangan ugal-ugalan ini program.

Kalau masih mau bilang “idenya bagus, awasi implementasinya” matamu suwekkkkk…

[saiful mujani @saiful_mujani]

Beberapa bulan lalu kami para guru besar lintas disiplin dan banyak intelektual publik menyatakan sikap atas keadaan di tanah air di Faklutas Kedokteran UI Salemba. Beberapa waktu kemudian para intelektual publik yang lain akan menyelenggaran konferensi republik di kampus UI Salemba, tapi beberapa jam sebelum acara tidak diijinkan pihak kampus. Kamis besok kelompok guru besar dan intelektual publik yang sebelumnya ngumpul di kamous FK UI akan menyelenggarakan acara pernyataan sikap atas hasil kajian akademik atas kondisi kebangsaan sekarang ini. kembali pihak kampus tak mengijinkan. kami melihat larangan itu karena pengaruh kekuasaan yang takut pada kelompok akademik meski kami tak bersenjata kecuali suara dan kata2. gejala ini saya lihat sudah menjadi gejala umum di berbagai kampus tanah air. represi penguasa atas kebebasan bicara dan kebebasan akademik.

[Uni liswara @Uniliswara0]

Raja Amanuban Bantah Pemberitaan Jokowi Sebagai Raja Timor Maupun Sesepuh Kerajaan, Kami Diundang hanya untuk kalungkan selendang sebagai Ucapan Selamat Datang Pada Jokowi.
Keturunan Raja Amanuban, Pina Ope Nope menegaskan bahwa informasi tentang penobatan Joko Widodo sebagai Raja Timor adalah berita bohong. Kehadiran raja-raja pada Karnaval Gajah yang diselenggarakan di Kelurahan LLBK, Kota Kupang, semata-mata untuk menghormati kedatangan Presiden Ke-7 Rl.
"Kami sama sekali tidak pernah dan tidak ada diskusi tentang penobatan raja. Raja-raja yang diundang untuk hadir hanya untuk mengalungkan selendang sebagai ucapan selamat datang kepada tamu kehormatan, Pak Jokowi," kata Raja Amanuban, Pina Ope Nope kepada RRI Kupang, Minggu, 02 Agustus 2026
Menurut Raja Amanuban, Pina Ope Nope, ada indikasi upaya memfitnah para raja yang hadir dalam kegiatan tersebut. Pemberian gelar sebagai sesepuh atau raja dikatakan memiliki aturan dan mekanisme sehingga tidak dapat dilakukan tanpa tata cara adat
"Para raja sudah menegaskan ke pihak penyelenggara untuk tidak mengartikan yang aneh-aneh dan kalau ada bahasa yang keluar itu hanya isu liar dari orang yang tidak berkompeten. Pernah ada usulan untuk kasih gelar adat, tapi kami menolak karena kalau mau beri gelar adat harus ada kaitan dengan budaya kita," ucap Raja Amanuban, STOP FITNAH! Tegas Pina Nope ..

*Nah kan dibantah lagi kek kejadian di Lampung 😆🤣

[KakekHalal @KakekHalal]

Sekretaris Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Pina Ope Nope dalam keterangan resminya kepada https://t.co/gGrIgYakn1, Minggu (2/8/2026) menegaskan, telah terjadi disinformasi dan misinformasi yang beredar di media sosial dan media mainstream yang menyebutkan Jokowi dilantik atau dinobatkan sebagai "Raja Timur".

Terkait hal tersebut, Perkumpulan Masyarakat Adat dan Budaya Amanuban dalam hal ini Ketua Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban dari Sonaf Amanuban yang hadir sebagai tamu undangan dalam kegiatan tersebut, menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Ketua Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban hadir dalam kegiatan tersebut sebagai tamu undangan dalam kapasitasnya sebagai tokoh adat Timor. Adapun Bapak Joko Widodo hadir sebagai tamu kehormatan untuk menghadiri rangkaian kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan atas inisiasi Wali Kota Kupang.

2. Bahwa dalam kegiatan tersebut, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada Bapak Joko Widodo selaku mantan Presiden RI, sekaligus mengalungkan selendang tenun khas Timor sebagai bentuk penghormatan, penerimaan tamu adat, dan ungkapan persaudaraan sebagaimana lazim diberikan kepada tamu yang dihormati. Kami menegaskan bahwa prosesi tersebut bukan merupakan penobatan, pelantikan, ataupun pengangkatan sebagai Raja Timur maupun gelar serupa, melainkan semata-mata sebagai bentuk penghormatan kepada seorang tamu kehormatan.

3. Bahwa tidak pernah ada agenda, prosesi, keputusan, ataupun kesepakatan dari para raja yang hadir dalam acara ini untuk menobatkan Bapak Joko Widodo sebagai "Raja Timur". Dengan demikian, informasi yang menyatakan hal tersebut adalah tidak benar.

4. Bahwa informasi yang menyesatkan tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi yang tidak sesuai dengan fakta demi kepentingan politik praktis. Narasi tersebut berpotensi merusak kewibawaan para Raja di Pulau Timor serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai paternal, yakni penghormatan kepada para pemimpin adat yang menjadi bagian dari kultur "Atoin Meto".

5. Bahwa lembaga adat dan para Raja di Pulau Timor berdiri di atas nilai-nilai budaya, sejarah, persaudaraan, dan martabat masyarakat Timor. Oleh karena itu, kami dari Sonaf Amanuban sangat menyesalkan segala bentuk upaya memelintir atau memanfaatkan kegiatan adat dan kebudayaan untuk kepentingan politik praktis.

6. Bahwa dalam tradisi kerajaan di Timor, seseorang hanya dapat dikukuhkan sebagai raja apabila memiliki hubungan genealogis dan historis dengan kerajaan yang bersangkutan, memenuhi ketentuan hukum adat yang berlaku, memperoleh persetujuan tokoh adat yang berwenang, serta melalui tata cara pengukuhan "Pilun pilu ma solon so’it". Oleh karena itu, prosesi penyambutan tamu adat tidak dapat dimaknai sebagai penobatan atau pengangkatan seseorang menjadi raja.

7. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat di Pulau Timor, agar bersikap kritis, bijaksana, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Jangan biarkan ruang-ruang adat yang menjadi simbol persatuan dan penghormatan terhadap warisan leluhur dijadikan alat untuk menciptakan kegaduhan maupun memecah belah persaudaraan.

8. Perbedaan pandangan politik merupakan hak setiap warga negara. Namun, kami meminta kepada seluruh pihak agar menghormati marwah lembaga adat dan tidak menyeret para Raja maupun institusi adat ke dalam narasi politik praktis yang berpotensi merendahkan kehormatan, kewibawaan, dan martabat para Raja di Pulau Timor maupun masyarakat Timor seluruhnya.

https://t.co/afjElK5sYG

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

PTUN menguatkan putusan KIP nomor 055/X/KIP-PSI/2026.
Perkara dgn nomor register 126/G/KI/2026/PTUN.

Pihak UGM harus membuka kepublik 7 dokumen yg sebelumnya dirahasiakan.
1. Salinan ijazah Jokowi
2. Transkrip nilai
3. KRS dan KHS
4. Laporan KKN
5. Skripsi
6. Surat tugas pembimbing hingga SK yudisium
7. Buku wisuda.

Dan saya yakin UGM tak memiliki itu semua.
@UGMYogyakarta

[︎︎Ciii @urflowerz]

Negaramu mampu membiayai 80.000 koperasi desa, 20-24 triliun utk 2 truk/unit, 1,8 triliun utk kipas angin

30.000 SPPG dengan operasional 1 triliun/hari, 30 triliun utk 2 mobil & motor/unit, 6 milyar utk kaos kaki

Dan terakhir, mampu menciptakan universitas baru (URI), dengan 10 kampus yang kisaran anggarannya 80-200 triliun

Tapi negaramu tidak mampu menghapus pajak buku, tidak mampu membiayai perpustakaan, tidak mampu menggaji guru yang layak, dan TIDAK MAMPU MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN!

kepada siapa mereka ini berpihak? yang jelas bukan kepada RAKYAT 🥲💔

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

UPDATE:

Admin @TheKerupuk per hari ini, 17:30 naik dari saksi jadi tersangka buat kasus bikin meme.

Sementara itu Febrie, nimbun 74 kg emas, sama duit milyaran, turun dari tersangka jadi saksi buat kasus korupsi dan cuci duit.

[Aminuddin @Aminuddin001]

Saya kira tidak usah diselamati Pak, biasa saja. Kalau kita mau melihat jernih alasan atau motivasi APH melakukan pengusutan korupsi ini adalah tindakan tit for tat yang bahasa lainnya: Lu senggol gue bayar. Bukan dilandasi oleh kesadaran dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Dalam jangka panjang tidak akan berguna jika landasannya begini. Buktikan saya salah Pak.

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Makjleb.
Gua mencintai presiden @prabowo karena dia orang yg tulus.
Dibalas kontan.
Tak perlu mencintai presiden.
Tetapi tangisilah anak yg bunuh diri di NTT.
Tangisilah mereka yg susah cari makan.
Jangan tangisi presiden sebab dia manusia 2T yg katanya menang 58%.