Ardiyansyah Syahrom

Medical Devices

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Parah

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu.
BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Tanpa persetujuan Kemenkeu.
Dan kantornya distributor motor itu belum jadi.

Baca lagi.
Kantornya belum jadi.
Tapi motornya sudah ada di Indonesia.
Kronologi yang perlu lo tahu:

2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini.
Secara resmi.
Diblokir.

2026 BGN tetap beli.
21.000 unit.
Sudah masuk ke Indonesia.

Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi.
Tidak pernah dapat laporan.
Tidak pernah diminta persetujuan.

Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.

Dan ini yang paling bikin gue speechless.

Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah:
kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun.
Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana.

Terjemahannya:
motor sudah dibeli,
distributor sudah ditunjuk, l
okasi SPPG sudah disiapkan
semua sebelum kantornya selesai dibangun.

Something fishy, kata Charles.
Dan gue setuju.

Pertanyaan yang harus dijawab:

Satu siapa yang beli?
BGN beli 21.000 unit motor listrik.
Dari merek apa?
Importir mana?
Harganya berapa per unit?
Total anggarannya berapa?

Dua dari anggaran mana?
Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026?
Ada pos anggaran yang tidak terpantau?

Tiga siapa distributornya?
Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang.

Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis?
SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa?
Untuk koordinasi antar lokasi?
Oke, mungkin.
Tapi 21.000 unit?
Tanpa laporan ke DPR?

Ini bukan soal motor listriknya.
Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun.

Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama?

Dan ini yang paling menyakitkan:
Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya.

Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen.

Dan yang rugi? Sama seperti biasa.
Rakyat yang bayar pajak.
Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan.

Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR.
Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan.

Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

[Kenzo @KenzoKenzovich]

@IranArmyStan

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Jom Join

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Seharusnya semua pembeking di proses secara hukum dan di umumkan secara luas biar masyarakat tau sehingga memberi efek jera.
https://t.co/QkDuyWknIH

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Hanya di Indonesia orang yang telah di tetapkan bersalah bisa bebas dan berkliaran kemana. Sepertinya aparat hukum tidak bertindak. Ada yang melindungi?

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

@Haidarmohalisi Datang sini lagi

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Kapan ya kita bisa menjaga Etika seperti ini?

Sang Wali Kota Seoul diduga terlibat dalam praktik ilegal mendanai jajak pendapat atau survei politik.

https://t.co/nPR9JXpUvb

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Pengamat ini agak aneh, menteri br harus lebih baik Dari Sri Mulyani sudah 20 tahun menjabat. Beri beliau waktu utk lebih Baik dari mulyani.
#reshafellprabowokabinet

Pengamat Politik Mempertanyakan Dipilihnya Purbaya Yudhi Menjadi Menkeu ... https://t.co/MHM4bHtTxn via @YouTube

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Beginilah semestinya. Pak Jaksa Agung Jangan hanya berhenti di situ, penyelidikan Harus dilakukan kenapa belum di eksekusi. Pasti ada niat jahatnya.
#silfester

Jaksa Agung Perintahkan Eksekusi Silfester Matutina: Kami Sedang Cari https://t.co/j09bZZ883h

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Lanjutkan presiden kami

#Demiindonesiabaik

[Prabowo Subianto @prabowo]

Saudara-saudari sebangsa dan setanah air,

Negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang melakukan kesalahan, Polri telah melakukan pemeriksaan dengan cepat, transparan, dan terbuka kepada publik.

Para pimpinan DPR juga telah sepakat akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, dan bagi para Ketua Umum Partai Politik, saya telah mendapat laporan bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap para anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, terhitung 1 September 2025. 

Kami menghormati kebebasan berpendapat, seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan UU 9 Tahun 1998. Aspirasi dapat disampaikan secara damai, namun jika ada aktivitas anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan, itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya.

Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku. Kepada pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga, saya minta untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa, untuk berdialog langsung, menerima masukan, dan koreksi.

Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi secara damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah dan tetap tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal. 

Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia sudah berada di ambang kebangkitan, jangan mau diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita.

Jakarta, 31 Agustus 2025.

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Pak Presiden @prabowo ini juga membuat masyarakat marah. Harus selesai secepatnya .
#Demiindonesiabaik

Mahfud MD Heran, Silfester Belum Dieksekusi 'Kejaksaan Tanggung Jawab !' https://t.co/CYfU6Qqnbo via @YouTube

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Yth. Bapak Presiden,

Mohon dengarkan aspirasi dan Tuntutan masyarakat. Bapak presiden yang berdaulat dan memiliki kuasa penuh. Jangan terbelenggu dgn orang yang tak berguna.

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Yth. Bapak Presiden,

Mohon tegakkan hukum secara adil dan konsisten. Jangan ada lagi kesenjangan hukum. Kasus seperti Silfester, Firli, dan kasus korupsi yang mandek menjadi sorotan publik. Masyarakat akan terus mendukung Bapak dalam mewujudkan keadilan.

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Pak Presiden, para Ketua partai telah memenuhi keingian presiden untuk memberhentikan anggota DPR bermasalah. Kini giliran presiden memberhentikan menteri dan Pejabat bermasalah. Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya

https://t.co/SfhTHzLrWh

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

We are saddened by the loss of lives and the unrest. This reflects how public voices are often silenced and ignored. May this be a turning point for the government and parliament to serve the people better.
@prabowo
@DPR_RI
#DPRRI
#presidenprabowo

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Begini Kalau hukum digunakan untuk kepentingan sesaat. Terima kasih pak @mohmahfudmd memberi pencerahan. Berharap orang pandai berani bersuara lurus

[Mahfud MD @mohmahfudmd]

Tim Hukum Silfester Matutina, mungkin salah baca, shg keliru mengatakan bhw kewajiban eksekusi utk vonis Silfester sdh daluwarsa shg tak perlu dieksekusi. Itu salah karena diasumsikan bhw silfester dihukum 1,5 thn karena "pelanggaran". Silfester itu divonis dgn dakwaan Pasal 311 ayat 1 KUHP yang berarti pemfitnah sbg pelaku "kejahatan" (bukan pelanggaran), Menurut Pasal 78 jo. Pasal 84 masa daluwarsa penuntutan atas Silfester adalah 12 tahun, sedangkan daluwarsa utk eksekusi adalah 12 tahun ditambah 1/3-nya. Artinya 16 tahun. Jadi msh sangat jauh dari daluwarsa. Bisa segera dieksekusi.

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Congratulations bang Jay
#ForzaSasol

[U.S. Sassuolo @SassuoloUS]

Welcome Jay 🖤💚

#ForzaSasol

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

The performance of Ferrari team and driver very bad. Sadly….

@ScuderiaFerrari
@Ferrari
@Charles_Leclerc

Race Highlights | 2025 Hungarian Grand Prix https://t.co/SO6FskIm5R via @YouTube

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Congratulation Justin Hubner. Goooo

[ASEAN FOOTBALL @theaseanball]

✍️TRANSFERS

🇮🇩⏩🇳🇱 Indonesian national team defender Justin Hubner has officially signed a 3-year deal with Dutch Eredivisie side Fortuna Sittard, with an option to extend for another year! 🔥

#JustinHubner #FortunaSittard #Eredivisie

[Ardiyansyah Syahrom @sardiyansyah]

Masalah Indonesia adalah penerapan aturan yg tdk benar. Contoh  PT GAG Nikel yg beroperasi di salah satu pulau raja ampat, skrg di hentikan sementara karena di anggap tdk sesuai aturan. Ini aneh, harusnya tdk demikian. pengalaman membuat kt lebih patuh UU.
#RD
#Indonesia
#ESDM