Evan

I don’t like unsolicited phone calls and birthday cakes.

[Ted Mosby @Eatfrenchfries]

Lagi rame nih kontennya di Jakim. Si Tulip ini jadi pacer 10k under 1 jam, tp malah sprint pace 3 dan bikin banyak pelari buyar. Sampai ditegur Coach Andre Caprina, tugas pacer kan memang memandu pelari, bukan sok cepet-cepetan, kok Jakim bisa lolosin pacer ga profesional beginian ya? Sampai sekarang Tulip belum klarifikasi/ minta maaf tuh.

[R @wamadone]

Buat kakak-kakak kalo kalian belom pada tau, ini namanya dwifungsi polri dilegalkan ya

[Trader Garis Meme @ValuableBill]

Gue ga ada simpati sama pengusaha sppg

- Mereka dari awal jadi enabler negara buat bakar duit

- Mereka doyan potong anggaran, nilep duit yang jadi haknya murid sekolah dan ibu hamil

- Mereka kasih upah minim ke tim pelaksana SPPG

- Mereka dapet titik dari nyuap dan koneksi ordal

- Mereka oportunis ga tau tempat. Orang2 kaya gini kalau pegang jabatan pemerintahan, udah pasti bakal korup

IHSG junam, Rupiah junam, ya karena uang negara yang harusnya dipake secara cermat dan strategis malah masuk kantong mereka

Kita mungkin baru akan liat IHSG recover 2027 onwards, itu gara2 mereka

[Galileo @glrhn]

Tidak. Kami tidak kasihan. Kebanyakan dari 1,5 juta orang itu adalah kroni-kroni pemilik MBG yang menikmati keuntungan banyak di atas penderitaan rakyat Indonesia.

Kami tidak kasihan. Siapa suruh kalian kredit mobil tanpa tahu feasibility bisnisnya bagaimana.

Kami tidak kasihan pada kantin-kantin MBG dan 1,5 juta orang yang katanya relawan tapi digaji lumayan.

[Lutfi Nur Farid @lutfithe13th]

BPJS itu suami yg ngasih uang harian 5 ribu dan menuntut jadi masakan 20 ribu.. Mana ke orang lain ngakunya selalu udah ngasih uang belanja.

[Paun D. Ra @PaundraJuve]

Kalian yg minta kalo kritik itu harus baik, beretika dan memberikan solusi. Apa yang disampaikan Pak Dino itu sudah sangat baik, halus, sopan, beretika, dan terstruktur serta memberikan saran dan solusi sesuai yg kalian mau. Sekarang masih tetep dianggap ga beretika. Intinya memang kalian itu enggan menerima kritik.

Saya udh ga tau harus komen apa lagi sama pejabat2 di negara ini. Dikritik keras salah, dikritik baik salah. Maunya semua orang dukung.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Gini yak,

1. Gua pake fasilitas karna bayar pajak.
2. Pake minyak sawit juga gua beli.
3. Lewat tol juga bayar, gak gratis.
4. Terima gaji dari pemerintah? Sorry yeee, yg ada pemerintah terima gaji dari rakyat.
5. Lu bayaran?

[Kangkung @pedas__manis]

Ada yang ngespill surat pemecatan wowo dari TNI.

Salah satu alasannya:

"sering ke Luar Negeri tanpa ijin dari Kasab (Kepala Staf Angkatan Bersenjata) ataupun Pangab (Panglima Angkatan Bersenjata)"

Ohh pantes moment sih ini haha

[Avelino Guido @AvelinoGuido28]

Nggak. MBG sama Kopdes bukan yang bikin rupiah ambruk secara langsung. Tapi dua program ini turut bikin keuangan negara makin kepepet, dan itu berefek ke rupiah. Prosesnya gini: kalau pengeluaran negara jauh lebih gede dari pemasukannya, pemerintah harus ngutang lebih banyak lewat surat berharga. Investor asing yang pegang surat itu mulai ragu, karena makin gede defisitnya, makin mereka khawatir negara susah bayar utang. Makanya mereka jual, tukar ke dolar, cabut. Permintaan rupiah turun, dolar naik.

Mereka kan pantau terus berita kita, defisit APBN per April 2026 udah tembus Rp164,4 triliun, jauh lebih parah dibanding April tahun lalu yang cuma Rp4,3 triliun. Belum lagi dokumen APBN final 2026 tegas bahwa hampir sepertiga anggaran pendidikan, tepatnya Rp223,5 triliun dari total Rp769 triliun, digeser buat MBG.
Yang pasti bikin mereka tambah heran, tentang Kopdes. 80 ribu koperasi desa dikasih pinjaman dari bank BUMN buat modal usaha. Normalnya kan koperasi yang nyicil utang itu tiap bulan. Tapi di aturan terbaru, yang bayar cicilan pokok plus bunganya adalah negara, bukan koperasinya. Jadi koperasinya minjem, tapi yang nanggung utangnya APBN. Koperasinya rugi atau males pun, utangnya tetap kebayar. Beban itu nempel tiap bulan, dari 80 ribu koperasi sekaligus. Apa ga geleng-geleng kepala itu investor dan ekonom global.

Pemerintah udah gerak sih, hanya dinamikanya tetap belum meyakinkan (bahkan lucu). Purbaya udah bilang bakal motong anggaran MBG, ga sampe seminggu dibantah sama BGN. BI juga udah naikin suku bunga, rupiah tetap tembus 17.845. Tapi tetap gw apresiasi 2 upaya itu, khususnya MBG kalau bisa diturunkan lagi dananya, atau kalau tidak mau, fokus arahkan ke sekolah-sekolah di pelosok yang muridnya benar-benar membutuhkan.

Terus apa yang selanjutnya pemerintah harus lakukan?
Menurut keyakinan saya ada tiga hal.
Pertama soal defisit. Yang perlu dilakukan: tunda ekspansi Kopdes ke daerah yang belum siap, daripada maksa jalan tapi malah nambahin defisit baru. Yang lebih penting, buktiin ke pasar bahwa defisit nggak akan jebol 3% sampai akhir tahun. Investor nggak butuh janji, mereka butuh lihat konsistensinya.

Kedua soal cadangan devisa. Per April kata BI, cadangan devisa kita tinggal $146,2 miliar, turun dari $156,5 miliar di awal tahun. Artinya dalam 4 bulan BI udah habiskan $10 miliar buat jual dolar langsung di pasar supaya rupiah nggak makin nyungsep. Masih ada lumayan banyak sih, tapi kalau terus dikuras dengan laju segini, ruang geraknya makin sempit. Yang harusnya dilakukan bukan cuma jual dolar terus, tapi genjot dolar masuk: tarik investasi asing langsung. Dan ini butuh lebih dari sekadar Prabowo keliling dunia.

Kalau kita lihat, dalam 18 bulan Prabowo udah 49 kali keluar negeri, hampir setara 4 bulan penuh hari kerja, dan selalu pulang bawa "komitmen investasi" triliunan. Tapi investor terbesar Indonesia sampai sekarang tetap Singapura, Hong Kong, China, bukan negara-negara yang dikunjungi. Komitmen bukan realisasi. Yang bikin investor beneran masuk adalah kepastian hukum, kemudahan izin usaha, dan konsistensi kebijakan, bukan foto bareng pemimpin dunia.

Ketiga, dan ini yang paling kontroversial, tentang gimana caranya mendorong jumlah ekspor kita. Mulai 1 Juni 2026 eksportir CPO dan batu bara wajib simpen 100% devisa hasil ekspornya di bank BUMN selama 12 bulan. Ekspor komoditasnya juga mulai masuk masa transisi lewat BUMN baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Untuk saat ini eksportir masih boleh pakai mitra/sistem lama sih, tapi dokumentasinya sudah harus lewat DSI. Baru mulai 1 Januari 2027 nanti seluruh transaksi ekspor sepenuhnya diambil alih DSI, sebagai eksportir tunggal batu bara, sawit, dan ferro alloy.

Tujuannya mulia: supaya dolar dari ekspor nggak kabur ke luar dan kebocoran devisa lewat transfer pricing bisa ditekan. Tapi gw tetap khawatir melihat proses eksekusi dan kecepatannya. DSI dibentuk dalam 3 hari: akta notaris 18 Mei, SK Kemenkumham 19 Mei, diumumkan Presiden 20 Mei, tanpa satu pun rapat publik, tanpa DPR, tanpa asosiasi pengusaha. Lalu sekarang satu entitas ini pegang seluruh hak jual komoditas strategis Indonesia ke luar negeri, tanpa audit independen, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Ironisnya, ini persis modus transfer pricing yang mau diberantas, tapi sekarang yang melakukannya adalah negara sendiri. Kalau badan ini tidak transparan, kita tidak nutup pintu korupsi, kita cuma mindahin lokasinya ke satu titik yang lebih susah diawasi.

Jadi balik ke pertanyaan awal tadi: emang kalau MBG dan Kopdes dihentikan rupiah bisa menguat? Jawaban singkatnya nggak, karena memang tidak sesimpel itu. Dan gw berharap pemerintah bisa notice tiga saran gw diatas. Karena selama defisit terus bengkak, cadangan devisa terus dikuras, dan kebijakan besar kayak DSI dibentuk dalam 3 hari tanpa kajian publik, pasar akan terus ragu. Yang akhirnya menghasilkan rupiah yang lemah, cerminan dari pemerintah yang juga kelihatan ragu-ragu...

[gianna @jenesaisqoui_]

Kau baca ini ya cenblu, ini video lanjutan dari ortu pasien. Keliatan kan yg blunder siapa.
Kukasih engagement, biar dapat gaji kau dari elon. Sehat-sehat semoga gajimu berkah. Biar ga perlu julid kek gini demi dapat duit

[HyL @itsurboihyl]

Seharusnya perbedaan klinik dan IGD itu common sense

Cukup perlu kemampuan membaca dan berbahasa Indonesia aja

Ketidakmampuan sebagian masyarakat Indonesia untuk berakal sehat ini emang perlu diteliti 😮‍💨😮‍💨

[- @vor_______]

Indonesian ppl dont deserves doctor. They think they pay a little penny and they own the world and treat doctor like shit. Doctor arent your slaves. Try to behave appropriately next time and see if theres difference. If its an emergency then go to ER not clinics.

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Inilah yang disebut kejahatan struktural.
Ketika negara membiarkan rakyat tetap miskin agar bergantung pada program dasar, ketergantungan itu kemudian dipakai untuk menekan mereka sendiri.
Rakyat dibuat tidak berdaya, sementara yang mampu berpikir kritis diintimidasi agar tidak membangun kesadaran dan tidak membongkar cara kerja sistem yang selama ini menindas mereka.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PAJAK BOS BPJS DIBAYAR PAKAI UANG BPJS, NILAI HAMPIR 12 MILYAR/TAHUN

SAAT BPJS SENDIRI DEFISIT RP2 TRILIUN PER BULAN

Dua lembar dokumen resmi berlogo Garuda dan kop bertuliskan "Presiden Republik Indonesia" ini bukan dokumen sembarangan. Ini adalah Peraturan Presiden yang mengatur secara terperinci siapa yang mendapat apa di tubuh BPJS dan salah satu klausulnya cukup membuat publik terdiam ketika dibaca secara saksama.

Dokumen yang terlihat di foto adalah bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Beleid ini hadir untuk mendukung pelaksanaan BPJS yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014.

Peraturan ini berlaku untuk dua lembaga sekaligus:
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dan yang diatur di dalamnya adalah seluruh paket kompensasi para petinggi lembaga ini mulai dari gaji pokok, tunjangan, fasilitas, insentif, hingga soal siapa yang membayar pajak penghasilan mereka.

Ini bukan rahasia, tapi juga tidak banyak yang tahu perinciannya.
Gaji atau upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% dari gaji atau upah Direktur Utama.

Ketua Dewan Pengawas mendapat 60% dari gaji Direktur Utama, sementara anggota Dewan Pengawas mendapat 54% dari gaji Direktur Utama.

Gaji pokok Direktur Utama ditaksir berada di kisaran Rp 150 juta per bulan, sehingga kompensasi seorang anggota Dewan Pengawas menyentuh kisaran Rp 81 juta per bulan.

Tapi gaji pokok hanya sebagian dari cerita.
Paket kompensasinya jauh lebih luas. Berdasarkan Pasal 8 dan 9 dokumen yang terlihat, selain gaji mereka juga mendapat tunjangan hari raya keagamaan, santunan purna jabatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan asuransi sosial, dan tunjangan perumahan. Belum berhenti di situ ada juga fasilitas pendukung tugas berupa kendaraan dinas, layanan kesehatan, pendampingan hukum, fasilitas olahraga, pakaian dinas, biaya representasi, dan biaya pengembangan diri.

Ditambah Pasal 9 yang menyebut bahwa Dewan Pengawas dan Direksi juga bisa mendapat insentif berbasis capaian kinerja yang dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS.

KLAUSA YANG PALING MENGUNDANG PERTANYAAN: PASAL 7

Di sinilah bagian yang paling menyentil nurani publik.

Tertulis jelas dan terang di Pasal 7 yang disorot kuning dalam dokumen itu:

"Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS."

Artinya: bukan hanya gaji yang besar yang mereka terima
pajak penghasilan atas gaji itu pun dibayarkan oleh BPJS, bukan dari kantong pribadi mereka. Dalam bahasa fiskal, ini disebut gross-up atau pajak ditanggung pemberi kerja. Penghasilan bersih yang mereka terima adalah take-home pay penuh, tanpa potongan pajak sama sekali.

Di satu sisi, dokumen ini menunjukkan para petinggi BPJS menerima paket kompensasi kelas atas yang lengkap gaji ratusan juta, tunjangan berlapis, fasilitas mewah, plus pajak mereka pun ditanggung institusi. Di sisi lain, institusi yang membayar semua itu sedang dalam kondisi darurat finansial yang semakin memburuk.

BPJS Kesehatan saat ini defisit Rp 2 triliun setiap bulan. Tunggakan iuran peserta sudah melampaui Rp 28 triliun. Cadangan kas diperkirakan tidak sehat di November 2026 dan berpotensi gagal bayar awal 2027. Suntikan APBN Rp 20 triliun pun belum juga cair.

Dan dalam kondisi itu, BPJS masih menanggung pajak penghasilan para petingginya dibayarkan dari dana yang sama yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim operasi jantung, cuci darah, dan kemoterapi rakyat miskin.

Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan soal dengki pada gaji tinggi.

Ini soal keadilan sistemik:

ketika peserta BPJS iuran tiap bulan agar bisa berobat, dan ketika sistem itu sedang sekarat secara finansial

siapakah yang seharusnya merasakan penghematan paling pertama?

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

Coba dipikir.
Cita2 pingin industrialisasi, bikin mobil dan ponsel sendiri
Tp belanja APBN Top 3 nya: BGN, TNI, Polri
Programnya: MBG, Kopdes, Gentengisasi

Budget R&D to GDP cuma 0,28%.
Preman di mana2. Kepastian hukum ga pasti.

Gimana industrialisasi dan investasi bisa jalan?

[Meutia Faradilla @meutiafaradilla]

BPOM ini memuakkan juga lama-lama. kalau ke fasilitas kesehatan kayak apotek sama klinik, galak banget ketika pemeriksaan. Nggak boleh ada keliru sedikit pun. Giliran menginjak rekan sejawat sendiri kayak begini, cepet banget.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Adies Kadir:

1) Awalnya Wakil Ketua DPR, yang terkenal dengan kutipannya:

"Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos" 🏠
"Kan 3 juta per bulan" 💸
"Yang didapatkan anggota DPR 50 juta per bulan" 🥲
"Kalau 3 juta kita kalikan 26 hari kerja" 🤔
"Berarti 78 juta per bulan" 💡
"Padahal yang mereka dapat cuma sekitar 50 juta per bulan" 😭
"Nah jadi mereka masih nombok lagi" 😐
"Nanti kita pikirkan" 🤔
"Kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar" 😕
"Nah teman-teman kita himbau, cari kos-kosan kira-kira yang satu jutaan lah begitu" 🥺
"Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu" 😟
"Ya memang kalau masih dianggap terlalu mahal kos-kosannya 3 juta." 💸

***

2) Ditunjuk jadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Menggantikan Arief Hidayat yang selesai masa jabatannya.

Padahal MK sebelumnya mengajukan calon lain: Inosentius Samsul.

Sudah disetujui DPR.

Tapi tiba-tiba jadi Adies Kadir.

***

3) Kalau dia jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, berarti dia meninggalkan posisinya di DPR.

Siapa yang menggantikan?

Anaknya.

Adela Kanasya Adies.

***

Kenapa begitu?

Yo ndak tahu kok tanya saya.

[cozy 🕷️ @cozyaltruis]

Fun fact

BJ Habibie pernah pulihkan rupiah dari Rp 16.800 ke Rp 6.550

Fakta yang tidak akan bisa diterima oleh para pembela pemerintah, yang menyuruh rakyatnya untuk tenang aja disaat dollar naik, mbg itu bermanfaat dan ngga ada korupsi.

[Kinnikuman @MochammadIslam]

@cozyaltruis Rupiah pernah di kondisi seperti itu tidak lain karena kerja seorang teknokrat dan orang-orang yg ahli di bidangnya. Bukan sekumpulan Militer pekok yg kerjanya cuma semangat korsa tiap hari

[Eka Wicaksana Putra 📊 @pak_erte92]

Terbukti korupsi?

Tanda tangan pengesahan kajian Chromebook saja tidak.

Menerima aliran dana korupsi pun juga tidak.

Korupsi dimananya?

Benar ternyata info A1 yang gua dapat ditahun lalu, jadi kambing hitam 😢