H.

sedikit waras banyak gilanya

[Pers Suara Mahasiswa UI @SumaUI]

JUST IN: BEM UI Akan turun aksi pada Jumat 12 Juni 2026

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ⚠️⚠️

[Elio @Liibreria]

Fixed

[Jaringan GUSDURian @GUSDURians]

Gus Dur menghapus dwifungsi ABRI, kini DPR RI mengembalikannya.

Sad.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

BREAKING NEWS : KANTOR BGN DISEGEL

Guys ini aksi nya beneran dilakukan hari ini..

Dan BGN berhasil disegel
Dukung yukk dengan serukan stop MBG !!!
Kita sudah cukup muak ...

[A Professional Overthinker 🇩🇪 @rizalakbarm_]

AWKOWKOWKO

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

Kenapa dapur MBG pakai skema yayasan?
Karena biar BEBAS PAJAK

Udah dapat insentif segudang, ditambah korupsi miliaran per hari, masih bebas pajak pula.

Ini namanya perampokan berjamaah dan terstruktur.

MBG = Maling Berkedok Gizi

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

buat yang belum tahu prabowo hari ini ada pidato
tapi tidak di tayangkan secara live di sentul
isinya kurang lebih:
- ucapan terimkasih kepada pejabat yang hadir
- ucapan terimaksih kepada teman dia dari luar negeri
- MBG itu tugas saya untuk negara
- Saya kalah 4 kali, kalian ketawa??
- bnayak rakyat miskin karna tidak bisa makan
- sedih karna harus memecat ketua BGN
- Kecewa karna orang kepercayaan korupsi
- marah marah ke asing , Kalau merasa lebih pinter dari NKRI, coba aja
- Gak mau kerja bener? minggir, cari anak bangsa baru
- KPK BPKP Jaksa Agung mau tambah orang berapa? lapor saya penuhi
- MERDEKA 3 X

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

DIKALA DADAN DI TANGKAP,
PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL,
HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!!

INI AGENDA APA LAGI?
DULANG SUARA DI 2029?
BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT

Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb :

1. SEWA GEDUNG SICC
Website resmi SICC di https://t.co/h41ywn50kv tidak mencantumkan tarif publik — harga hanya diberikan via konsultasi langsung.
SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar:

Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh)

2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI
Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek.

Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang.
Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu.

Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar

3. AKOMODASI / HOTEL
Berdasarkan data https://t.co/kPSnRCrKKJ, harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam.
Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar

4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE)
Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit.

350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar

5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK)
Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000.
14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar

6. SERAGAM / BAJU PUTIH
Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong.
14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar

7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING)
Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah:
Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar

8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA
Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara:
Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta

9. KEAMANAN DAN PROTOKOL
Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri:
Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta

10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%)
Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll:
Estimasi: Rp4-5 miliar

TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN
Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar
Tiket pesawat PP: Rp28 miliar
Hotel: Rp6 miliar
Transportasi lokal: Rp1,4 miliar
Konsumsi: Rp1,75 miliar
Seragam: Rp1,05 miliar
Produksi acara: Rp2,5 miliar
Dokumentasi + MC: Rp800 juta
Keamanan: Rp500 juta
Buffer admin 10%: Rp5 miliar

TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar

SUMBER DANA: UANG SIAPA INI?

BGN adalah lembaga negara.
Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia.

Ini soal prinsip:
setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung.

Publik berhak tahu:
apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar?
Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik?
Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas

[Catty @CatWomaniya]

A man raped a kitten.

A KITTEN.

It was never about the clothes.

[adtar @lahirmonday]

khutbah ied:

“selain berkorban, idul adha juga membunuh sifat kebinatangan yang melekat pada diri yang berkurban. seperti rakus, ingin menang sendiri,dan melanggar konstitusi”

bro chill😭😭😭

[🥀 @boxxtoc]

WOWO kurban 1.098 sapi dananya dari APBN, kurban atas nama PRABOWO SUBIANTO

kalau pake dana APBN sebutnya jangan dari Presiden dong, yang berkurban adalah rakyat indonesia yang bayar PAJAK

[tempo.co @tempodotco]

Massa Aksi Kamisan: Prabowo-Gibran Sama Saja dengan Soeharto

[Ommi de Queen👑 @ommi_siregar]

Best part menurut saya di film dokumenter Pesta Babi.

" Ternyata merah putih tidak melindungi kami" 💔

Part yang bener2 bikin hati hancur & sedih mendengar kata2 bapa ini 🥹

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

PESTA BABI resmi tayang di Youtube. Teman-teman bisa menonton film Pesta Babi di kanal Youtube: https://t.co/DrvX7pvjwA

Jangan menonton bajakan, ya.

[una @haixensen]

tadi malam berapa ton yang masuk pak sampe hampir 1 pulau mati ?

[H. @sawthyst]

Kayak gini urgensinya apa sih ya ampun apa yang sebenernya ada di otak beliau beliau ini

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA

The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.

RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI

Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.

Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.

Yang luar biasa adalah:

hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.

Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.

Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia

Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.

Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.

Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.

Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.

Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:

keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.

REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK

Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.

Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.

Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.

Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.

Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.

Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.

Niat baik saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?