Dari postingan akun resmi BEM UI:
AYO TURUN! JUMAT, 12 JUNI 2026!
Halo, UI dan Indonesia.
Sudah hampir 2 tahun memporak-porandakan negara.
Rupiah naik diremehkan, HAM tidak dihiraukan, program tidak jelas dilanjutkan.
MARI, KITA TURUN DAN GUNAKAN HAK KITA SEBAGAI RAKYAT!
Narahubung: Albani (081519149370)
Indonesia tercatat sebagai negara dengan pajak tertinggi di Asia. Ironinya infrastruktur rakyat terbengkalai, jalan-jalan rusak, SDM nya gitu-gitu aja.
Hasil pajak hanya dibuat tambal sulam kebocoran-kebocoran akibat korupsi para pejabatnya.
Seorang rabi Israel terlihat secara terbuka menyerukan penghancuran gereja dan masjid.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang narasi yg dipromosikan oleh pemerintah Barat, yg terus menggambarkan Israel sebagai sekutu demokratis dan bahkan "teman" bagi komunitas Kristen.
Fakta negeri ini??
Ada 63 Anggota DPR Yang Berijazah SMA, 211 Tak Jelas Pendidikannya, dan Mereka Menyusun Undang-undang Negara.
Pernyataan tajam datang dari Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari.
“Di DPR bahkan 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya, mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang,” ujarnya.
Nurdin Halid , terpidana korupsi distribusi minyak goreng Bulog, merugikan negara lebih dari Rp 169 miliar, vonis MA 2 tahun penjara, bebas 2006.
Setelah bebas: tetap jadi Ketua PSSI, lanjut ke DPR, jadi pengurus Golkar bertahun2.
Pemilu 2024? Lolos ke Senayan lagi dari Dapil Sulsel II dengan 70 ribu lebih suara.
Sekarang Wakil Ketua Komisi VI DPR RI , komisi yang mengawasi BUMN dan perdagangan.
Biar lo paham betapa absurdnya ini: orang yang korupsi distribusi minyak goreng Bulog , sekarang duduk di komisi yang mengawasi Bulog dan sejenisnya.
Mahasiswa bahkan udah laporin dia ke MKD DPR Februari 2025 karena statusnya sebagai eks napi tipikor. Tetap aja masih di sana.
Di negara ini, koruptor nggak cuma bebas , mereka naik pangkat.
Joko Widodo yang pernah menjadi Mahasiswa fakultas kehutanan UGM tahun 1980, tidak mungkin menjawab pertanyaan sederhana wartawan dengan jawaban yang demikian ini.
Jika ada sidang tentang Ijazah, maka video ini akan menjadi salah satu bukti komparatif yang akan saya gunakan yang menunjukkan konsistensi Fungsi Eksekutif Otak yang tidak punya memori tersier apapun tentang riwayat kuliah maupun dalam berpikir koheren.
Apalagi Kerangka Konsep dan Proses Berpikir yang dibentuk selama kuliah, apalagi produk UGM, universitas besar dan ternama.
Jawaban orang ini sama sekali tidak mencerminkan ketrampilan dalam membentuk conceptual framework yang secara khas dimiliki anak-anak UGM.
Jawaban ini sama konsistennya ketika ditanya tentang pak Kasmudjo, tentang KKN, tentang jurusan selama kuliah.
Konsisten dalam kebohongan.
Diakui ato tidak, pekerja² kita ini dimiskinkan secara sistemik..
Saat semua harga kebutuhan pokok naik 20-30%, perusahaan hanya mampu menaikkan gaji karyawannya 6-10%.
Akhirnya, bbrapa dri mreka memutuskan untuk kerja dobel hanya untuk menutupi kekurangan, ini sudah terjadi di negara² maju satu dekade lalu.
Gmana dengan produsen/warung makan dll? Menaikkan harga akan berdampak pada penjualan, salah satu cara mungkin dengan mengurangi ukuran/volume produknya.
Tetap kuat ya gaaaaeeeeessss..
Guys, KPK baru rilis sesuatu yang menurut gue harusnya jadi headline utama semua media hari ini.
KPK menemukan 8 potensi korupsi dalam program MBG dengan anggaran yang naik dari Rp71 triliun di 2025 menjadi Rp171 triliun di 2026.
Dan gue mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana:
Kalau KPK sudah tahu kenapa belum ada yang diusut?
Delapan potensi korupsi yang KPK temukan:
- regulasi pelaksanaan lemah.
- mekanisme bantuan pemerintah
-pendekatan terlalu terpusat pada BGN.
- konflik kepentingan dalam penentuan mitra pelaksana.
- transparansi lemah.
- standar dapur belum terpenuhi.
- pengawasan keamanan pangan minimal.
- tidak ada indikator keberhasilan yang terukur.
Dan sekarang gue mau fokus ke hal yang paling mengganggu:
KPK punya tugas pokok berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang sangat jelas: menyelidiki, menyidik, menuntut, mengkoordinasi, mensupervisi, memantau, dan mencegah korupsi.
Bukan hanya membuat daftar potensi korupsi lalu minta perbaikan dengan sopan.
Kalau KPK sudah punya temuan 8 titik rawan korupsi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun pertanyaannya bukan apa rekomendasinya?
Pertanyaannya adalah:
siapa yang sudah dipanggil untuk diperiksa?
Karena kalau jawabannya tidak ada maka KPK tidak sedang menjalankan fungsi penindakan.
KPK sedang menulis laporan tahunan.
Yang paling bikin gue tidak habis pikir:
Anggaran MBG naik 140% dalam satu tahun dari Rp71 triliun ke Rp171 triliun.
Hampir dua setengah kali lipat.
Dan di saat yang bersamaan KPK baru merilis laporan bahwa kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasannya belum memadai.
Artinya anggaran naik duluan.
Sistemnya belum siap.
Dan KPK tahu ini.
Kalau ini terjadi di perusahaan swasta direksinya sudah dipanggil pemegang saham.
Kalau ini terjadi di lembaga donor internasional auditnya sudah dimulai dari hari pertama.
Tapi di sini yang keluar adalah tujuh rekomendasi yang akan dikirim ke BGN dan berharap mereka mau memperbaiki diri sendiri.
Dan ini yang paling gilanya
KPK punya wewenang untuk tidak hanya merekomendasikan tapi untuk menyelidiki.
Punya wewenang untuk memanggil.
Punya wewenang untuk menyita dokumen.
Punya wewenang untuk menetapkan tersangka.
Tapi yang keluar dari lembaga ini soal MBG sampai hari ini baru sebatas laporan tahunan dan tujuh rekomendasi tertulis.
Sementara di survei publik 88% responden bilang manfaat MBG lebih banyak dinikmati pejabat dan pengelola dapur.
Hanya 6,5% yang dirasakan anak-anak sebagai penerima yang seharusnya.
Sementara puluhan kasus keracunan terjadi tanpa ada satu pun SPPG yang dicabut izinnya secara publik.
Sementara Rp1,6 miliar habis untuk sikat dan semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar.
Dan KPK merekomendasikan agar sistem pelaporan keuangannya diperbaiki.
Tugas KPK bukan hanya menulis laporan tentang potensi korupsi.
Tugas KPK adalah menindak korupsi.
Kalau 8 potensi korupsi sudah teridentifikasi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun dan tidak ada satu pun langkah penindakan yang dimulai maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya tata kelola MBG.
Yang perlu dipertanyakan adalah apakah KPK masih punya nyali untuk menjalankan fungsinya??
atau hanya punya kemampuan untuk mendokumentasikan masalah yang tidak akan pernah diselesaikan.
Karena rakyat Indonesia tidak butuh dokumen tentang korupsi yang mungkin terjadi.
Rakyat butuh seseorang yang berani menindak korupsi yang sudah terjadi.
kalo kpk aja gk berani ??
berharap kesiapa lagi kah kita rakyat ??
Kata orang yg tiap hari naik jet , yang ga pernah token listriknya titut titut, yang ga pernah di tagih iuran RT, yg kalo pusing dikit langsung umroh.
Ga ada empati nya, caption soal kebersyukuran, tp di private jet.
Dikeadaan ekonomi yg cekak spt ini.
Gila kali ya ?