Wahdani Hakim

[🇮🇩 Yanti 🇮🇩 @DS_yantie]

Merinding banget lihat mahasiswa dan dosen kompak begini

[rekomendasifilm @rkmndsfilm]

UGM mulai bersuara dan mendesak agar mahasiswa yang ditahan segera dibebaskan. jangan berhenti bersuara. Terus kawal sampai tema² kita mendapat keadilan!🔥

Revolusi dimulai dari Jogja✊️

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Coba kita buka lagi kasus pengadaan Chromebook yang membuat Nadiem Makarim divonis 9 tahun penjara di tingkat banding.

Salah satu persoalan utamanya adalah spesifikasi pengadaan yang dianggap mengunci penggunaan Chrome OS, padahal ada alternatif lain yang lebih murah.

Sekarang kita gunakan logika yang sama untuk kasus RANS.

Dalam klarifikasinya, RANS mengklaim nilai kontrak Rp14,69 miliar mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk klien mereka.

Pertanyaannya:
Apakah rate card RANS otomatis merupakan harga yang wajar untuk jasa influencer di Indonesia?

Dalam logika pengadaan, kewajaran harga nggak bisa hanya mengacu pada tarif yang ditetapkan penyedia sendiri.
Harus ada pembanding pasar yang independen, dengan spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan yang setara.

Apakah kementerian pernah membandingkan tarif RANS dengan influencer lain yang memiliki jangkauan dan karakteristik audiens serupa?

Atau sejak awal spesifikasi pengadaannya sudah mengunci akun Raffi Ahmad dan RANS Entertainment sehingga penyedia lain tidak punya kesempatan bersaing?

Kalau benar, berarti ada kemiripan pola dengan kasus Chromebook, yakni spesifikasi pengadaan yang mengunci penyedia tertentu dan membatasi persaingan.

Kalau penguncian spesifikasi dalam kasus Chromebook bisa menjadi bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi, seharusnya dugaan praktik serupa dalam pengadaan RANS ini layak diperiksa dengan standar yang sama.

Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi dan kerugian negara, pihak-pihak yang bertanggung jawab juga harus diproses secara hukum.

[👑 𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙊𝙁 𝙈𝙀𝘿𝙀𝙇𝙇𝙄𝙉 👑 @aku_ya_byy]

UP TERUS
SEBELUM KOMDIGI TAKEDOWN
KALIAN LIAT KAN SIAPA YG NGERAYAIN TAHUN BARU DULUAN

[dawn ☆ @bourdyu]

‼️ INFO ORANG HILANG ‼️

TOBIO DE MANGROVEJO JAGAD SAWERIGADING salah satu peserta massa aksi demo yogyakarta yang belum ada kabarnya hingga sekarang. Mohon bantu share!!

[#GedungIrengKabeh #UniversitasGaweMall @gikugm]

KAMPUS KAMI, UNIVERSITAS GADJAH MADA, MASIH DIKEPUNG OLEH APARAT KEPARAT. MEREKA MASIH BERDATANGAN DAN MENAMBAH PERSONIL. KAMI MASIH BERLINDUNG DAN TIDAK BISA KELUAR. KAWAN KAMI BELUM DIBEBASKAN. TOLONG KAMI, PAK BU REKTORAT, DOSEN, SIVITAS AKADEMIKA UGM, KAWAN-KAWAN LAIN!

[cindy @saatumiliar]

SOLO MALAM INIIIII, MENYALAAAAAA🔥MERINDING PAS TERIAK REVOLUSI! #DEMO

[early @earlycahyax]

Setengah 4 subuh jogja sechaos ini

STAY SAFE YA

[Yujin Momo Thyme Mint @AppayipIcences]

Dengan ngejelasin ini justru makin keliatan kalian bertiga nggak paham kenapa orang2/masyarakat/rakyat itu marah

1. Kalian bertiga itu kerjasamanya dengan Rans dimana Rans sendiri yang punya raffi. Raffi itu utsus. Kalau mau bilang ya biasa artis mah kerjasama/diendors pemerintah. Ya emang biasa tapi dalam kapasitas yang beda. Coba kalian nggak bareng rans. Selamet dikit kalian
2. Konon ada videografer editing yang hampir di bui karena diduga mark up biaya editingnya. Rame tuh, coba mana rans dan klean transparansinya? Ya selamet klean soalnya deket sama...
3. Desta, kamu kalau lagi tersinggung, pas periuknya keganggu, marah. Nggak kebayang kan pas kalian jadi timses bikin periuk orang lebih banyak lagi terganggu dengan apa apa mahal sekarang
4. Mas Ariel, focus on the topic, malah cerita di tempat ini tempat itu aslinya bagus bla bla, banyak potensi bla bla bla. Coba kalian the dudas ngelakuin itu semua, tanpa ada rans, tanpa gunain apbn negara, jalan nggak tuh? Kalau kalian percaya sama kekuatan influence kalian, gunain tanpa campur tangan pemerintah

Miris aja sama orang orang yang nggak paham kenapa padahal aslinya klean tahu kan? Mencoba membodoh2i rakyat yang makin kelaparan

[dawn ☆ @bourdyu]

‼️ INFO ORANG HILANG ‼️

Bantu sebar! Ada dua mahasiswa fisipol UGM belum ada kabar hingga sekarang. Kalau ada yang dapet infonya mohon kabarin.

SEBARIN YA GUYS.

[Reftif @reftif_]

Suasana Masjid Jogokaryan, Yogykarta, jelang "Mimbar Rakyat" full hingga ke pelataran Masjid

Senang rasanya Masjid kembali berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga bisa berfungsi sebagai dialektika isu isu sosial.

Sebab pada zaman Rasulullah masjid juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan politik.

Pakar yang mengisi juga tidak kaleng-kaleng, ada :
> Prof Uceng - pakar hukum tata negara
> Media Askar - pakar kebijakan publik
>Shofwan Al Banna - pakar hubungan internasional
>Zulfa Shakiyya - pakar pendidikan

Empat pilar tersebut saat ini memang perlu dijadikan perhatian, semoga setelah percikan diskusi dari Masjid Jogokaryan bisa menyejukkan suasana negeri yang sedang "mengambang"

[ׄ @merungguisme]

dipukuli dan diculik di kampus!

[tejaaa @thenggara]

🚨 ALERTA 🚨

aparat menyerang massa aksi sampai ke kawasan kampus UGM, sekitar rumah sakit bethesda dan panti rapih.
ACAB!
KEMBALIKAN MILITER KE BARAK!

[Jaringan GUSDURian @GUSDURians]

Di Yogyakarta tentara diturunkan untuk melawan rakyatnya sendiri. Lengkap dengan kendaraan berat yang dibeli dari pajak rakyat.

Tentara semestinya diturunkan di medan perang, bukan di ruang sipil. Apapun alasannya. Ini amanat Reformasi yang harus dijaga demi marwah demokrasi.

[pijah noona @s0ftgurll]

NAIKKAN ALGORITMANYAA GUYSS ‼️
BIAR KOMDIGI LEMBUR MALAM INI

Keadaan di sarinah se chaos ini huaa stay safe semua yang di sana 😭

[Azzam Mujahid Izzulhaq @AzzamIzzulhaq]

PERNYATAAN SIKAP ATAS LAPORAN INDONESIA CORRUPTION WATCH TERTANGGAL 9 NOVEMBER 2026
Uang Rakyat Bukan untuk Membeli Popularitas

Saya membaca laporan Indonesia Corruption Watch tanggal 9 November 2026 dengan hati yg berat. Ada Rp14,69 miliar uang negara yg mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia untuk jasa influencer. Sebagian dari Kemendikbudristek pada 2024, sebagian lagi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025 sampai 2026.

Yg langsung terbayang oleh saya adalah wajah para guru kita. Mereka berangkat sebelum matahari terbit, ada yg harus menyeberang sungai, mengajar di kelas yg atapnya bocor, lalu pulang dengan honor ratusan ribu rupiah sebulan. Mereka tidak pernah minta macam-macam. Mereka cuma ingin dihargai secara layak oleh negara yg anak-anaknya mereka didik setiap hari.

Sementara di kementerian yg waktu itu menaungi mereka, Rp575 juta dipakai untuk tayangan Instagram Story dan Rp2,5 miliar untuk mendatangkan seorang pesohor ke acara. Terus terang, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan angka itu kepada seorang guru honorer.

Lalu datang masa efisiensi. Rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang, transfer ke daerah dipotong, dana desa dipangkas. Pada saat yg sama KKP malah mengontrak perusahaan yg sama sampai Rp10,8 miliar, padahal perusahaan itu terafiliasi dengan seorang Utusan Khusus Presiden yg masih menjabat.

Saya tidak sedang menghakimi pribadi siapa pun. Tapi kalau penghematan hanya berlaku untuk rakyat kecil dan tidak berlaku untuk orang-orang di lingkaran kekuasaan, rakyat berhak merasa diperlakukan tidak adil.

Maka dengan ini saya menyampaikan sikap:
Pertama, saya mendukung tuntutan ICW agar seluruh dokumen delapan paket pengadaan itu dibuka kepada publik.

Kedua, saya mendesak BPKP dan Inspektorat di kedua kementerian untuk mengaudit kewajaran harga dan manfaat dari belanja tersebut.

Ketiga, saya meminta Presiden Republik Indonesia menghentikan belanja influencer yg tidak ada kaitannya dengan tugas kementerian, serta melarang perusahaan milik pejabat menerima kontrak pemerintah selama pemiliknya menjabat.

Keempat, saya meminta Saudara Raffi Ahmad menjelaskan secara terbuka kedudukannya di perusahaan penerima kontrak itu.

Kelima, setiap rupiah yg bisa dihemat hendaknya dikembalikan kepada yg paling berhak, yaitu para guru, nelayan, dan saudara-saudara kita di desa dan mungkin juga di kota yg benar-benar dalam kondisi kekurangan sedemikian rupa.

Kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli dengan tayangan berbayar semata. Rakyat akan percaya kalau pemerintahnya jujur dan berpihak kepada mereka.

Saya yg sama sekali tidak menaruh hormat,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.

[Gugell @gugelpixel]

BERITA KARHUTLA DIHAPUS KOMDONGO, KITA UP ULANG 20000 KALI!!!

AYOK GUYS KITA BERISIK, BANYAK MASYARAKAT TERDAMPAK ASAP

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Disadap atau nggaknya Prabowo, itu nggak mengubah kenyataan bahwa kinerjanya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dinilai gagal, begitu juga dengan kebijakan-kebijakannya yang banyak merugikan rakyat. Jadi, jangan sampai kita gampang terbolak-balik. Tanpa isu penyadapan pun, berbagai masalah dalam pemerintahannya sudah terlihat sendiri.

Biarin mereka saling berhadapan, tapi kita tetap fokus pada apa yang sedang kita tuntut! Jangan gampang terdistraksi. Tugas kita tetap menyuarakan karhutla, dampak MBG dan Kopdes, rupiah yang tembus Rp18 ribu, IHSG di kisaran 4.000-an, serta ribuan kebijakan pemerintah yang dianggap ngawur itu.

[Azzam Mujahid Izzulhaq @AzzamIzzulhaq]

PERNYATAAN SIKAP ATAS PENCOPOTAN KAPOLRES SUKOHARJO
Pencopotan Kapolres Sukoharjo adalah tanda Polri mau mendengar. Namun bagi anak-anak itu, keadilan baru dimulai, belum selesai.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas langkah tegas yg diambil pada Senin, 2 November 2026. Seminggu lalu, belasan anak perempuan terbangun dalam ketakutan di asramanya. Hari ini, negara mulai menunjukkan bahwa ketakutan mereka didengar.

Langkah ini tidak lahir dari satu suara. Ia lahir dari keberanian para ustadzah yg bersuara dan mengadu, dari para wali santri, ulama, ormas Islam, wakil rakyat, lembaga negara, jurnalis, dan masyarakat luas yg menolak diam. Saya bersyukur bisa menjadi salah satu dari suara-suara itu.

Berdasarkan informasi resmi dan pemberitaan yg saya coba telaah, inilah perkembangan yg telah terjadi:
1. Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo dan menonaktifkan tiga personel lain, yaitu Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA. Keempatnya diperiksa Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana dan kode etik.

2. Menurut pendamping pesantren, barang-barang milik santri dan ustadzah yg sempat dibawa telah dikembalikan dalam keadaan utuh.

3. KPAI menilai operasi tersebut mengabaikan perlindungan anak. KPAI mencatat dugaan bentakan, penodongan senjata, dan perlakuan fisik terhadap seorang santriwati, serta meminta asesmen dan pendampingan psikologis bagi para santriwati dan orang tuanya.

4. Komnas HAM meminta pemeriksaan independen bersama Kompolnas, termasuk audit atas izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah hingga para santriwati.

5. Komnas Perempuan mengecam dugaan tindakan di luar prosedur yg merendahkan martabat perempuan, dan mengingatkan bahwa para santriwati dan ustadzah berstatus saksi, bukan tersangka.

Dengan segala apresiasi, saya perlu menyampaikan beberapa catatan agar langkah baik ini tidak berhenti di tengah jalan.

Pertama, pencopotan jabatan belum sama dengan pertanggungjawaban. Pencopotan dan penonaktifan adalah langkah administratif agar pemeriksaan berjalan bersih. Yg dinantikan publik adalah hasil pemeriksaan Propam: apa saja pelanggaran yg terbukti, siapa yg bertanggung jawab, dan sanksi apa yg dijatuhkan. Tanpa itu, pencopotan berisiko dibaca sebagai upaya meredam kegaduhan semata.

Kedua, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai komando. Penggeledahan ini dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob, dan menurut pemberitaan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. Sejauh yg diumumkan, yg dinonaktifkan seluruhnya berasal dari Polres Sukoharjo, bahkan seorang Kapolres yg baru 28 hari menjabat. Karena itu, pemeriksaan semestinya juga meminta pertanggungjawaban Kapolda Jawa Tengah sebagai pemimpin operasi. Saya tidak menuntut kepala siapa pun. Saya hanya meminta keadilan yg utuh: setiap pihak yg merencanakan, memerintahkan, dan melaksanakan operasi itu diperiksa secara setara, tanpa ada yg dikorbankan dan tanpa ada yg dilindungi.

Ketiga, anak-anak itu belum menerima permintaan maaf. Hingga hari ini, yg disampaikan masih berupa keprihatinan dan empati. Bila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, permintaan maaf yg tulus dan langsung kepada para santriwati, ustadzah, dan keluarga mereka adalah bagian dari pemulihan itu sendiri.

Keempat, luka anak tidak sembuh oleh mutasi. Sepuluh santriwati berusia sekitar 10 hingga 16 tahun dan dua balita mengalami malam yg mungkin akan mereka ingat seumur hidup. Pemulihan trauma mereka harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan kasus ini, bukan jumlah pejabat yg dicopot atau dimutasi.

Sejalan dengan rekomendasi KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, saya mengajukan permintaan berikut:
Kepada Kapolri: umumkan hasil pemeriksaan Propam secara terbuka, termasuk sanksi etik dan pidana bila terbukti, serta pastikan pemeriksaan mencakup seluruh unsur tim gabungan, termasuk dari Polda Jawa Tengah dan Brimob.

Kepada Propam dan Kompolnas: libatkan pengawas eksternal sebagaimana diminta Komnas HAM, dan audit keabsahan serta cakupan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Kepada Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan: dengarkan langsung kesaksian para santriwati dengan cara yg aman, ramah anak, dan didampingi psikolog serta wali, lalu sampaikan temuan kepada publik.

Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UPTD PPA: lakukan asesmen dan pendampingan psikologis yg tuntas bagi santriwati, ustadzah, balita, dan orang tua, hingga anak-anak itu benar-benar pulih.

Kepada Kementerian Agama: dampingi rumah tahfidz ini untuk memenuhi perizinan, bukan menghukumnya. Jangan sampai anak-anak yg sudah kehilangan rasa aman juga kehilangan tempat mereka menghafal Al Qur'an.

Kepada Polri secara kelembagaan: terbitkan pedoman penggeledahan di asrama putri dan lembaga pendidikan anak, yg mewajibkan polwan, pendamping anak, dan tokoh setempat dilibatkan sejak awal.

Saya juga menegaskan kembali bahwa pengusutan kasus pembakaran warung harus tetap berjalan tuntas. Membela anak-anak ini tidak sama dengan membela pelaku kejahatan. Keduanya adalah bagian dari keadilan yg sama.

Kepada para santriwati di Mojolaban: kalian tidak sendirian. Ketakutan kalian malam itu telah didengar oleh banyak orang di negeri ini. Semoga Allah swt mengembalikan rasa aman di hati kalian, menguatkan hafalan kalian, dan menjadikan peristiwa ini sebab kebaikan bagi kalian dan banyak anak lain di masa depan.

Kepada Bapak Kapolri: langkah pertama sudah Bapak ambil, dan saya menghormatinya. Kini publik menanti langkah berikutnya, agar "Polisi Bersama Masyarakat" benar-benar dirasakan, bahkan oleh anak paling kecil di asrama paling sederhana.

Saya akan terus mengawal kasus ini hingga hasil pemeriksaan diumumkan dan anak-anak itu pulih sepenuhnya.

Hormat saya,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia @prabowo
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia @SuyudiArioSeto
3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman
4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri
5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM
6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan
7. Ketua Ombudsman @OmbudsmanRI137
8. Ketua KPAI @KPAI_official
9. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah @provjateng @humasjateng
10. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_
11. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Mojolaban.

[Azzam Mujahid Izzulhaq @AzzamIzzulhaq]

PERNYATAAN SIKAP ATAS KETERANGAN KADIVHUMAS POLRI
Empati Mabes Polri adalah langkah awal yg baik. Kini anak-anak itu menunggu kebenaran dan keadilan, bukan sekadar keprihatinan.

Saya telah membaca dan menyaksikan keterangan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir pada Minggu, 1 November 2026, terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban, Sukoharjo. Dengan jujur saya katakan: ada kemajuan yg patut dihargai.

Mabes Polri mengakui bahwa peristiwa itu menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan di lokasi. Mabes Polri menyampaikan empati kepada para santri dan keluarganya, menegaskan penghormatan kepada pesantren, serta menyatakan bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberi stigma. Pernyataan ini terasa jauh lebih menyejukkan dibanding jumpa pers sebelumnya yg menggeser perhatian ke isu terorisme dan perizinan.

Saya juga mencatat langkah nyata di lapangan. Menurut pendamping pesantren, tim Propam Mabes Polri telah datang ke pondok pada Sabtu, 31 Oktober 2026, memeriksa ustadzah pengadu, dan melihat langsung pintu kamar yg rusak. Barang-barang milik santri dan ustadzah juga dilaporkan telah dikembalikan dalam keadaan utuh. Untuk semua itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan jajaran Mabes Polri.

Namun, empati baru separuh jalan. Ada beberapa hal dalam keterangan itu yg perlu saya sampaikan dengan hormat dan terbuka.

Pertama, keprihatinan belum sama dengan pengakuan. Kalimat empati ditujukan kepada mereka yg "merasa terdampak". Anak-anak itu tidak sekadar merasa. Pintu mereka didobrak, tubuh mereka ditodong senjata, dan seorang balita sempat terpisah dari ibunya. Saya tidak menuntut Polri mengakui kesalahan sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi saya berharap, bila pemeriksaan membuktikan ada pelanggaran, Polri berani mengucapkan permintaan maaf yg utuh, langsung kepada para santriwati dan keluarganya.

Kedua, keterangan soal Polwan dan pendamping perlu diuji. Kadiv Humas menyampaikan, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, bahwa Polwan dilibatkan dan penggeledahan didampingi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Keterangan ini berbeda dengan kesaksian pengurus pondok, yg menyebut para santriwati diperiksa di Polsek tanpa wali, kuasa hukum, maupun pendamping. Kedua versi tidak mungkin sama-sama benar. Karena itu, keterangan Polda tidak boleh diterima sebagai kesimpulan, melainkan harus diuji lewat pemeriksaan, termasuk dengan mendengar langsung suara anak-anak itu secara aman dan didampingi psikolog.

Ketiga, pemeriksaan internal saja belum cukup untuk memulihkan kepercayaan. Saya menghargai Propam yg bergerak cepat. Namun ketika yg diperiksa adalah sesama anggota, publik wajar bertanya tentang independensinya. Suara dari Komnas HAM, Komisi III DPR, organisasi keagamaan, hingga usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta menunjukkan bahwa kepercayaan itu perlu dibangun bersama, bukan sendirian.

Agar empati hari ini berbuah keadilan, saya mengajukan lima permintaan kepada Bapak Kapolri:
1. Umumkan tenggat dan hasil pemeriksaan Propam secara terbuka, termasuk nama satuan yg diperiksa dan sanksi bila terbukti ada pelanggaran.

2. Libatkan pihak independen, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Kompolnas, dan Ombudsman, atau dukung pembentukan tim gabungan pencari fakta sebagaimana diusulkan anggota Komisi III DPR.

3. Dengarkan langsung kesaksian para santriwati dalam suasana yg aman, ramah anak, dan didampingi psikolog serta wali, bukan hanya keterangan petugas di lapangan.

4. Pastikan pemulihan trauma berjalan tuntas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga anak-anak itu kembali bisa tidur tanpa takut mendengar ketukan di pintu.

5. Terbitkan pedoman penggeledahan di lingkungan pendidikan dan asrama anak, agar peristiwa serupa tidak terulang di pesantren mana pun di negeri ini.

[BERAMBUNG]