Pejabat secara sadar membeli dan menggunakan pakaian mewah di depan umum.
Tapi kenapa mereka malah cemas & takut saat masyarakat mulai menghitung serta mempertanyakan nilai barang2 tersebut?
saking bobroknya sistem di sini, orang-orang malah jadi ngira populasi lulusan sarjana di indonesia itu OVER. padahal mah emang LAPANGAN KERJANYA AJA YANG GA ADAAAAAAAAAA. 🙂
funfactnya adalah dr. Icha sudah melapor sejak 14 Juni. ke Badan Kehormatan DPRD, ke Dinkes TTU dan ke IDI.
semua jalur resmi sudah ditempuh. tapi yang membuat kasus ini akhirnya "bergerak cepat" bukan laporan itu, melainkan "kematiannya"
dinkes TTU memang sudah menyatakan keprihatinan sejak awal. tapi keprihatinan saja tidak menghentikan apa pun. tidak ada tindakan tegas dan konkret yang membuat dr. Icha merasa lebih aman untuk kembali bertugas.
RS Leona baru menemui Bupati untuk minta maaf, setelah dr. Icha meninggal dan kasusnya ramai di media, setelah izin operasionalnya terancam. bukan saat dokternya "masih hidup dan ketakutan" untuk kembali bekerja.
"dimana perlindungan RS terhadap dokternya??"
Golkar baru menugaskan pemanggilan kadernya hari ini. PKB baru berencana tabayun. Semua "akan", dan "baru menugaskan", serta baru "berencana".
kata- kata kerja masa depan, padahal kasusnya sudah berlangsung dua minggu sebelum dr. Icha menghadap yang kuasa.
sungguh miris "kepedulian itu baru muncul" setelah ada yang harus meninggal lebih dulu.
"apakah harus ada nyawa melayang dulu baru peduli?"
Ini pola yang lazim dan sering kita lihat di negeri ini. Institusi bergerak cepat untuk pemulihan citra, tetapi lambat untuk pencegahan.
surat keprihatinan dikirim cepat. izin RS dibekukan cepat. tapi perlindungan nyata, yang seharusnya hadir SEBELUM seseorang putus asa, "datang terlambat."
dr. Icha sudah melakukan semua yang seharusnya. Melapor lewat jalur resmi, mengikuti SOP, mencari pendapat dari yang lebih ahli, berusaha bertahan. sistem yang gagal menjaganya bahkan di tengah ia berusaha menjaga dirinya sendiri. beliau menjadi korban.
RS gagal melindungi karyawannya, dinkes gagal melindungi tenaga kesehatannya, IDI gagal melindungi anggotanya, badan kehormatan DPRD gagal membina anggotanya. MIRIS
#intinyadeh Kristia Budiyarto (Kang Dede) yg dikenal sbg buzzer Jokowi, jd komisaris PT Pelni di 2020.
Di web Pelni: lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Unhas. Tp dicari di PDDikti gak ada.
Unhas: gak tercatat sbg alumni/ mahasiswa. Unhas gak ada Fakultas Ilmu Komunikasi.
(1/2)
Saat ini ada 25 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN.
Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan.
makin ga paham kenapa surabaya, de facto kawasan metropolitan terbesar kedua di negara ini, yang pergerakan komuternya diestimasi sampe 10 JUTA/HARI;
GA BISA ngembangin SATU KILOMETER pun transum berbasis rel yang proper.
isin rek. kate ngenteni pirang dekade maneh?
Harus bangga atau sedih? Peradaban Jakarta makin jauh meninggalkan daerah-daerah lain di Indonesia.
Hanya butuh 2 gubernur yang memaknai ESTAFET KEPEMIMPINAN dalam bentuk kebijakan publik. Dibangun Anies, dikembangkan Pramono.
Terlihat bahwa daerah bisa maju jika road map pembangunan dipatuhi. Tidak ganti rezim ganti kebijakan.