Perlu diingatkan lagi, Joko Widodo berulang kali menyatakan proyek KCJB menggunakan skema business to business (B2B), sehingga tidak menggunakan APBN dan tidak memerlukan jaminan pemerintah.
Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, berkali-kali menegaskan bahwa utang proyek tidak akan dibayar menggunakan APBN dan mengkritik pihak yang menyebut proyek itu akan menjadi beban negara. Bahkan pada 2025 ia kembali mengatakan tidak pernah ada permintaan agar utang Whoosh dibayar memakai APBN. (tautannya: https://t.co/CJjEJwqPn4)
Sejumlah pejabat KCIC dan kementerian pada masa itu juga konsisten menyampaikan narasi bahwa proyek bersifat komersial (B2B) sehingga risikonya berada pada perusahaan, bukan negara.
Tak terhitung juga para politisi dan buzzer pendukung Jokowi saat itu yang menyampaikan narasi ini dan menyerang mereka yang mengritik KCIC. Jika sejak awal proyek dijanjikan sepenuhnya B2B tanpa membebani negara, mengapa kini penyelesaiannya harus diambil alih pemerintah?
Bagaimana pertanggungjawabannya? Kemana mereka sekarang?
Kalau LBP sih masih punya jabatan sih.
FIIXXX KALIAN JUGA HARUS KENALAN SAMA KAK CATHERINE
kakaknya memperkenalkan ikan-ikan lokal dan namanya juga lucu-lucu bangeettt masa ada namanya “ikan kaca piring” 😭😭😭
PLIIISSS orang” keren ini DESERVE buat jadi “Duta Pangan Indonesia” 😭😭😭
cr: @/ cathnathasya on tiktok