Melihat Ronaldo, jadi kepikiran.
Dalam hidup, kita juga sering ada di posisi itu. Sudah kerja keras, konsisten, berbakat, bahkan jadi yang terbaik di banyak hal. Tapi tetap ada satu mimpi yang mungkin tidak pernah bisa kita raih.
Mungkin memang tidak semua yang kita perjuangkan ditakdirkan untuk kita miliki.
Dan itu tidak menghapus semua pencapaian yang sudah kita buat.
Respect untuk Ronaldo. Karena kadang kebesaran seseorang bukan diukur dari berhasil meraih semua mimpinya, tapi dari keberaniannya terus mencoba sampai akhir.
Setelah Prabs dilantik pada 21 Okt 2024, rupiah saat itu di angka Rp. 15,490.
Kalo misal saat ini rupiah di angka 14,900 ya kita juga harus fair apresiasi effort Prabs dan tim.
Lah ini jebol 18,100 trus menguat dikit 17,937 udah minta disembah aja. The bar is fucking low brahhh
si Mama kan ada dtg waktu kamisan...
kalau tiba2 ada rekaman dengan narasi, berbeda...
ya gk usah heran... artinya kan ada sesuatu.
ada yg takut bola panas "PESTA BABI".
ada babi yang terusik "Proyeknya".
Setara itu ttg dua org yg berbeda yg melihat sesuatu dgn cara yg berbeda tapi bisa sampai pada satu pemahaman yg sama. Bhwa dalam hubungan bukan ttg kemenangan pribadi
kalo negara mahamin pendidikan tinggi cuma sebagai pencetak pekerja industri, kampus-kampus kyk UGM, UI, dan ITB mending jadi bootcamp atau LPK aja sekalian.
kuliah itu bukan cuma tempat belajar skill teknis buat memenuhi kebutuhan industri, tapi jadi ruang untuk membentuk cara berpikir, cara belajar, cara membaca masalah, cara berargumentasi, cara beradaptasi, dan cara belajar bertahan hidup.
skill teknis bisa dikejar lewat bootcamp. tapi membangun nalar, kedewasaan, jejaring, kepekaan sosial, dan proses menemukan diri sendiri ga bisa disimplifikasi dalam logika cepat kerja.
kalo negara pengen punya masyarakat yang mampu berpikir luas, memahami dunia secara lebih kritis, membangun pondasi intelektual, dan bukan sekadar menjadi skrup-skrup industri, kuliah ga boleh direduksi cuma untuk menuhin kebutuhan industri.
Tahukah kalian,
Lucian Despoiu, pencipta GEMOY, bekerja di bawah firma konsultan internasional Birnbaum-Despoiu, yang dia dirikan bersama George Birnbaum.
Siapa Birnbaum?
Dia adalah mantan kepala staf Benjamin Netanyahu
Dengan kata lain, GEMOY adalah produk 🇮🇱
#faktawkwk
I'm sorry to say..
Bahwa dgn dibawanya Indonesia gabung dalam BoP tanpa persetujuan DPR & dikeluarkannya sejumlah uang (hampir 17 T) yg jadi beban keuangan negara maka ...
Pak @prabowo & 𝗸𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁𝗻𝘆𝗮 telah secara paripurna melanggar UUD 1945
https://t.co/KFTF3WMDx1
_
Gini ya Nil.. walaupun saya ragu, kamu bisa nulis itu, namun saya akan kasih pelurusan.
1. Stop jualan angka Rp769 Triliun seolah-olah itu prestasi heroik pemerintah. Sesuai Amandemen UUD 1945, anggaran pendidikan WAJIB minimal 20% dari APBN. Kalau APBN kita naik, ya otomatis angka nominalnya naik. Itu namanya kewajiban, bukan kemurahan hati.
2. Di poin 2/ kamu bilang MBG 'menambah postur' tapi di poin 1/ angka Rp769 T itu sudah termasuk Badan Gizi Nasional (Rp223,5 Triliun). Ini namanya Creative Accounting. Uang makan siang dimasukkan ke kantong pendidikan supaya kewajiban 20% tadi terpenuhi secara angka, tapi fungsinya melenceng. Kenapa nggak pakai pos Anggaran Perlindungan Sosial saja?.
3. Naik dari Rp203 T ke Rp211 T (naik Rp8 T) itu tipis banget kalau dibandingin sama inflasi dan jumlah guru honorer yang masih luntang-lantung. Anggaran Badan Gizi malah dapat Rp223 T. Masa anggaran makan lebih besar daripada anggaran gaji dan kesejahteraan guru se-Indonesia? Prioritasnya di mana?
4. Klaim 'revitalisasi terbesar sepanjang sejarah' sebesar Rp23,06 T itu sebenarnya jomplang banget kalau dibandingin sama anggaran makan Rp223,5 T. Jadi, anggaran buat memperbaiki bangunan sekolah yang ambruk di pelosok cuma 10% dari anggaran makan siang? Prioritas macam apa ini?
5.Lucu kalau bilang hapus birokrasi tapi malah bikin lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional dengan anggaran fantastis. Itu kan nambah birokrasi baru namanya! Kalau mau efisien, mending perbaiki sistem yang sudah ada daripada bikin pos anggaran raksasa yang rawan penyimpangan.
6. Stop pakai istilah moralistik seperti 'Pahlawan'. Ini urusan tata negara dan penggunaan APBN, bukan drama kolosal. Rakyat bayar pajak supaya negara punya sistem pengawasan (BPK, KPK, Inspektorat) yang bekerja. Kalau ujung-ujungnya rakyat yang harus 'pasang badan' jagain nasi kotak biar nggak dikorupsi, ya buat apa kita bayar gaji pejabat dan lembaga pengawas? Hotline , baik. Tapi lembaga resmi juga yang harus jadi yang paling aktif.
Coba deh lu cek agreementnya, lu akan tau kewajibannya lebih banyak ngatur siapa. Ada:
>214 frasa "Indonesia shall"
>dan hanya 9 frasa "United States shall"
🙂↔️🙂↔️🙂↔️
silahkan cek sendiri:
https://t.co/MVcmSYikha
🔴Ketua Kopdes Merah Putih di Sleman speak up, ungkap resiko mengerikan, nih yang ngomong pelaku sendiri...
Analisa Risiko Nyata: Satu Koperasi di Satu Desa
Oleh: Bambang Sutrisno
Ketua KDMP Sidokarto, Sleman, DI Yogyakarta
Mari kita hitung sederhana. Dengan kepala dingin, tidak emosi, ini juga saya berpotensi dituding mengeluh atau sambat. Karena biasanya di grup kalau ada yg speak up langsung dituding cengeng, lemah, kakean sambat, keluh kesah bahkan ada yg usul ngeledek : "group diganti jadi group ketua koperasi sambat."
😊🤣
Saya adalah pengusaha UMKM (Usaha Mikir Keluarga Megap Megap). Kalau tulisan salah, saya mohon maaf, wong namanya rakyat ngeluarin uneg uneg, mungkin karena kurang literasi jadinya malah dipandang bodoh. Tapi gak papa, daripada dipendam ..🤭
Ini itung itungan saya wong cilik yg ditunjuk jadi ketua koperasi desa Sidokarto.
Pinjaman: Rp3 miliar.
2.5M untuk bangunan, alat prasarana dan kendaraan.
500 juta modal muter usaha.
Ini utang bosskuh bukan hibah, bunga 4% per tahun.
Jadi begitu kita ready duit modal diterima dan bangunan sudah dibikin, maka bulan depan kita sudah harus bayar angsuran 50 juta / bulan.
Atau
Cicilan: Rp600 juta per tahun
👉Untuk menghasilkan Rp50 juta laba bersih per bulan:
Jika margin bersih koperasi 5%,
maka harus menghasilkan:
Rp50 juta ÷ 5% =
Rp1 miliar omzet per bulan.
Artinya koperasi harus memutar omzet:
± Rp33 juta per hari, stabil.
Kalau margin hanya 3% (lebih realistis untuk retail sembako), maka:
Rp50 juta ÷ 3% =
Rp1,67 miliar omzet per bulan.
Apakah semua desa punya daya beli sebesar itu?
Belum tentu.!!!
Apakah pengurus koperasi punya pengalaman ngelola duit sebesar itu stabil beberapa tahun?
Coba cek, ketua koperasi yg berlatar belakang pengusaha dengan omzet di atas 1 M sebulan, ada gak?
KDMP bukan bisnis warung kelontong di desa yg omzetnya cuma beberapa desa.
Tapi harus 33 juta perhari. Biar bisa bayar angsuran 50 juta perbulan. Itu belum buat bayar pegawai, SHU dll.
Pegawai digaji, para patriot pengurus koperasi dapat SHU, yg dibayar dengan Yen, yen Ono sisa keuntungan setelah bayar angsuran dan biaya operasional.😊🤭
Skenario Gagal Bayar
1️⃣ Macet Ringan
Koperasi hanya mampu menghasilkan laba Rp35 juta per bulan.
Defisit Rp15 juta per bulan.
Setahun defisit Rp180 juta.
Kemungkinan akan terjadi restrukturisasi.
2️⃣ Macet Sedang
Koperasi hanya mampu bayar Rp25 juta per bulan.
Defisit Rp25 juta per bulan.
Setahun defisit Rp300 juta.
✓Cashflow tertekan.
✓Pengurus mulai disalahkan.
✓Kepercayaan mulai retak.
3️⃣ Gagal Total (Zonk)
Koperasi tidak menghasilkan laba sama sekali.
Lubang Rp600 juta per tahun.
Bunga tetap berjalan.
Status kredit bermasalah.
Sekarang hubungkan dengan kondisi desa yang ruang fiskalnya sudah sempit.
Jika desa harus ikut menopang atau terdampak skema pembiayaan, alias yang bayar utang dibebankan dana desa maka:
✓Pembangunan jalan bisa berhenti.
✓Saluran air tertunda.
✓Program pemberdayaan terpangkas.
✓Infrastruktur kecil desa terancam macet.
Dalam ekonomi publik, ini disebut crowding out:
anggaran pembangunan tersedot untuk menambal risiko usaha.
Mending lu baca dulu deh klausul perjanjiannya, bahkan untuk kacang kedelai dan jagung aja kita didikte Amerika, kita diwajibkan beli dengan kuota sekian dari mereka tanpa memerhatikan aspek supply-demand di pasar.
Buat urusan tempe dan bakwan jagung yang kita makan aja direcokin sama Paman Sam.
Ini sih literally ekonomi negara kita "dijual" ke Amerika. 😂
Saya pernah baca buku judulnya Lost Connections, penulisnya Johann Hari. Kamu udah baca?
Premisnya: Sekarang ini meski punya keluarga, temen, gampang hubungin pake hp, suasana rame… tapi banyak orang merasa kesepian, sampe depresi.
Dan merasa rumah nggak lagi terasa sebagai rumah.
Sekarang manusia makin terpolarisasi, terfragmentasi, lingkarannya jadi sesempit cuma per individu, “aku”.
Nonton kayak live marapthon gini mungkin bikin orang merasa punya temen, dengerin obrolan ringan, merasa jadi bagian dalam kelompok dan merasa ikut di dalam rumah itu.
Di reply, cukup banyak yang denial terhadap hasil survei ini. Kalau saya pribadi yakin hasil survei Indikator ini bisa dipertanggungjawabkan.
Di lapangan, 72% masyarakat memang puas dengan MBG (setidaknya menurut hasil survei Indikator ini). Tapi, perlu digarisbawahi, puas bukan berarti baik. Itu dua hal yang berbeda.
Puas dan tidak puas, suka dan tidak suka, itu urusan persepsi. Sedangkan baik atau tidak, itu urusan analisis.
Sebagai contoh, masyarakat kita suka dengan amplop serangan fajar jelang pemilu karena memang politik uang dalam iklim pemilu kita sangat kental. Lantas, hanya karena banyak masyarakat suka dan senang saat menerimanya, apakah kemudian serangan fajar itu menjadi baik? Tentu saja tidak.
Ini sama seandainya masyarakat kelompok pengangguran diberikan dua pilihan, antara dikasih duit 500 ribu atau kursus pelatihan vokasi. Niscaya akan lebih banyak yang memilih 500 ribu alih-alih kursus pelatihan vokasi. (Fenomena ini dikenal dengan istilah diskon hiperbolik).
Mana yang akan lebih membuat masyarakat puas? Jelas duit 500 ribu. Tetapi secara analisis sederhana, mana yang jauh lebih baik dan efektif untuk mengatasi pengangguran? Tentu saja kursus pelatihan vokasi.
Sikap itu pula yg saya yakini sampai sekarang. MBG saat ini adalah program yang pasti membuat banyak orang puas. Baik penerima, pekerjanya, maupun siapa saja yang kebagian proyeknya. Tetapi, apakah MBG adalah program yang baik? Di mata saya, setelah membaca banyak berita dan pendapat orang-orang yg saya percayai dan saya yakini keilmuannya, saya masih yakin, MBG adalah program yang bukan hanya buruk dan tidak tepat prioritas, tetapi juga politis.
Namun, kalau ada yang menganggap MBG sebagai program yang bagus, oke, keren, luar biasa, ya silakan. Pemikiran orang kan beda-beda. 😅
Pendidikan, Tujuan Dibentuknya Provinsi NTT
Anak kecil di Kampung Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur bunuh diri. Anak yang cerdas dan ramah di sekolah itu meninggalkan surat untuk mamanya yang berisi permintaan: "Mama, saya minta buku dan pena." Pemimpin daerah mesti bertanggung jawab atas kejadian memilukan itu.
Bila melihat sejarah, tujuan tokoh-tokoh dari Flores ingin membentuk Provinsi NTT adalah pendidikan. Untuk mewujudkannya, pada 1957 delegasi Partai Katolik Timor yang dipimpin Frans Sales Lega menemui Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata.
“Berapa sarjana kamu punya untuk bikin provinsi?” tanya Mendagri Sanusi kepada Lega.
“Justru supaya kami bikin sarjana, kami mau bentuk provinsi,” jawab Lega.
Mendagri Sanusi kemudian datang ke Kupang untuk menyaksikan sendiri semangat kehidupan Timor, Flores, dan Sumba, untuk membentuk provinsi sendiri. Akhirnya, pada 1958 Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi tiga provinsi: Bali, NTB, dan NTT.
Salah satu alasan mengapa mahasiswa teknik perlu lebih sering mengkaji persoalan sosial dan humaniora adalah karena 2 hal: Kredibilitas keilmuan mereka hampir selalu hanya bertumpu pada kemampuan memberi prediksi dan peringatan dini bukan komentar retrospektif. Dan yang paling penting: mereka terbiasa berakuntabilitas langsung akan hasil kerjanya.
Jika seorang insinyur sipil merancang bangunan dan bangunan itu roboh, ia bisa dipenjara. Ia harus memprediksi kegagalan struktural. Ia tidak bisa bersembunyi di balik niat baik, konteks sosial, atau alasan bahwa “implementasinya kurang sempurna”.
Sekarang bandingkan dengan seorang ekonom yang, melalui rekomendasi atau prediksinya, berkontribusi pada kebangkrutan sebuah negara. Apakah ia masuk penjara? Hampir tidak pernah. Kegagalan biasanya dijelaskan ulang sebagai kesalahan aktor, situasi global, atau kurangnya komitmen bukan kegagalan model analisisnya.
Ini BUKAN seruan untuk menutup fakultas-fakultas sosial dan humaniora. Ini adalah upaya menjelaskan apa yang seharusnya dihargai masyarakat sebagai mata uang keilmuan: Tantangan intelektual yang sesungguhnya bukanlah seberapa fasih kita menjelaskan setelah kejadian, melainkan apakah kerangka analisis yang kita gunakan mampu mengantisipasi hasil sebelum peristiwa itu terjadi. Akuntabilitas itu penting dan itu bukan hanya ranah orang teknik. In fact, sophisticated soshum scholars understand this very well.
Apakah orang Indonesia memang dirancang untuk tetap bodoh dan gak boleh pintar? Itu pikiran liar yang selama ini mau gua utarakan tapi baru sekarang berani nulis ini. Ini bukan statement ya tapi pertanyaan, gamau kena masalah saya.
Analogi sederhananya, gimana caranya sekolah ngajarin programming dan AI?
Kalau 42% guru berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan? 13% di antaranya di bawah Rp500 ribu per bulan. Gimana mau punya self development dengan gaji 500 ribu per bulan?
Di logika ya, sistem gaji ini secara tidak langsung mengusir talenta terbaik dari profesi guru dan pindah ke pekerjaan lain
Skor PISA kita, juga cuma 359 dimana rata2 dunia harusnya 476. Gua kasih gambaran, Siswa Vietnam setara dengan siswa Amerika Serikat & Eropa dalam Matematika. Siswa kita tertinggal sekitar 3-4 tahun pelajaran dibanding siswa Vietnam. Siswa Vietnam siap jadi insinyur/dokter. Siswa kita mayoritas hanya hafal teori tanpa paham konsep.
Skor HCI Indonesia dari Bank Dunia ada di angka 0,5. Artinya, anak yang lahir di Indonesia hari ini, saat dewasa nanti produktivitasnya hanya 50% dari potensi maksimalnya.
Pembiaran sistemik seperti ini, mau sampai kapan dibiarkan? Vietnam mendesain rakyatnya untuk berkompetisi global, sementara kita sibuk sama administrasi dan seremoni.
Kita berada dalam lingkaran setan: Gaji guru rendah → Kualitas pengajar rendah → Murid tidak kritis → Menjadi pemilih (voters) yang tidak kritis → Memilih pejabat yang tidak peduli pendidikan → Kembali ke gaji guru rendah.