🇮🇩🇵🇸Sobakhul khoir

Bismillahi majréha wa mursaha. Berlayar dan berlabuhlah dengan selamat saudaraku, Indonesia.
(Ssst ini akun ke-3 😊)

[Mas P1yu🍉🇮🇩 @Piyusaja2]

Negara dengan Reputasi Serba-Gagal

Oleh: AS Laksana

Foto mereka bertiga ini—Pak Ndhas dan dua mantan—terlihat menakutkan bagi saya. Mereka bersatu dalam momen peluncuran Danantara, badan pengelola investasi yang akan menangani modal sangat besar. “Semua patut bangga,” kata Pak Ndhas. “Dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar AS (Rp 14.000 Triliun), Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia.”

Saya tidak paham ilmu ekonomi, Pak Ndhas, dan tidak punya pendapat apa pun tentang Danantara dari perspektif itu; saya hanya takut terhadap Danantara sebagai institusi. Pemerintah kita punya reputasi buruk dalam mendirikan dan mengelola institusi. Semakin besar institusi didirikan, semakin besar pula keburukannya. Dan Danantara adalah institusi dengan keuangan sangat besar.

Sejarah berulang, dan begitu pula dengan sejarah pendirian institusi-institusi di negeri ini.

Mari kita mulai dengan BULOG, yang didirikan di masa awal Orde Baru, 1967. Dengan narasi untuk menjamin stabilitas pangan, institusi itu berakhir menjadi sarang permainan politik dan korupsi. Rencana mulianya tenggelam dalam kepentingan segelintir elite yang mengendalikan harga beras dan bahan pokok lainnya. Rakyat tetap sengsara dengan harga yang tidak stabil, sementara segelintir orang menikmati hasil manipulasi pasar.

Lalu, BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh). Institusi ini didirikan pada 1992 dengan alasan untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga. Ia dipimpin oleh Tommy Soeharto dan diberi hak untuk memonopoli pembelian cengkeh dari petani dan menjualnya ke industri. Keberhasilan BPPC adalah menyengsarakan petani cengkeh, yang harus menjual dengan harga murah ke institusi milik anak presiden itu. Sebagai modal awal, BPPC mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia sebesar US$325 juta, yang setara dengan Rp5,2 triliun dengan kurs sekarang.

Lalu, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), 1997, sebuah proyek penyelamatan bank-bank yang mulai kesulitan likuiditas. Banyak bankir dan pengusaha besar menyalahgunakan dana ini; mereka mengalirkannya ke luar negeri atau ke perusahaan pribadi. Setelah bertahun-tahun, sebagian besar utang BLBI tidak pernah dikembalikan secara penuh ke negara dan beberapa tokoh utama dalam skandal ini tidak pernah benar-benar dihukum setimpal.

Setahun kemudian BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), 1998, setelah Soeharto lengser. Institusi ini memiliki wewenang menangani aset bermasalah yang ditinggalkan oleh bank-bank penerima BLBI serta mencoba memulihkan sektor keuangan nasional, dan berakhir melenceng sebagai lembaga cuci gudang aset negara. Bank-bank besar yang bangkrut disuntik dengan uang negara, lalu aset-asetnya dijual murah. Krisis moneter yang seharusnya bisa menjadi momentum reformasi pada akhirnya justru memperkuat cengkeraman oligarki. Kita gagal lagi dengan institusi.

Dan, tentu saja, ada proyek Hambalang. Pusat pelatihan dan sekolah atlet di era Presiden SBY ini, yang direncanakan dengan anggaran Rp2,5 triliun, berakhir mangkrak akibat kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara sebesar Rp706 miliar. Sekarang, yang tersisa dari proyek itu hanyalah bangunan setengah jadi yang ditinggalkan, seperti sisa-sisa peradaban yang gagal total.

Sekarang ada Danantara. Dengan reputasi buruk dan sejarah kegagalan yang selalu berulang, saya khawatir institusi ini hanya akan berakhir dengan korupsi, inefisiensi, dan yang akan diuntungkan lagi-lagi segelintir elite.

Jadi, bagi saya Danantara bukan proyek ekonomi. Ia hanya cara negara ini untuk membuktikan bahwa sejarah memang berulang, dalam kasus Indonesia, itu berarti yang berulang adalah sejarah kegagalannya. Dalam kegagalan itu, kita akan menyaksikan kekuasaan semakin terkonsolidasi, sementara rakyat tetap kering kerontang dan hanya menjadi penonton di pinggir lapangan.

Dengan korupsi yang mengakar, manajemen yang buruk, birokrasi yang lambat dan tidak efisien, dan kurangnya akuntabilitas dan evaluasi, institusi-institusi kita, juga proyek-proyek negara, sejauh ini selalu berakhir sebagai sarang korupsi. Saya khawatir Danantara tidak berbeda dari yang lain-lainnya—ia tetap didirikan dan dikelola oleh orang Indonesia.

Dan, satu lagi, dengan mengelola “keuangan terbesar di dunia”, institusi ini sepertinya memang dibuat untuk kepentingan elite, bukan untuk kepentingan rakyat.(*)

[Geisz Chalifah @GeiszChalifah]

Para PENCOLENG di Patra Niaga, itu yang menunjuk dan menempatkan mereka adalah ERICK THOHIR. Erick Thohir juga yang menempatkan si penipu CV @kangdede78. Apa tanggung jawab Erick Thohir terhadap itu semua. Bahkan si bajingan @kangdede78 masih dalam posisinya.

[Pikiran Rakyat @pikiran_rakyat]

Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) tidak termasuk ke daftar sembilan tersangka yang harus membayar kerugian dalam kasus korupsi impor gula. Ia sejauh ini terbukti tidak memegang sepeserpun uang ratusan miliar rupiah yang sudah disita Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar menyebut, Tom Lembong tak diminta ikut bayar kerugian negara sebab kerugian itu tak terjadi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).

Adapun kerugian negara imbas korupsi importasi gula itu mencapai Rp578 miliar. Nilai itu merupakan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini adalah kerugian di tahun 2016, yang pada saat itu pejabatnya bukan Pak Menteri Perdagangan saat itu, bukan Pak Thomas Lembong," kata Abdul Qohar, dalam jumpa pers, Selasa, 25 Februari 2025.

"Jadi karena bukan pada masa beliau, maka kerugian itu tidak dibebankan kepada para tersangka yang disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Pak Thomas Lembong," ujarnya menambahkan.

Siti Aisah/PRMN

Selengkapnya di https://t.co/XvKzgOe8g3

#TomLembong #korupsi #ImporGula #news

[Tanyarlfes @tanyarlfes]

💚 Prabowo: yg liat Indonesia gelap tuh siapa? abistu (Semua hadirinnya langsung ketawa menggelegar HUAHAHAHAHAHAH)

bener2 demo kita kemaren Dimata para pejabat💩 ga dianggap apa-apa guys malah dijadiin bahan olok-olok 😅😂

[Yudi Purnomo Harahap @yudiharahap46]

Pelemahan KPK semua terlibat tweeps, itu faktanya dan kita melalui hari hari itu

[Joko Anwar @jokoanwar]

Berita buruk termasuk mega korupsi di Indonesia bagi kita rakyat udah kayak minum obat. Sehari 3 kali.

BANGSAT BANGSAAAATTTT!!

Gini amat nasib kita, saaaatttt...!

Ratusan triliun udah kayak nggak ada artinya, Saaattt...!!

[Sammy Notaslimboy @NOTASLIMBOY]

Kasus sebegini besar, pejabat yang ditahan mentok di level Kepala Desa. Lo percaya?

[Ｋａｎｓｅｕｌｉｒ @Kanseulir]

Baru Diresmikan Bobby, Lapangan Merdeka Medan Rp 497 Miliar Sudah Rusak

½ Miliar, Seminggu Doank
Rejeki Nomplok, Proyek Lagi

Menantu Idaman
😁😁

https://t.co/QmxWcb0Pxk

[Indonesia Corruption Watch @antikorupsi]

Kalau kalian kesel sama Danantara, tunggu dulu. Baca yang mimin ringkasin ttg Danantara buat kalian. (awas nambah kesel)😂

[Fedi Nuril @realfedinuril]

Selama kita sepakat bahwa memaki “ndasmu” adalah perbuatan tercela, berarti Prabowo bisa kena Pasal 7A UUD 1945.
Kalau menurut kalian itu bukan lagi perbuatan tercela, berarti siap2 menanggung risiko dimaki “ndasmu” oleh anak, keponakan atau cucu kalian dan tidak boleh marah.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Korupsi minyak mentah.

Pejabat: dapet duit hasil korupsinya.

Rakyat: dapet Pertalite harga Pertamax.

Kurang gila apa negara?

[King Purwa @BosPurwa]

Ya Allah, kerja aja dulu yang bener Pak @prabowo. Sejarah perjuangan dan peradaban mereka panjang untuk jadi negara maju, tidak mudah! Lah kita koruptor aja masih lalu lalang di pemerintahan, mengurita dari pejabat tinggi negara ampe ke RT-RW korupsinya!

[Hendri Satrio #Hensa @satriohendri]

Padahal gue beli Pertamax buat bantu Negara, dapat bensin berkualitas, gak beli subsidi tapi ternyata Pertamax itu Pertalite dioplos kan A*****************G!

[Bossman Mardigu @mardigu024]

setelah 300 T terbitlah 194 T
indonesia ⛔️darurat koruptor ⛔️

[🇮🇩🇵🇸Sobakhul khoir @SobakhulK]

@akuntwiter968 Terus ngapa di penjara?

[Mas Veel @mas_veel]

Gilaaaaa😱...
193,7T cuma diperiode th 2023?
Gimana dikalikan jumlah tahun mereka beroperasi 2018-2023? Nyaris 1.000Triliun!🙈

Gemblung ni bandit, pak @erickthohir gimana ini BUMN di bawah anda? Kok bisa lewat? Ahok gimana jd komut? Masa gak th?

Parah parah ini kasus

[🇮🇩🇵🇸Sobakhul khoir @SobakhulK]

@republikaonline Sekarang aja mundur, sepaket sama fufufafa gak usah kelamaan