JUST IN: KWI Mengeluarkan Seruan Pastoral
Seruan pastoral KWI dibuka dengan refleksi atas 118 tahun Kebangkitan Nasional. KWI mengingatkan bahwa kebangkitan bangsa dahulu lahir dari keberanian moral, solidaritas sosial, dan harapan bersama untuk keluar dari keterpecahan, ketakutan, dan penjajahan. Kebangkitan dewasa ini dimaknai sebagai panggilan untuk menghadapi ketidakpastian global, tekanan ekonomi, perubahan geopolitik, perkembangan teknologi, krisis ekologi, dan persoalan sosial dalam negeri dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama.
KWI menyoroti adanya luka sosial dan retaknya persaudaraan di tengah bangsa. Banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi, generasi muda menghadapi kecemasan dan krisis kesehatan mental, sementara kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi. Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat kecil juga dinilai belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Secara khusus, Papua disebut sebagai luka panjang bangsa yang tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan keamanan, melainkan membutuhkan pendekatan yang manusiawi, dialogis, partisipatif, serta menghormati sejarah, budaya, dan hak dasar masyarakat setempat.
Dalam bidang ekonomi, KWI mengapresiasi upaya pembangunan, tetapi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka-angka makro. Pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat akar rumput, terutama kaum miskin, petani kecil, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan mereka yang hidup di pinggiran. KWI juga mengkritik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dominasi kepentingan ekonomi tertentu, serta kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas sosial-ekonomi. Karena itu, kebijakan publik perlu dijalankan secara jujur, transparan, partisipatif, dan berani dievaluasi bahkan dibatalkan bila merugikan rakyat.
Dalam kehidupan demokrasi, KWI melihat adanya gejala yang mengkhawatirkan: ruang dialog menyempit, kritik sering dianggap ancaman, perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan, dan muncul kecenderungan otoritarianisme, militerisme, serta sentralisasi kekuasaan. Seruan ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap berakar pada Pancasila, supremasi hukum, kebebasan berekspresi, partisipasi masyarakat, dan etika publik. Kekuasaan dipahami sebagai amanat untuk melayani, bukan sarana dominasi atau keuntungan kelompok tertentu.
Bagian akhir seruan menekankan pentingnya merawat rumah bersama, yaitu bumi dan Indonesia sendiri. KWI mengajak semua pihak melakukan pertobatan ekologis karena deforestasi, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, dan proyek pembangunan yang top-down dapat melukai masyarakat kecil serta masyarakat adat.
Terakhir, lima ajakan utamanya ialah merefleksikan kembali makna Kebangkitan Nasional, membangun solidaritas dengan yang terpinggirkan, merevitalisasi demokrasi Pancasila, mendorong dialog dan rekonsiliasi terutama di Papua, serta memperkuat fondasi nilai dan spiritual. Intinya, Indonesia harus dijaga sebagai rumah bersama yang adil, damai, beradab, dan bermartabat.
https://t.co/FAVKAV12bB
Pada 1975-1979 ada diktator di Kamboja yang anti orang pintar, namanya Pol Pot.
Orang yang dianggap pintar dieksekusi. Termasuk dosen, guru, dokter, insinyur, pengacara, seniman, orang yang bisa bahasa asing, bahkan orang yang pakai kacamata (dianggap banyak baca).
Orang pintar tidak disukai diktator karena orang pintar cenderung mempertanyakan kebijakan, sementara diktator membutuhkan kepatuhan mutlak.
Orang pintar juga memiliki alat analisis untuk membongkar kebohongan atau kegagalan pemerintah.
Orang pintar juga mampu menciptakan narasi tandingan yang dapat menggerakkan kesadaran masyarakat.
Diktator kerap menyerang orang pintar (yang jumlahnya sedikit) sebagai alat populis untuk merangkul kelas pekerja (yang jumlahnya banyak) dengan mengatakan bahwa kaum elit terpelajar adalah penyebab penderitaan mereka.
Secara umum, rezim mana pun yang dipimpin orang yang memiliki sifat diktator biasanya akan menunjukkan bibit-bibit anti intelektualisme.
Fun fact yang penting tapi bikin Narhuya kepanasan:
Istilah Bakpia berasal dari dialek Hokkien, yaitu kata bak (肉) yang berarti daging dan pia (餅) yang berarti kue atau kue kering. Bakpia pada awalnya merupakan kue yang berisi daging babi cincang yang dibalut dengan adonan tepung, mencerminkan akar kuliner Tionghoa yang dibawa oleh para imigran ke Indonesia.
Namun, seiring dengan proses akulturasi budaya di Yogyakarta yang masyarakatnya mayoritas Muslim, isian daging babi kemudian digantikan dengan kacang hijau oleh para perintis seperti Kwik Sun Kwok pada dekade 1940-an agar dapat dinikmati oleh semua kalangan.
Pendapatmu pie, lur?
Seperti Soeharto, ketika mulai krisis dan muncul keresahan sosial, bukannya merombak total biang masalahnya, dia justru memilih main kayu dengan rakyat.
Aktivis diculik, preman dan ormas dipelihara, isu agama dimainkan.
Prabowo says “smart” people are free to leave if they believe the nation is moving toward a “dark age”:
“Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur saja. Kau kabur saja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur ke mana. Hei orang-orang pintar, bukalah berita, lihatlah kita ditempatkan sebagai tempat yang paling aman di dunia sekarang. Kabur saja deh. Iya, kabur saja, biar kita enggak gaduh.”
(https://t.co/De208Bdtzc)
je sais même pas comment vous faites pour vous approcher de lui dans le but de demander une photo sans pisser dans votre froc bref la honte tu m’étonnes qu’il nous sorte des can we not a tout va si vous lui sauter dessus