INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!
BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???
UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.
DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:
Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.
MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM
Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?
Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?
EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI
Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.
Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.
Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.
WORST CASE SCENARIO
Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.
Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.
Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.
UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.
Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.
Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.
HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!
💚 sumpah ini jahat banget. Kaya israel yt bikin yellow line dikasi galian macem gini jg. Tujuannya mau blokade biar warga gaza dan warga kampung ini ga bs lewat. Tp lbh mengenaskannya yg ini pelakunya sesama wni 😭💔 https://t.co/wWSQhfIKdz
#intinyadeh operasi militer terjadi di Kab. Puncak, Papua Tengah 14 Apr lalu.
Aliko Walia, anak laki2 usia 8 thn, tertembak peluru di dada kanan, akhirnya meninggal di RSUD Mulia setelah 36 hari dirawat.
Aliko ditembak bersama ibunya Wundilina Tabuni (40) yg tewas di tempat.
Stop.....✋️✋️✋️⚠️⚠️⚠️
Buka mata kalian wak
TOP 5 Daftar Pemilik Perusahaan Penghancur Hutan di Papua
1. Keluarga MARTIAS FANGIONO
🌴 Menguasai hampir jutaan hektar lahan di Papua
2. Anthony Salim
🌴Menguasai ratusan ribu hektar
3. Seung Eun-ho
🌴Menguasai ratusan ribu hektar
4. Jimmy Widjaja
🌴Menguasai puluhan ribu hektar
5. Rosna Tjuatja
🌴Menguasai puluhan ribu hektar
Yang paling sakitnya beberapa perusahaan penghancuran hutan tersebut terdaftar di luar negeri, yang artinya hutan kita di hancurkan pajaknya untuk bangun negara luar.