kata gw, dukun dukun Kalimatan ngamuk lu semua jir, santetin semua antek Prabowo, matiin mereka dengan cara yang menderita, sama kaya mereka diem tentang kebakaran hutan, rumah, aset, dan lainnya
kalau manusia bisa mengerti bahasa orang utan, mungkin manusia enggan membakar hutan. sebab hangusnya pepohonan bisa membuat orang utan murka hingga mengisi dunia dengan jeritan
Titik Kebakaran di Kalimantan Sudah Hampir Satu Pulau.
Sudah tidak ada udara Segar. Yang ada Kabut Asap yang tebal mengganggu Pernapasan.
mana tanggungjawab Korporasi?
Pak Menhut Kemana?
dan Presiden Instruksi apa?
#praykalimantan
wok liat wok... sumatra sama jawa banjir, kalimantan kebakaran, ntt gempa... lu tuh bawa sial jir buat negara ini mana kagak becus kerjanya. gak mau meninggal aja?? at least turun lah dari jabatannya...
PERINGATAN DARURAT 🚨🚨🚨🚨
ALL EYES ON INDONESIA
PRAY FOR INDONESIA
- Bencana kebakaran hutan Kalimantan
- Bencana keracunan MBG
- Bencana gempa NTT
- Aceh dan Sumatera masih pemulihan
Banyak bencana di Indonesia tapi pemerintah nya diam!!
inilah wajah wajah WNI yang menggugat MBG ke MK:
- Miftahul Arifin — Ketua Taman Belajar Nusantara
- Umran Usman — Divisi Hukum dan Advokasi Taman Belajar Nusantara
- Dzakwan Fadhil Putra Kusuma — mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Muhammad Jundi Fathi Rizky — mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Rikza Anung Andita — mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sae'd — seorang guru honorer
Dear @UNICEF,
Indonesian children should never be used to advance any political agenda or government campaign. Indonesia's Child Protection Law emphasizes that every child has the right to be protected from exploitation, violence, discrimination, and any activity that may jeopardize their best interests. Involving elementary school children in public rallies, asking them to carry campaign-style signs or chant political slogans raises serious concerns about whether their rights are being respected.
Children can’t meaningfully consent to political participation. Schools should remain safe spaces for learning—not places where students are mobilized to endorse government policies.
We urge independent monitoring to ensure that children's rights are fully protected and that no child is used as a tool for political messaging.