Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya.
Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah.
Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵
Guys, ada analisis dari Tjoe Ay selaku CMO Jarvis Asset Management yang menurut gua adalah salah satu breakdown paling jujur dan paling tidak tedeng aling-aling tentang kondisi pasar Indonesia sekarang.
Dan dia tidak sedang menenangkan siapapun.
Mulai dari kondisi paling mendasar dulu.
Rupiah sudah menyentuh Rp17.300 per dolar dan Tjoe Ay langsung bilang kita adalah salah satu mata uang dengan performa terburuk di antara semua negara berkembang saat ini.
Bukan hanya karena faktor global. Tapi karena kita punya dua masalah besar yang berjalan bersamaan sekaligus.
Masalah pertama adalah MSCI. Bobot Indonesia di MSCI Emerging Markets hampir pasti akan diturunkan bukan sampai ke frontier market tapi penurunan bobot dari sekitar 1,2 persen ke kisaran 0,7 sampai 0,9 persen itu sudah hampir pasti terjadi.
Dan ketika bobot diturunkan semua fund asing yang mengikuti indeks MSCI secara otomatis harus mengurangi kepemilikan saham Indonesia.
Tidak perlu ada alasan fundamental yang jelek cukup karena aturan mandatnya mengharuskan mereka ikuti bobotnya. Ini yang disebut passive outflow dan tidak bisa dilawan.
Masalah kedua adalah budget downgrade dari investor global yang melihat cara Indonesia membelanjakan anggarannya.
Dan ini menurut Tjoe Ay justru lebih berbahaya dari masalah MSCI karena dampaknya mengenai seluruh investor aset Indonesia tidak hanya yang main saham.
Soal kenapa dolar terus menguat terhadap rupiah ada penjelasan yang sangat teknikal tapi bisa dipahami dengan logika sederhana.
Indonesia butuh dolar untuk impor paling besar untuk minyak dan gas.
Sementara dolar yang masuk dari ekspor semakin berkurang karena berbagai kebijakan yang justru membatasi volume ekspor komoditas seperti nikel yang terkena kebijakan hilirisasi dan batu bara yang terkena pembatasan.
Emas pun tidak boleh diekspor dan harus dijual domestik.
Hasilnya dolar yang keluar untuk bayar impor lebih besar dari dolar yang masuk dari ekspor.
Selisih itulah yang membuat rupiah terus tertekan karena demand dolar lebih besar dari supply-nya.
Dan situasi ini akan makin berat di bulan Mei karena banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia membayar dividen ke induknya di luar negeri dan pembayaran dividen itu butuh dolar.
Jadi ada gelombang permintaan dolar tambahan yang datang di bulan yang sama.
Soal FDI atau investasi asing langsung Tjoe Ay sangat tegas tentang kenapa investor asing enggan masuk.
Ketidakpastian hukum adalah alasan utama.
Dia memberikan contoh konkret ada perusahaan yang beroperasi 20 tahun tanpa masalah lalu tiba-tiba asetnya disita negara.
Atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB tambang yang berubah-ubah sehingga investor tidak bisa merencanakan kapasitas produksi dengan pasti.
Kalau investor tidak bisa garantikan volume produksinya mereka tidak bisa menghitung ukuran investasi yang masuk akal dan akhirnya memilih tidak masuk sama sekali.
Dia juga menyebut restitusi pajak yang dipersulit sebagai faktor yang membuat bahkan investor lokal pun bingung. Kalau yang lokal saja takut investasi apalagi yang asing.
Soal IHSG dan kenapa bahkan saham dengan fundamental bagus pun tidak naik ini adalah insight yang menurut gua paling penting.
Antam baru melaporkan profit yang bagus. Secara fundamental harusnya sahamnya naik. Tapi tidak naik sama sekali bahkan cenderung merah.
Kenapa? Karena yang seharusnya beli saham fundamental bagus adalah fund asing. Tapi fund asing sedang outflow masif.
Dan yang bisa menggantikan mereka adalah BPJS dan dana pensiun pemerintah lain yang sudah diperintahkan untuk menaikkan alokasi saham domestik ke 20 persen sejak bulan Februari atau Maret 2026.
Tapi sampai sekarang hampir tidak ada yang sudah menjalankan perintah itu. Bahkan naik 1 persen saja belum ada yang melakukan.
Tjoe Ay bilang ini sangat aneh. Hanya sebuah surat instruksi. Why so long? Dan selama dana pensiun belum masuk likuiditas pasar akan terus kering dan saham apapun fundamentalnya bagus tidak akan naik tanpa ada yang beli.
Soal strategi Jarvis sendiri dan ini yang menurut gua paling menarik karena ada hasil nyatanya.
Sejak awal tahun Jarvis sudah full position di komoditas.
Ketika MSCI mengumumkan potensi downgrade mereka langsung membuang 80 persen portofolio menjadi cash dan menyisakan 20 persen di komoditas saja.
Hasilnya di tengah IHSG yang minus 18 persen dari awal tahun portofolio mereka masih plus 7 persen year to date.
Taktiknya sangat sederhana tapi sangat disiplin follow the flow. Tidak melawan arus besar. Tidak emotionally attached ke saham manapun.
Ketika sinyal berubah langsung ubah posisi tanpa menunggu konfirmasi lebih lanjut.
Dan sampai sekarang Jarvis masih belum menyentuh saham perbankan sama sekali karena proses rebalancing MSCI belum selesai dan passive fund yang masih pegang bank belum keluar sepenuhnya.
Kalau kamu masuk bank sekarang kamu bisa kena gelombang jual dari passive fund itu yang waktunya belum bisa diprediksi dengan pasti.
Soal perbandingan Indonesia dengan Malaysia dan ini pedas tapi perlu didengar.
Malaysia beberapa tahun lalu terpuruk. Ringgit lemah. Bursa jelek. Tapi sekarang Malaysia bisa masuk ke dalam narasi global AI karena mereka punya perusahaan semikonduktor yang relevan,
mereka punya Petronas yang untung dari harga minyak tinggi, mereka punya aluminium yang diproduksi dengan energi hijau sehingga bisa dijual ke pasar yang membutuhkan green aluminium. Semua bintangnya align pada waktu yang bersamaan.
Indonesia punya semua bahan bakunya tembaga nikel aluminium batu bara. Tapi kita masih stuck di level bahan mentah. Kita belum bisa masuk ke ekosistem global AI sebagai pemain yang relevan.
Data center besar memilih Malaysia atau Singapura bukan Indonesia. Dan Tjoe Ay mengaku bingung kenapa itu terjadi karena secara logika tidak ada alasan Indonesia tidak bisa bersaing.
Satu saran konkret yang Tjoe Ay berikan untuk investor retail yang sedang nyangkut.
Evaluasi portofolio bukan per saham tapi secara total. Tanyakan ke diri sendiri saham ini masih ada harapan tidak dalam 1 sampai 2 tahun ke depan? Kalau tidak ada harapan buang meski rugi karena 20 persen dari modal yang tersisa masih lebih baik dari nol.
Kalau ada harapan tapi waktunya panjang tanyakan ke diri sendiri apakah kamu bisa sabar menunggu 3 sampai 5 tahun tanpa stres. Kalau tidak bisa jawab jujur dan ambil keputusan yang sesuai.
Kesalahan terbesar retail Indonesia menurut dia adalah terlalu emotionally attached ke saham individual. Menunggu saham yang sudah minus 60 persen balik ke harga beli sementara modal yang masih ada bisa bekerja di tempat lain yang lebih relevan.
kondisi IHSG dan rupiah sekarang bukan sekadar noise jangka pendek yang akan pulih sendiri dalam beberapa minggu.
Ada masalah struktural yang nyata dari ketidakpastian hukum yang mengusir FDI, dari kebijakan yang tidak konsisten, dari dana pensiun yang belum menjalankan instruksi pemerintah,
dan dari posisi Indonesia yang belum berhasil masuk ke narasi global yang sedang panas saat ini.
Yang bisa menyelamatkan adalah komoditas selama harganya masih tinggi, kebijakan yang lebih pasti
dan konsisten untuk menarik FDI kembali, dan dana pensiun yang akhirnya menjalankan instruksinya untuk masuk ke pasar saham domestik.
Sampai tiga hal itu terjadi kata Tjoe Ay follow the flow dan jangan melawan arus besar.
The U.S. and Israeli regimes have assassinated our leaders, killed schoolchildren, and attacked hospitals, universities, energy facilities, and desalination plants. They have now struck the Pasteur Vaccine Institute and key road bridges. They openly threaten to bomb our power infrastructure and “return Iran to the Stone Age.” It seems these realities do not reach Australian and EU officials, or they are unwilling to condemn them. Instead, they criticize Iran’s self-defense. The world and history will judge you. Do not stand on the side of Nazis.
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.