saa🎋

maaf kalau kaya leha-leha

[𝐇𝐘𝐃𝐑𝐀 @prophetofzorck]

Obrolan ibu-ibu tadi pas di pasar:

"MBG libur harga pada turun bu, murah"
"Iya bener. Ada MBG atau nggak ya sama aja anak tetep jajan"
"Iya bu, menunya juga kadang aneh"
"Ga ada MBG justru orang tua bisa ngasih makan bergizi karena terjangkau"

(Translate dari bahasa Jawa)

[TXT DARI JAKARTA @txtdrjkt]

😭😭😭 serba salah

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[Wie @amirasiwie]

Ciri² negara bangkrut:

Mati Listrik bergiliran senegara

[ITA @matchakeikeu]

jujur muak banget sama segala hal yang terjadi di era prabowo ini. i mean, i know our governments memang gak pernah bener but this is something wayyyy worse dengan kejadian-kejadian yang kayak GAADA BENERNYA. feeling like they think we’re too stupid buat melawan or memberontak

[saa🎋 @stwody]

i used to be a kid who ALWAYS got sick during exams and my parents could never understand the impact of their behavior, and yeah, children are born out of ego, aren't they?

[caramel macchiato @ryshw_]

Pas ambil raport bocil genzi

Aq : oh nggak masuk 5 besar (kcw)

Walas : ibu, kelasnya ini emang kelas olimpiade lho bu emang berat persaingannya

Aq : (nggak peduli)

Walas : anaknya ketua osis jg loh bu

Aq : (tetap nggak peduli)

[saa🎋 @stwody]

RITWIT

[BANTU RAMAIKAN 📌 @tianeuri]

Ortu gua dulu begini terus nyesel karena sekarang anaknya punya bipolar disorder, anxiety disorder, panic disorder, CPTSD, dan PTSD. Iya, ambis lu bisa ngebunuh anak lu secara perlahan. Harus konsumsi obat tiap hari. Mau anak lu gitu?

Sampai skrng jg masih lanjut (meski lesser)

[saa🎋 @stwody]

kayanya konsep bela negara pas sekolah ga gini deh

[Tanyarl 💚 @tanyakanrl]

💚 kalau disuruh kalian siap ke garis depan ga guys?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada yang udah tahu belum soal ini? Anggaran buat damkar kabarnya dipangkas, bahkan disebut-sebut dana operasional mereka cuma cukup sampai September 2026.

Yang bikin makin kaget, ternyata untuk beberapa aksi bantuan non-kebakaran, ada petugas yang sampai pakai uang pribadi buat nutup kebutuhan di lapangan.

[hot cocoa @bismillahyuk_]

🚨 JUST IN: AKSI #DEMO DEPAN UOB PLAZA BERJALAN DRAMATIS!!

Ada teatrical dari Mahasiswa! Keren banget nyindirnya!

Mohon hindari jalan arah Bundaran HI agar tidak terkena macet.

#IndonesiaGelap #MenujuIndonesiaBangkrut

[Dimar @dimarsasongko98]

Polda Metro Jaya hari ini, di depan kamera:

"Kami bukan musuh mahasiswa. Kami adalah partner. Kami adalah mitra."

Lalu mereka umumkan angkanya:

Untuk mengawal demo hari ini , 6.675 personel gabungan disiagakan.

Prediksi massa aksi?
Sekitar 300–500 orang di DPR/MPR.
Di Bundaran HI? 80–100 orang.

Rasionya: untuk 500 mahasiswa, negara siapkan hampir 13 aparat per orang.

Tiga belas.

Bukan untuk perang.
Bukan untuk bencana.
Untuk warga negara yang mau bicara.

Dan ini bukan pertama kali.
Jumat 12 Juni lalu ,4.151 personel untuk massa yang juga ratusan orang.
Setiap minggu angkanya naik.

Di saat yang sama, Polda mempersoalkan surat pemberitahuan , apakah mahasiswa sudah lapor sesuai UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 10.

Tapi Kabid Humas Polda mengakui sendiri dalam konferensi pers hari ini: meski tanpa surat pemberitahuan, polisi tetap melakukan pengawalan.

Jadi surat itu wajib atau tidak?
Kalau tidak wajib , kenapa dipermasalahkan ke publik?
Kalau wajib , kenapa tetap dilayani?

6.675 aparat untuk 500 mahasiswa yang mau bicara.
Di negara mana ini disebut "pelayanan"?

[kale @kalistohenituse]

ketua BEM UGM 2025, Tyo Ardianto KEMBALI ditaro "alat pelacak" PBX Finder di mobilnya dalam perjalanan menuju Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang.

alat berbentuk lingkaran pipih ditemukan menempel di ban bagian kanan-belakang.

[al ୨୧ @akuhanyaaku24]

GILA!!
SUDIRMAN MACET PANJANG DIKARENAKAN POLISI MENGHADANG MAHASISWA UHAMKA YANG INGIN TURUN AKSI KE ISTANA NEGARA

[hot cocoa @bismillahyuk_]

🚨 JUST IN : Aksi #Demo Mahasiswa, 15 Juni 2026.

Tolong di share ‼️‼️

Saya sedang berkomunikasi dengan Para Team Cyber untuk membuat Laporan Valid kepada Netizen seputar kondisi di lapangan. hasil yg didapat adalah :

1. Banyak Mahasiswa yg tertahan Blokade di Bendungan Hilir & Jalan Sudirman.
2) Yang lolos hanya ke gedung DPR itu pun hanya 3 universitas Mahasiswa
3) Titik aksi terbagi ada yg di depan gerbang Pancasila, ada yg tertahan Blokade, ada yg di gedung DPR
4) UHAMKA saat ini pindah tujuan menuju gedung DPR.

Source: presiden.netizen.indonesia

[𝙽𝙴𝚃𝙸𝚉𝙴𝙽 ✍️ @netizenledger]

Demo hari ini diseluruh Indonesia minim video, karena sinyal di area demo mati, cctv juga mati, yang ini di kota lubuklinggau tampak ricuh, TAMPAK ada gas air mata.. gaez !

[Senna @Rimo_Killingham]

Sorry kalau Gue keliatan benci banget sama Prabowo soalnya memang.

[MAKANAN BERSKIBIDI GYATT @PHN316]

SEAblings, and southeast asian media..

This is just an appetizer-sized prove of a country that criminalize the innocents, and “innocentize” the criminals.

[Kalanara Mahardika 🎬✨ @KalanaraDika]

Pertamax "Masih Murah"? Murah Buat Siapa?

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijay menyebut harga Pertamax kita yang sekarang Rp 16.250 per liter masih jauh lebih murah dibanding Filipina Rp 22.158, Thailand Rp 28.910, dan Singapura Rp 42.971.

Kalau cuma baca angkanya, dia nggak salah. Tapi, apakah dia sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat?

Kita perlu menggunakan pendekatan purchasing power, kemampuan daya beli masyarakat terhadap suatu barang.

UMP DKI Jakarta tahun 2026 berada di angka Rp 5.730.000 per bulan. Dengan harga Pertamax sekarang, pekerja di Jakarta bisa membeli sekitar 352 liter setiap bulannya.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, namun memiliki UMP terendah pada tahun 2026 yaitu Rp 2.310.000 per bulan. Dengan upah segitu, pekerja di Jawa Barat hanya mampu membeli sekitar 142 liter Pertamax per bulan.

Sekarang mari kita bandingkan dengan wilayah Manila di Filipina. Upah minimum harian di sana jika diakumulasikan berkisar Rp 5.290.000 per bulan. Meski harga bahan bakar di sana lebih mahal, pekerja di Manila masih bisa membeli sekitar 239 liter per bulan.

Jika menggunakan rata-rata UMP nasional yang berada di kisaran Rp 3.400.000, pekerja kita hanya bisa membeli sekitar 209 liter per bulan. Angka ini masih kalah jika dibandingkan dengan daya beli masyarakat Manila.

Kita harus tinggal di Jakarta yang upahnya tinggi untuk bisa merasa lebih unggul. Persentase pengeluaran juga menunjukkan beban nyata yang harus ditanggung masyarakat.

Pekerja Manila hanya menghabiskan sekitar 10,9 persen upah harian untuk membeli satu liter bahan bakar. Sementara pekerja Indonesia rata-rata harus mengorbankan 12,4 persen, dan pekerja Jawa Barat bahkan mencapai 18,3 persen.

Sekarang ke yang paling sering dijadikan perbandingan dramatis: Singapura dengan BBM Rp 42.971 per liter, hampir tiga kali lipat harga Pertamax.

Tapi Singapura tidak punya upah minimum nasional. Supaya perbandingannya adil, kita pakai data yang paling apple to apple: median pendapatan pekerja Singapura versi resmi Ministry of Manpower (MOM) 2025, yaitu SGD 5.000 per bulan, angka yang sudah tidak termasuk kontribusi employer ke dana pensiun CPF, supaya lebih setara dengan konsep "gaji yang bisa dibelanjakan."

Di kurs Juni 2026, SGD 5.000 setara sekitar Rp 69,35 juta per bulan.

Di sisi Indonesia, kita pakai rata-rata upah BPS Rp 3,33 juta, dan perlu dicatat, ini adalah rata-rata (mean), bukan median. Karena BPS tidak mempublikasikan median pendapatan nasional, dan mean biasanya lebih tinggi dari median karena ditarik ke atas oleh kelompok berpenghasilan besar. Artinya angka Rp 3,33 juta ini sebenarnya sudah menguntungkan Indonesia dalam perbandingan ini.

Hasilnya: pekerja Singapura bisa beli sekitar 1.614 liter BBM per bulan. Pekerja Indonesia rata-rata: 205 liter. Rasionya hampir delapan kali lipat, meski harga BBM Singapura 2,6 kali lebih mahal secara nominal.

Jadi siapa yang sebetulnya "lebih murah" BBM-nya?
Bahan bakar mereka memang lebih mahal secara nominal, namun daya beli mereka jauh lebih raksasa.

Seskab juga sempat menyebutkan negara Laos dan Myanmar sebagai pembanding. Laos memiliki upah minimum sekitar Rp 1,9 juta sehingga warganya hanya mampu membeli 59 liter per bulan. Myanmar dengan upah sekitar Rp 1,36 juta bahkan hanya bisa membeli sekitar 54 liter saja.

Kondisi ekonomi di kedua negara tersebut memang sedang berada dalam situasi yang jauh lebih berat. Namun menjadikan negara dengan keterbatasan ekonomi paling parah di ASEAN sebagai benchmark atau tolok ukur keberhasilan tentu kurang tepat.

Logika ini seperti merasa hebat hanya karena nilai kita lebih tinggi dari anak yang sering bolos.

Secara angka nominal, Pertamax di Indonesia memang lebih murah daripada Filipina, Thailand, atau Singapura.

Namun ketika data penghasilan dimasukkan ke dalam perhitungan, terlihat jelas bahwa mayoritas pekerja Indonesia memiliki daya beli yang sangat terbatas. Kesan murah yang digemborkan pemerintah ternyata enggak seindah realita di lapangan.

Jika pemerintah bersikeras menyatakan harga sekarang sudah wajar, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab.

Wajar bagi siapa?

Jika argumen ini hanya valid untuk pekerja di Jakarta, jelas narasinya menjadi tidak relevan.

[Prabowo Subianto @prabowo]

Jangan pilih lagi pada pemilu tahun depan pilih yang bisa memperjuangkan aspirasi kita. Jangan pilih karena uang @Rasyad_48