Markas Besar TNI buka suara soal keberadaan sejumlah prajuritnya yang melakukan penjagaan di kediaman Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah di Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026).
~NJ
BREAKING NEWS— Kejaksaan agung akhirnya merespons terkait serangkaian penggeledahan Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus korupsi dan TPPU Rabu (8/7/2026) hingga Kamis (9/7/2026)
KEJAKSAAN AGUNG MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DENGAN TETAP MENJUNJUNG ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menegaskan, pihaknya menghormati proses penyidikan dalam kasus korupsi baru bara di PLN, Asabri hingga anak perusahaan Krakatau Steel oleh Kepolisian.
Alih fungsi TNI melindungi koruptor. Apa iya jabatan sipil yang diduduki TNI nantinya bisa tersentuh hukum?
Agak banyak gawean TNI di Pemerintahan Prabowo huffttt
Viralkan!!! 20 orang tentara n Jaksa dipimpin Brigjen Wahyo ex ajudan R1-1 Geruduk Polda Metro Jaya Mau Rebut Saksi Kasus Jampidsus..
Saksinya adalah
1. BRIGJEN TNI WAHYO YUNIARTOTO (BAIS)
2. BRIGJEN TNI ANGGIAT (Satgas PKH)
3. KOLONEL (P) …. 2001 (Belum tau nama)
4. TNI BERSERAGAM BERSENJATA 10 Orang (1 Regu)
5. KEJAKSAAN BAJU PREMAN sekitar 5 Orang
TNI benar-benar kebablasan ini!!! Jangan kalian lindungi orang-orang yang merampok uang rakyat dan ikut terlibat Menyebabkan Black Out!!!
TNI Kok Jadi Bersama Koruptor?!
Please banget ini ortu gue kena tipu sales anj.
Gue nih baru tau banget kalo bapak gue ini kredit hp.
Dia bilang harga hpnya 2,5jt + dapet kuota gratis selama 6 bulan dengan hanya bayar 25 RIBU (DUA PULUH LIMA RIBU)
Gua tanya cicilannya berapa perbulan, kata dia 522rb selama 12bulan, mikir banget tuh 12 bulan x 522rb, anj kenapa gede banget gua pikir tuh.
Pas gua cek detail pinjamnya kaya ANJING BABI BANGSAT
Fyi, ortu gue itu org yg awam banget dan emang cicil hp ini untuk kebutuhan adik gue sekolah, dan lebih keselnya mereka tuh gaada nanya apapun ke anak anak yg besar, yaa gimana ya jadinya gatau lah gue emosi bgt ges
Guis, sebelumnya saya minta maaf sudah membuat kegaduhan, untuk case nya saya sudah konfirmasi dengan beberapa orang terkait, terima kasih juga untuk saran - saran kalian dan sudah share pengalaman kalian juga, ini jadi pembelajaran buat saya dan orang tua saya, terima kasih banyak guis
cc : scniap
🚨🔵🔴 Barcelona president Joan Laporta mentions Julián Álvarez deal status for the first time.
“I have spoken with Atlético: we sent an offer and we know that Julián wanted to come to Barça for long time, since he was at Man City”. 🕷️
Daily Worker atau Harian Lepas itu termasuk PKWT
-Perjanjian kerjanya dibuat tertulis
-Hak nya sama dengan PKWT
-Wajib dapat BPJS
-kerjanya dalam 1 bulan kurang dari 21 hari
-kalo kerja 3 bulan berturut turut kerja lebih dari 20 hari maka statusnya bisa jadi PKWTT
Pasal 10 - 11 PP 35 tahun 2021
Came as a star.
Leaves as legend.
Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. Culer forever. 💙❤️
Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.