buat yg dukung MBG tetap jalan, nih dengerin suara hati guru-guru yg diwakilkan pak guru Iman
cuman butuh 17 detik buat paham sakitnya jdi guru di tengah fantastisnya anggaran MBG
- ditekan krn bersuara
- gaji seuprit dibanding petugas SPPG
- ada yg gajinya ga dibayar
- Ga bisa menangani bencana Sumatra? Dibelain.
- Keluar negeri terus? Dibelain.
- Kurban pakai APBN? Dibelain.
- Rupiah melemah? Dibelain.
- BBM naik? Dibelain.
- Harga kebutuhan pokok naik? Dibelain.
- PHK massal terjadi? Dibelain.
- Daya beli masyarakat turun? Dibelain.
- Utang negara bertambah? Dibelain.
- Pajak dinaikkan? Dibelain.
- Defisit melebar? Dibelain.
- IHSG anjlok? Dibelain.
- Lapangan kerja seret? Dibelain.
- Investasi mandek? Dibelain.
- Harga beras naik? Dibelain.
- Harga listrik naik? Dibelain.
- Program kontroversial jalan terus? Dibelain.
- Pejabat bikin pernyataan blunder? Dibelain.
- Kritik publik diabaikan? Dibelain.
- Demonstrasi mahasiswa diremehkan? Dibelain.
- Janji kampanye belum terealisasi? Dibelain.
- Menteri bermasalah dipertahankan? Dibelain.
- Kabinet gemuk? Dibelain.
- Anggaran membengkak? Dibelain.
- Kepercayaan pasar turun? Dibelain.
- Rating pemerintah turun? Dibelain.
- Apa pun yang terjadi: Dibelain.
Siapa pun yang mengkritik:
Disalahin.
Sesuci itu kah sosok yg pernah ada ISU HAM ini di mata kalian?
Dapat surat cinta dari Komdigi?
SAFEnet dan REMOTIVI mengajak publik untuk mendokumentasi bersama pelanggaran kebebasan berekspresi yang terjadi di media sosial berupa peringatan dari platform ataupun takedown konten secara langsung.
Yuk, turut lapor dan dokumentasikan notifikasi tersebut melalui https://t.co/75xLJIfv3r.
Waspadai tindakan @prabowo dlm kaitannya dng kebijakan perang AS. Track tecordnya sejak jd Presiden adalah mengkhianati negara. Mulai dari gabung dlm BoP, jual kedaulatan negara dng perjanjian dagang, membiarkan pesawat AS melintasi udara RI, kini menjadikan RI pusat pemeliharaan pesawat militer AS. Arahnya bisa2 ia menjadikan RI sbg pangkalan militer AS. Tolak RI dijadikan obyek kebijakan AS. Tolak kolonialisme AS.
#StopPengkhianatanNegara
#IndonesiaBukanNegaraBagianAS
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
Terima kasih, Pengadilan Militer. Kalian membuat hukum menjadi bukan ilmu (pengetahuan), dan mempelajarinya sungguh nggak berguna.
Jadi, nggak aneh kalo ada yang bilang: 2030 Indonesia bakal bubar! Selamat berkolaborasi.
terus kalo anak-anaknya sekolah dimana? dengan keadaan seperti ini
di TENDAAAAA! sekali lagi, di tenda!!
panas banget dan ini semua kelas digabung😭💔
buku pelajaran mereka juga hanya satu, karena sisanya hanyut…….