Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.
TOLONG banget, jgn dikit2 minum parasetamol ah 😩🫵🏻
Klo masih bisa diatasi dg tanpa obat, jangan ambil shortcut dg nelen pamol
Bahkan bbrp masyarakat begitu meriang dikit, minumnya lgsg antibiotik. Ngeri amat 🥲
Jangannnnn!
Justru yg berguna tu sari2 nya, mengandung serat fiber dan mineral
Ginjal ga selemah itu kawan -.-a
Kecuali ente makan buah 50kg sekaligus, nah mokad tu ente
Menyimak surat PDIP ini, boleh kah kita menduga, selama PDIP berkuasa, bisa mengintervensi Presiden dan berada diatas hukum?
Sehingga KPK diobok2 masa itu, dan mau dicoba juga sekarang?
Dari surat ini setidaknya kita bisa menduga, beberapa hal;
Utas....
Sepuluh tahun kebohongan, seratus hari persekongkolan
Sepuluh tahun menumpuk utang, seratus hari belingsatan
Sepuluh tahun kejahatan, seratus hari kegelapan, sepanjang masa perlawanan
#IndonesiaGelap
@haiimatcha_ penipuan itu kak, sdh bnyk kasus bgini. Pelaku pake ancaman, kata kasar, spya korban takuttt. Lebih baik cek lokasi langsung dulu, sebelum tf
nongkrong di cafe emang seru, tapi nongkrong di rumah temen tanpa mikir outfit, makan minum seadanya dan ngobrol hal-hal random jauh lebih seru dan bahagia.