2

9,99% Hooman
1,11% Buruh Visual

[2 @susubenderacklt]

beberapa film yg aku tonton... kalo situ juga udah nonton yaudah gapapa, kalo belom boleh lah ditonton.

[2 @susubenderacklt]

@ARSIPAJA ini bocah vintage kalau pidato ga ada apa yaa ngomongin program/solusi strategis untuk ngatasin masalah negara? yang ada ngedumel, sama bales kritik rakyat sambil ngenye.

[Txt dari Drama Sosmed @fuhrerniq]

"Kita nggak dapat apa-apa, Kak, dari demo ini?"

Kita dapat satu hal yang pasti: kita jadi tahu bahwa yang brengsek itu penguasanya, bukan rakyatnya.

ibu-ibu berdiri di posko logistik, memasak, membungkus makanan, dan memastikan anak-anak yang turun ke jalan tidak kelaparan. Bapak-bapak dengan sukarela menjadi runner, mengantar air minum, obat-obatan, dan kebutuhan lain agar mahasiswa tetap kuat bertahan.

[The Tempe @tempedotc0]

Tolong tetap ribut di media sosial teman-teman. Udah ada bbrp yg janggal.

[TXT DARI JAKARTA @txtdrjkt]

ya Allah lindungilah kami🥲🙌🏼

[2 @susubenderacklt]

@ardisatriawan @Gerindra ayo speak up min

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Halo, presiden biadab @prabowo. Saat mengundang 7 pemred kenamaan ke Hambalang sampean dicecar perihal keberlanjutan embege di saat negara berpotensi menghadapi problema moneter dan fiskal karena perang yang berkecamuk di timteng. Dengan lantang sampean mengatakan, "Tetap saya jalankan! Lebih baik saya memberi makan rakyat saya daripada uang itu dikorupsi!"

Lihat ini. Pemberian makan sampean tak sesuai target, tak bergizi, yang diamanahkan ketahuan basah korupsi, dan ekonomi negara yang sampean pimpin carut-marut!

Mundur!

[Budi【DavidBeatt】🐿🦉🎨🔮🧟‍♀️☔🦚🍂🔨📜 @BudiBukanIntel]

Sulawesi utara lagi dilanda banjir lumpur, sumatra belum selesai, sekarang sulawesi utara 👇🏾👇🏾👇🏾

[Sammy Notaslimboy @NOTASLIMBOY]

Ini ketua gank hedon tukang tuduh orang antek-antek asing.

[Al Jazeera English @AJEnglish]

Indonesian authorities have shut down several screenings of a new documentary about alleged human rights abuses in Papua, including Indigenous land seizures.

Al Jazeera’s @JesWashington explains the controversy.

[Budi【DavidBeatt】🐿🦉🎨🔮🧟‍♀️☔🦚🍂🔨📜 @BudiBukanIntel]

Berita aceh ni bener? Kok media luar duluan yang beritain?

[adnan @mandikecil]

bacot anying dubai chewy cookie

[The Japan Times @japantimes]

Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. https://t.co/sFoBm6AbMx

[orgil @bingungharaboji]

kayak omongan orang yg abis kena bius oprasi

[2 @susubenderacklt]

@JukiHoki emang udah gila ni orang

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Nyata dan sudah terjadi di Indonesia.

[miw. @lilaccountz]

sedih banget…

guys tolong up kasus ini. gue selalu perih tiap berita ttg Papua. mereka disana bener bener jauh keadaannya dgn kita.

alamnya dikeruk habis habisan, tapi penduduknya miskin. ditembaki pula. yaAllah

[Dissident @_Haris_Srg]

Begitulah. Setelah ditipu kamuflase Mulyono kini org terpesona dengan tipuan KDM. Bagaimana bangsa ini bisa lepas dari kedunguan. Ampun.

[MBG Jelek @menuembegejelek]

"Apa karena faktor usia, ya?"

Enggak, sih. Memang murni goblok aja.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.

Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.

Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:

Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.

Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.

Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.

Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.

Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.

Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.

Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.

Bukan insiden tunggal ini pola:

Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.

"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."

"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."

"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."

Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."

"Maksa banget," kata Indira.

Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.

Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.

Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.

Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.

Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.

Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:

Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.

Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,

bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.

Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.

Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:

Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.

Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.

Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.

Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

[Seno GP @senogp]

Ini apaan anyink???

Stress nih orang, Jawa Barat pengangguran terbanyak malah maenan jadi Prabu Siliwangi.