Sweetcactus

currently surviving
.
free 🇵🇸
Dips

[⋆𐙚 ̊Reh🌺 @rehnvma]

I need to step up my Tahajjud game

[fae @namuggie]

hiii teman teman, aku mau share koleksi ebook toefl, ielts, hsk dll di gdrive

[bubu miyo @muandzzz]

Sumpaah aku berasa baru keluar dari gua 😭😭😭
Ternyata sekarang nulis daftar pustaka atau sitasi tinggal download mendeley cite, install langsung link sama refrence.
Daftar pustaka tinggal pilih aja mau style yg mana.

Dulu aku nulis manual semuaa😭😭😭

[caca @SAASH1MI]

my tontonan gweh

[Aariv Khanna @AarivKhanna]

Delete 99.87% of your digital footprint from the internet.

Here is a step -by -step guide:

[Salahu @salahudeen33]

Very important for a blissful life

[Ibrahim Arief @ibamarief]

100% VC/investor yang curhat ke kami, bilang Indo terlalu berisiko untuk investasi sejak kasus Ibam, Nadiem, dan Nicko.

Ada yang pilih rugi miliaran daripada ambil risiko investasi di industri yang kalau startupnya sukses malah kena kriminalisasi atau diperas oknum2 korup.

Yang namanya investor, sudah pasti paling perhitungan soal risiko.

Kalau sudah bertindak profesional pun, tidak menerima uang sepeser pun, masukan dan keputusannya wajar, tapi tetap bisa kena kriminalisasi, bagaimana mereka bisa percaya Indonesia punya kepastian hukum?

Bagi investor, artinya risikonya tinggi bahwa suatu hari nanti investasinya bisa dikriminalisasi, dan imbalnya rendah karena nilai investasinya bisa hancur lebur.

Kalau risikonya tinggi, imbalnya rendah, buat apa dia investasi di Indonesia?

Yang Indonesia butuhkan bukan regulasi baru, bukan juga taruh founder startup di panggung.

Yang Indonesia butuhkan adalah kepastian hukum.

Contoh sederhana soal ketidakpastian hukum: dalam kasus Ibam, tafsir Pasal 3 UU Tipikor diperluas, sehingga semua orang yang pernah ikut rapat pemerintah dianggap punya kewajiban setara pejabat.

Padahal Ibam sudah berkali-kali mengingatkan kementerian secara profesional bahwa Chromebook butuh diuji dulu, dan fakta persidangan menunjukkan peringatan Ibam tidak didengar oleh pejabat Eselon I/II yang melakukan pengadaan.

Tapi Ibam tetap divonis 4 tahun penjara karena perluasan tafsir di atas.

Tiga hakim menilai bahwa mengingatkan dan menyatakan keberatan saja tidak cukup.

Ibam, yang berstatus konsultan eksternal, bahkan ngga digaji oleh negara, dianggap secara de facto punya kewajiban menghentikan para pejabat Eselon I/II tersebut dalam menyalahgunakan masukan yang pernah Ibam berikan.

Apakah masuk akal, seorang konsultan yang bukan pejabat pemerintah dianggap punya kewenangan secara de facto, padahal fakta persidangan menunjukkan masukannya banyak tidak didengar?

Apabila penegakan hukum tipikor dalam praktiknya justru berujung pada kriminalisasi, dan memaksa hakim melakukan “akrobat hukum” untuk mempertahankan konstruksi putusannya, maka patut dipertanyakan: apakah kepastian hukum masih menjadi tujuan utama?

Ataukah putusan tersebut lebih ditujukan untuk mempertahankan narasi hukum tertentu, meskipun harus mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi, dan malah menghasilkan preseden buruk bagi negara kita?

Masa sih preseden buruk? Mari kita ambil contoh.

Kamu pernah ikut FGD pemerintah? Pernah diundang rapat oleh kementerian/lembaga dan dimintai masukan?

Dengan perluasan tafsir UU Tipikor di atas, kamu bisa dipenjara kalau suatu hari masukan kamu dipakai pejabat untuk korupsi.

Karena masukan kamu bisa dianggap memberi kamu kewenangan secara de facto, lalu kamu dinilai tidak menghentikan pejabat melakukan korupsi, meskipun korupsinya mereka lakukan tanpa sepengetahuanmu.

Ironisnya, seperti dalam kasus Ibam, yang kemudian diancam penjara adalah kamu, bukan pejabat-pejabat korup tersebut.

Kamu tidak menerima uang korupsi sepeser pun? Tetap bisa dipenjara.

Ini karena UU Tipikor sudah lama mengalami perluasan tafsir melalui adanya frasa "memperkaya pihak lain".

Dalam putusan Ibam, kelima Hakim mengakui Ibam tidak memperkaya diri maupun menerima aliran dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, tapi tetap divonis karena "memperkaya pihak lain".

Padahal frasa tersebut awalnya dirumuskan untuk memidana orang yang menerima keuntungan secara tidak langsung lewat pihak lain, namun kini menjadi pasal karet karena tafsirnya diperluas.

Dengan adanya putusan terhadap Ibam, kini Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 604 KUHP baru, kembali dihadapkan pada risiko perluasan tafsir menjadi pasal yang semakin karet lagi.

Yaitu siapapun yang pernah beri masukan bagi negara, jadi dianggap punya kewajiban menghentikan pejabat menggunakan masukannya untuk korupsi, meskipun korupsi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dia.

Kami tidak ingin putusan Ibam digunakan sebagai preseden untuk memenjarakan banyak orang yang pernah atau mau bantu Indonesia.

Apalagi sampai membuat hukum menjadi semakin tidak pasti, sampai-sampai pejabat korup bisa bebas dengan cara menyalahkan masukan orang yang tidak korupsi atas perbuatan korup mereka.

Apa jadinya masa depan Indonesia kita tercinta, jika ketidakpastian hukum menjadi sekentara itu?

Semua ini, adalah pendorong kami untuk terus berjuang melalui banding.

Jangan sampai hanya demi pihak-pihak tertentu mengejar sebuah "target", kepastian hukum satu negara dicederai, dan efek dominonya menjalar ke mana-mana.

Putusan yang penuh "akrobat" ini harus dibatalkan. Ibam, Nadiem, Nicko, dan semua yang dikriminalisasi harus bebas. Kepastian dan supremasi hukum di Indonesia harus ditegakkan.

Banyak hal di negara ini niscaya bisa kembali ke jalur yang benar jika penyalahgunaan hukum bisa dihentikan.

Mohon bantu kami, mohon kawal selalu 🙏🏼

[𝘀𝗼𝗳𝗲𝗮 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 @goodlucksofea]

🥺🥺🥺🥺

[Яizal do @afrkml]

Sadly, ini ada benernya 🥺
Peringatan keras buat temen2 yg suka mendem emosi/perasaan secara kronis, alias berlama2 mendem, ga diungkapin, dst.

Ada penelitian yg ngehubungin semua itu dg risiko kematian dini yg lebih tinggi dibanding mereka yg mampu nyalurin emosinya dg baik :(

[aether @bluewdrift]

Keep your problems smaller than your life. A flat tire is a flat tire. A bad meeting is a bad meeting. A canceled flight is just an extra two hours. These things become catastrophes when you let them. But they stay manageable when you remember the depth of your real life- the people you love, the work you care about, the beautiful years still ahead. Zoom out. Fit your reaction to the size of the problem.

[melon @melowrah]

musuh terbesar kita tuh emg overthinking n takut ditolak duluan, padahal kuncinya tuh EMBRACE GETTING REJECTED!!! dapet penolakan tu biasa, yg penting udh nyoba drpd penasaran seumur hidup. TURUNIN EGO N JUST APPLY GUYS!!

[aether @bluewdrift]

my life changed the moment I heard someone say that working out should be a celebration of what your body can do, not punishment for what you ate

[Alex & Books 📚 @AlexAndBooks_]

How To Mark Up A Book To Forge Deep Insights:

(a serious reader's guide to marginilia)

1/8

[🦐 Patreon Updates @shrimplify]

I was actually taught several solutions to this by a behavioral therapist lmao

[Sara @piousdeenn]

Overthinking is a disease. Islam recognized it 1400 years ago and gave you its cure.

[Reads with Ravi @readswithravi]

I’m in love with this sentence:

“The degree to which a person can grow is directly proportional to the amount of truth he can accept about himself without running away.”

[gara @anggarasamvdr]

bener juga ya...