cehaa @sweetpopzy - Twitter Profile

sweetpopzy retweeted

ؘvezzyy

@absolvezd

9 days ago

152

46K

15K

901

424K

cehaa @sweetpopzy

17 days ago

WOI GOBLOK SALAH JADWAL KEPAGIAN 😭😭😭😭😭

0

35

sweetpopzy retweeted

Moyya @mikrobiotwt

18 days ago

Gua ngecek saldo mbanking abis maen

107

6K

1K

687

296K

sweetpopzy retweeted

Torosaurus

@ttorroo

19 days ago

“politik ga ngaruh ke hidup gue” tapi kopi lu naik 2.000 tapi bensin lu naik jadi 16.250 tapi rumah lu kebagian pemadaman bergilir heran, padahal itu nyata bgt depan mata mereka

183

43K

17K

637

406K

Who to follow

txt's thursday child 🍰

@TYUNNIEMEOW97

for txt's beloved nyang. your #1 beomtaeist. only 🐻↑ 🐱↓ no switch trakteer cimol: https://t.co/xHxBKVleDv

sweetpopzy retweeted

19 days ago

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%. ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT. TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG. SIAP2 MENYALA BERGILIR BUKAN PEMADAMAN BERGILIR Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat. Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode. Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan. PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya. Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya. Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi. Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung. PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN. Sederhana: PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar. KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU? Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini. pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu. kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk. ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk. DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA? Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini. Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya. Masalahnya adalah timing pencairannya. Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan. Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang. PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu. Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan. Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur. Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat. Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama. Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada. Rakyat bayar murah. PLN tombok dulu. APBN yang bayar belakangan Dan siklusnya terus berulang setiap tahun APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

Hidupsebagai62's tweet photo. PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

336

15K

7K

2K

813K

cehaa @sweetpopzy

18 days ago

@anggarasamvdr di bandung juga udah brp hari ini mati lampu bergilir mulu, mana lama lg. sekarang jam 18.30 juga dimatiin lg ini listriknya🫠🫠

0

187

sweetpopzy retweeted

elzgatza

@liogtttscrp

18 days ago

Klo mau lihat buktinya bisa baca di laporan keuangan PLN 2025. Terlihat piutang pemerintah melonjak dr 43 T ke 110 T. Artinya dr tahun 2025 pemerintah punya Hutang ke PLN naik 2 kali lipat alias ga mau bayar (tahu lah uangnya buat apa). Dan tahun 2026 ini lebih parah sampai dompet PLN kering. Mangkanya PLN udah angkat tangan klo suplier batu bara minta harga di atas harga DMO (70 usd). Beda cerita klo piutang pemerintah di bayar dan PLN punya uang buat bayar lebih ke suplier Batu bara.

liogtttscrp's tweet photo. Klo mau lihat buktinya bisa baca di laporan keuangan PLN 2025. Terlihat piutang pemerintah melonjak dr 43 T ke 110 T. Artinya dr tahun 2025 pemerintah punya Hutang ke PLN naik 2 kali lipat alias ga mau bayar (tahu lah uangnya buat apa). Dan tahun 2026 ini lebih parah sampai dompet PLN kering. Mangkanya PLN udah angkat tangan klo suplier batu bara minta harga di atas harga DMO (70 usd). Beda cerita klo piutang pemerintah di bayar dan PLN punya uang buat bayar lebih ke suplier Batu bara.

24

929

404

108

36K

sweetpopzy retweeted

vi er

@vier4x4

19 days ago

MATI LISTRIK BERGILIR ITU BISA MERUSAK ALAT ELEKTRONIK, LOH!!! Sumpah, hidup jadi WNI rasanya dihajar dari segala arah. 😩 Yang bikin kesel, kalau kita telat bayar listrik bisa kena denda. Tapi kalau mereka mati listrik berkali-kali, tanpa pemberitahuan, tanpa permintaan maaf, bahkan sampai berpotensi merusak barang elektronik warga, nggak ada konsekuensi apa-apa. Kewajiban rakyat ditegakkan mati-matian, tapi pelayanan ke rakyat sering kali seenaknya. Nggak adil banget.

249

17K

5K

515

421K

cehaa @sweetpopzy

18 days ago

cik ath ajg ulah peuting tolol, aing ker uas ngerjain paper buat UAS jd kehambat goblokkkk. nu dek diajar uas ge kumaha ath paroek kieu wowoo bahlil anjinkk.

0

24