Ini bukan mediasi, ini cara kekuasaan lepas tanggung jawab dan membuat byak org kegocek seolah2 ini urusan privat. Ini masalah publik: tertutupnya akses perumahan terjangkau.
Byak pandangan yg melihat kasus ini scr sederhana, hya melihat penyewa yg salah tanpa melihat hak setiap WN utk mndptkan perumahan yg terjangkau. Ksus ini shrusnya dilihat sbg problem pemerintah yg gagal menyediakan perumahan yg terjangkau.
lagi rame cekcok emak emak disurabaya :
- ada keluarga tinggal bertahun-tahun di rumah orang tanpa bayar
- Saat diusir, malah minta kompensasi
- Pemilik sanggup kasih Rp1 juta/orang,
- tapi mereka minta Rp5 juta/orang
- lalu Pemilik rumah sudah tak mau kasih kompensasi karena sering diintimidasi penghuni
- Cak Ji (Wakil Walikota) malah minta pemilik rumah tetap kasih kompensasi Rp5 juta/kepala
- Netizen anggap ini tidak adil:
- pemilik dirugikan bertahunan,
- tak terima uang sepeser pun,
- malah sering diintimidasi & diolok-olok
Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan rapat dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana, Minggu (31/08).
Ia mengatakan akan ada pencabutan sejumlah kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR.
Salah seorang ketua PBNU, kiai Ulil Abshar Abdalla pernah bilang: @GreenpeaceID & @walhinasional adalah wahabi lingkungan. Intinya semua yg nggak sejalan dgn PBNU dicap wahabi. Banyak sekali riset Greenpeace soal kerusakan hutan oleh deforestasi & PSN, tapi bagi PBNU: bodo amat
Colonial extraction and unequal exchange have shaped two centuries of North-South inequality.
🧵A thread on a NEW STUDY written with @gatonievas
[1/9]
🔗 https://t.co/kA1jeQiLOp