Beberapa anggaran lain dari Kementrian Sekretariat Negara dilansir dari INAPROC realisasi anggaran 2026 :
>holder id card lingkungan sekretariat presiden 213 Juta
>Pool Water Heater 417 Juta
>Kursi Pijat 255 Juta
>Peremajaan Taman Rumah Pejabat Kementrian sekretaris negara 1.1 Miliar
>Renovasi Ruang Kerja Bakom 6 Miliar
>Dukungan Peningkatan Imunitas tubuh 2.5 Miliar
>Pengadaan Kendaraan Listrik (golf car) 3.2 Miliar
>Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan Anggota Lembaga Tinggi (MA, BPK, MK) 3.4 Miliar
>Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan Pejabat 8.1 Miliar
>Kebutuhan sanitasi toilet dan pengharum ruangan 302 Juta
>Sewa Mesin Fotocopy multifungsi 1.04 Milar
>Sewa Mesin Fotocopy 447.8 Juta
>Sewa Mesin Fotocopy digital 1.2 Miliar
>Sewa Mesin Fotocopy Setneg (30 unit) 1.6 Miliar
Laporan langsung media internasional dari lokasi gempa M7,7 di Flores, NTT, Sontak menelanjangi kebohongan klaim manis pemerintah soal penanganan bencana.
(Buat MBG 1T / hari, buat bencana galang donasi)
- Prabowo dipilih oleh 61,80% Masyarakat NTT
- Prabowo dipilih oleh 61,05% Masyarakat Kalimantan Barat
- Prabowo dipilih oleh 72,53% Masyarakat Kalimantan Tengah
- Prabowo dipilih oleh 58,23% Masyarakat Kalimantan Selatan
- Prabowo dipilih oleh 69,15% Masyarakat Kalimantan Timur
- Prabowo dipilih oleh 69,71% Masyarakat Kalimantan Utara
Sekarang NTT diguncang gempa, rakyatnya butuh bantuan cepat.
Kalimantan dilanda kebakaran hutan dan kabut asap yang mencekik, warga sesak napas setiap hari.
Masa iya Kabinet Merah Putih yang dipilih mayoritas mutlak di daerah-daerah ini tinggal diam dan mengabaikan amanah kesejahteraan, kesehatan dan kondisi masyarakat pemilihnya?
Kalo sampai lambat merespons bencana itu sama aja mengkhianati amanah yg udah dikasih!!
Kalau mau menilai MBG berhasil atau gagal, jangan ngarang, zer.. Tapi pakai standar BGN sendiri.
Apa standarnya?
Sini saya jelasin.
Dalam Juknis MBG 2026, indikator keberhasilan adalah program terlaksana sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pedoman Umum BGN juga menetapkan sasaran 100% implementasi, termasuk pemenuhan standar operasional, tata kelola, dan pelaporan.
Termasuk juga kewajiban SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi serta memiliki SLHS maksimal satu bulan setelah beroperasi.
Bagaimana realisasinya?
Awal 2026, baru 32% SPPG atau sekitar 6.150 dapur yang memiliki SLHS.
Sampai 29 Mei 2026, 8.182 SPPG pernah disuspend, dengan 2.213 masih disuspend.
Sampai 10 Agustus, 504 dapur ditutup permanen karena tidak layak secara sanitasi.
Apa artinya?
Kegagalan memenuhi standar keamanan pangan terjadi di puluhan ribu unit penyelenggara.
Ini sudah menunjukkan permasalahan yang cukup masif pada implementasi sistem.
Semua ini terjadi karena kontrol yang diwajibkan BGN sendiri tidak terpenuhi secara konsisten.
Kesimpulannya?
MBG gagal memenuhi standar keberhasilan yang mereka buat sendiri.
Singkatnya, MBG adalah program yang GAGAL, baik dari sisi tata kelola, kepatuhan terhadap SOP, maupun keamanan pangan.
Demikian.