Anindito Bhagawanta

Ordinary Software Engineer

[Anindito Bhagawanta @TheSagab]

Sometimes knowing everything isn't a good idea

[Elon Murz | SVP of Meme Engineering @ecommurz]

"Whyd they invest in malaysia n not indo??".

Google invest in Indo? After the WHOLE Chromebook drama?? where the high-ranking official overseeing the institution himself got caught in a corruption case?? 😂😂😂

[S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono]

Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.  

Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini.

*SBY*

[kiya hue @kiyahue]

congrats prabowo, kapan lagi indonesia jadi cover new york times✌️

[Is William Afton in Fortnite? @FNAFXFN]

vibecode your resignation letter

[Ibrahim Arief @ibamarief]

100% VC/investor yang curhat ke kami, bilang Indo terlalu berisiko untuk investasi sejak kasus Ibam, Nadiem, dan Nicko.

Ada yang pilih rugi miliaran daripada ambil risiko investasi di industri yang kalau startupnya sukses malah kena kriminalisasi atau diperas oknum2 korup.

Yang namanya investor, sudah pasti paling perhitungan soal risiko.

Kalau sudah bertindak profesional pun, tidak menerima uang sepeser pun, masukan dan keputusannya wajar, tapi tetap bisa kena kriminalisasi, bagaimana mereka bisa percaya Indonesia punya kepastian hukum?

Bagi investor, artinya risikonya tinggi bahwa suatu hari nanti investasinya bisa dikriminalisasi, dan imbalnya rendah karena nilai investasinya bisa hancur lebur.

Kalau risikonya tinggi, imbalnya rendah, buat apa dia investasi di Indonesia?

Yang Indonesia butuhkan bukan regulasi baru, bukan juga taruh founder startup di panggung.

Yang Indonesia butuhkan adalah kepastian hukum.

Contoh sederhana soal ketidakpastian hukum: dalam kasus Ibam, tafsir Pasal 3 UU Tipikor diperluas, sehingga semua orang yang pernah ikut rapat pemerintah dianggap punya kewajiban setara pejabat.

Padahal Ibam sudah berkali-kali mengingatkan kementerian secara profesional bahwa Chromebook butuh diuji dulu, dan fakta persidangan menunjukkan peringatan Ibam tidak didengar oleh pejabat Eselon I/II yang melakukan pengadaan.

Tapi Ibam tetap divonis 4 tahun penjara karena perluasan tafsir di atas.

Tiga hakim menilai bahwa mengingatkan dan menyatakan keberatan saja tidak cukup.

Ibam, yang berstatus konsultan eksternal, bahkan ngga digaji oleh negara, dianggap secara de facto punya kewajiban menghentikan para pejabat Eselon I/II tersebut dalam menyalahgunakan masukan yang pernah Ibam berikan.

Apakah masuk akal, seorang konsultan yang bukan pejabat pemerintah dianggap punya kewenangan secara de facto, padahal fakta persidangan menunjukkan masukannya banyak tidak didengar?

Apabila penegakan hukum tipikor dalam praktiknya justru berujung pada kriminalisasi, dan memaksa hakim melakukan “akrobat hukum” untuk mempertahankan konstruksi putusannya, maka patut dipertanyakan: apakah kepastian hukum masih menjadi tujuan utama?

Ataukah putusan tersebut lebih ditujukan untuk mempertahankan narasi hukum tertentu, meskipun harus mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi, dan malah menghasilkan preseden buruk bagi negara kita?

Masa sih preseden buruk? Mari kita ambil contoh.

Kamu pernah ikut FGD pemerintah? Pernah diundang rapat oleh kementerian/lembaga dan dimintai masukan?

Dengan perluasan tafsir UU Tipikor di atas, kamu bisa dipenjara kalau suatu hari masukan kamu dipakai pejabat untuk korupsi.

Karena masukan kamu bisa dianggap memberi kamu kewenangan secara de facto, lalu kamu dinilai tidak menghentikan pejabat melakukan korupsi, meskipun korupsinya mereka lakukan tanpa sepengetahuanmu.

Ironisnya, seperti dalam kasus Ibam, yang kemudian diancam penjara adalah kamu, bukan pejabat-pejabat korup tersebut.

Kamu tidak menerima uang korupsi sepeser pun? Tetap bisa dipenjara.

Ini karena UU Tipikor sudah lama mengalami perluasan tafsir melalui adanya frasa "memperkaya pihak lain".

Dalam putusan Ibam, kelima Hakim mengakui Ibam tidak memperkaya diri maupun menerima aliran dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, tapi tetap divonis karena "memperkaya pihak lain".

Padahal frasa tersebut awalnya dirumuskan untuk memidana orang yang menerima keuntungan secara tidak langsung lewat pihak lain, namun kini menjadi pasal karet karena tafsirnya diperluas.

Dengan adanya putusan terhadap Ibam, kini Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 604 KUHP baru, kembali dihadapkan pada risiko perluasan tafsir menjadi pasal yang semakin karet lagi.

Yaitu siapapun yang pernah beri masukan bagi negara, jadi dianggap punya kewajiban menghentikan pejabat menggunakan masukannya untuk korupsi, meskipun korupsi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dia.

Kami tidak ingin putusan Ibam digunakan sebagai preseden untuk memenjarakan banyak orang yang pernah atau mau bantu Indonesia.

Apalagi sampai membuat hukum menjadi semakin tidak pasti, sampai-sampai pejabat korup bisa bebas dengan cara menyalahkan masukan orang yang tidak korupsi atas perbuatan korup mereka.

Apa jadinya masa depan Indonesia kita tercinta, jika ketidakpastian hukum menjadi sekentara itu?

Semua ini, adalah pendorong kami untuk terus berjuang melalui banding.

Jangan sampai hanya demi pihak-pihak tertentu mengejar sebuah "target", kepastian hukum satu negara dicederai, dan efek dominonya menjalar ke mana-mana.

Putusan yang penuh "akrobat" ini harus dibatalkan. Ibam, Nadiem, Nicko, dan semua yang dikriminalisasi harus bebas. Kepastian dan supremasi hukum di Indonesia harus ditegakkan.

Banyak hal di negara ini niscaya bisa kembali ke jalur yang benar jika penyalahgunaan hukum bisa dihentikan.

Mohon bantu kami, mohon kawal selalu 🙏🏼

[versace @trunkszoldyck]

SEMOGA TERWUJUD

[Mitchell Hashimoto @mitchellh]

@poojabnf I read the code

[Tom Wright @TomWrightAsia]

How Indonesian “justice” works:

—Arrest Nadiem with no evidence of wrongdoing as he tried to reform the country as a minister.

—Prosecutor loses face in court due to the ridiculousness of the case.

—To save face, the judge gives Nadiem 10 years in jail anyway.

—Next step? Nadiem is likely released on a presidential intervention.

Indonesia is a laughing stock on the global stage.

[txtdrimedia @txtdrimedia]

giliran pidato dihadapan dosen, rektor, guru besar, ilmuan & peneliti loyo bgt lu prabs

[dimsums🍏²⁶ OBLU @psychollogay]

oh Indonesia… the potential you have without this corrupted governments… i yearn for u every seconds…

[Bloomberg @business]

Once seen as the darling of Southeast Asia, government policies under President Prabowo Subianto appear to be slowing Indonesia’s economic rise https://t.co/QDqdy9ovll

[Prabowo Subianto @prabowo]

Kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus bung @DavidEfendhi. Hampir semua nilai tambah, dinikmati bangsa asing.

[🍁Maple🍁 @MapleFables]

@crellythecow This is worse

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi.

Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas".

Saya tolak, ngga mau bohong & zalim.

Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka.

Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua.

Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan.

Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan:

Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri.

Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong.

Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran.

Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak.

Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.”

Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran.

Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar.

Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia.

Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe.

Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif.

Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah.

Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan.

Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir.

Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan.

Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan...

Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan.

Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini.

Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini.

Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara.

Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?

Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.

Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.

Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.

Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.

Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.

Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.

Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:

1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.

2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.

3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.

4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.

5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.

Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.

Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.

Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.

Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.

Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.

Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.

Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.

Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.

Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.

JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.

Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.

Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.

Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.

Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.

Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...

Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.

Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.

Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?

Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?

Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.

Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.

Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)