• mas •

Human

[• mas • @tksjht13]

@thoriqatuna @DivHumas_Polri Oh, ini institusi yang menurut survey paling korup di asia tenggara itu, ya?

[• mas • @tksjht13]

@DoankWarto Saya kasih nilai 11.....

Dari 10 ribu.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu hal yang menurut gue paling jahat dan paling halus yang sedang dilakukan pemerintah ke kita semua sekarang.
Bukan dengan kekerasan.
Bukan dengan ancaman langsung.
Tapi dengan satu metode yang jauh lebih efektif:

Normalisasi.

Pelan-pelan.
Bertahap.
Sampai kita semua lupa bahwa hal yang sekarang kita anggap "ya begitulah" sebenarnya dulu adalah sesuatu yang tidak masuk akal.

Mari kita mulai dari awal:

Dulu Gibran tidak memenuhi syarat usia untuk jadi calon wakil presiden.
Aturan jelas.
Batas usia jelas.
Tidak ada ruang abu-abu.

Lalu tiba-tiba aturannya diubah.
Batas usia digeser.
Dan Gibran bisa maju.

Saat itu semua orang ribut.
Demo.
Kritik.
Headline media penuh dengan kata
"konstitusi dirobek".

Sekarang?
Sudah lewat lebih satu tahun.
Sudah jadi sejarah.
Tidak ada yang ribut lagi.
Yang dulu dianggap pelanggaran konstitusi terbesar sekarang dianggap "ya sudah terjadi, mau gimana lagi".

Itu normalisasi yang pertama.

Lalu janji-janji politik:

Selama kampanye segala macam janji diucapkan.
Yang didengar rakyat: harga akan turun, kesejahteraan akan naik, korupsi akan diberantas habis.

Sekarang janji-janji itu satu per satu menguap.
Harga naik bukan turun.
Subsidi dipotong bukan ditambah.
Dan ketika ditanya jawabannya selalu sama:
"kondisi global", "tidak sesederhana itu", "butuh proses".

Dan kita semua mulai menerima jawaban itu.
Padahal dulu janji itu yang membuat kita memilih.
Itu normalisasi yang kedua.

Lalu MBG:
Program senilai Rp335 triliun.
Korupsi terbongkar sebelum setahun berjalan.
Kepala BGN ditangkap.

Dapur SPPG meledak dari 21.000 jadi 27.000 dengan jual beli titik yang terungkap sendiri oleh Zulhas.

Reaksi pertama kaget.
Marah.
Gila, ini program flagship sudah korupsi dari awal!

Sekarang?
Ya namanya program besar pasti ada yang nyolong. Yang penting programnya jalan.
Itu normalisasi yang ketiga.

Dan ini yang paling licik penangkapan korupsi dijadikan prestasi:

Setiap kali ada pejabat ditangkap karena korupsi pemerintah dan pendukungnya langsung framing:
"Lihat, ini bukti pemerintah serius berantas korupsi!"

Tapi tunggu.
Penangkapan itu bukan prestasi.
Penangkapan itu adalah bukti bahwa korupsi terjadi di program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.

Bayangkan rumah kamu kebakaran karena kompornya bocor dan kamu malah dipuji karena berhasil memadamkan apinya.

Padahal yang harusnya dipertanyakan adalah:
kenapa kompornya bocor dari awal?

Itu normalisasi yang keempat dan ini paling berbahaya karena membalik logika sebab-akibat.

Lalu kenaikan BBM:
Dulu waktu dolar tembus Rp15.000 itu dianggap krisis nasional.
Headline besar.
Rapat darurat.
Semua orang panik.

Sekarang rupiah di Rp18.000.
Dan reaksinya?
"Ya begitulah kondisi global, semua negara juga kena."

Pertamax naik. Pertalite ikut terdampak abang ojol harus antri jam 4 pagi sebelum SPBU buka.
Tapi narasinya:
"Pertalite kan tidak naik, jadi rakyat kecil tidak terdampak."

Itu normalisasi yang kelima.

Dan ini yang paling menyeramkan buzer yang menyerang siapapun yang masih kritis:

Connie Rahakundini Bakri sampai harus lari ke Rusia karena nyawanya terancam.
Dino Patti Djalal diserang karena mengkritik biaya perjalanan presiden.
Saiful Mujani dikriminalkan.
Dokter Tifa dipolisikan.

Dan setiap kali ada yang kritis buzer langsung bergerak. Framing langsung dibentuk:
"ini cuma pencari sensasi",
"ini bagian dari konspirasi asing",
"ini orang yang tidak puas karena tidak dapat jabatan".

Pelan-pelan orang-orang yang masih berani bicara jadi makin sedikit.
Bukan karena mereka salah.
Tapi karena ongkos untuk bicara jadi terlalu mahal.

Itu normalisasi yang keenam dan ini yang membuat seluruh proses normalisasi sebelumnya bisa berjalan tanpa perlawanan.

Dan ini yang paling jahat dari semuanya kita mulai lelah:

Setiap normalisasi butuh energi untuk dilawan.
Setiap kali ada yang salah butuh tenaga untuk marah, untuk kritik, untuk turun ke jalan, untuk bertanya "kok bisa begini?"

Tapi ketika hal-hal yang salah ini datang terus-menerus satu demi satu, hampir tanpa henti energi kita untuk marah pun habis.

Dan ketika energi untuk marah habis yang tersisa hanya satu hal: menerima.

"Ya sudahlah."
"Mau gimana lagi."
"Memang begini negaranya."
"Capek juga kalau terus-terusan marah."

Dan itulah tujuan sebenarnya dari seluruh proses ini.
Bukan untuk membuat kita setuju.
Tapi untuk membuat kita terlalu lelah untuk tidak setuju.

Normalisasi bukan terjadi karena rakyat bodoh.
Normalisasi terjadi karena rakyat dibuat lelah secara sistematis satu krisis demi satu krisis,
satu pelanggaran demi satu pelanggaran,
satu janji yang diingkari demi satu janji lainnya sampai titik di mana melawan terasa lebih melelahkan daripada menerima.

Dan ketika seluruh generasi sudah tumbuh dengan menganggap semua ini "normal" tidak akan ada lagi yang bertanya "kenapa harus seperti ini?" Karena bagi mereka memang dari awal sudah seperti ini.

Itulah kenapa melawan kelelahan untuk tetap bertanya, tetap kritis, tetap mengingat bagaimana seharusnya adalah hal paling penting yang bisa kita lakukan sekarang.

Karena begitu kita berhenti bertanya itulah saat normalisasi benar-benar menang.

[txt gajelas @txtdarigajelas]

duluan dollar 19rb jir daripada 19jt lapangan pekerjaan

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal

[Jaringan GUSDURian @GUSDURians]

Dear, media.

Kurban itu perorangan. Jika Presiden menggunakan APBN untuk bagi-bagi sapi, maka itu bukan kurban. Itu program politik. Jadi jangan ditulis "kurban Prabowo" karena dananya dari pajak rakyat. Trims...

[txt keabsurdan wni @txtharihariWNI]

Setiap kali beli kendaraan bermotor, mau cash mau kredit, begitu lunas pasti dapat dokumen yang namanya PPKB Faktur Kendaraan Bermotor.
Di dalamnya tertulis semua detail kendaraan, termasuk harga asli dari pabrikan sebelum kena markup apapun.

Nah, coba kita bedah bareng.
Ambil contoh Honda Vario 160, salah satu motor paling laris di Indonesia. Harga asli yang tertera di faktur pabrikan sekitar Rp16 juta.
Tapi harga cash yang kita bayar di dealer?
Rp28 juta.
Selisihnya Rp12 juta.

Dan jangan salah paham itu bukan dealer yang rakus. Bukan dealer yang ngambil untung segitu.
Rp12 juta itu murni pajak.
PPN, PPnBM, dan berbagai pungutan negara lainnya yang sudah menempel di harga kendaraan bahkan sebelum motornya sampai ke tangan kita.
Hampir 46 persen dari harga jual langsung masuk ke kas negara.
Hampir separuh dari uang yang kita keluarkan bukan buat motornya tapi buat negara.

Dan itu baru dari satu motor.
Belum pajak tahunan yang bisa tembus Rp400 ribu lebih. Belum kalau punya dua motor.
Belum kalau punya mobil.
Belum PPN setiap kali kita belanja kebutuhan sehari-hari, makan di warteg, ngopi di cafe semua kena potongan.
Tanpa kita sadari, kita sudah menyetor ke negara dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang kita kira.

Jadi kalau ada jalan rusak di depan rumah, fasilitas umum yang terbengkalai, pelayanan publik yang bikin geleng-geleng kepala wajar banget kalau kita komplain.
Itu bukan merengek.
Itu hak kita sebagai orang yang sudah bayar.
Uang itu uang kita, yang kita titipkan ke negara dengan harapan dikembalikan dalam bentuk kehidupan yang lebih layak.

Lain kali ada yang tanya kontribusi kamu ke negara apa ingat aja setiap kali kamu beli motor, bayar pajak tahunan, belanja di minimarket, atau makan di luar. Jawaban kalian sudah ada di sana, dalam bentuk angka yang nyata dan nggak bohong.

Sekarang pertanyaannya kalau kita sebagai rakyat kecil sudah sebegitu patuhnya menyetor ke negara, kenapa yang kita rasakan sehari-hari masih segini-gini aja?
Uangnya pergi ke mana, dan siapa yang harus kita tagih?

[• mas • @tksjht13]

@yappingfess Please, ini pake mata uang dolar kan? Bukan rupiah

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Ferry Irwandi bilang sesuatu tentang MBG yang menurut gue paling jujur yang pernah diucapkan oleh siapapun yang punya platform besar di Indonesia.

"Kalau gua presiden program ini tidak akan gua buat. Gua lebih setuju kalau dari awal program ini tidak ada."

Kalimat itu bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat politik yang benci pemerintah.
Tapi dari seseorang yang menghabiskan dua bulan riset ekonomi dengan data, formula, dan kalkulasi yang bisa diverifikasi siapapun.

Dan ini yang paling menohok soal MBG:
Program ini menghabiskan Rp335 triliun per tahun. Setelah dipotong Rp68 triliun oleh Purbaya masih Rp268 triliun.

Tapi Ferry menemukan bahwa dengan analisis yang benar MBG bisa dihemat lebih dari Rp179 triliun per tahun sambil tetap menghasilkan outcome yang lebih baik untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

Bukan dengan menghapusnya.
Tapi dengan membuatnya tidak bodoh.

Empat masalah utama MBG yang tidak pernah diakui pemerintah:

Pertama: coverage terlalu universal.

Tidak semua anak sekolah butuh
makan gratis dari negara.
Anak dari keluarga yang mampu tidak perlu disubsidi. Tapi sekarang semua dapat.

Dari SD negeri di Jakarta yang siswanya anak pejabat sampai SD terpencil di Papua yang siswanya betul-betul kelaparan.
Dapat semua dengan porsi yang sama.

Ini bukan pemerataan.
Ini pemborosan yang disamarkan sebagai kepedulian.

Kedua: komposisi menu tidak berbasis kebutuhan gizi aktual.

Yang dibutuhkan untuk mencegah stunting bukan sekadar mengisi perut.
Dibutuhkan protein yang cukup, micronutrient yang tepat, dan konsistensi asupan.

Tapi yang terjadi di lapangan:
satu jeruk keriput, satu roti, satu kotak susu ultra diklaim sebagai makan bergizi gratis.
Bahkan ada laporan menu yang tidak layak dari berbagai daerah.

Dan guru yang memfoto menu buruk itu dipanggil kepala sekolah.
Diminta diam.

Ketiga: sistem pengadaan terlalu terpusat dan rawan kebocoran.

Uang sebesar Rp268 triliun mengalir melalui satu sistem yang belum pernah diaudit secara independen.

Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat setiap lapisan distribusi adalah peluang kebocoran.
Dan KPK yang seharusnya mengawasi sedang dalam kondisi paling lemah dalam sejarahnya.

Keempat: audit dan monitoring sangat lemah.

Mahfud MD sendiri bilang:
kalau MBG dikelola melalui Koperasi Merah Putih langsung ke desa tanpa perantara bisa hemat 60%. Tapi yang terjadi sekarang?

Lapisan demi lapisan birokrasi.
Dan tidak ada laporan publik yang bisa diverifikasi tentang berapa yang sampai ke piring anak-anak.

Dan ini yang membuat gue paling marah:

Pemotongan Rp68 triliun yang diumumkan Purbaya memang langkah yang benar.
Gue apresiasi itu.
Tapi ruang efisiensinya masih Rp179 triliun lebih.

Artinya pemotongan yang sudah dilakukan baru menyentuh sepertiga dari potensi penghematan yang ada.

Dan uang Rp179 triliun yang bisa dihemat itu kalau dialokasikan dengan benar bisa menggaji 450.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan selama satu tahun penuh.

Atau membiayai pendidikan gratis dari SD sampai SMA untuk seluruh anak Indonesia dari keluarga tidak mampu.

Tapi itu tidak dilakukan.
Karena efisiensi tidak menghasilkan foto yang bagus untuk kampanye.

Dan sekarang kita bicara soal subsidi dan ini yang lebih gila lagi:

Total subsidi dan kompensasi energi 2026:
Rp381,3 triliun.
Ditambah subsidi non-energi dan perlindungan sosial: lebih dari Rp1.000 triliun.

Satu triliun rupiah.
Setiap tahun.
Untuk subsidi.

Dan hasilnya: 46,2% dari subsidi itu dinikmati oleh 20% kelompok terkaya Indonesia.

Bukan yang miskin.
Bukan yang butuh.
Tapi yang paling kaya.

Dan ini bukan teori.
Ini data dari World Bank.
Data yang ada.
Data yang sudah diketahui.
Data yang tidak pernah dijadikan alasan untuk berubah.

Dan ini yang paling konkret soal LPG:

70% subsidi LPG tabung melon yang warnanya hijau itu, yang katanya untuk rakyat kecil mengalir ke kelompok menengah dan menengah ke atas.

Bukan ke ibu-ibu yang betul-betul tidak mampu beli gas dengan harga normal.
Tapi ke rumah tangga yang gajinya lebih dari cukup untuk beli gas tanpa subsidi.

Kenapa bisa begini?
Karena sistemnya berbasis harga bukan berbasis penerima.
Siapapun yang beli LPG melon dapat subsidi.
Tidak peduli kamu kaya atau miskin.

Tidak peduli kamu pegawai kantoran bergaji puluhan juta atau petani yang penghasilannya di bawah UMP.

Akibatnya:
kebocoran Rp174 triliun per tahun karena salah sasaran.
Hampir dua kali anggaran kesehatan nasional.
Hilang. Setiap tahun.

Dan solusinya sangat sederhana tapi tidak pernah dilakukan:

Ubah sistemnya.
Bukan hapus subsidinya.

Harga LPG dibuat mendekati harga pasar.
Tapi kelompok yang betul-betul miskin dapat transfer tunai langsung ke rekening mereka.
Bukan barang yang bisa dicuri di tengah jalan.

Bukan kupon yang bisa dipalsukan.
Tapi uang nyata yang masuk langsung ke tangan yang berhak.

Semua negara yang melakukan ini berhasil.
Tidak ada yang gagal.
Iran melakukan ini.
Brasil melakukan ini.
India melakukan ini.
Mexico melakukan ini.

Hasilnya selalu sama:
kebocoran turun drastis,
yang miskin dapat lebih banyak,
negara lebih efisien.

Kalau Indonesia melakukan hal yang sama:
saving bisa menembus Rp120 triliun net per tahun.

Rp120 triliun.
Setiap tahun.
Bukan dari pajak baru.
Bukan dari utang baru.
Tapi dari memperbaiki sistem yang sudah ada.

Dan ini yang paling pedas:
Infrastruktur untuk melakukan ini sudah ada.
KTP ada. NPWP ada. BPJS ada.
Rekening bank untuk rakyat miskin sudah pernah dibuat di era Jokowi.
Data sudah sebagian ada.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya.
Karena subsidi harga yang universal terlihat populis. Mudah dikomunikasikan.
Mudah diklaim sebagai kebijakan pro rakyat.

Sementara reformasi subsidi yang tepat sasaran butuh penjelasan yang panjang.
Butuh komunikasi yang jujur.
Butuh keberanian untuk bilang bahwa yang kaya harus bayar harga pasar.

Dan itu tidak menghasilkan tepuk tangan di podium. Tidak menghasilkan foto yang bagus di media sosial. Tidak bisa dijadikan bahan pidato yang mengharukan.

Jadi tidak dilakukan.

MBG bisa dihemat Rp179 triliun dengan hasil yang lebih baik untuk anak yang betul-betul butuh.

Subsidi bisa diefisienkan Rp120 triliun dengan manfaat yang lebih besar untuk yang betul-betul miskin.

Total: hampir Rp300 triliun per tahun yang bisa diselamatkan dari pemborosan dan salah sasaran. Tanpa menambah pajak.

Tanpa menambah utang.
Hanya dengan mengubah sistem yang sudah ada menjadi sistem yang benar.

Tapi yang dilakukan sekarang: Rp68 triliun dipotong lalu diklaim sebagai efisiensi besar.

Sementara rakyat kaya terus menikmati 46% subsidi yang seharusnya untuk rakyat miskin.

Dan anak-anak yang betul-betul kelaparan masih dapat menu satu jeruk keriput dan satu roti.

Dan guru yang berani memfotonya diminta diam.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[• mas • @tksjht13]

@LambeSahamjja Gblg

[hywnnkw @heywannaknoww]

bayangin aja bangun pagi ikutin semua nasehat ortu, rajin ibadah, jauhin toxic people, olahraga, journaling, upskill & konsisten growth, peduli akan kesehatan mental, karena kamu punya mimpi tentang hidup yang lebih baik dari orang tuamu saat ini, tapi presidennya prabowo.

[Happy Life @whereaiko]

Barangkali ibadah terpanjang kita adalah menjadi WNI

[Mama Queen @Qu3en_Bakery]

Nikel: No 1 di dunia
Timah: No 1 di dunia
Batu Bara: No 2 di dunia
Tembaga: No 5 di dunia
Emas: No 6 di dunia
Bauksit: No 6 di dunia

Lalu kenapa mata uang kita lemah?
Dibilang Indonesia gelap ga terima, terus yang gelap siapa??

[Ken Hans @kenhans03]

Semoga anak2 indonesia bersura begini
🔥🔥

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

🇮🇩 1 Wakil Presiden
🇮🇩 49 Menteri
🇮🇩 59 Wakil Menteri
🇮🇩 580 Anggota DPR
🇮🇩 152 Anggota DPD
🇮🇩 2.120 Anggota DPRD Provinsi
🇮🇩 17.610 Anggota DPRD Kabupaten/Kota

TOTAL: 20.571 ORANG.

20.571 pejabat yang digaji pake uang rakyat.… SERIUSAN ga ada SATUPUN yang merasa pidato Prabowo bermasalah?

Terus rakyat disuruh percaya negara ini diisi orang-orang kompeten?

cc:albertsutopo

[cozy 🕷️ @cozyaltruis]

Pantesan kalah 3 kali
Pantesan dinilai 11/100
Pantesan diberhentikan BJ Habibie

Ternyata beneran se gak layak itu jadi presiden.

[andi @andihiyat]

Yang ngedumel "ya allahhhhh" tiap liat prabowo pidato boleh retweet

[Prabowo Subianto @prabowo]

Kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus bung @DavidEfendhi. Hampir semua nilai tambah, dinikmati bangsa asing.

[Kapten Haddock @SeekHustle]

Jahat banget cok!! 😠

Kalau semua yg diomongin nadiem ini bener, dahlah hopeless banget sama penegak hukum di negara kita capt. Antara inkompeten atau emang ada niat jahat.

Kenapa gue bilang gitu? Coba lo tonton video ini sampe kelar. Lo bakal merasa apa yg disampaikan nadiem itu semua logis dan seluruh tuntutan jaksa jadi ga berdasar.

Lo inget ga suami dewi Sandra, Harvey Moeis? Berapa potensi kerugian negaranya? Berapa tahun dia dituntut jaksa? Berapa banyak denda yg harus dia bayar??

Jauh banget dari tuntutan ini capt!

At least, Gue gatau nadiem ini kesalahannya seberapa besar, tapi dengan tuntutan setidak masuk akal itu gue rasa ini sangat ga adil.

Semoga ada keadilan di negeri tercinta kita ini.