Mikael

Courage needs to be trained, not come suddenly like a revelation from God
- T.W -

[unilubis @unilubis]

Foto ini layak menjadi kandidat photo of the year. Imo. Kuat sekali. Presiden kudu marah ke kementerian terkait dan kepala daerahnya. Kog sekolah rusak tidak segera diperbaiki? Ini malah nuding jurnalis Londo Ireng. Media sdg lakukan tugas kontrol sosial kog. Harusnya Presiden terbantu cc @dewanpers @FJPINDONESIA

[Raven @RavenweX]

Gak ada yang lebih ironis dari kisah Prof. Bambang Hero Saharjo. Ilmuwan yang berjuang nyelametin hutan Indonesia dari kebakaran, malah digugat Rp510 Miliar di negeri sendiri oleh korporat sawit.

Tahun 2018, dosen IPB ini dituntut dengan angka fantastis itu cuma karena beliau jadi saksi ahli KLHK buat ngebongkar kasus pembakaran hutan di Riau. Analisis ilmiahnya yang akurat malah dibalas teror hukum yang nyaris ngehancurin kariernya.

Tapi plot twist-nya bikin nampar muka hukum kita: Di saat dalam negeri beliau ditekan habis-habisan, tahun 2019 lembaga internasional di London, Inggris, justru menganugerahi beliau John Maddox Prize—salah satu penghargaan tertinggi buat ilmuwan paling berani di dunia.

Bukti nyata kalau di negeri ini, jujur dan pakai ilmu buat bela alam itu taruhannya bisa miskin tujuh turunan digugat mafia.

[Dimar @dimarsasongko98]

Di sidang MK, 30 Juni 2026, dosen Cenuk minta perlindungan:
"Kami mempertaruhkan pekerjaan kami."

Ketua MK Suhartoyo peringatkan langsung:
"Kampus tidak boleh ada dampak negatif ke saksi."

Setelah sidang: penugasan akademik dicabut.
Riset bareng BRIN & MA tidak diakui.
Konferensi internasional harus bayar sendiri.

Doktorat Australia.
Publikasi Scopus.
Reviewer beasiswa internasional.

Kampus tidak intervensi, katanya.

[Mikael @totoey]

@jilulisme Sy heran, knp anda heran? Jgnkan pengusaha luar, pengusaha lokal, atau orang yang mau bikin usaha aja, ngurus izin dari NIB, izin tata ruang, izin lingkungan, amdal, KRK, PKB, izin profesi, izin keramaian, izin RT, izin Rw, izin kelurahan, izin kelayakan banngunan, kburu dpresi

[Lembaga KERIS @LembagaKERIS]

A classified United States defence document lays out a plan to secure blanket overflight access for American military aircraft through Indonesian airspace, following a February meeting between Indonesian President Prabowo Subianto and Donald Trump in Washington, marking a significant step in expanding U.S. operational reach across the Indo-Pacific.

https://t.co/MGn1RlS0lc

[Bivitri Susanti @BivitriS]

Jauh lebih berbahaya pejabat, bukan pengamat, yg tdk sesuai background.Juga, pejabat yg salah data atau nggak pakai data (mis. bilang Aceh sdh pulih). Tanggung jawabnya hukum tuh bkn hanya etik.

[New Direction AFRICA @Its_ereko]

🚨🇮🇩🇺🇸 EXPOSED: US seeks blanket overflight access via Indonesia. Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin to sign deal in Washington. No case-by-case approval. Just notification.

The empire expands. Indonesia opens its skies. The resistance watches. One deal at a time. one truth at a time. one empire exposed.

Prabowo approved. Sjafrie signs. The US gains. Indonesia loses sovereignty. The resistance asks why. One why at a time. one truth at a time. one free future at a time.

Blanket overflight. No approval needed. The US military moves freely. The resistance objects. One object at a time. one truth at a time. one justice at a time.

Classified document. Now public. The empire's plans exposed. The resistance's work continues.

[Jhon Sitorus @jhonsitorus_19]

Diduga karena pedagang bakso malang di Tanah Abang tak memberi setoran 100 ribu, abang2 berbadan tegap ini memecahkan mangkok2 pejual bakso.

Menurut warga sekitar, pedagang bakso berhenti berjualan dan memilih pulang kampung.

[Catholic 𐕣 @myshawti]

Dari sini kita belajar, pantes kasus air keras maksa di peradilan militer. Isinya kosong ternyata

[Mikael @totoey]

@9Barbrew @reydjati @direktoridosen Mudah apane cukk? Harus ke samsat aja udah males

[Mikael @totoey]

@reydjati @direktoridosen Masalahnya kl ga ada waktu ke samsatnya gimana? Atau males aja. Knp ga bisa online yg 5 tahunan juga? Itu yg dinamakan sistemnya goblok, dari puluhan tahun ga ada perubahan. Harusnya 5 thn juga bisa online

[Mikael @totoey]

@direktoridosen Mau pajak yg 5 tahunan, motor harus dibawa ke samsat, bpkb asli harus bawa, harus gesek rangka mesin, bayar harus di loket. Ya udah ga usah bayar skalian males ribet, lagian motor cm buat blnja di komplek

[Mikael @totoey]

@Gendoet3G Dah lah, Bupati gobl**

[Mikael @totoey]

@feriamsari @Dandhy_Laksono Prof Mahfud MD, udah blio aja

[Mikael @totoey]

@zanatul_91 @berlianidris Usul: Knp ga kita outsource kan aja ya? pemerintah dan lembaga negara kita ke profesional gitu? Atau ke pemerintah yg lebih maju, ex: singapore. Kayaknya lebih maju kita, lebih hemat pula, ga ada pemilu.

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Sekali kunjungan diperkirakan menghabiskan anggaran 20M
20 x 48 =960M

Hasilnya:
Indonesia ke Amerika kena 19%
Amerika ke Indonesia 0%
Gabung BoP
2 kapal tanker Indonesia tertahan di Hormuz.
3 TNI tewas diserang Israel.

[trent crimm’s notebook📘 @teldasso]

@GKuswaya "membohongi kepala desa dengan video hasil2 kinerja dia sebelumnya" itu namanya PORTFOLIO ya babi. ASTAGA KELEWAT GOBLOK BANGET INI JAKSA2 NYA. LO PADA KULIAH DIMANA SIH ANJING. GWOBLOK! emosi gw bangsat

[Bayu Aji Bandoro @bayuajibandoro]

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam.

Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain.

Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya.

Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang.

Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti.

Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah.

Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia.

Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual.

Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun.

Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya.

Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan.

Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta.

Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini.

Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi?

Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

[Sυɳαɳ Sαɾƙҽɱ 𝙎𝙑𝘿 @TaliUdeng]

Topik ini sengaja kuposting berulang² biar kita semua sadar bahwa proyek MBG ini sebenernya jauh dri tujuan yg katanya mulia..

Ini jelas penggarongan uang negara habis²an yg dilegalkan dengan UU, untuk siapa?
Yakin proyek ini untuk rakyat?

JAWABNYA...MBELGEDES..!!