Takoyako

Special edition! Grab it fast.

[Takoyako @tudnik_]

Nggak semuanya ditanyain ke kindut ya 🐶

[Takoyako @tudnik_]

Laah ini, kenapa nggak muhasabah diri?
Indonesia itu kaya akan sumber daya alam dan banyak juga yg dikeruk. Tapi kenapa pendapatan terbesarnya bukan pajak dr pengerukan kekayaan alam?
Tembelek kucing.

[͔ @herculep638]

duit pajak kita kemana perginya?

[͔ @herculep638]

duit pajak kita kemana perginya?

[Takoyako @tudnik_]

Dyar.

[BANG TANI @petanirumah]

Tahun lalu saya jumpa teman kuliah di kedai kopi.

Penampilan OKB.
Mobil baru, IPHONE Baru, semua yang dia pakai bermerek luar semua.

Ternyata dia baru dapat proyek besar dari BUMN.
Dengan modal kontak kerja sama ditambah agunan rumah orang tua dia dapat pinjaman besar untuk modal awal proyek.

"Udahlah ikut aku aja kerja, aku gaji 2 kali UMR. Dari pada sarjana jualan madu paling dapat 100 ribu per hari"

Nggak saya tanggapi hanya kasih senyum aja. Sambil pamit dan tinggalkan kopi dingin yang masih separuh lagi.

Seminggu lalu saya dengar kabar kalau teman ini lagi keliling naik motor jumpai teman2 untuk pinjam uang bayar cicilan Bank yang sudah nunggak.

Sudah 7 bulan tagihannya nggak dibayar BUMN

[Surabaya Worker Support @sby_workerspt]

Nemu di threads 👀

[MBG Jelek @menuembegejelek]

⚠️ INGAT BAIK-BAIK NAMA DAN WAJAH SI BAJINGAN TENGIK HERY SUSANTO INI!

Taukah Handai Tolan sekelian, mengapa embege bisa melahirkan kasus keracunan hingga 30.000++ kasus? Mengapa kepala Badan dan wakilnya bisa dengan sangat leluasa korupsi selama 1,5 tahun? Mengapa banyak sekali pegawai BGN di daerah yang menjabat sebagai korwil, dan/atau pegawai kelas coro di kubangan lumpur (espepege) memiliki etika dan kompas moral yang hancur? Mengapa banyak panganan yang tersaji tak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dan terkesan mengenaskan? Mengapa kerap terjadi maladministrasi baik di tingkat pusat hingga di kubangan lumpur?

Salah satu jawabannya adalah ini! 🫵🏻

Lembaga yang bertugas untuk mengawasi program kerja lembaga / badan negara, dipimpin oleh orang brengsek yang MELARANG staf-nya untuk menyentuh dan memeriksa jalannya embege!

*Apa fungsi Ombudsman? Tupoksi mereka adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik itu Kementerian, Lembaga, atau Badan—baik di pusat maupun di daerah—termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan swasta yang menggunakan anggaran negara.

Sibangsat! Dia bukan cuman doyan duit suap tata kelola pertambangan nikel, tapi juga main-main sama proyek super prioritas rezim. Asu! Biadab!

[Komisi Wasit @MafiaWasit]

Aneh ga sih?

Tujuan MBG itu untuk anak-anak sekolah.

Tapi ketika Dapur MBG dihentikan bahkan kalaupun cuma sementara, yang marah bukan anak-anak sebagai penerima Makan Bergizi Gratis.

Yang marah malah yang punya Dapur.

[Nda ! 🧳 @Naandaa27]

Pengusaha asal Sukabumi mengaku sdh menyetorkan dana ratusan milyar sesuai kesepakatan kpd BGN tp hak pengelolaan 97 dapur yg dijanjikan disebut tak kunjung diberikan 🫣

Makanya jgn pnh berbisnis dg negara krn isinya pejabat2 korup !

********************
Spill Outfit Murah

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, udah pada tau bekum nih?
Baru-baru ini Ketua Komisi XI DPR bilang pemerintah harus lebih agresif ngejar penerimaan pajak supaya kemampuan bayar utang negara tetap terjaga.

sekali lagi dewan perwakilan rakyat
menyuruh pemerintah agar lebih tegas
dan berani dalam mempajaki rakyat

Soalnya utang pemerintah terus naik dan sekarang nilainya sudah tembus ribuan triliun rupiah.

Yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa solusi yang sering dibahas selalu nambah penerimaan pajak?

Padahal di sisi lain masyarakat sudah menghadapi banyak tekanan ekonomi, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sampai daya beli yang belum sepenuhnya pulih.

mereka ini perwakilan rakyat bukan sih?

[E-Mang Guepikirin ™ @M4ngU5il]

...semua pernah gw tonton..btw, siapa yg masih hidup kira2?...

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

INI MAL-ADMINISTRASI GAK SIH?
PRABOWO BENER-BENER GAK PAHAM TATA KELOLA UANG NEGARA YA?

Masak,
Menteri minta anggaran 5 triliun, dikasih 10 triliun.

Minta 100 triliun, kalau bisa dikasih 335 triliun. (MBG)

Nyambung juga,
ditanya sumber uang plesiran darimana, kalo ada lebihnya ditanggung sndiri.
Lah emg bisa campur2 gtu?
Sembarangan banget..

Terlepas dari itu,
Rakyat cuma minta satu hal:

Uang sebanyak itu hasilnya apa? Kalau sekolah masih rusak,
jalan masih berlubang,
harga kebutuhan terus naik,
dan korupsi masih jalan,

yang dibutuhkan bukan anggaran lebih besar, tapi pengawasan yang lebih besar.

Karena yang membuat negara maju bukan seberapa banyak uang yang dibelanjakan,
melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

guys jadi ceritanya ada rapat di komis x DPR
dia berpendapat berdasarkan data yang dia lihat
kalo semua guru +honorer di indonesia
digaji rata rata 5 juta aja sebulan
itu hanya menghabiskan anggaran 208 triliun per tahun
kalo 10 juta hanya 416 triliun rupiah

itu setara dengan anggaran MBG + kopdes sekarang
massih ada kembalian 50 triliun
berarti anggarannya ini ada dong dari dulu
tapi emang guru di indonesia masih dianggap
sebelah mata dan kurang diperhatiakan

menurut kalian lebih penting gurunya dulu di perhatikan
atau program MBG + Kopdes dulu?
mengingat gaji honorer masih ada yang 250 rb/ bulan

[𝐂𝐚𝐤 𝐃𝐞𝐞𝐩🚴‍♂️ @CakD3pp]

Astaghfirullah
Mari kita lindungi keluarga kita, mereka sudah menyebar kemana mana😢

[muklas @mukaikhlas]

NAHHH

[Fiersa Besari @FiersaBesari]

Pemerintah bisa bersikap seolah semuanya baik-baik saja, tetapi melemahnya nilai tukar rupiah tidak bisa berbohong. Ada yang salah dengan negeri ini, dan yang lebih menyedihkan, para pemimpinnya seakan tidak mau menerima kenyataan

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Halo, presiden biadab @prabowo. Saat mengundang 7 pemred kenamaan ke Hambalang sampean dicecar perihal keberlanjutan embege di saat negara berpotensi menghadapi problema moneter dan fiskal karena perang yang berkecamuk di timteng. Dengan lantang sampean mengatakan, "Tetap saya jalankan! Lebih baik saya memberi makan rakyat saya daripada uang itu dikorupsi!"

Lihat ini. Pemberian makan sampean tak sesuai target, tak bergizi, yang diamanahkan ketahuan basah korupsi, dan ekonomi negara yang sampean pimpin carut-marut!

Mundur!

[Korban Ceklist Satu ༊ ⋆𐙚 ˚ @AnKiiim_]

Nahkan bener, babinya beraksi 😆🫠

[Dimar @dimarsasongko98]

Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah, punya pola yang konsisten sejak menjabat Februari 2025.

Kades Sragen mandi lumpur protes jalan rusak — viral — Luthfi telepon bupati.

Warga stop bayar pajak kendaraan — viral — Luthfi kasih diskon 5%.

Warga Blora gerosok jalan pakai duit sendiri — viral — Rp5,2 miliar tiba-tiba ada.

Tiga kejadian berbeda.
Satu pola yang sama: tidak ada yang bergerak sebelum malu duluan.

Padahal Luthfi sudah tahu masalahnya.

Soal pajak kendaraan: Jawa Timur dan Banten kasih diskon opsen sampai 2026. Jateng tidak.

Warga kaget tagihan naik 10-16%.

Baru setelah viral, Luthfi instruksikan diskon.

Aturan pusatnya sama — keputusan tidak lanjutkan diskon itu pilihan Luthfi sendiri.

Soal jalan: di depan publik jelang Lebaran, Luthfi klaim kemantapan jalan provinsi 94%.

Tapi di rapat evaluasi internalnya sendiri bulan Mei 2026 — angkanya 84%.

Drop 10 persen dalam satu kuartal.

Sekitar 244 kilometer jalan provinsi tidak mantap. Blora salah satunya.

Dan anggaran jalan 2026 dipotong dari Rp1 triliun jadi Rp300 miliar — turun 70%.

Lalu dia heran kenapa jalan rusak.

Satu lagi yang dia akui sendiri: "UMK kita memang rendah dari standar nasional."

UMP Jateng 2026 Rp2,3 juta — salah satu terendah di Pulau Jawa.

Provinsi dengan ekonomi terbesar kedua di Jawa, upah buruhnya paling murah.

Dan ketika semua ini dipertanyakan, jawabannya:"Kalau kita sebagai pejabat publik, viral biasa. Lek enggak viral, jangan jadi pejabat publik."

Pak Luthfi benar.

Viral memang sudah jadi standar kerjanya.

[muklas @mukaikhlas]

ASBUN BANGET ANJING😭😭😭😭