Dipikir-pikir gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu mirip kaya "demo" versi lebih advanced.
1) Kita bisa protes, presentasikan data, memperlihatkan keadaan, ke negara.
2) Bebas dari gangguan parcok dan parjo.
3) Sidangnya beberapa kali, semua terekam live. Dokumentasinya ada PDF-nya semua.
4) Tiap sidangnya diliput sama jurnalis. Ditulis di berita di media.
5) Didengarkan hakim yang keputusannya bisa mengubah undang-undang.
6) Undang-undang mau gak mau dilaksanakan oleh pemerintah.
***
Saya ngikutin beberapa kasus di MK:
a) Tunjangan dan sertifikasi dosen diberhentikan selama tugas belajar
b) Tuntutan upah guru dan dosen agar minimum UMR
c) Tunjangan fungsional dosen yang nominalnya gak berubah sejak 2007
d) Anggaran pendidikan gak boleh dipakai MBG, digugat oleh 6-7 pihak sekaligus.
***
Semua keluhan yang nyata.
Sepertinya kita harus lebih banyak manfaatkan.
Kalau Gibran aja manfaatin, kenapa kita enggak?
Saya dan keluarga disurveilance dan dikuntit. Tiyo juga sama. Uda Feri dan keluarganya didoksing. Prof Uceng diteror digital. Prof Saiful di rumah dan kantornya ditongkrongin OTK. Kami juga telah dilaporkan ke polisi. Apa cara begitu yg dibilang lebih mengutamakan diskusi?
Gurita kepentingan di balik Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya dibongkar ICW. Dari sampel 102 yayasan mitra, ditemukan afiliasi ngeri-ngeri sedap:
• 28 yayasan terafiliasi Parpol
• 18 Pebisnis Swasta
• 12 Birokrasi
• 9 Relawan Pilpres
Sisanya terhubung ke militer & eks koruptor. Ini program gizi atau bancakan politik?
Video : kompas tv
Apa poin utama di balik rentetan aksi mahasiswa belakangan ini?
Di diskusi Prime Plus CNN Indonesia, Wakil Ketua BEM UI (Fatimah Azzahra) menjabarkannya dengan tajam dan bernas.
Berikut beberapa kutipan dari ucapannya yang menurut saya menarik
Program MBG dan Pengentasan Stunting
"Saya sebagai mahasiswa kedokteran sangat mempertanyakan ya, kalau alasan yang terus-terusan digaungkan sampai hari ini bahkan itu masih tentang menyelesaikan perihal stunting gitu ya."
"Kita semua saya yakin sudah tahulah bahwa bahkan sejak masa pemilu saja, ketika debat capres sudah banyak sekali pakar yang menyebutkan gitu, bahwa stunting itu tidak tepat ketika ditreat dengan MBG makan bergizi gratis yang diberikan pada anak sekolah yang momentum 1.000 hari pertamanya itu sudah terlewati."
"Sehingga menurut saya perbedaan pendapat tuh tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada satu hal fundamental secara sains yang memang sudah tidak sesuai, apakah itu masih perbedaan pendapat atau memang sesuatu yang perlu diperbaiki gitu."
========
Komunikasi Publik dan Empati Pemerintah
"Presiden itu tidak dipilih oleh rakyat dengan ekspektasi bahwa beliau tuh akan berterima kasih-terima kasih saja ketika dikritik gitu. Apa sih yang rakyat inginkan? Rakyat tuh inginnya ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh mereka ada hal yang 'Pak Anda mungkin salah, Pak kita tidak ingin seperti ini', dijawab dong oleh Presiden gitu. Harapan rakyat itu seperti itu."
"Apa versimu Pak Presiden? Maka Presiden menjelaskan ini begini, ini begini, untuk isu ini begini begini begini. Bukan ada isu diterima 'oh terima kasih, terima kasih'. Loh ini dipilih 58% yang dibanggakan dari dulu, tapi ketika rakyatnya itu punya pertanyaan punya aspirasi hanya terima kasih terima kasih tidak ada output gitu."
"Kalau hanya terima kasih-terima kasih itu, kalau kita habis scan QRIS, itu ada terima kasih otomatisnya. Kita enggak perlu presiden gitu kalau hanya untuk mengatakan terima kasih. Ya presiden tuh untuk menyampaikan solusi dan rakyat itu berhak tahu ketika Presiden mengalami hambatan itu tidak boleh disembunyikan. Itu yang kita rasakan sekarang ketika ada hambatan disembunyikan."
========
Program MBG dan Monopoli Ekonomi
"Ketika MBG ini diterapkan, bahwa banyak loh orang-orang yang mungkin menjadi pengangguran baru juga seperti itu dengan justru adanya MBG ini. Misalkan kantin-kantin di sekolah."
"Saya rasa kita sudah banyak ya melihat berita-berita bahwa kantin-kantin di sekolah itu mengalami sepi gitu. Karena mereka jadinya anak-anak enggak mau beli mereka. Karena mereka tuh paling tinggi penjualannya ketika sesi makan siang seperti itu kan, yang itu digantikan oleh MBG."
"Dan berapa banyak dalam satu sekolah itu ada berapa banyak penjual kantin? Kita katakan satu kota itu ada berapa sekolah lagi. Sehingga sebetulnya kita merasa bahwa MBG ini sendirilah yang justru memonopoli ruang-ruang pekerjaan itu seperti itu yang seharusnya mereka bisa hidup gitu."
========
Closing Statement : Analogi Korupsi sebagai Kanker
"Mungkin sebagai summary ya. Jadi saya ingin sedikit dalam perspektif saya sebagai mahasiswa FK gitu ya. Dalam tubuh kita tuh ketika ada satu jaringan yang terkena kanker begitu ya, yang sudah menyebar luas, maka tidak ada pilihan lain selain mengangkatnya dan memisahkannya dari tubuh kita. Supaya tubuh yang lain ini tidak semakin terdampak begitu."
"Nah dalam posisi negara kita saat ini, saya memandang bahwa bangsa kita ini sedang mengalami sakit yang sama. Ada satu jaringan di situ penuh dengan keburukan seperti itu ya, yang akan merugikan bangsa kita lebih jauh lagi kalau tidak dipisahkan gitu, tidak di-eliminasi. Dan siapa yang paling bisa melakukan itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang sudah diberi amanah pada rakyat untuk menyelesaikan masalah bangsa gitu."
"Dan saya ingin mengatakan ya menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan pada Pak Prabowo, bahwa Pak, Bapak sudah mencalonkan diri berkali-kali. Bapak sebegitu inginnya untuk berkontribusi gitu ya pada negara dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, maka jangan biarkan kesempatan yang satu-satunya ini Bapak berikan pada satu orang dua orang tiga orang empat orang yang menjadi tangan-tangan Bapak yang menjauhkan Bapak gitu dari Bapak seorang presiden, Bapak negara kepada rakyat Bapak yang ada di bawah."
"Bapak harus mendekatkan diri, kalau bisa rakyat itu Bapak yang langsung jawab. 'Kita punya masalah ini, kita akan begini, ini yang akan kita lakukan, tenanglah rakyatku'. Itu yang seharusnya diinginkan oleh rakyat. Dan itulah yang seharusnya Bapak lakukan sebagai orang yang telah berkali-kali mencalonkan diri begitu inginnya mengabdi pada rakyat, maka seharusnya Bapaklah yang paling banyak berinteraksi dengan rakyat dan menjawab pertanyaan rakyat. Itu yang rakyat inginkan."
sebagai media podcast gw menyarankan untuk blacklist podcast yang langsung atau tidak langsung mendukung rezim ya guys.
podcast totpol ini sudah bermasalah sejak pandji jadi narasumber mereka atau bisa jadi sebelum sebelumnya juga.
mohon dikiranya kita memilih mendengarkan podcast yang tidak berafiliasi dengan rezim ini!!
Rezim yang kuat selalu butuh yang namanya fixer atau operator lapangan murni.
Di era Soeharto, posisi ini dipegang oleh para cukong dan operator militer yang tugasnya membereskan pekerjaan kotor tanpa banyak tanya soal moral.
Bahlil adalah versi mutan atau evolusi dari fixer pas era Orba.
Bedanya, di era pasca-Reformasi yang katanya demokratis ini, seorang fixer nggak bisa cuma jadi pengusaha di belakang layar.
Dia harus punya jabatan publik yang pegang stempel regulasi yang saat ini Menteri Investasi/ESDM.
Bahlil memonopoli tiga instrumen sekaligus yaitu jaringan modal (eks-HIPMI), regulasi perizinan negara (Kementerian), dan mesin politik (Partai).
Di era Soeharto aja, tiga kekuatan ini dipegang oleh orang yang berbeda-beda agar penguasa tetap jadi dalang utama.
Bahlil ini beda sih wkwk
Kalo narsum 3 org sejenis & dr kubu yg sama semua, dgn host yg punya track record bias ke kelompok yg sama, itu namanya bukan diskusi, tapi product marketing. Pelakunya biasanya disebut sales.
Pengamat modelan ini yg mau membenturkan logika rakyat dengan rakyat lainnya ,dia pikir pendapat yg dia sampaikan hrs di dengar dan masuk akal ,susah kalo sdh pro pemerintah
Peran Nusron Wahid di "Pesta Babi".
Tanpa dialog dan konsultasi dengan pemilik ulayat. Menganggap Papua tanah kosong dan mengira semua tanah milik negara. Salah satu ciri kolonial.
https://t.co/o8sZo5kGKq
Ini bukan gosip.
Ini rekam jejak Anggota DPD yang lo pilih pake uang pajak lo.
AWK , Arya Wedakarna, DPD Bali:
📌 2009 : Ngaku Raja Majapahit Bali. Nama lengkapnya 12 kata. Dipolisikan warga Bali sendiri karena dianggap lecehkan sulinggih dan palsukan identitas.
📌 2017 : Provokasi penolakan Ustadz Abdul Somad masuk Bali. Dilaporkan ke BK DPD dan polisi oleh anggota DPR RI , dituduh jadi otak persekusi berbasis agama.
📌 Maret 2020 : Ajudannya sendiri, mahasiswa semester VI, gaji Rp700 ribu, dijambak rambutnya, diputar-putar kepalanya, dipukul, dicekik , gara-gara nggak sengaja jatuhkan tas. LP/135/III/2020/BALI/SPKT. Masuk Polda Bali.
📌 29 Desember 2023 : Di rapat resmi Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai, bilang ke pejabat: "Jangan kasih yang penutup-penutup nggak jelas. This is not Middle East." Viral. Dikecam MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI Bali.
📌 2 Februari 2024 : Dipecat BK DPD. Langgar sumpah jabatan dan kode etik. Tiga laporan polisi sekaligus : Polda Bali, Polda NTB, Bareskrim Polri. Keppres No.35/P Tahun 2024 diteken Jokowi 22 Februari 2024.
📌 Maret 2024 : Tetap ngantor setelah dipecat. Tetap klaim masih terima gaji. Ngotot nggak mau keluar sampai dipaksa.
📌 Pemilu 2024 : 378.300 suara. Balik lagi ke DPD 2024–2029.
📌 27 Maret 2026 : Sebar hoaks foto jurnalis https://t.co/0oxJUTcFBv sebagai pelaku pemerkosaan. Tanpa verifikasi.
Jurnalisnya bilang: "Mental saya langsung down."
Dilaporkan ke Polda Bali dan BK DPD. AWK minta maaf terbuka , Antara, 30 Maret 2026.
📌 2026 : dari akun Instagram verified-nya sendiri:
Ada warga lapor anak-anak SD 3 Batuyang nggak dapat MBG. Minta tolong ke anggota DPDnya
Jawaban AWK:
"Tanyakan sama mahasiswa yg DEMO itu ya... mereka demo MBG agar dihapus."
"Kami bantu daerah yg mau mau saja."
Rakyat lapor anak nggak dapat makan , dibalas dengan nyalahin mahasiswa yang demo.
Lalu ketika dikritik di kolom komentar, AWK jawab:
"Yg ga milih juga banyak termasuk elo. Ga usa sok paling berjasa."
Dipecat → minta maaf → balik lagi → masalah baru → minta maaf lagi → rakyat yang butuh bantuan disuruh tanya ke demonstran.
Pola ini bukan kecelakaan. Pola ini adalah model bisnis.
Dan model bisnis ini jalan terus , karena sistemnya memang dirancang untuk membiarkannya jalan.
Tugas DPD itu apa, Pak?
@dimarsasongko98 Semenjak keluar dari mulutnya dia bilang “human right dan asian value” itu, disitu gue berenti nonton podcastnya
Ternyata barisan yang mendukung pelanggaran etik MK MK dulu juga ya?
Sosiologi UI.
Program Manager Demos Indonesia , lembaga riset demokrasi.
Koordinator proyek Bappenas sejak 2015 , dibayar APBN sampai sekarang.
Sambil masih PNS, Arie Putra bangun podcast Total Politik.
Narasumber yang hadir: Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Arie Setiadi.
Lalu di depan publik, bilang dinasti politik itu "human right" dan "Asian value."
Jadi pertanyaannya: orang yang digaji rakyat, background-nya good governance dan riset demokrasi, podcastnya rutin disambangi para menteri paling berkuasa , kok yang paling nyaman membela konstitusi dibobol demi Gibran bisa maju cawapres?
KITA BUKAN KARYAWAN DALAM BERNEGARA
Jangan mau disamakan kehidupan berwarganegara dengan kehidupan ngantor.
Emangnya KAMU DIGAJI ama negara?
Yang ada KAMU TU DISURUH BAYAR PAJAK untuk MENGGAJI PENYELENGGARA NEGARA.
Modal dan biaya operasi negara itu dari kita. Kita ini INVESTORNYA.
Jadi ya BERHAK UNTUK BERSUARA.
Yang namanya investor ya ga mau tau, dia serahkan ke wakilnya (CEO) untuk beresin dan urus perusahaannya.
Sebagai rakyat kita ini BAYAR pejabat bukan DIBAYAR.
Stop berpikir kayak kita ini kacung pejabat. Mereka itu kita yang BAYAR.