- Ga bisa menangani bencana Sumatra? Dibelain.
- Keluar negeri terus? Dibelain.
- Kurban pakai APBN? Dibelain.
- Rupiah melemah? Dibelain.
- BBM naik? Dibelain.
- Harga kebutuhan pokok naik? Dibelain.
- PHK massal terjadi? Dibelain.
- Daya beli masyarakat turun? Dibelain.
- Utang negara bertambah? Dibelain.
- Pajak dinaikkan? Dibelain.
- Defisit melebar? Dibelain.
- IHSG anjlok? Dibelain.
- Lapangan kerja seret? Dibelain.
- Investasi mandek? Dibelain.
- Harga beras naik? Dibelain.
- Harga listrik naik? Dibelain.
- Program kontroversial jalan terus? Dibelain.
- Pejabat bikin pernyataan blunder? Dibelain.
- Kritik publik diabaikan? Dibelain.
- Demonstrasi mahasiswa diremehkan? Dibelain.
- Janji kampanye belum terealisasi? Dibelain.
- Menteri bermasalah dipertahankan? Dibelain.
- Kabinet gemuk? Dibelain.
- Anggaran membengkak? Dibelain.
- Kepercayaan pasar turun? Dibelain.
- Rating pemerintah turun? Dibelain.
- Apa pun yang terjadi: Dibelain.
Siapa pun yang mengkritik:
Disalahin.
Sesuci itu kah sosok yg pernah ada ISU HAM ini di mata kalian?
Jadi sebenere boleh kritik government ga ini?
Soale tiap kritik dicounter, seolah2 yg kritik tu “ga nasionalis” bahkan dijawab “nyenyenyenye”
Ditanya “trus solusimu apa!”
Banyak juga yg udah kasi solusi. Ttp aja dibales dengan narasi offensive.
bisa hidup layak itu menurut gue bare minimum, kalau ‘mimpi’ ya harus setinggi-tingginya. kalau hidup ‘layak’ aja harus jadi ‘mimpi’ berarti emang lu gagal aja menata negara sebagai presiden
Kegiatan paling dibanggakan prabowo yg duit2 korupsi tanpa koruptor itu, justru itu jd foto headline the economist simbol kenarsisan dan kebodohan memimpin negara...
epic
YaAllah gimana ya.. beneran capek bangett banget jadi WNI. Literally setiap hari setiap menit setiap detik selalu ada berita jelek yg bikin istighfar terus. Mana punya Presiden tapi tiap kali pidato isinya sampah kaya.. YA ALLAH TOLONG UDAH CAPEK BANGET 🥲😭😭😭
Saya rangkum poin-poin penting dari tulisan @TheEconomist terkait Indonesia terbaru. Silakan renungkan sendiri:
The Economist menilai pemerintahan Prabowo Subianto terlalu boros secara fiskal dan makin otoriter secara politik.
Program makan gratis dan koperasi desa dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak melemah dan subsidi energi membengkak.
Defisit mendekati batas 3% PDB, dengan risiko penurunan rating utang, pelemahan rupiah, dan keluarnya modal asing.
Pencopotan Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai tanda melemahnya disiplin fiskal.
Kekuasaan politik dan ekonomi dinilai makin tersentralisasi melalui Danantara, BUMN, dan pelemahan independensi Bank Indonesia.
Artikel juga menyoroti menguatnya peran militer dan melemahnya oposisi parlemen, memunculkan kekhawatiran kembalinya pola Orde Baru. The Economist menyebut gaya sentralisasi dan kontrol elite Prabowo lebih mirip Sukarno, tetapi kekhawatiran publik terhadap militerisme mengingatkan pada era Soeharto.
Meski begitu, The Economist mencatat Prabowo belum sepenuhnya represif dan masih menunjukkan beberapa sikap moderat.
Kesimpulan utamanya: Indonesia dinilai sedang bergerak menjauh dari semangat Reformasi, dengan risiko ekonomi dan demokrasi yang sama-sama meningkat.
@paadess@pagenotfound443@HaloBCA dari 3 transaksi, saat ini baru 2 transaksi yg udah balik kakk, masih ada 1 transaksi lagi yg belum masuk, untuk 2 transaksi yg udah balik mutasinya langsung kehapus kak