Eh beneran ini orang agresif banget. Kan kemarin muncul wacana KDM menuntut Pusat melakukan redistribusi dan penambahan DAU dll. Sekarang doi lagi merekrut dukungan dari elite penguasa PROVINSI-PROVINSI LAIN untuk mendukung agendanya di level nasional. Proyeknya bahkan sudah diberi nama: "Keadilan Fiskal".
"Hai provinsi di luar Jakarta, tahukah kalian bahwa bukan cuma pabrik-pabrik di Bekasi-Subang yang bayar pajak malah ke Jakarta, melainkan juga pabrik-pabrik di provinsi lain? Kita yang didemo, Jakarta yang dapat pemasukannya." Dihighlight bahwa APBD per kapita Jakarta jauh lebih besar daripada kebanyakan provinsi lain.
Dibongkar juga bahwa selama ini, Dana Desa tidak ada perencanaan yang lebih dari setahun dan tidak ada target yang baik. Tiap tahun, negara ya setor saja uang gratis ke kades. Entah dipakai buat apa. Padahal harusnya ada target, misal: "tahun pertama betulkan semua infrastruktur yang butuh, tahun ketiga fokus ke pengadaan layanan kesehatan dan pendidikan, tahun kelima fokus ke investasi ke badan usaha milik desa agar desa punya penghasilan mandiri." (Apakah klaim ini benar, idk).
Kata doi sih, reform seperti ini (yang berujung kepada kemandirian ekonomi desa, tidak melulu bergantung pada hibah pusat) bukan asbun ngide saja. Melainkan, sudah diterapkan secara masif di desa-desa Tiongkok, dan berhasil. Kita tinggal mempelajari, memplagiat, dan mengadaptasi. Apakah klaim ini juga benar, idk. Tetapi memang benar bahwa Tiongkok melakukan state planning secara masif. Tho biasanya lewat eksperimen dulu sih: desa dan daerah diberi otonomi untuk merealisasikan target Pusat, kemudian yang berhasil dijadikan percontohan nasional.
Bayangin kalian order makanan online, udah bayar harga sesuai dan ongkir sesuai yg tertera di aplikasi, udah sopan mengucapkan terimakssih, tapi masih di ghibahin di grup khusus ojol? ๐ฅฒ