Yang kritik 1 orang, yang maju satu kabinet..
Orang segitu banyak cuma baper sama masukan Pak Dino Patti Djalal, 1 USD udah Rp 18.000 mereka cuek dan masa bodo๐คฃ
MENGAPA HANYA INDONESIA YANG HANCUR?
Sementara mata uang tetangga berhasil memanfaatkan fundamental ekonomi untuk menahan gejolak global, Rupiah justru anjlok dua digit (-10,84%).
Alasan "Tekanan Global" tidak lagi relevan.
INI SALAH URUS !!!
DIKALA DADAN DI TANGKAP,
PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL,
HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!!
INI AGENDA APA LAGI?
DULANG SUARA DI 2029?
BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT
Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb :
1. SEWA GEDUNG SICC
Website resmi SICC di https://t.co/h41ywn50kv tidak mencantumkan tarif publik โ harga hanya diberikan via konsultasi langsung.
SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar:
Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh)
2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI
Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek.
Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang.
Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu.
Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar
3. AKOMODASI / HOTEL
Berdasarkan data https://t.co/kPSnRCrKKJ, harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam.
Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar
4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE)
Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit.
350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar
5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK)
Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000.
14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar
6. SERAGAM / BAJU PUTIH
Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong.
14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar
7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING)
Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah:
Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar
8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA
Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara:
Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta
9. KEAMANAN DAN PROTOKOL
Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri:
Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta
10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%)
Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll:
Estimasi: Rp4-5 miliar
TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN
Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar
Tiket pesawat PP: Rp28 miliar
Hotel: Rp6 miliar
Transportasi lokal: Rp1,4 miliar
Konsumsi: Rp1,75 miliar
Seragam: Rp1,05 miliar
Produksi acara: Rp2,5 miliar
Dokumentasi + MC: Rp800 juta
Keamanan: Rp500 juta
Buffer admin 10%: Rp5 miliar
TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar
SUMBER DANA: UANG SIAPA INI?
BGN adalah lembaga negara.
Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia.
Ini soal prinsip:
setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung.
Publik berhak tahu:
apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar?
Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik?
Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas
harga barang yang berpotensi naik,
efek 1 $USD = Rp.18.000
tapi tenang sobat, tidak akan ada demo. selama bbm tdk di naikkan harganya. @prabowo tau banget soal ini.
1). Mi instan
2). Tahu dan tempe
3). Tepung terigu
4). Roti dan kue
5). Smartphone / Handphone
6). Laptop dan komputer
7). Komponen PC (seperti RAM, kartu grafis/VGA, dan prosesor)
8). Daging ayam potong
9). Telur ayam ras
10). Obat-obatan (baik generik maupun obat paten)
11). Suplemen dan vitamin impor
12). Alat kesehatan (seperti masker medis, alat cek darah, dan perban)
13). Suku cadang (*spare parts*) mobil dan sepeda motor
14). Mobil dan sepeda motor baru
15). Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi (Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex)
16). Susu formula anak (yang menggunakan bahan baku bubuk susu impor)
17). Produk kosmetik dan perawatan kulit (skincare) merek luar negeri
18). Barang elektronik rumah tangga (Televisi, AC, Kulkas, Mesin Cuci)
19). Pakaian, sepatu, dan tas bermerek impor
20). Daging sapi impor (*frozen beef*)
21). Bawang putih (karena mayoritas pasokan nasional masih diimpor)
22). Buah-buahan impor (seperti apel, anggur, pir, dan kurma)
23). Gula pasir (sebagian besar bahan baku gula mentah/rafinasi didatangkan dari luar negeri)
24). Gas LPG non-subsidi (Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg)
25). Keju, mentega (*butter*), dan krim olahan susu impor
26). Konsol game (PlayStation, Nintendo Switch, Xbox)
27). Kamera digital dan lensa fotografi
28). Smart TV dan Android TV
29). Perangkat audio (Speaker bluetooth, *headphone*, dan *earbuds* nirkabel)
30). Powerbank dan aksesori pengisi daya (charger serta kabel data)
31). Oli dan pelumas mesin kendaraan (bahan dasar *base oil* menggunakan standar harga global)
32). Ban kendaraan bermotor (menggunakan komponen kimia pengolah karet impor)
33). Aki kendaraan (battery mobil dan motor)
34). Pupuk kimia non-subsidi (bahan baku fosfat dan kalium sepenuhnya diimpor)
35). Biji plastik (bahan baku utama pembuatan botol, kantong, dan wadah kemasan industri)
36). Kertas fotokopi dan kertas cetak (harga bubur kertas/pulp terikat harga komoditas global)
37). Besi beton dan baja ringan untuk konstruksi pembangunan
38). Cat tembok dan cat industri (menggunakan pigmen dan bahan kimia inti impor)
39). Sepatu olahraga merek global (seperti Nike, Adidas, Puma, dll.)
40). Parfum original merek luar negeri
41). Pakaian dan jaket dari lini mode internasional (fast fashion retail)
42). Mainan anak bermerek impor (seperti Lego, diecast Hot Wheels, dan action figure)
43). Alat musik modern (Gitar listrik, keyboard, piano digital, dan drum elektrik)
44). Alat olahraga impor (Raket badminton/tenis, sepeda, dan peralatan gym)
45). Pakan kucing dan anjing (pet food) merek internasional
46). Susu kedelai kemasan pabrikan
47). Cokelat batangan dan produk berbasis kakao olahan dari luar negeri
48). Saus dan bumbu masakan kemasan impor (seperti saus pasta instan, kecap Jepang, dan mayones)
49). Suplemen kebugaran (seperti whey protein, kreatin, dan susu diet impor)
50). Tiket pesawat terbang rute internasional (karena biaya avtur global dan sewa pesawat menggunakan mata uang USD)
Tenang, walau 1 dollar skrng udah 18.000
Itu artinya rupiah lagi dilemahin, biar ekspor josss, toh beli tempe goreng masih pake rupiah. Ga pake dolar.
Amanlah.
Itu buktinya ibox, resto mewah, event2 fashion tetep rame.
Ini ulah mata2 asing yg buat gaduh.
Jaya jaya jaya
Om @habiburokhman , lo bilang bilang kritik Dino "tidak berbasis fakta" , terus lo sendiri ngasih contoh Trump yang rajin ke LN buat justify Prabowo.
Oke, mari kita cek faktanya:
Trump dalam setahun pertama jabatan ke-2, pergi ke LN 8 kali.
Prabowo? 53 kali dalam 20 bulan : sekitar 4-5x lebih sering dari presiden negara adidaya yang lo jadiin contoh sendiri.
Jadi siapa yang "tidak berbasis fakta"?
Soal etika mantan pejabat ngkritik penerusnya , Dino itu PhD LSE, diplomat karir, mantan Dubes RI untuk AS, bukan politisi.
Kritik berbasis data dari orang yang hidupnya di dunia diplomasi itu justru paling relevan.
Yang nggak etis itu kalau ada anggota DPR nutupin fakta pake argumen "nggak sopan."๐คฎ
https://t.co/UNpMZ7WfBp
Tidak banyak yg tahu fakta ini... Berapa lama Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menjabat sebagai Menteri Pendidikan (saat itu Menteri Pengadjaran)?
Kalian yg minta kalo kritik itu harus baik, beretika dan memberikan solusi. Apa yang disampaikan Pak Dino itu sudah sangat baik, halus, sopan, beretika, dan terstruktur serta memberikan saran dan solusi sesuai yg kalian mau. Sekarang masih tetep dianggap ga beretika. Intinya memang kalian itu enggan menerima kritik.
Saya udh ga tau harus komen apa lagi sama pejabat2 di negara ini. Dikritik keras salah, dikritik baik salah. Maunya semua orang dukung.
Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.
Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.
Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.
Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.
Seskab Teddy Indra Wijaya .
Letkol Kopassus, mantan ajudan Prabowo, nol pengalaman diplomasi ,
merespons Dino Patti Djalal dengan sindiran: "diplomat hebat, walau cuma 3 bulan jadi Wamenlu."
Oke, Pak Letkol. Kita bedah satu-satu.
Soal biaya: Lo bilang kelebihan biaya ditanggung "pribadi Presiden." Tapi pesawat kepresidenan, pengamanan TNI-Polri, hotel protokol, tim advance, logistik 50-60 orang , itu semua tetap APBN.
Yang "pribadi" cuma excess-nya.
Dan Prabowo sendiri yang tanda tangan Inpres No. 1/2025 yang perintahkan seluruh K/L pangkas perjalanan dinas 50%.
Guru nyuruh murid hemat, gurunya keliling dunia.
Soal rombongan: Lo bangga rombongan turun dari 120 jadi 50-60 orang.
Dino tidak pernah bicara soal ukuran rombongan. Dia bicara soal frekuensi , 1 dari 6 hari Presiden ada di luar negeri.
Lo jawab pertanyaan yang tidak ditanyakan.
Soal investasi Rp 2.430 triliun: Ini total realisasi investasi PMDN + PMA tahunan , tren jangka panjang yang sudah berjalan sebelum Prabowo menjabat, dipengaruhi hilirisasi, regulasi, dan iklim global.
Lo tidak bisa buktikan berapa dari angka itu kausal dari kunker.
Berdiri di bawah hujan lalu ngaku bisa mendatangkan air.
Soal sindiran "3 bulan":
Dino punya PhD dari London School of Economics, 26 tahun karier diplomatik, 3 tahun Dubes untuk Amerika Serikat.
Yang nyindir dia adalah seorang Letkol yang jabatan Seskab-nya lahir dari loyalitas, bukan keahlian tata negara.
Di negara yang sehat, Seskab dijabat teknokrat.
Di sini, dijabat ajudan yang merangkak naik karena setia , lalu nyindir diplomat doktoral soal pengalaman.
"Speak truth to power," kata Dino.
Yang menjawab justru orang yang hidupnya melayani power.
Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?