Pemerintah Jerman lewat Kedubesnya di Indonesia nawarin solusi yang justru relevan banget buat negara tropis kayak kita:
“Solar Ice Maker”
Mesin pembuat es tenaga surya.
Ini jadi contoh kalau transisi energi tuh bukan cuma soal seminar, baliho hijau, atau pidato penuh buzzword.
Lagi dicucian mobil.
Datang vellvire terbaru. Bapak tua turun dengan celana pendek dan kaos oblong, santun mengoper kunci pada petugas.
Duduk di sebelah sembari mengeluarkan kretek dan menawarkannya.
Bos aura banget ni si Bapak, low profile memang bikin idup tenang. Hormat.
perkenalkan namanya nabila sholihah, siswi sd negeri hargosari, tanjungsari, gunungkidul yang meraih juara pertama kompetisi bahasa & sastra tingkat diy tahun 2025 kemarin, kemampuannya menulis aksara jawa dengan lancar dan rapi menuai banyak pujian dari warganet, bahkan ada warganet yang bilang kalau tulisannya lebih bagus dari ketikan komputer. keren ya 🤩
📱: yunitaarumsari5
Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.
Dan dia ngomongnya
bukan sebagai pembela Nadiem.
Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.
Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:
Ahok bilang dengan sangat tegas:
pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika.
Chromebook itu bukan laptop biasa.
Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.
Harganya jauh lebih terjangkau
dari laptop konvensional.
Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.
Ahok kasih contoh nyata.
Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.
Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.
Itu bukan mimpi.
Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.
"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."
Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat:
Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:
"Saya pikir ini sengaja."
Logikanya sederhana dan sangat keras.
Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.
Lebih sulit dibohongi.
Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.
Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa.
Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.
MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama.
Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.
"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,
kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?"
Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:
Ahok tidak berhenti di situ.
Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas.
Pemerintah melakukan survei.
Rakyat bilang mereka suka makanan gratis.
Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.
Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.
Tapi Ahok membaliknya:
kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata.
Itu bukan preferensi yang genuine.
Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi.
"Mereka juga pintar.
Dia survei, Pak.
Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi."
Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun:
Ahok tidak membela Nadiem secara personal.
Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah:
Menteri itu tidak pernah menyentuh
anggaran secara langsung.
Menteri membuat kebijakan.
Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.
Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah:
apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit?
Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?
PPATK sudah menjawab:
tidak ada.
Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.
Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."
Ahok tidak sedang bicara soal
Chromebook sebagai produk.
Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:
apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?
MBG memberikan makan hari ini.
Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup.
Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.
Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.
Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan:
negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan.
Angkanya dulu:
225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah.
Dikali iuran Rp42.000 per bulan.
Dikali 12 bulan.
Hasilnya: Rp113 triliun per tahun.
Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran:
Mampu enggak negara?
Mampu Pak.
Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu.
Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles:
Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak.
Ini buat kesehatan rakyat, Pak.
Satu kalimat.
Tapi isinya sangat berat.
Karena kita semua tahu angka-angkanya:
MBG: Rp171 triliun per tahun.
Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK.
Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun.
Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang.
BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun.
Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar.
Selisihnya bahkan lebih murah.
Dan dampaknya jauh lebih terukur.
Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan:
Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau.
Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan.
Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas.
Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan.
Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu.
Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan.
Harus bayar BPJS mandiri.
Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah.
Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif.
Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS.
Harus bayar penuh.
Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan.
Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup:
Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban:
kita akan perbaiki data
Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun.
Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan.
Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian.
Solusi paling simpel:
tanggung semuanya.
Selesai.
Tidak perlu verifikasi.
Tidak perlu data yang sempurna.
Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis.
Apakah ini fiskal realistis?
Rp113 triliun per tahun terdengar besar.
Tapi mari bandingkan:
MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai.
Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau.
Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif.
Yang paling bikin gue geleng-geleng:
Ini bukan ide baru.
Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan.
Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya.
Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga.
Sri Lanka.
Bangladesh.
Bahkan beberapa negara Afrika.
Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak.
Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar.
Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur?
Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral.
Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara.
Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat.
Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi:
Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?
Potret Ka’bah yg tersibak kiswah-nya (karena sedang ada perbaikan dan pembersihan menjelang pelaksanaan Haji) yg mungkin sangat jarang kita temukan.
Ja’alallahulana ziyaratan baitihil haram al mu’azhzham lil hajji wal ‘umrah fi hadzal ‘am wa fi kulli ‘am…