Jefri Nichol mode perlawanan gini gaada obat coy!!!
dia sampe bilang "giliran sipil yang make udah kaya bunuh orang aja ditreatnya."
emang sejak kapan negara ini adil bang?🥲
HASYIM MINTA TUKANG CUKUR, TUKANG PIJAT, DLL HARUS KENA PAJAK BIAR DAPAT BIAYAIN PROGRAM MBG DAN KOPDES
jadi gini guys, hashim djojohadikusumo, ketua dewan penasihat kadin, bilang banyaknya transaksi "ekonomi abu-abu" bikin pajak yang masuk ke negara jadi lemah, dia ngomong gitu di rapimnas kadin di jakarta pada kamis 29 oktober
contoh yang dia kasih, tukang cukur dan tukang pijat tradisional yang dibayar tunai tanpa kuitansi, kata dia tukang cukur datang ke apartemennya dan dibayar tanpa kuitansi jadi ppn 11 persen tidak dipungut, istrinya juga pakai tukang pijat tanpa kuitansi dan tidak dipungut, dari situ dia menyimpulkan ada jutaan transaksi seperti itu
dia lalu menyebut pdb indonesia 2025 sebesar rp23.281 triliun, peringkat ke-17 dunia, dan merujuk perkiraan bank dunia bahwa ada kegiatan ekonomi setara 35 sampai 40 persen dari pdb yang tidak tercatat, katanya itu berarti kurang lebih rp10 ribu triliun tidak tercatat
menurut dia salah satu penyebabnya, aparat pajak masih agak lemah dalam memungut, sehingga penerimaan negara dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak maksimal, dan itu juga yang bikin pemerintah selalu dipersoalkan tidak bisa membiayai mbg, koperasi desa, dan program lainnya
tapi di tulisan yang sama ada data kemenkeu yang kelihatannya bagus, penerimaan pajak sampai 30 september 2026 tumbuh 24,1 persen dibanding tahun lalu, terkumpul rp1.607,6 triliun, atau 68,2 persen dari target apbn
ppn dan ppnbm tumbuh 38,6 persen jadi rp683,3 triliun, dan ppn dalam negeri melonjak 51,3 persen jadi rp369,5 triliun, yang sebagian besar didorong konsumsi di sektor perdagangan besar bbm
pph orang pribadi tumbuh 14,4 persen jadi rp19,2 triliun dan pph 21 karyawan tumbuh 19 persen jadi rp189,4 triliun, kemenkeu bilang ini didukung naiknya aktivitas ekonomi dan sistem coretax yang makin baik
jadi bahasa gampangnya, hashim bilang banyak transaksi kecil yang dibayar tunai tanpa catatan sehingga pajaknya lolos, dan negara rugi, padahal data resmi menunjukkan penerimaan pajak sedang naik
nah menurut kalian guys, kalau transaksi kecil kayak cukur rambut dan pijat dibayar tunai tanpa kuitansi, itu wajar dibiarkan atau seharusnya dicatat dan kena pajak?
@seduhtehnya Aamiin aamiin, semoga segera ditunjukkan kebenarannya, bobrok bobrok yang masih ketutupan dan masyarakat belom tau, semoga segera terbongkar dan tersebar luas. Aamiin
TURUT BERDUKA CITA ATAS BUNGKAMNYA MEDIA MASA🥀
3.560 KORBAN MENINGGAL AKIBAT KEBAKRAN HUTAN DAN LAHAN🥀💔
Thank you, Al Jazeera, for bringing this heartbreaking news to the world's attention.
Satu dunia juga harus tahu, selain di anak tirikan, pemerintah bahkan tega merampas makanan mereka, sagu-sagu yang jadi lumbung mereka habis dalam semalam.
Lindungi PAPUA TUHAN, TURUNKAN HUJAN 🤲🥲
#SaveHutanIndonesia#PrayForPapua#IndonesiaSadar#PrabowoLengser
3.560 orang meninggal akibat KARHUTLA. Itu baru manusia, belum lagi satwa-satwa yang ikut kehilangan nyawa dan habitatnya🥲
Kenapa tragedi sebesar ini harus menunggu sorotan media internasional dulu untuk bisa didengar lebih luas?
Semoga semua korban mendapat tempat terbaik, semoga yang masih berjuang diberi kekuatan, dan semoga keadaan di sana segera membaik. Aamiin Ya Allah🤍
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Pilkada kembali dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
Wacana ini disampaikan Prabowo dalam beberapa kesempatan, pertama kali pada HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, 12 Desember 2024, dan kembali ditegaskan hingga Oktober 2026.
Alasannya: biaya Pilkada langsung dinilai terlalu tinggi. Pilkada Serentak 2024 menghabiskan anggaran Rp37 triliun.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada peringatan Sumpah Pemuda di UI, Rabu (28/10/2026) menyebut Presiden berkali-kali mengatakan: "Sudahlah, Pilkada itu kembalikan saja kepada DPRD". Yusril menilai mengawasi potensi suap di puluhan anggota DPRD lebih mudah daripada mengawasi jutaan pemilih.
Prabowo juga membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dinilai lebih efisien karena DPRD yang memilih kepala daerah.
Namun usulan ini menuai pro-kontra. KPU menyebut ini sebagai diskursus wajar, sementara koalisi masyarakat sipil, pengamat BRIN, dan sejumlah pakar hukum menilai pengembalian ke DPRD adalah kemunduran demokrasi yang memindahkan kedaulatan dari rakyat ke elit partai.
#INDONESIASADAR
#PMRNTHKNTL
Sumber:
[https://t.co/cQ3BuyKzAX | https://t.co/tf8zWxvE4x | https://t.co/mQ1zGC0Ujl | JDIH DPR RI]
1178 ORANG MENINGGAL BANJIR SUMATRA
111 ORANG MENINGGAL GEMPA NTT
3560 ORANG MENINGGAL KARENA KARHUTLA
50059++ ORANG KERACUNAN MBG
dan gada belasungkawa ataupun maaf dari presiden? waw, genoside was happening in Indonesia.
Guys tolong jgn anyepin berita karhutla di papua. Kita perlu kawal dan sebarin jg beritanya, karna keterbatasan sinyal di sejumlah wilayah bikin informasi dari masyarakat susah menjangkau publik.
Ada ruang hidup masyarakat adat dan habitat satwa dilindungi yg terancam, jgn sampe penderitaan mereka ikut luput dari perhatian.