DIARY KU

USDJPY ENTHUSIAST

[meᡣ𐭩 @Novit_aa]

di bungkam oleh media lokal ,di beritakan oleh global 🥀

Demo berjilid² tp g ada pejabat yg lengser, mereka buta , tuli dan tak punya empati...

[bryan @menbrrr]

Pantesan kalah 3 kali
Pantesan diberhentikan BJ HABIBIE
Pantesan dinillai 11/100

TERNYATA EMANG SE GAK LAYAK ITU JADI PRESIDEN!

[txtdrimedia @txtdrimedia]

pasukan ojol terlihat bergabung membantu mahasiswa

bapaknya ojolnya ikut nyampein isi hati & kekecewaannnya ke pemerintah sampai bilang "gua udah siap mati, gua udah susah"

sehat-sehat pak 🥹

[secretzz @secretzzdx]

Jujur ya mahasiswa dan masyarakat sekarang lebih pinter loh, ga lagi berkoar koar di depan gedung politikus yang sudah di setting untuk kosong, tapi memanfaatkan spotlight jalanan ibukota, banyak banget gedung gedung tinggi yang dimana para manusia, orang orang penting, pengusaha pengusaha, bisa melihat langsung kejadian tersebut dari balik jendela, media juga lebih banyak yang datang dan menyoroti, keren 🙌🏻😭🔥

[tempe.co @tempedotc0]

Tolong tetap ribut di media sosial teman-teman. Udah ada bbrp yg janggal.

[S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono]

Alhamdulillah, ada “good news” untuk kita semua. Dua hari ini, 9-10 Juni 2026, Rupiah dan IHSG menguat secara signifikan. Selamat dan terima kasih untuk negara dan pemerintah. Semoga ini merupakan awal dan pertanda baik ~ “a good beginning”.

Kabar baik ini membuktikan apa yang saya sampaikan bulan Mei 2026 yang lalu tidak keliru. Pemerintah, tentunya pemimpin kita Presiden Prabowo Subianto, masih memiliki sumber daya politik dan ekonomi untuk mengatasi tekanan ekonomi yang kita rasakan saat ini. Masih tersedia opsi dan solusi dari otoritas moneter dan fiskal kita.

Pemerintah berhasil menghentikan proses pelemahan Rupiah dan IHSG yang terjadi secara sistematis (berturut-turut) dalam jumlah yang besar. Itulah sebabnya kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia, tentunya bersinergi dengan pemerintah, menjadi salah satu faktor positif dalam menghentikan rontoknya Rupiah dan IHSG. Kalau tidak, pelemahan saham dan mata uang kita bisa “unstoppable”. Pasalnya, sudah menjadi satu antara faktor “real economy”, utamanya situasi fiskal dan APBN kita termasuk beban utang yang melilit, dengan faktor psikologis dan persepsi pasar yang tidak positif.

Ke depan, hari-hari mendatang, kita berharap Pemerintah terus melakukan langkah-langkah stabilisasi ekonomi. Menyehatkan APBN kita. Membatasi dan mengendalikan jumlah utang pemerintah. Mencegah terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang bisa memukul kehidupan rakyat. Memulihkan kembali kepercayaan investor. Meningkatkan komunikasi yang lebih efektif sehingga kebijakan dan langkah pemerintah dimengerti oleh rakyat dan “market”. Menghentikan berbagai spekulasi dan ketidakpastian. Yang tidak kalah pentingnya, melindungi rakyat kita yang sangat terdampak dengan situasi ekonomi, termasuk dampak dari kenaikan harga BBM.

Saya tahu, karena kenyang dalam menangani tekanan ekonomi seperti ini ketika memimpin Indonesia dulu, semua ikhtiar pemerintah ini tentu memerlukan waktu. Perlu dukungan publik yang lebih kuat. Ingat, “in crucial thing, unity”. “In important thing, dialogue” dan diwadahinya keragaman pandangan yang konstruktif. Pikiran yang rasional, kebijakan yang tepat dan aksi-aksi nyata yang serius menjadi sangat penting. *SBY*

[Jaringan GUSDURian @GUSDURians]

Gus Dur menghapus dwifungsi ABRI, kini DPR RI mengembalikannya.

Sad.

[DIARY KU @usdjpy_jack30]

@txtpersahaman Giliran untung di post, kalau merah tipes sendirian

[🥀 @boxxtoc]

Kalian mau ikutan nggak gaes? Ngeri juga sih kalau sampe kejadian reformasi jilid 2

[DIARY KU @usdjpy_jack30]

@hardye76 Lengserin aja ini orang udah ga bener

[delphic. @deelphic]

https://t.co/7EHJiXqKbX

https://t.co/vSMTRINijx

[DIARY KU @usdjpy_jack30]

Saya bodoh, terulang lagi

[Soe Tjen Marching @SoeTjenMarching]

Yang setuju, mohon diposting ulang.

[DIARY KU @usdjpy_jack30]

@myshawti Lama lama bahasanya mirip sama Mama Gufron

[Lukman Simandjuntak @hipohan]

Mahasiswa skr gak pengen napak tilas ke lokasi ini ? 😴

[DIARY KU @usdjpy_jack30]

@lucaxyzz Baca woi ngen @prabowo

[lawn @lanangwn]

🚨 GUYS PLISS KAWAL, JURNALIS INI DAPAT SEBUAH ANCAMAN AKAN DI SIRAM AIR KERAS 🚨

Seorang jurnalis Mongabay Indonesia di Kalimantan Tengah bernama Budi Baskoro (BB) mendapat ancaman disiram air keras melalui pesan WhatsApp setelah mengunggah ajakan nobar (nonton bareng) film dokumenter “Pesta Babi”🧵

[Eve @claaudyf]

prabowo is the worst president in the history of our country.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.

Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.

Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:

Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.

Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.

Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.

Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.

Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.

Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.

Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.

Bukan insiden tunggal ini pola:

Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.

"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."

"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."

"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."

Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."

"Maksa banget," kata Indira.

Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.

Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.

Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.

Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.

Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.

Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:

Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.

Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,

bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.

Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.

Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:

Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.

Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.

Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.

Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.