Menciptakan lapangan kerja ndak bisa, cuma omon2 ke omon2. Tapi memajaki rakyat tahu saja caranya.
Setelah itu dipakai bancakan untuk menggaji pejabat yg jumlahnya ratusan, terbesar sepanjang sejarah, dan bancakam program yg didesign bocor.
Wis edan.
Maaf tadz, antum dan kader @PKSejahtera saat itu kerjanya apa di DPR? Cuma mangut2 saja? Setelah terjadi baru bersuara?
Ini masalahnya kenapa banyak calon mahasiswa tidak bisa daftar ulang >> https://t.co/xgapyCnjD1. Banyak anak sekarang tdk bisa mengakses KIPK, gara2 pemerintahan edan ini menurunkan batas syarat penghasilan keluarga menjadi DI BAWAH UMP.
Presiden Jokowi yg dulu antum tuduh plonga plongo itu malah memberi batas hingga penggasilan Rp4juta masig bisa akses KIKP. Sekarang? penghasilan 2,5juta di Jatim dan Jateng, juga Yogya, dianggap kaya oleh pemerintah pak Prabowo ini.
Waduh, dapet supir taxi biru yg ga tau cara ke jalan gatsu dari PP.
Lah, ngapain lo nongkrong di PP klo gitu??? Ke senop pun dia ga tau. Sgini aja nih kualitas supir taxi yg katanya paling bagus? Pret!
@MiskinTV_ Yaelah tulul bgt, subsidi itu dari pajak gw jg keles. Malah kita2 rakyat biasa ikutan bayarin pejabat yg ga bayar listrik. Berhak dong merong2
It’s even more crazy how Iran fired thousands of “cheap” drones and missiles at several countries from thousands of miles away but not once accidentally hit a school, a university or a hospital.
It’s almost like their goal was defense & deterrence -not terror & ethnic cleansing.
Indonesian President Prabowo’s $15B FREE school meals program is causing budget strain.
If that's not bad enough, it's been the source of food poisoning and corruption.
PRABOWO IS LOSING FISCAL CONTROL. THAT IS CREATING A CONFIDENCE PROBLEM AND A SINKING RUPIAH.
Why is FIFA’s top referee boss so relaxed amid clear structural injustice? As the US weaponizes visas, blocks an elite Somali referee, and subjects African delegations to tarmac humiliations at the 2026 World Cup, Pierluigi Collina remains completely silent.
The hypocrisy is glaring. This is the exact same system that swiftly disciplined Indonesia for asserting its sovereignty, yet now trembles before American power. This isn't "neutrality"—it is outright complicity. While Infantino tells Africa to "chill," the entire refereeing establishment has chosen corporate comfort over systemic courage.
The Global South deserves uncompromised integrity, not empty excuses of non-intervention. Referees of the world: speak up now or stand forever exposed as part of the rot. Sovereignty must be respected on and off the pitch.
Said Abdullah.
Ketua Badan Anggaran DPR , dua periode berturut-turut, 2019-2024 dan 2024-2029.
Orang nomor satu yang memimpin pembahasan ke mana Rp 3.600 triliun APBN mengalir.
Tiga fakta yang perlu lo tahu:
Satu.
12 September 2022 : Said memimpin rapat Banggar bersama Kemenkeu, lalu mengusulkan daya listrik 450 VA rakyat miskin dihapus, dinaikkan paksa ke 900 VA. Alasannya: PLN oversupply, anggaran subsidi membengkak.
Empat hari kemudian, video viral: Said tertawa santai di kabin jet pribadi sambil merokok. Ucapannya terekam jelas:
"Yang penting di pesawat bisa merokok, nomor satu."
Dua.
LHKPN Said Abdullah per 29 Maret 2024: Rp 101,9 miliar.
Naik 115 persen sejak 2018 , tepat selama ia menjabat Ketua Banggar.
Tiga.
Periode 2024-2029: Said kembali jadi Ketua Banggar. Anaknya, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, terpilih jadi anggota DPR dan masuk sebagai anggota Banggar di lembaga yang sama.
LHKPN sang anak: Rp 627 miliar , enam kali lipat kekayaan ayahnya, diklaim "hasil sendiri", usia 30 tahun, pendatang baru di Senayan.
Front Pemuda Madura melaporkan kejanggalan LHKPN ini ke KPK pada Februari 2025.
Jadi di lembaga yang memutuskan anggaran negara Rp 3.600 triliun itu , ayah jadi Ketua, anak jadi anggota, keponakan jadi Bupati Sumenep.
Bukan soal apakah ini melanggar hukum.
Pertanyaannya lebih sederhana:
Kalau Ketua Banggar mengusulkan cabut subsidi listrik rakyat miskin sementara naik jet pribadi , siapa sebetulnya yang diwakili oleh kursi itu?