WTS Pet and Egg Build a Zoo π°
π₯Egg Bella Slime/Cream β 1.2k
π»ββοΈ Pet 1m/s (clean) β start from 8k
π»ββοΈ Pet 1m/s (+mutasi cuaca) β start from 6k
π»ββοΈ Paket Earning 30 pet (500k/s) β 15k
Ready juga NEW pet kinyis-kinyis dan limited ^^ DM for detail π
Hafidz Haernanda
Semalam saya senang berkesempatan berdiskusi dengan teman-teman legislatif. Namun, semakin lama diskusi berjalan, kami justru merasa sedang berhadapan bukan dengan wakil rakyat, melainkan dengan juru bicara pemerintah. Padahal, yang seharusnya berdiri di depan rakyat untuk menjawab seluruh kritik ini adalah Prabowo-Gibran beserta jajaran eksekutifnya. DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan menjadi pagar pembela kekuasaan.
@chan_rince@Rudetiawanst karna sedang beramai-ramai menunggu restock bensin. Mereka bahkan bukan sedang mengantri untuk langsung mengisi bensin. Mereka mengantri untuk menunggu restock dulu :'
@chan_rince@Rudetiawanst Dapat info dari teman yang tinggal di NTT. Bahkan saking langkahnya pertalite yang di jual eceran mencapai 20.000 perliter. Saat saya tanya kenapa tidak beli langsung dipertamina? Mereka bilang yang mengantri di Pertamina sangat panjang, bahkan banyak orang meninggalkan motornya-
WTS Pet and Egg Build a Zoo π°
π₯Egg Bella Slime/Cream β 1.2k
π»ββοΈ Pet 1m/s (clean) β start from 8k
π»ββοΈ Pet 1m/s (+mutasi cuaca) β start from 6k
π»ββοΈ Paket Earning 30 pet (500k/s) β 15k
Ready juga NEW pet kinyis-kinyis dan limited ^^ DM for detail π
- Ga bisa menangani bencana Sumatra? Dibelain.
- Keluar negeri terus? Dibelain.
- Kurban pakai APBN? Dibelain.
- Rupiah melemah? Dibelain.
- BBM naik? Dibelain.
- Harga kebutuhan pokok naik? Dibelain.
- PHK massal terjadi? Dibelain.
- Daya beli masyarakat turun? Dibelain.
- Utang negara bertambah? Dibelain.
- Pajak dinaikkan? Dibelain.
- Defisit melebar? Dibelain.
- IHSG anjlok? Dibelain.
- Lapangan kerja seret? Dibelain.
- Investasi mandek? Dibelain.
- Harga beras naik? Dibelain.
- Harga listrik naik? Dibelain.
- Program kontroversial jalan terus? Dibelain.
- Pejabat bikin pernyataan blunder? Dibelain.
- Kritik publik diabaikan? Dibelain.
- Demonstrasi mahasiswa diremehkan? Dibelain.
- Janji kampanye belum terealisasi? Dibelain.
- Menteri bermasalah dipertahankan? Dibelain.
- Kabinet gemuk? Dibelain.
- Anggaran membengkak? Dibelain.
- Kepercayaan pasar turun? Dibelain.
- Rating pemerintah turun? Dibelain.
- Apa pun yang terjadi: Dibelain.
Siapa pun yang mengkritik:
Disalahin.
Sesuci itu kah sosok yg pernah ada ISU HAM ini di mata kalian?
WTS Pet and Egg Build a Zoo π°
π₯Egg Bella Slime β 1.2k
π»ββοΈ Pet 1m/s (clean) β start from 8k
π»ββοΈ Pet 1m/s (+mutasi cuaca) β start from 6k
π»ββοΈ Paket Earning 30 pet (500k/s) β 15k
Ready juga NEW pet kinyis-kinyis dan limited ^^ DM for detail π
Inilah alasannya kenapa mahasiswa memilih #demo di Bundaran HI dan bukan didepan Gedung DPR !
Karena mereka sdh tdk percaya lagi dg DPR, yg telah berkoalisi dg Pemerintah untuk menyengsarakan rakyat βΌοΈ
BEM UI π₯
#MenujuIndonesiaBangkrut
gw suka banget sama konten mereka dari jaman masih dibawah brand.
kontennya kocak kocak dan tak lupa diselipin satir politik.
dan tadi mereka juga ikutan demo.
respect banget sama Hecticholicππ
Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.
jujur nyenggol ego bgt kalo liat mantan ngetreat pacar barunya yang masih hitungan minggu dengan treatment yang selalu kita mau, tapi ga pernah dilakuin selama pacaran sama kita bertahun tahun. galaunya ga seberapa, ngerasa terhinanya bukan main