Kalau rupiah benar-benar tembus Rp20.000 per dolar, ada satu kelompok yang bisa sangat tertekan.
Bukan orang miskin.
Bukan juga orang kaya.
Tapi kelas menengah.
Kelompok yang "terlalu kaya" untuk dibantu tapi "belum cukup kaya" untuk terlindungi.
Mereka terlihat baik-baik saja dari luar.
Padahal sedang menopang semua bebannya sendiri.
Cicilan rumah, sekolah anak, orangtua yang mulai menua, dan standar hidup yang harus terus dipertahankan.
Masalahnya, selama bertahun-tahun banyak yang mengira mereka sedang membangun kekayaan.
Padahal yang dibangun baru kehidupan yang lebih mahal.
Penghasilan naik, tapi cicilan ikut naik.
Penghasilan naik, tapi kebutuhan ikut naik.
Penghasilan naik tapi rasa aman tidak ikut naik
Itulah mengapa banyak keluarga merasa:
“Gaji saya jauh lebih besar dibanding beberapa tahun lalu, tapi kenapa hidup terasa lebih berat?”
Kalau dolar benar-benar menuju Rp. 20.000, yang perlu dikhawatirkan bukan cuma kursnya, tapi kenyataan bahwa banyak keluarga akan baru sadar:
selama ini mereka hidup nyaman bukan karena keuangannya yg kuat, melainkan karena kondisi ekonomi masih cukup baik untuk menopangnya.
dan ketika kondisi itu berubah…
yang bertahan bukan siapa yang bergaji besar tapi siapa yang punya bantalan finansial.
Cita-cita indonesia katanya, sekarang macam cita-citanya udah berubah menjadi cita citata. Siapa yang goyang dan nyanyinya lebih yahut dia yang sukses merebut bangku dan ngacak-ngacak konstitusi negara. Ya selamat hari pancasila dalam kepala.
81 tahun kemudian:
1. Persekusi tempat ibadah masih terus berlanjut.
2. Adil berupa pembungkaman & penyiraman air keras ke aktivis.
3. Bersatu dalam slogan, tapi Papua masih dibiarkan berjuang sendirian.
4. Semua perwakilan adalah rezim biadab
5. Gaji murah untuk buruh negara.
“Rakyat kita bermimpi untuk hidup layak.”
Orang mah mimpi tuh keliling dunia, sekolah tinggi sampai S3 atau jadi profesor, punya penghasilan 3 digit perbulan… untuk hidup layak DOANG kok harus BERMIMPI tuh berarti negaranya gagal wok
The Economist tumben banget dari kemaren memasak soal Indonesia terus. Dari awal jd jurnalis suka bgt sama media ini, karena kebijakan redaksinya cukup unik & sangaaat kritis.
Ciri khasnya, kebanyakan artikel di The Economist gak nyantumin nama penulis (biar tulisan diwakili institusi), mereka jg konsisten dukung free trade (pasar bebas), kebebasan individu & pemerintahan yg ramping.
Bagus lah kalo Indo disenggol terus sama nih media buat digampar soal kebijakan Prabowo ttg stabilitas keuangan dan kemunduran demokrasi.
Nah, terus ada bagian “thin-skinned” yg ditulis di sini (mudah tersinggung), merujuk ke gaya kepemimpinan Prabowo yg dianggap kurang nerima kritik, dan rekam jejak masa lalu yg memicu kekhawatiran kembalinya gaya otoriter yg memusatkan kekuasaan pada satu sosok.
Dari style dan isi pidatonya Prabowo dari kemaren, emang Indonesia ini lagi ngeri2 sedep ya.
Kemarin, @TheEconomist mempublikasikan dua artikel soal Indonesia
Judul artikel pertama: Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi
Subjudulnya: Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter
Perlu diketahui, Spendthrift artinya orang yang menghamburkan uang secara tidak bijak. Diksi ini lebih keras dari sekadar “boros”. Dalam konteks negara, ada kesan ceroboh dan tidak bertanggung jawab secara fiskal.
========
Judul artikel kedua: Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar, sedang menempuh jalur yang berisiko
Subjudulnya: Prabowo Subianto sedang menggerogoti keuangan negara—dan demokrasinya.
Di artikel ini, pemilihan diksi “Eroding” rasanya memperkuat artikel lainnya. Jeopardising (membahayakan) masih bicara soal risiko ke depan. Eroding (menggerogoti) berarti prosesnya sudah berlangsung. Rasanya pelan, diam-diam, tapi nyata. Bagaikan batu yang berlubang oleh tetesan air.
Mungkin ada yang bertanya, "Kenapa tahun 1998 saat Rupiah anjlok ke 16.000, rakyat langsung turun ke jalan, tapi sekarang di 17.500 pada diam?"
Ini terletak pada kecepatan devaluasi. Pada 1998, Rupiah anjlok dari kisaran 2.500 ke 16.000 hanya dalam hitungan bulan.
Jelaslah ini ngebuat shock therapy yang meruntuhkan daya beli secara instan jelas bisa memicu kepanikan dan revolusi.
Sementara saat ini, pelemahan terjadi secara gradual layaknya sindrom "katak dalam panci yang direbus perlahan".
Harga beras naik sedikit demi sedikit, ongkos transportasi merangkak naik, dan porsi makan di warteg mengecil secara diam-diam.
Rakyat terlalu sibuk beradaptasi dan mencari kerja tambahan ekstra keras dari hari ke hari, sehingga energi untuk berontak sudah habis tersita di jalanan dan di tempat kerja.
Sehat selalu semua yahh guys 💕💕
Ini tadi lewat di reels ig-ku. Terus iseng baca komen.
Cewek: "akhirnya bisa ke bengkel dengan aman dan nyaman, ga kena catcalling abang bengkel 🥹"
Cowok: "coba itu ngerti ga sama (komponen mesin)? Ntar rusak motornya kan repot 🤣"
See the different ya?
Segelas susu greenfield setara dengan hamparan tai sapi yang menggenangi sungai, ladang warga. Susu mahal itu ikut menyumbang konflik agraria di Kab.Blitar (sebuah utas)
Aku menuliskan traumaku diperkosa dan dieksploitasi oleh lelaki yang melabeli diri sebagai "feminis".
Aku jadi bertanya-tanya, bisakah laki-laki menjadi feminis?
"Bunuh Laki-laki dalam Jiwamu" memberikan satu jawaban: laki-laki tak bisa jadi feminis.
https://t.co/r7aytVRNM3
Aku melihat ada beberapa orang yang mempertanyakan
"Kenapa sih giliran kasus KS dilakukan laki-laki kok gercep banget dihakiminya, sedangkan kalo pelaku perempuan kok cenderung didiamkan?"
Jadi begini, guys.
Sebenernya ini bukan soal kita boleh permisif ke satu gender.
It truly confuses me that men argue women shouldn’t be in positions of power because they’re “too emotional” or “ruled by hormones,” yet when it comes to rape cases, one of the first defenses is, “look at what she was wearing, how could he control himself?”
So which is it? Are women too emotional to lead, or are men too incapable of self-control to be held accountable?
Padahal baik yg miskin maupun para KMN itu sama2 berada dalam posisi skrg krn dampak dr kebijakan Pemerintah juga.
Misal kegagalan Pemerintah utk industrialisasi membuat baik yg blue collar dan white collar sama2 mencari susah kerja layak.
Kegagalan di pemenuhan hunian layak terjangkau, membuat yg miskin tdk pny opsi buat hunian jd pilihannya antara “terpaksa tinggal di tempat yg dianggap ilegal” atau berdesak2kan, dan yg KMN terpaksa milih antara tinggal di rumah subsidi di ujunggg banget atau habiskan lbh dari 50% penghasilan keluarga utk bayar cicilan developer.
Btw, semua kelas selalu ada yg berperan jadi rent seeker ya. Terutama memanfaat keadaan yg tdk merugikan di atas menjadi keuntungan utk mereka.
kalian percaya ga ternyata selama ini kalian itu pelihara miskinnya oleh negara? dikasih upah tidak layak dengan sengaja dan legal.
Jadi gini ada kajian dari gabungan lintas lembaga ada Kementerian Ketenagakerjaan, DEN, BPS dan ILO menghitung secara akademis mengenai KHL.
"KHL : Kebutuhan Hidup Layak"
intinya KHL ini adalah hitungan untuk orang bisa hidup layak lah dalam 1 bulan yg mempertimbangkan dari bahan pokok, keperluan rumah tangga dll.
harusnya Penetapan Upah minimum angkanya diatas kebutuhan hidup layak dong?
karena kalo penetapan upah minimumnya dibawah KHL masyarakatnya hidup dengan tidak layak dong?
Nah itu dia, penetapan upah minimum ini masih banyak yg di bawah kebutuhan hidup layak di masing masing daerahnya.
Contoh Jogja
Hidup layak dijogja itu minimal : 4,6 jt
tapi penetapan upah minimum nya adalah : 2,4 jt
selisihnya : 2,2 jt
nah yaudah deh tuh kalian di biarkan hidup ga layak dengan gaji 2,4 jt dan itu dilegalkan negara dengan ketetapan upah minimumnya.
Krisis tempat tinggal ini ga cuma terjadi di wakanda. Di tokyo, seoul, london, ny dan kota lain juga exist. Bedanya, di sana negara hadir. Di NY negara bikin peraturan ttg harga sewa. Pemilik ga bisa sembarang naikin harga atau ngusir. Di singapura, negara nyediain rumah yg bisa dibeli rakyatnya pake subsidi dan kepemilikan dibatasi cuma 100 tahun. Singapura ini termasuk yg serius ngurusin rumah rakyatnya.
Sementara di wakanda, kita masih di gaslight ga bisa beli rumah krn kebanyakan ngopi ☺️