في لد

tweet less, stalk more

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

KDMP ini udah jelas2 pasti gagal.

Even secara konsep lebih jelek dari MBG.

Ga jelas masalah apa yg coba diselesaikan. Implementasi lebih buruk lg. Cm jd mainan kacang ijo.

Kalo mau mainan roleplay minimarket mah diajak ke Kidzania aja.

Ga perlu sampe bikin bangunan miliaran, beli pick up dari India, ngabis2in uang pajak kita

[GAMEOVERPOST @Tangankanancuan]

Prabowo Diujung Tanduk Kemarahan Rakyat.
Negara hanya 40.000 pejabat, 600 RB tentara di dipikiran prabowoo.
seorang diplomat senior dikerdilkan karena "cuma 3 bulan jadi Wamen".

Kalau besok Warren Buffett kritik ekonomi Indonesia, jangan-jangan dijawab :
"Bapak belum pernah jadi lurah". 😅

Padahal Pak Dino Patti Djalal menyampaikan kritik dengan cukup sopan.

Tidak menyerang pribadi. Tidak menyindir keluarga. Tidak mengolok jabatan. Yang dipertanyakan adalah kebijakan dan prioritas.

Sementara yang mengingatkan soal 3 bulan itu justru tidak pernah puluhan tahun menjadi diplomat. 😅

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

buat yang tidak sempet nonton pidato prabowo
berikut ringkasannya :
- Nyampein angka-angka yang akan dicapai
- Curhat
- Nyalahin Belanda
- Curhat lagi
- Bakalan bangun cold storage
- Curhat lagi
- Nyalahin asing
- Ngasih tau masalah. Tapi dia balik nanya
- Beliau sadar kalo kebanyakan marah
- Ekspor bakalan dikontrol oleh BUMN
- PRODUCT REPLACEMET KOPIKO (Beliau mau jadi brand ambassador mungkin)
- Curhat kalo sore suka minta ttd padahal udah capek
- MBG
- DANANTARA
- KOPDES

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Nasib +62 seminggu terakhir :

- Putusan MK : Jakarta tetep ibu kota, gak jadi IKN
- Sambo Kuliah S2 di lapas
- Nadiem divonis 18 + 9 tahun
- Ibam divonis 4 tahun
- Andrie Yunus gak sopan dan ber etika, makanya disiram air keras
- Nonton Film Dokumenter dilarang
- Lembaga tinggi negara bikin cerdas cermat aja, juri nya blunder

Ada yg mau nambahin?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada foto yang menurut gue bicara lebih keras dari seribu pidato kenegaraan.
Di foto itu ada Lawrence Wong Perdana Menteri Singapura.

Dia tiba di Cebu untuk KTT ASEAN.
Naik Singapore Airlines.
Penerbangan komersial biasa.
Turun dari garbarata seperti penumpang biasa.

Tidak ada foto dramatis keluar dari pesawat karena memang tidak ada yang spesial untuk difoto dia cuma turun dari pesawat komersial layaknya orang normal.

Di hari yang sama Prabowo tiba di Cebu dengan pesawat kenegaraan.
Diiringi Hercules yang khusus membawa Maung
dan segala kebutuhan rombongan.

Konteksnya yang membuat ini makin menohok:
Singapura adalah salah satu kreditor terbesar Indonesia.

Utang Indonesia ke Singapura gabungan swasta, BUMN, dan berbagai instrumen lainnya mendekati Rp1.000 triliun.

Jadi analoginya begini:
ada orang yang punya utang ratusan miliar ke tetangganya.

Terus ada acara arisan di kompleks.
Si tetangga yang punya piutang ratusan miliar itu datang naik ojek santai, tidak perlu pamer.

Sementara si yang punya utang ratusan miliar datang naik Lexus dikawal Alphard dan Innova berjejer.
Itu bukan gaya hidup orang kaya.
Itu gaya hidup orang yang ingin terlihat kaya.
Dan bedanya sangat jauh.

Yang paling ironis:
Maung kendaraan yang dibawa dengan Hercules untuk dipamerkan di KTT ASEAN adalah mobil yang komponen lokalnya masih diperdebatkan.

Masih banyak bagian yang diimpor.
Masih jauh dari bisa disebut produk murni Indonesia.

Jadi kita membawa Hercules khusus untuk memamerkan mobil yang belum sepenuhnya Indonesia ke forum internasional sementara PM negara yang kita utangi hampir Rp1.000 triliun datang naik penerbangan komersial tanpa drama apapun.

Dan yang paling menyakitkan:
Prabowo dan Gerindra dulu adalah yang paling keras menyindir gaya pamer pemerintah sebelumnya.

Mereka yang paling lantang bicara soal efisiensi, kesederhanaan, dan tidak menghamburkan uang negara untuk gengsi.

Hari ini tidak ada yang bisa menjelaskan dengan muka lurus kenapa PM negara sekaya Singapura cukup naik SQ komersial,

sementara Indonesia yang defisit anggarannya Rp240 triliun di Q1 2026 saja merasa perlu membawa Hercules untuk urusan protokoler kenegaraan.

Kesederhanaan bukan tanda kelemahan.
Lawrence Wong tidak terlihat lemah dengan naik penerbangan komersial.

Justru sebaliknya dia terlihat seperti pemimpin yang tahu bahwa uang negara bukan untuk membiayai penampilan.

Sementara kita dengan segala tekanan fiskal, rupiah yang tertekan, dan defisit yang melebar masih merasa perlu membuktikan sesuatu dengan cara yang justru memperlihatkan ketidakamanan kita sendiri.

Bangsa yang benar-benar besar
tidak perlu selalu terlihat besar.
Bangsa yang benar-benar percaya diri tidak perlu membawa Hercules untuk membuktikannya.

[Kamehamexpelliarmus! | Free Palestine | 🍉 @WillCrucioYou]

Wait, JADI SELAMA INI KALIAN BACA KERESAHAN RAKYAT SOAL MBG?

SOAL KERESAHAN DIJADIKAN LAHAN BANCAKAN KORUPSI ? KERACUNAN? PORSI DAN MENU GAK LAYAK? Itu semua ada di bahan editan! Gk ada evaluasi malah cuman jd bahan video doang?

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

TNI LAGI? BABAK BARU

Kamu lolos LPDP. Beasiswa ratusan juta. S2 di luar negeri.

Tapi sebelum terbang kamu harus masuk barak dulu.

Bukan lebay. Ini beneran terjadi minggu ini.

Faktanya:

4–9 Mei 2026 — 206 penerima beasiswa LPDP program S2 dan S3, dalam dan luar negeri, diwajibkan ikut pembekalan di Gedung Marsekal Sukardi, Lanud Halim Perdanakusuma.

Bukan hotel bintang 5.
Bukan seminar motivasi.

Pangkalan militer.
6 hari.
Wajib.

Kegiatannya seperti apa?

Bangun pagi.
Agenda dari jam 05.00 sampai 21.00 WIB.
Tidur di tenda.
Dan HP? Hanya boleh dipegang 1 jam sehari.

Awalnya bahkan mau nol HP sama sekali baru dinegosiasi jadi 1 jam.

Kamu yang biasanya riset jurnal Scopus jam 2 pagi, sekarang harus tidur di tenda dan lapor ke TNI dulu.

Kenapa TNI yang ngisi materi?

Kata Mendikti Brian Yuliarto:

Pembekalan ini untuk memastikan para peserta punya kesiapan saat belajar di dalam maupun luar negeri, menanamkan disiplin, kerja keras, dan nilai-nilai kebangsaan.

Kata LPDP:

Personel TNI akan memandu kegiatan outdoor.
Bukan hal baru, sudah dilakukan di angkatan-angkatan sebelumnya.

Kata peserta yang keberatan tapi nggak mau sebut nama:

"Hampir semua mempertanyakan buat apa?"

Dugaan alasan sesungguhnya:

Kebijakan ini diduga kuat merupakan respons atas fenomena alumni LPDP yang memilih menetap di luar negeri setelah lulus.

Jadi logikanya begini:

Negara udah bayar beasiswa ratusan juta → alumni malah kabur ke luar negeri → solusinya? Masukin dulu ke barak supaya rasa nasionalismenya naik.

Apakah ini efektif?

Pertanyaan bagus. Belum ada penelitiannya.

Estimasi biaya yang dikeluarkan negara:

Beasiswa LPDP per orang rata-rata mencakup biaya kuliah + biaya hidup. Estimasi kasar per penerima:

- S2 luar negeri → Rp 400 juta – Rp 1 miliar tergantung negara
- S2 dalam negeri → Rp 50 juta – Rp 150 juta
- 206 peserta batch ini saja → estimasi total dana ratusan miliar rupiah

Belum terhitung biaya penyelenggaraan pembekalan 6 hari di Lanud Halim sewa fasilitas, konsumsi, operasional TNI, akomodasi tenda yang angkanya belum diungkap ke publik.

Dan komentar paling jujur di internet hari ini tetaplah dari @elpnmoe:

"Tamatan SMA malah disuruh mendidik S2"

aowkoawkaokawo

Bukan soal disiplinnya salah atau benar.
Tapi kalau orang paling cerdas yang sudah lolos seleksi super ketat LPDP masih dianggap perlu dididik nasionalismenya oleh pemateri militer selama 6 hari di tenda

Mungkin yang perlu dievaluasi bukan mahasiswanya.
Mungkin sistemnya

#LPDP #TNI #Beasiswa #Hardiknas2026 #PendidikanIndonesia #Awardee

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Akibat efisiensi 165 penjaga perlintasan kereta akan dirumahkan, masih mau bilang politik gak ngaruh ke kehidupan?
ya gimana Presiden aja habis jenguk korban laka KRL besoknya udah nyuruh rakyatnya kabur ke Yaman

cc:threads

[kale @kalistohenituse]

Bagi yang belum yakin tentang rapor merah Prabowo-Gibran:
1. Nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah
2. Kabinet tergemuk sepanjang sejarah
3. Presiden paling sibuk ke luar negeri dan wapres paling tidak berguna sepanjang sejarah (51 kunjungan dalam 2 thn, sementara Jokowi 58 dalam 2 periode)
4. Nominal utang & suku bunga APBN terbesar sepanjang sejarah
5. Proyek Korupsi termahal sepanjang sejarah
6. Praktek Nepotisme terparah sepanjang sejarah
7. SDM generasi muda terendah sepanjang sejarah

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue mau minta lu bayangkan satu skenario.
Bayangkan ada perusahaan yang merekrut 30.000 karyawan baru.
Sudah 220.000 orang mendaftar.
Proses seleksi sudah berjalan.
Tapi tidak ada satu pun pejabat yang tahu siapa yang akan membayar gaji mereka.

Kalau itu terjadi di perusahaan swasta biasa
itu namanya penipuan rekrutmen.
Tapi ini bukan perusahaan swasta biasa.
Ini program nasional yang melibatkan APBN, BUMN, TNI, dan lima kementerian sekaligus.

Mari kita lihat siapa yang bertanggung jawab dan apa jawaban mereka:

TNI: "Kami yang pegang rekrutmen."

Menteri Koperasi: "Skema gaji akan dibicarakan nanti."

Menkeu Purbaya: "Saya belum tahu skema gajinya. APBN hanya menanggung cicilan bukan gaji manajer."

Bos Agrinas Joao Angelo: Saya nggak tahu, nggak tahu saya. Belum diajak ngomong.

Empat institusi.
Empat jawaban.
Tidak ada satu pun yang bisa menjawab pertanyaan paling dasar dari sebuah program rekrutmen:
Siapa yang bayar gaji?

Dan ini yang paling mengerikan:

Rekrutmen sudah dibuka sejak 15 April 2026.
Per 19 April sudah 220.364 orang mendaftar.
Proses seleksi sudah berjalan.
TNI sudah dilibatkan.

Tapi sumber dana gaji untuk 30.000 manajer yang akan direkrut belum ada.
Masih dikaji.
Masih dibicarakan nanti.

Artinya ratusan ribu orang mendaftar meninggalkan pekerjaan mereka sekarang, mempersiapkan diri, menginvestasikan waktu dan energi untuk posisi yang gajinya tidak jelas dari mana asalnya.

Bos Agrinas bilang "autopilot menurut SOP" dan ini yang paling absurd:
Joao Angelo mengatakan Agrinas sudah punya SOP. Tinggal dijalankan.
Tapi dia juga mengakui bahwa SOP tersebut belum mengatur proses rekrutmen dalam program Kopdes Merah Putih.

Jadi SOP-nya ada tapi tidak mencakup hal yang paling krusial: siapa yang direkrut, bagaimana direkrut, siapa yang bayar mereka, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya.
Autopilot tanpa sistem navigasi.

Dan konteks yang membuat ini semakin serius:

Program Kopdes Merah Putih menargetkan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.
Dengan anggaran pembangunan fisik Rp1,6 miliar per unit yang sudah terbukti ada indikasi 50% bocor ke kontraktor seperti yang dilaporkan ekonom Gede Sandra.

Motor listrik Rp1,2 triliun sudah diimpor padahal kita sudah bisa produksi pickup sendiri.
Dan sekarang 30.000 manajer direkrut tanpa kejelasan siapa yang bayar gajinya.

Yang paling kritis keterlibatan TNI dalam rekrutmen sipil:

TNI menyatakan mereka yang memegang proses seleksi 30.000 manajer koperasi desa.
Ini bukan rekrutmen tentara.
Ini rekrutmen manajer koperasi jabatan sipil yang seharusnya dikelola oleh institusi sipil.

Pertanyaan yang perlu dijawab:
apa dasar hukum TNI memegang rekrutmen manajer BUMN?
Apa kompetensi teknis TNI dalam menyeleksi manajer koperasi yang tugasnya mengelola simpan pinjam, distribusi pangan, dan operasional bisnis desa?

Dan kalau TNI yang rekrut siapa yang bertanggung jawab secara hukum kalau ada yang tidak beres?

Pola yang sudah terlalu sering terulang:
Ini adalah pola yang sudah gue catat berulang kali dalam program-program besar pemerintahan ini:

Program diumumkan dengan target besar dan timeline yang ambisius.
Rakyat antusias mendaftar.
Media meliput antusiasme itu.
Angka pendaftar ratusan ribu jadi headline.

Tapi di balik itu mekanisme dasar seperti sumber dana, struktur tanggung jawab, dan tata kelola belum ada atau masih dikaji.

Dan ketika ada yang bertanya semua pihak saling tunjuk.
Tidak ada yang berani bilang "saya yang bertanggung jawab penuh."

220.364 orang sudah mendaftar untuk menjadi manajer Kopdes Merah Putih.
Mereka mendaftar dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak. Dengan kepercayaan bahwa program sebesar ini pasti sudah direncanakan dengan matang.

Kenyataannya:
Menkeu tidak tahu siapa yang bayar gaji.
Menteri Koperasi bilang nanti dibicarakan.
Bos Agrinas bilang tidak tahu dan belum diajak ngomong.
TNI yang pegang rekrutmen tapi tidak jelas dasar hukumnya.

Dan di tengah semua ketidakjelasan itu proses seleksi tetap berjalan.
Ratusan ribu orang tetap berharap.
Kalau ini adalah perusahaan swasta sudah ada yang dipenjara karena penipuan rekrutmen.

Tapi karena ini program pemerintah semua orang diam.
Semua saling tunjuk.
Dan yang menanggung ketidakpastian adalah rakyat yang sudah terlanjur mendaftar.

Wallahi we're finished kata salah satu komentar yang beredar. Dan menurut gue itu bukan lebay.
Itu reaksi yang sangat wajar dari orang yang melihat situasi ini secara jernih.

[Bivitri Susanti @BivitriS]

ASN=Aparatur Sipil NEGARA, mengabdi ke negara, bukan ke pemerintah, apalagi presiden. Stop berpikir negara = pemerintah. Stop feodalisme. Presiden bukan raja, tidak perlu disembah, sangat boleh dikritik, tmsk oleh ASN. Indonesia republik.

[Denis Malhotra @denismalhotra]

Negara ketika dikelola bencong:

“Tunggu aja.”

“Pokoknya ada.”

“Ngundang saya cuma buat pajangan?”

[𝐍𝐨𝐳𝐞𝐥⚚ノゼル @nozelism]

Rupiah tembus 17.100 per dollar AS, saldo pemerintah di BI sisa 120 triliun, TAPI MBG TETAP DIBAGIKAN OKE GAS OKE GAS JOGETIN AJA

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Pemilu 2029, pemilihnya:

1) Anak-anak yang baru pertama punya hak pilih, dikasih makan MBG selama tahunan.

2) Ortunya anak-anak kelas menengah ke bawah yang dapat MBG setiap hari, gak perlu repot nyiapin makanan dan budget buat anaknya.

3) Masyarakat grassroot yang dapet kontrak kerjaan dari SPPG, buat masak MBG, nyopirin mobil nganterin makan ke sekolah, dapet kerjaan tetap dari situ.

4) Para pedagang dan petani yang hasil bumi dan jualannya diborong oleh ribuan SPPG setiap hari.

5) Sarjana baru yang keterima jadi ribuan PPPK di bawah BGN, jadi ahli gizi dan pelaksana lapangan.

6) Para pejabat dan aparat yang buka yayasan jadi SPPG meski dengan segala konflik kepentingan.

7) Para elit yang dukung kekuasaan supaya mereka tetap bisa dapat konsesi HGU atau IUP buat buka hutan, nanam sawit, dan tambang.

8) Anggota ormas yang nurut buta sama pemimpin dan elitnya, sementara elitnya dikasih konsesi tambang.

9) Para grassroot yang menerima bantuan sosial bertuliskan "istana" setiap ada pejabat blusukan.

10) Para pejabat yang tunjangannya 10-20 kali lipat gaji rata-rata rakyat di kotanya sendiri ditambah segala fasilitas yang ada.

***

Mereka akan memilih siapa lagi kalau bukan petahana atau penerusnya?

Kalian masih percaya politik elektoral?

Ada calon yang cukup kuat yang bisa melawan itu semua?

[Hilmi Firdausi @Hilmi28]

PBB sudah membuat pernyataan resmi bahwa yg menewaskan 3 prajurit Indonesia adalah Israel, tapi Abu Janda bilang itu Hoax. Masa iya orang waras lebih percaya Abu Janda dibanding PBB? Oiya, sudah banyak pemimpin & pejabat dunia yg mengecam aksi biadab zionis ini. Tapi saya malah belum mendengar kecaman dari Presiden kita sendiri. Ini maksudnya ga enak sama Israel apa gimana sih?! 🙈

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys gw mau jujur soal sesuatu.
Prabowo bilang dia bangun jam 2 atau jam 3 pagi buat pantau YouTube dan update berita global.
Dan gw mau bilang sesuatu yang mungkin tidak enak didengar.
Gw juga bisa bangun jam 3 pagi dan buka YouTube.
Bukan hal yang istimewa. Siapapun bisa melakukan itu.
Yang istimewa adalah setelah lu baca semua berita itu apa yang lu lakukan?

Karena kalau jawabannya cuma 'saya pantau' — itu bukan kelebihan seorang presiden. Itu kebiasaan orang yang insomnia.
Presiden yang bangun jam 3 pagi tapi harga bahan pokok masih mencekik rakyatnya sama saja dengan tidak bangun.

Presiden yang bangun jam 3 pagi tapi aktivis yang disiram air keras oleh intelijen militernya sendiri belum ada yang diadili sama saja dengan tidak bangun.

Presiden yang bangun jam 3 pagi tapi 700 triliun investasi mangkrak karena izin tidak selesai-selesai sama saja dengan tidak bangun.

Presiden yang bangun jam 3 pagi tapi kelas menengah terus menyusut sama saja dengan tidak bangun.

Satu setengah tahun menjabat. Dan yang bisa diklaim dengan data konkret masih terlalu sedikit dibanding besarnya masalah yang ada.

Gw tidak bilang tidak ada yang dikerjakan. Ada jembatan yang dibangun. Ada pupuk yang disederhanakan regulasinya. Ada efisiensi Rp308 triliun yang diklaim.

Tapi rakyat tidak butuh presiden yang impressive di depan kamera forum diskusi.

Rakyat butuh presiden yang kebijakannya terasa sebelum gajian habis di tengah bulan.

Bangun jam 3 pagi itu mudah.

Yang susah adalah memastikan bahwa semua yang lu baca jam 3 pagi itu berujung pada keputusan yang mengubah sesuatu di kehidupan nyata orang-orang yang bangun jam 4 pagi bukan untuk pantau YouTube tapi karena harus kerja shift pagi dengan upah minimum yang tidak cukup untuk bayar kontrakan.

Kalau pantau doang gw juga bisa Pak.

[Yanuar Nugroho @yanuarnugroho]

mendengarkan seluruh wawancara, khususnya cuplikan ini, saya berpikir dan merenung panjang.

dan saya kira saya mesti mengoreksi catatan saya.

saya berpikir ini bukan lagi hanya tentang para pembisik atau orang-orang di sekitar pak prabowo. ini memang pak prabowo sendiri -dengan pendirian dan pandangannya sendiri. para pembisik dan orang dekat yg ABS hanya memperparah situasi ini. mungkin saya salah, tapi itu tercermin jelas dari wawancara sekian jam tersebut, dan cuplikan singkat ini.

and to all of you who have the responsibility of ensuring the president gets accurate information and acts accordingly, i bid you the best of luck and all the strength you need.

tetaplah sayang dan cinta pada negeri ini. tetaplah berisik. tetaplah kritik, bahkan protes, pada kebijakan pemerintah yang keliru -sembari terus berharap pemerintah mau memperbaiki diri dan memberi kesempatan orang-orang yang benar-benar mampu dan baik membantunya untuk itu.

kritik dan protes itu bukan makar. justru itu bentuk cinta terdalam kita pada republik ini.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys ada beberapa momen di wawancara Najwa dengan Prabowo yang gw rasa perlu lebih banyak orang cermatin.
Bukan yang bagus-bagusnya. Tapi yang mengejutkan dan jujur tidak nyaman untuk didengar dari seorang presiden.

Pertama soal demonstrasi dan bom molotov.
Najwa kasih data ratusan mahasiswa dan aktivis ditangkap pasca demo. Penangkapan terbesar sejak reformasi. Dan aktor yang menyuruh tidak pernah terungkap.

Prabowo tidak jawab soal kenapa aktornya tidak pernah diusut.
Dia malah balik tanya ada yang ribut tidak soal bom molotov? Ada yang ribut tidak soal gedung DPR mau dibakar?

Najwa bilang banyak Pak yang protes.
Prabowo bilang enggak ada itu.
Dan mereka debat soal apakah ada yang protes atau tidak. Di depan kamera. Dengan nada yang semakin meninggi dari sisi Prabowo.

Presiden dan jurnalis berdebat soal fakta apakah ada pemberitaan atau tidak bukan soal substansi pertanyaannya.
Pertanyaan aslinya tidak pernah dijawab. Kenapa aktor intelektualnya tidak pernah ditangkap.

Kedua soal kritikan yang dianggap regime change.
Najwa tanya apakah semua kritikan terhadap pemerintah bermuara pada keinginan untuk regime change.
Prabowo bilang tidak semua tapi ada.

Lalu dia sebut Asia Tengah. Color revolution. Disinformasi dari negara-negara tertentu.
Dan kalimat ini yang menurut gw paling mengkhawatirkan.
'Kita ini bukan anak kecil. Kadang ada peristiwa yang dibuat seolah-olah. Itu namanya false flag operation.'

Ini diucapkan dalam konteks kasus Andri Yunus yang pelakunya sudah terbukti dan dikonfirmasi sendiri oleh Mabes TNI sebagai anggota Bais TNI.
Bukan spekulasi. Bukan rumor. Sudah dikonfirmasi institusi militer negara sendiri.
Tapi presiden membuka kemungkinan bahwa itu bisa jadi false flag.

Dan itu bukan pernyataan yang kecil. Karena kalau presiden sendiri meragukan fakta yang sudah dikonfirmasi institusinya sendiri bagaimana publik bisa percaya bahwa penyelidikannya akan tuntas.

Ketiga soal 'kalau tidak suka bisa turun ke jalan.'
Ini yang paling bikin gw diam sebentar.
Di tengah diskusi soal kekhawatiran ruang demokrasi yang menyempit Prabowo bilang kalimat ini.

'Kalau memang rakyat tidak suka sama saya bisa turun ke jalan ramai-ramai.'
Konteksnya dia sedang bilang bahwa rakyat yang mendukung dia tahu kalau rusuh semua yang rugi.
Tapi framing-nya bisa dibaca dua arah.
Satu dia percaya diri karena merasa dukungan rakyat masih kuat.

Dua ada nada yang terasa seperti tantangan. Di saat yang bersamaan dengan konteks mahasiswa yang baru saja mengalami penangkapan massal terbesar sejak reformasi.

Ajakan untuk turun ke jalan dari seorang presiden — di tengah diskusi soal intimidasi terhadap pengkritik itu pilihan kata yang sangat tidak biasa.

Keempat soal 'saya korban juga.'
Ketika Najwa tanya soal ruang bersuara yang menyempit dan kasus-kasus intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis Prabowo bilang satu kalimat yang gw tidak bisa lewatkan begitu saja.

'Saya ini korban juga.'
Lalu langsung pivot ke harga pangan yang terkendali di Ramadan.
Gw tidak tahu maksudnya persis. Korban dalam konteks apa. Diserang secara politik? Difitnah?
Tapi menyebut diri sendiri sebagai korban di saat yang sama ketika aktivis HAM yang luka bakar 24 persen dan korneanya rusak sedang dirawat di rumah sakit itu pilihan framing yang sangat tidak tepat waktunya.

Gw tidak bilang semua yang Prabowo katakan malam itu salah. Ada yang bagus. Ada yang jujur. Ada yang berani.
Tapi ada beberapa momen yang seharusnya tidak keluar dari seorang presiden di forum publik.
Karena kata-kata presiden itu bukan sekadar pendapat pribadi. Itu sinyal. Dan sinyal yang salah efeknya jauh lebih luas dari kata-katanya sendiri.

[Sammy Notaslimboy @NOTASLIMBOY]

Ini kerja di SPPG udah berasa aparat kali ya. Arogannya mirip dengan isilop bocil yang suka foto sambil flexing pegang senjata. Sakit men, kita sama-sama rakyat…