Saya tidak kenal dengan @ibamarief dan tidak punya kepentingan apa pun membela orang per orang dalam kasus ini.
Saya hanya merasa narasi Chromebook perlu dibaca lebih utuh, karena terlalu banyak orang memakai potongan fakta untuk membangun kesimpulan yang terlalu jauh.
Klaim 46% sekolah belum punya internet pada 2020 memang menunjukkan gap digital besar, tetapi menjadikan angka itu sebagai dasar untuk menolak pengadaan perangkat TIK adalah logika yang keliru.
Angka yang digunakan itu benar dalam konteks awal 2020, sementara data di tahun 2024, akses internet sekolah tercatat 77,47% untuk SD, 82,47% untuk SMP, 88,25% untuk SMA, dan 91,32% untuk SMK.
Jadi memakai angka 2020 untuk menyimpulkan pengadaan perangkat TIK sebagai korupsi adalah cara baca yang dipaksakan.
Dengan logika yang sama, komputer juga bisa ditolak masuk sekolah pada tahun 90-an hanya karena listrik belum masuk ke semua desa.
Perlu diketahui, saat itu pemerintah juga sudah membangun fondasi konektivitas melalui Palapa Ring, BAKTI Kominfo, dan rencana SATRIA-1 untuk menjangkau sekolah di daerah 3T.
Saat terjadi pandemi justru kebijakan lebih justified untuk mempercepat belanja perangkat TIK, karena sekolah mendadak dipaksa masuk ke pembelajaran jarak jauh dan asesmen berbasis komputer dalam kondisi infrastruktur belum merata.
Soal IBAM, posisinya konsultan teknologi eksternal di Tim Teknis Analisa Kebutuhan TIK SD/SMP yang berperan memberi masukan teknis dan tidak punya kewenangan mengambil keputusan final.
Kalau ada problem harga atau kelemahan sistem e-katalog, titik koreksinya ada pada desain pengadaan, pengawasan, dan akuntabilitas pejabat yang pembelian, bukan pada konsultan teknis.
Menjadikannya sebagai pusat seluruh skandal tanpa bukti aliran dana dan tanpa kewenangan anggaran adalah lompatan logika yang terlalu dipaksakan.
Bagi saya, kasus ini lebih sehat dibaca sebagai perdebatan kebijakan digital pendidikan, kualitas perencanaan, dan tata kelola pengadaan negara.
Memutar isu ini seolah setiap keputusan teknologi yang kontroversial otomatis korupsi hanya akan membuat profesional takut membantu negara, sementara masalah utama tetap tidak disentuh dengan serius.
Found this old chat with @ibamarief. Its deeply saddening to look back at how excited n committed he was to his work, especially during his time in govtech after turning down an offer from Meta 😕
Now he is facing 15 years n potentially 22.5 years if he cant pay the fines. Its a stark reminder for Indo professionals that working for the state can carry SERIOUS personal risk. The system does not protect those who serve it.