DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU
1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas.
2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.
3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu.
Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!
Selengkapnya.
https://t.co/Cy3TzdY0dx
18 tahun mangkraakkkk
Tiba tiba semua fraksi setuju?
Bentarrr.. tunggu dulu
Semua fraksi di Komisi III Sepakat RUU Perampasan Aset dibawa ke paripurna jadi UU
Intinya..
Negara bisa rampas asset yang diduga hasil kejahatan korupsi+bodong, penipuan digital massal, dll. Tanpa nunggu putusan pidana dulu.
Tujuannya bagus crime doesn’t pay aset balik ke negara
Tapi... yang gak disorot
1/ Norma illicit enrichment
Kekayaan pejabat yang gak seimbang sama penghasilan resmi dilemahin atau dihilangin. Asset pejabat yang janggal bisa tetap aman selama belum ada perkara.
2/ Beban pembuktian terbalik
Negara bilang mencurigakan, kamu yang harus buktiin aset kamu sah. Petani, pedagang kecil atau orang yang administrasinya berantakan lebih gampang kena daripada koruptor yang pinter pecah asset.
3/ Ruang lingkup diluar korupsi dipangkas, alasan biar gak abuse.
Di negara yang penegakan hukumnya selektif, yang kena duluan biasanya bukan elite.
Semua fraksi setuju tanpa catatan
Naskah final belum terbuka lebar
Ini senjata lawan koruptor atau alat baru buat yang berkuasa? Kalau pengawasannya lemah yang paling berisiko justru masyarakat biasa..
Gimana menurut kalian?